Beranda blog Halaman 185

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Sungai Bengawan Solo.

0

BOJONEGORO;
Melihat sesosok mayat mengapung di Bengawan solo, warga Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur geger. Karena mayat yang tersangsut dibambu itu sudah mulai mengelupas dan wajahnya sulit untuk dikenali. Mayat pria tanpa indentitas itu ditemukan warga pada Kamis (14/07/2022). Adalah Antok (34) seorang penambang perahu penyeberangan yang melihat pertama kali sekitar pukul 06.30 Wib tepatnya di Dusun Blimbing Desa Kedungprimpen, korban diketahui hanyut dan mengapung disungai bengawan solo. Terkejut dan takut lantas Antok bergegas menyampaikan pada perangkat desa.

Mayat tanpa identitas mengapung di sungai Bengawan Solo

Menerima laporan Antok, lantas Kepala Desa berkoordinasi dengan Polsek setempat agar segera mengevakuasi mayat mengapung yang membuat geger warga kedungprimpen. Kapolsek Kanor AKP Basuki Nugroho SH, usai mendapatkan laporan dari kades lantas memerintahkan kepada anggotanya untuk segera mendatangi TKP sekitar pukul 07.40 Wib, turut Dusun Blimbing Rt 04 Rw 02, Desa Kedungprimpen bersama perangkat desa dan menghubungi Tim SAR BPBD Bojonegoro, tim Urkes Polres Bojonegoro untuk melakukan evakuasi.

Petugas bersama warga sekitar mengevakuasi mayat tanpa identitas di sungai Bengawan Solo Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor

“Gerak cepat itu akhirnya berhasil melakukan evakuasi, ditemukan ciri ciri mayat memiliki bentuk tubuh gempal, menggunakan celana pendek warna hitam, memakai kaos oblong warna hitam dan selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib jenazah diserahkan ke tim Urkes Polres Bojonegoro.
Selanjutnya mayat kita serahkan ke Tim Sar dan Urkes untuk dibawa ke RS Bhayangkara untuk identifikasi. Demikian dikatakan Nugroho kepada para pewarta dilokasi kejadian. (*)

Social Climber dan Tipu-Tipu Kemewahan

0

Social climber adalah sebuah istilah yang merujuk kepada orang yang menggunakan pertemanannya dengan orang lain guna meningkatkan status sosialnya.
Mereka akan berteman terutama dengan orang yang diyakini memiliki status sosial yang cenderung populer.

Social Climber yang dicetuskan oleh Wood (2006), sebuah sebutan untuk orang yang mencari pengakuan sosial yang lebih tinggi dari kondisi atau status yang sebenarnya.

Social climber itu sendiri diterjemahkan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Untuk itu, maka pelaku social climber akan selalu berusaha melakukan berbagai cara dengan mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial.

Mochamad Mansur, S.H., M.H (Ketua DPC Peradi Bojonegoro)

Istilah seorang Social Climber kembali mencuat seiring dengan ramainya pemberitaan kasus penipuan di media sosial.

Social climber disini bukan sebatas memanfaatkan sosial media sebagai eksistensi diri, namun mendongkrak popularitas demi pengakuan atas status sosial yang lebih tinggi di tengah publik. Tentu, tujuannya adalah membangun kepercayaan bahwa dirinya sangat dibutuhkan orang lain, terutama terkait bisnis. Lebih lanjut, social climber bisa jadi tidak sebatas _influencer_ media promosi bisnis orang lain, namun menahbiskan diri sebagai wadah tepat untuk investasi.

Demi melancarkan visi misinya, social climber pun tak segan melakukan berbagai strategi post truth (Steve Tesich, 1992) melalui tipu-tipu di media sosial. Secara ekstrem, social climber pun menjadi sebuah potret “si miskin yang ingin terlihat kaya di medsos”.
Social climber diberikan kepada orang-orang yang suka memamerkan segala sesuatu yang ia punya, entah itu gawai terbaru, liburan ke tempat mewah, dan lain sebagainya. Hal ini ia lakukan hanya  untuk menaikkan status sosial diri.
*

Pilkades Serentak Di Bojonegoro Belum Memunculkan Optimisme Warga

0

BOJONEGORO;
100 hari jelang pemungutan suara Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di Kabupaten Bojonegoro belum terlihat euforia warga, hal itu ditengarai karena belum mampu menyuguhkan sesuatu yang memunculkan optimisme warga pada kemajuan desanya. Warga hanya disuguhi proses lama yang menyuguhkan calon pada kemampuan keuanganya dan bukan kepemimpinannya. Hal tersebut memantik komentar pedas Ketua Lembaga Bangkit Mandiri (LBM) Indonesia, Kuslan Andi.

