Budiyono: Sangat Dipengaruhi Moralitas APH

Lambannya Proses Peradilan Kasus Perades di Blora

Budiyono: Moral APH

.-
Tidak dilakukannya penahanan terhadap para kasus perangkat desa, mulai dari proses penyidikan di kepolisian, , hingga proses peradilan di , mendapat sorotan dari hukum , Doktor Budiyono, SH, MH.
Budiyono yang datang ke Blora untuk memenuhi undangan dalam acara podcast hukum seleksi Perades di Blora, Selasa (19/07/2022) mengatakan, proses peradilan kasus Perades di Blora sangat dipengaruhi moralitas aparat penegak hukum ().

Dia mengatakan kewenangan untuk menahan atau tidak, tersangka (terdakwa-red) menjadi kewenangan penyidik. Baik penyidik dari Kepolisian maupun Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Hakim.

“Karena itu hak prerogatif dari aparat penegak hukum. Namun juga perlu diperhatikan azas moralitas hukumnya”, tandas Budiyono.
Memang, tujuan penahanan adalah agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Tetapi itu tergantung dari moralitas APHnya.

Baca Juga:  Semarakkan HUT RI ke-77, Desa Keser Gelar Karnaval

Terkait moralitas APH, Budiyono menyitir pesan Profesor Satjipto Rahardjo, Guru Besar dan Undip yang menjadi Pembimbing S2, yang mengatakan, “Berikan saya 100 APH yang baik, untuk melaksanakan UU yang buruk, maka penegakan hukum akan menjadi baik. Demikian sebaliknya UU yang baik tidak akan berjalan baik, kalau aparat penegak hukumnya buruk,” ujar Budiyono.

Sementara itu Seno Margo Utomo selaku juru bicara mengaku sudah melaporkan pelangaran proses Perades itu ke APH (Aparat Penegak Hukum) , Kejaksaan, bahkan juga sampai ke . Hanya respon dari APH untuk menindaklanjuti laporan itu lambat.

“Laporan pertama bulan Februari, sampai sekarang baru dua yang naik sampai persidangan. Sehingga ada kesan kasus ini memang diperlambat penanganannya,” terang Seno. (*)

Baca Juga:  Bambang AW: Kalo Ada Bukti Silahkan Lapor APH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *