MENYIMAK pandangan umum Gabungan Fraksi DPRD Blora terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Blora, Senin (3/7/2023), ada 16 catatan yang harus diperhatikan oleh Bupati Blora antara lain; penyediaan bibit dan bantuan ternak, peningkatan kesejahteraan guru dan sarpras sekolah, kurangnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif, pengelolaan BUMD, dan rendahnya pelayanan kesehatan.
Dari 16 point persoalan yang diangkat oleh para wakil rakyat itu, Bupati Blora dengan lancar menjawabnya dengan janji seperti; akan berupaya, akan meninjau lagi, akan terus nengupayakan, akan menciptakan sinergi dan koordinasi, dan akan melakukan pembenahan.
Rapat paripurna pun ditutup tanpa ada komitmen dan target waktu, bahwa pada 16 point yang disoal oleh 5 fraksi itu akan diselesaikan kapan?
Padahal banyak persoalan-persoalan besar yang pernah diangkat dalam sidang-sidang paripurna sebelumnya, dan hingga sekarang belum ada penangannya.
Seperti halnya ketika harga gabah jatuh beberapa tahun lalu, Bupati berjanji akan memfungsikan Resi Gudang. Faktanya hingga sekarang Resi Gudang belum juga difungsikan. Akibatnya, pemerintah tetap tidak bisa mengendalikan harga gabah.
Sama halnya dengan pupuk, Pemkab Blora pernah berjanji akan menata distribusi pupuk. Faktanya sampai sekarang harga pupuk di Blora masih jauh di atas HET. Dan dibiarkan saja.
Perda No.3 Tahun 2018 tentang perlindungan petani belum bisa berfungsi, karena sampai hari ini belum dibuatkan Peraturan Bupati yang mendukungnya. Akibatnya, petani Blora harus menanggung sendiri jika mengalami kerugian. Padahal di kabupaten tetangga, petani sudah dilindungi dengan asuransi jika terjadi kegagalan panen.
Gedung Islamic Center yang katanya akan dibangun di Kecamatan Cepu, sampai sekarang belum juga terlihat batu pondasinya.
Sementara angka kemiskinan yang pada peringatan Hari Jadi Blora Tahun 2022 dilaporkan sudah turun 0,08 persen, faktanya sekarang di Kabupaten Blora malah muncul 51 desa Miskin Ekstrim yang pendapatan warganya di bawah 10 ribu per hari.
Dengan tambahan 16 catatan baru yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati, dikhawatirkan persoalan-persoalan besar yang menyentuh hajat orang banyak, khususnya para petani bisa terabaikan.
Belum lagi sejak diaktifkannya Bandara Ngloram di Cepu pada Tahun 2021, energi bupati sepertinya lebih banyak tersedot untuk mencarikan muatan pesawat terbang berkapasitas 70 penumpang itu. Mulai dari menggerakkan seluruh kepala desa hingga pegawai OPD, yang secara bergilir ter-bang ke Jakarta dengan kema-san paket konsultasi ke DPR RI.
Masih tidak terima dengan kondisi Bandara Ngloram yang mati suri, Bupati malah bermaksud ingin menghidupkan kembali kegiatan penerbangan dengan menawarkan paket umrah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora.
Tidak adakah sedikit pemikiran untuk mensejahterakan petani Blora? Supaya mereka juga berkesempatan menunaikan ibadah ke tanah suci. ***