Saat korandiva.co menemui dirumahnya, Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang bersangkutan sedang zoom meetting bersama dengan koleganya para pegiat desa. “Sebentar ya mas, silahkan duduk dulu,” sapa Kuslan dengan senyumanya, Kamis (14/07/2022). Pria tambun yang sudah lama berkecimpung di dunia pergerakan melalui LSM itu memang selama ini dikenal kritis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah.

“Saya lihat hampir disemua desa yang akan menghelat pemilihan kepala desa adem adem saja mas, hal itu menurut saya wujud dari pesimisme warga itu sendiri, dan hasil analisa saya ketemu pada satu jawaban bahwa pemilihan kepala desa hanya menyuguhkan calon dan belum mampu membangkitkan optimisme warga akan kemajuan desa dan peningkatan taraf hidupnya,” ungkap Kuslan dengan mimik serius. Jadi Pilkades ya hanya dimaknai Hadir, Nyoblos, Pulang tanpa disertai harapan memiliki pemimpin yang mampu menyuguhkan perubahan dan kemajuan yang berati,” imbuh pria 43 tahun yang gemar mengkoleksi buku para tokoh dunia itu.

Lanjut Kuslan, jika Pilkades hanya menggugurkan kewajiban atas amanah UU ya tidak banyak yang kita dapat dari proses dan hasilnya. Contohnya, saat pembentukan panitia saja masih dalam kendali Kades petahana, BPD hanya orang tanpa putusan. Itu sudah bukan rahasia umum lagi,” tukasnya. Ayo kita masuk lebih dalam, dan menemukan fakta fakta nya. Atas dasar itulah hingga penasbihan terhadap Pilkades tidak lebih hanya menggugurkan kewajiban enam tahunan tanpa dibarengi festival ide dan gagasan oleh para pemangku kepentingan yang ada,” pungkasnya. (*)

Jaga Kondusifitas Dan Antisipasi Penyebaran Kembali Covid-19, Polsek Ngasem Patroli Tempat Wisata

0

BOJONEGORO;
Tak ingin Kecolongan, beberapa waktu yang lalu Polsek Ngasem menggelar patroli dan guna memantau aktivitas warga yang mengunjungi tempat wisata Khayangan Api di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Senin (11/07/2022). Hal itu ditengarai sebagai langkah antisipasi merebaknya kembali sebaran Covid-19.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad, SH, SIK, M.Si melalui Kapolsek Ngasem, IPTU Karyoto menegaskan sampai saat ini masih dalam suasana libur sekolah tempat wisata di wilayah Kecamatan Ngasem yakni Khayangan Api masih dikunjungi warga. Polsek Ngasem terus melaksanakan patroli guna memberikan himbauan tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan mewajibkan para pengunjung menggunakan masker.

“Kekawatiran merebaknya kembali Covid-19 menjadi pertimbangan utama dilakukanya patroli ini, selain itu juga untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan edukasi pada masyarakat tentang varian baru Covid-19 yang belakangan makin bertambah,” kata Kapolsek Ngasem IPTU Karyoto.
Lanjut Kapolsek, personel Polsek Ngasem yang melaksanakan patroli disekitaran area wisata Khayangan Api mengimbau para pedagang turut serta menjaga Kamtibmas dan memperhatikan kebersihan lingkungan tempat wisata sehingga tempat wisata kelihatan bersih, nyaman dan aman, sehingga memunculkan stigma positif tentang tempat wisata itu sendiri, dengn demikian jumlah pengunjungnya juga semakin banyak dan imbasnya adalah mampu menggerakan perekonomian warga sekitar.

