22 C
Central Java
Minggu, 26 Juni, 2022

Buy now

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Budayawan dan Pengamat Kebijakan Pesimis Peran Pengawasan Dewan

BOJONEGORO –

Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke dua setelah Surabaya Kota, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah barang tentu memilih pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritasnya. Proyek-proyek besar di Bojonegoro banyak dikerjakan oleh Kontraktor dari luar Bojonegoro, seperti tahun 2022 ini. Dua diantara proyek besar yang nilai pagunya di atas 80 Miliar tendernya dimenangkan oleh kontraktor dari luar Bojonegoro, yakni pekerjaan pelebaran jalan nasional yang dimenangkan pekerjaanya oleh PT. Surya Mataram Sakti dari Magelang Jawa Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 82,9 miliar. Berikutnya pekerjaan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 77,8 miliar, dikerjakan oleh PT. Tiara Multi Teknik dari Surabaya Jawa Timur.

Menyoal itu, anggota DPRD yang juga Ketua DPD PAN Bojonegoro Lasuri angkat bicara, dia meminta kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan besar di Bojonegoro agar benar-benar bisa memaksimalkan penggunaan konten lokal baik tenaga kerja maupun materialnya. Agar perputaran uang dari semua proyek itu berada di Kabupaten Bojonegoro.” Kata Politisi dari Kecamatan Baureno ini dengan mimik serius.

” Hal itu tidak lepas dari regulasi yang ada, yaitu Peraturan Daerah (Perda) konten lokal dan belum dicabut, maka sudah selayaknya Perda Konten Lokal ini dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.” Perda Konten Lokal belum dicabut lho, kata Lasuri sambil menyeruput secangkir kopi yang ada didepannya. Menurut Lasuri jika rekanan dari luar Bojonegoro menggunakan tenaga kerja lokal Bojonegoro maka bisa mengurangi pengangguran dan dengan ada pekerjaan secara otomatis pendapatan masyarakat bertambah.

“ Dengan demikian tentu bisa meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro”, tegas pria yang selalu terlihat menggunakan batik ketika menghadiri rapat-rapat di gedung dewan itu dengan sedikit tersenyum.

Lain halnya yang disampaikan Haryono, seorang pengamat kebijakan yang selama ini malang melintang di dunia ormas dan pergerakan, “Saya tidak melihat keseriusan pada para wakil rakyat itu, wong mereka paham regulasi, wong mereka yang pegang palu untuk melahirkan produk perda, lha kok sekarang hanya meminta agar kontraktor pemenang tender dari luar libatkan konten lokal, sedih saya dengarnya, “kata pria berkumis yang juga menjadi pimpinan sebuah yayasan khusus memberikan advokasi pada masyarakat ini dengan mimik wajahnya yang kelihatan marah.

” Yang fair dong, jangan hanya mencari panggung untuk sebuah pencitraan. Gunakan fungsi pengawasan anda para wakil rakyat yang terhormat, turun ke lapangan, jangan hanya duduk dalam gedung ber AC,” ungkap Kang Har, biasa dia dipanggil.

Senada dengan Haryono, Budayawan dan pelaku seni Bojonegoro, Kuzaini berikan pendapatnya. “Namanya saja sudah wakil rakyat, ya kalau melihat ada rakyatnya nganggur, carikan pekerjaan, kalau ada rakyatnya yang lapar, yang kasih makan. Sederhananya kan seperti itu, “urai Kuzaini sambil menghisap kretek yang ada dijarinya. Lanjut Kuzaini, “Soal caranya bagaimana, mereka menjadi wakil rakyat sudah pada tahu kok, cuman memang terkadang mereka masih suka bersandiwara, pura-pura tidak tahu apa-apa,” Pungkasnya. (*)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

Latest Articles