Dengan lokasinya yang berada di tengah hutan, Khayangan Api selama ini menjadi salah satu favorit tujuan wisata warga, baik dari warga sekitar maupun warga dari luar daerah, jika dikelola dengan baik hal itu akan berdampak pada pengembangan sektor pariwisata di Bojonegoro dan sudah barang tentu memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang signifikan. (*)

Pertahankan Peringkat Pertama Nasional Jumlah Desa Mandiri Terbanyak, Bupati Apresiasi Kerja Pendamping Desa

0

BOJONEGORO;
Dengan jumlah Desa Mandiri Terbanyak se-Indonesia, Kabupaten Bojonegoro tetap berada di peringkat teratas nasional. Hal tersebut berdasarkan pada tingkat pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah Bantuan Keuangan Desa yang digelontorkan pemkab mampu menopang pertumbuhan ekonomi warga. Hal tersebut berdasar Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa. Dalam surat tertanggal 11 Juli 2022 ditetapkan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022.

Seperti diketahui, pada tahun 2021 jumlah desa mandiri di Bojonegoro 103 desa dan menjadi rangking satu nasional berdasarkan jumlah terbanyak. Tahun ini, kembali menorehkan prestasi yang sama dengan raihan jumlah desa mandiri sebanyak 155 desa. “Alhamdulillah tahun 2022 Bojonegoro masih bertahan menjadi peringkat satu nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak se-Indonesia. DPMD bersama P3MD se-Bojonegoro akan terus bekerja sebaik-baiknya dengan target setinggi-tingginya,” ungkap Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Machmuddin dalam sambutanya dipendopo pemkab, Kamis (14/07/2022)Dalam rapat koordinasi dan pembinaan tersebut, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan apresiasi terhadap para pendamping desa di Bojonegoro dan memotivasi agar terus mengabdi ke desa dengan kerja pendampingan secara nyata.
“Kerja nyata untuk pelayanan masyarakat,” ungkap bupati perempuan pertama di kabupaten Bojonegoro.

Dari data Kepmendes PDTT No 80 tahun 2022 disebutkan klasifikasi jumlah desa mandiri se-Indonesia sebanyak 6.238 desa, desa maju 20.249 desa, desa berkembang 33.902 desa, desa tertinggal 9.584 desa, desa sangat tertinggal 4.982 desa dan desa tidak memenuhi kriteria 6 desa, total 74.961 Desa se-Indonesia. (*)

Pembayaran Mundur Sebulan, Petani Tebu Keberatan

0

BLORA.-

Pengurus dan Pengawas KPTR Mandiri Tebu (Manteb) Blora, Rabu (13/7/2022) bertemu pimpinan PG Blora, PT. Gendis Multi Manis (GMM) BULOG di Todanan Blora untuk melakukan audiensi.
Audiensi dilakukan guna menyampaikan jeritan, tuntutan, desakan dan aspirasi dari petani tebu yang tergabung dalam KPTR Mandiri Tebu (Manteb) masa giling 2022.
Audiensi dipimpin oleh Bambang Sulistya selaku ketua Koperasi KPTR Manteb, didampingi Wakil Ketua Koperasi Sakijan yang juga wakil ketua DPRD Blora. Ikut dalam audiensi, H. Abu Nafi selaku Ketua Pengawas KPTR Manteb yang saat ini sebagai anggota DPRD Jateng Komisi B.
Ketua KPTR Manteb Bambang Sulistya yang juga mantan Sekda Blora pada kesempatan itu menjelaskan, bahwa PT. GMM merupakan satu-satunya pabrik gula terbaru di Jawa Tengah. PG Blora ini dulu dikenal pabrik gula yang menghasilkan/memiliki rendemen tebu yang tinggi karena menerapkan standarisasi MBS Potlot.
Dalam masa giling tebu Tahun 2022 awal giling dimulai 10 Mei 2022, dan sampai tanggal 12 Juli 2022 PG Blora yang sekarang dikenal dengan nama GMM Bulog itu sudah menggiling tebu sebanyak 145.822,61 ton.
“Berdasarkan hasil rapat, harga tebu ditetapkan untuk tebu dalam wilayah Kabupaten Blora Rp 66.000/ku, dan tebu dari luar Kabupaten Blora berkisar Rp 67.000/ku sampai Rp 68.000/ku,” jelasnya.
Dan telah disepakati, seminggu setelah tebu disetor ke GMM akan dibayar. “Namun akhir-akhir ini sudah lebih dari tiga minggu tebu petani yang sudah disetor ke pabrik gula belum ada realisasi pembayaran dari pabrik gula,” ungkapnya.
Walaupun berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh perwakilan petani dari berbagai koperasi petani tebu, petani penyangga dan pihak pabrik gula sudah dijelaskan oleh pihak manajemen pabrik gula bahwa nanti pembayaran tebu petani akan mengalami penundaan tidak lagi seminggu sekali tapi berubah menjadi tiap bulan sekali.
Hal tersebut dikarenakan ada hambatan penjualan gula petani sehingga berdampak pada kemampuan keuangan dari pabrik gula untuk membayar tebu petani.
“Ternyata dampak dari penundaan pembayaran tebu petani oleh pihak pabrik gula sangat memberatkan beban tanggung jawab kepada para petani untuk membayar tenaga tebang dan biaya angkut tebu,” ungkapnya.
Apalagi saat ini masih sering turun hujan sehingga makin membengkaknya biaya tebang yang harus ditanggung oleh para petani.
Bagi yang memiliki modal petani langsung memutuskan penjualan tebu ke pabrik gula yang ada di luar Kabupaten Blora dengan patokaan/ketentuan harga tebu yang lebih tinggi dan langsung dibayar kotan.
“Akibatnya terjadi tebu bertamasya keluar dari Kabupaten Blora dan tidak digiling ke pabrik gula GMM,” jelasnya.
Kalau kejadian semacam ini dibiarkan berlarut maka akan terjadi Koperasi Tebu yang telah terbentuk di Kabupaten Blora pasti akan mati suri alias bubar, sedangkan di Blora sudah terbentuk 5 buah koperasi tebu yang sudah berbadan hukum.
Bahkan KPTR Manteb sudah punya kantor sendiri dan ada 85 petani tebu ikut menjadi anggota koperasi.
“Padahal dahulu Koperasi dibentuk atas prakarsa pihak pimpinan Pabrik gula GMM dengan harapan nantinya petani memiliki nilai tawar,” bebernya.
Bagi petani yang tidak punya modal akhirnya hanya pasrah dengan keadaan, kalau ada peluang utang pasti akan ditempuh walau dengan bunga kredit tinggi.
Disamping itu dengan adanya tebu tamasya berarti cita-cita para petani tebu di Kabupaten Blora mulyo bareng-bareng bersama pabrik gula GMM hanya tinggal kenangan.
Karena dahulu pabrik gula GMM berdiri sesantinya hanya mengutamakan untuk mensejahterakan para petani tebu di Kabupaten Blora.
“Kami sangat bersyukur ketika melakukan audensi ke Pabrik Gula bisa diterima dengan suasana kekeluargaan oleh Direktur Opersional PT GMM BULOG, Krisna Murtiyanto yang didampingi Manager Tanaman Yudi Ardhiansyah dan staf di joglo Pendopo Rumah Dinas Direktur,” ucapnya.
Pihaknya mengajukan tiga hal yang perlu mendapatkan kejelasan dan ketegasan dari pihak managemen pabrik gula GMM BULOG.
Pertama mohon penjelasan secara terbuka alasan realistis terjadinya penundaan pembayaran tebu petani.
Mengingat komitmen pembayaran tebu petani sudah mendekati satu bulan maka kapan pihak pabrik gula akan segara membayar tebu petani.
“Atau istilah para petani tebu Blora kapan ada suara klunting karena para petani sudah kepepet dan sangat membutuhkan dana untuk membayar utang,” ujarnya.
Kedua, apakah penundaan pembayaran tebu petani masih akan diperlakukan lagi atau kapan pembayaran tebu petani sesuai dengan komitmen awal giling tebu setiap seminggu sekali.
Ketiga, adakah rencana menaikkan harga tebu petani dalam bulan Juli ini, mengingat harga tebu di pabrik gula yang diluar Kabupaten Blora sudah mengalami kenaikan harga tebu.
Kalau tidak bisa bisa menaikkan harga tebu lebih tinggi dari pabrik Gula lain menimal menaikkan harga tebu petani seimbang dengan harga tebu Pabrik gula lain.
Dalam kesempatan yang sama H. Abu Nafi mengungkapkan, pada prisipnya ikut prihatin kalau petani tebu nasibnya semakin tak semanis rasa gula tebu
Karena dirinya dahulu salah seorang yang berperan aktif mendorong Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo untuk mendirikan pabrik gula di Kabupaten Blora.
Selain itu Mbah Abu, sapaan H.Abu Nafi juga ikut sebagai motivator dan provokator agar para petani Blora mau menanam tebu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sehingga kalau akhirnya sudah berdiri pabrik gula di Blora ternyata sekarang petani malah menjual tebunya ke pabrik gula di luar kabupaten Blora adalah sangat ironis hanya karena pembayaran tebu petani molor menjadi jangka waktu satu bulan dengan harga belum sesuai dengan harapan.

Berkenaan dengan hal tersebut dirinya memohon kepada pihak pabrik gula GMM BULOG agar secepatnya bisa melakukan pembayaran tebu petani sesuai komitmen awal giling.

H. Abu Nafi yang saat ini diberi amanah sebagai anggota DPRD Jateng Komisi B siap membantu untuk kelancaran proses pembayaran tebu petani dengan melakukan pendekatan kepada Bupati barangkali ada solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada.

Sementara itu Sakijan, wakil Ketua Koperasi Manteb dan sekaligus juga petani tebu yang berdomisili di sekitar pabrik gula merasa beban mental karena setiap minggu harus cari dana untuk membayar tebang angkut tebu.

Apalagi selaku Wakil Ketua DPRD Blora merasa malu kalau ikut ikut jual tebu keluar dari Kabupaten Blora.

“Namun karena kepepet terpaksa setiap hari satu rit tebu dijual ke GMM dan satu truk yang lain dijual ke pabrik gula di wilayah Kabupaten Pati tebu glondongan dengan harga Rp 71.000 per kuintal dan dibayar kontan,” ungkapnya.
Untuk itu ia mengusulkan apakah di Pabrik Gula GMM bisa dihadirkan insvestor yang siap membeli tebu petani.
Kalau sudah ada pendukung dana Sakijan meyakini tebu tamasya akan drastis berkurang tidak seperti saat ini banyak tebu Blora digiling diluar pabrik gula GMM.
Selanjutnya semua ungkapan yang telah disampaikan dari perwakilan KPTR Manteb direspon positif oleh bapak Direktur Operasional PT GMM BULOG dengan penjelasannya.
Pertama, sebagai dampak dari perbaikan jalan yang menuju pabrik gula sering menimbulkan kemacetan sehingga menimbulkan para vendor pembeli gula di pabrik gula GMM BOLOG beralih membeli gula ke pabrik gula lain yang transportasi lancar sehingga berakibat menipisnya ketersedian dana untuk membayar tebu petani.
Namun berbagai upaya terobosan terus diiktiarkan sehingga diharapkan mulai hari ini Rabu 13 juli 2022 dana untuk membayar sebagian tebu petani sudah ada tinggal menunggu proses administrasinya di Bank.
Kemudian secara bertahap pembayaran tebu petani akan dicairkan mulai besok Kamis dan Jumat.
“Untuk pembayaran tebu petani minggu depan akan diupayakan sesuai komitmen awal giling tebu setiap minggu sekali klunting pembayaran tebu petani,” kata Krisna Murtiyanto.
Berkaitan kenaikan Harga tebu petani menurut penuturan Krisna Murtiyanto bahwa PT GMM BULOG sudah merencanakan akan menaikan harga tebu petani hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
Disamping itu pihak pabrik gula dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada para petani siap membuka komunikasi secara terbuka kapan saja.
Audensi perwakilan dari para petani KPTR Manteb kepada Pimpinan PT GMM BOLOG diharapkan membuahkan hasil yang membuat petani gumuyu dan makin optimis dalam menekuni usaha tani tebu dengan sesanti “Manis Tebuku Mulyo Uripku”. (*).

30 Tahun Menjadi Tukang Pijat, Mukidin Tetap Bersahaja Tak Pernah Sambat

0

BOJONEGORO;
Semua pekerjaan asal dilakukan dengan kesungguhan pastilah menghasilkan kemanfaatan, begitu ungkap Moch Zaini 52 tahun warga Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kepada korandiva.co, Selasa (12/07/2022) waktu pria yang selalu bertopi itu melayani pelanggannya yang minta pijat di depan RSU Muhammadiyah Kalitidu.

Moch Zaini sudah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai tukang pijat, baik dirumah maupun panggilan. Malam itu dia sedang ngopi disebuah warung emperan depan RSU Muhammadiyah, tiba tiba ada seorang tukang ojek yang menghampiri dan meminta dipijet, tak perlu waktu lama, Mukidin biasa dia dipanggil langsung berikan layanan ditempat. Sekitar 20 menit dia memijat, sang tukang ojek menyodorkan uang 30 ribu sebagai ucapan terima kasih,” rejeki mas, berapapun harus disyukuri,” ucap Mukidin sambil mengusap peluh dikeningnya.

Tak berapa lama, ada yang menghampirinya lagi, seorang tukang bakso yang biasa mangkal dipelataran Masjid Jami Kalitidu, Kholik namanya. ” Ayo cari tempat yang enak, saya juga pingin dipijat,” seoroh Kholik pada Mukidin. Waktu saat itu sudah menunjukan jam 23.15, Mukidin pun langsung beranjak untuk melayani permintaan sang tukang bakso. Sekitar 30 menit, selesailah tugas dia, selembar rupiah berwarna biru cukup membuatnya tersenyum.

Memang malam itu malam yang baik buat Mukidin si tukang pijat. Baru mau nyeruput kopi hitamnya, sudah ada lagi yang menghampiri untuk minta pijat. ” Malam ini lumayan lancar mas,” imbuh Mukidin dengan senyuman khasnya. Pria yang juga petani disiang hari itu begitu bersahaja, tiap pagi kesawah, habis dari sawah lanjutkan aktifitasnya untuk mencari pakan untuk ternak peliharaanya. Disela sela semua pekerjaannya, jika ada yang memanggil untuk dipijat, diapun layani dengan senang hati.

Ketika korandiva.co bertanya hasil dari pijat dipakai untuk apa ? Dengan rendah hati Mukidin menjawab,” cukup untuk kebutuhan sehari hari utamanya anak sekolah. Tiap malam dengan bersepeda motor dia kesana kemari melayani orang yang ingin dilayani jasanya. Saya nikmati hidup ini apa yang saya bisa lakukan,” pungkasnya. (*)

Budayakan Hidup Sehat, Puskesmas Sambong Gelar Senam Prolanis

0

BLORA.-
Memeriahkan HUT BPJS ke-54, Puskesmas Sambong Kabupaten Blora, menggelar Senam Prolanis serta Edukasi Kesehatan dengan materi pemeriksaan laborat bagi penderita hipertensi dan diabetes milletus. Bertempat di halaman UPTD Puskesmas Sambong pada Rabu (20/07/2022).
Plt. Kepala UPTD Puskesmas Sambong Eny Purwaningsih,S.Tr.Keb mengatakan, melalui Senam Prolanis ini, BPJS Kesehatan ingin mempromosikan, bahwa menerapkan pola hidup sehat itu mudah dan murah. Cukup melakukan senam pagi secara rutin, dapat meningkatkan kebugaran dan sistem imun.
“Prolanis merupakan sistem pelayanan dan pendekatan proaktif terhadap peserta JKN-KIS yang menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi, untuk mencapai kualitas hidup optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien,” kata Eny.
“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari, juga membutuhkan olahraga rutin, serta ditunjang dengan pola makan dan rutin cek kesehatan,” tambahnya. (*)

Pengurus BUMDes Dibentuk Tahun 2021, Tapi SK-nya sudah Keluar Tahun 2020

0

BLORA.-
Kepala Desa Beganjing Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Mohammad Kasno dan seorang pendamping desa bernama Muhammad Romli, Selasa (12/07/2022) menghadiri sidang kedua terkait pemalsuan SK BUMDes. Keduanya berstatus terdakwa.
Mohammad Kasno dan Muhammad Romli, minggu lalu sudah menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Blora pada Kamis (07/07/2022).
Dari lima orang saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh Penuntut Umum, ada 2 saksi tidak hadir dalam persidangan kedua tersebut. Ketiga orang saksi yang hadir dalam persidangan adalah Edi Puryono, Lilik Nuryanto, dan Asih Kalimah Sunah. Ketiga orang saksi tersebut merupakan peserta seleksi Perades.
Dalam persidangan, ketiga saksi menyampaikan keterangan yang sama. Mereka menyampaikan ada kejanggalan pada SK BUMDes Beganjing, karena SK tersebut dikeluarkan sebelum pembentukan struktur pengurus BUMDes.
Dua saksi, Edi Puryono dan Asih Kalimah Sunah menyatakan tahu persis proses musyawarah pembentukan struktur pengurus BUMDes Beganjing pada saat itu.
Saat dimintai keterangan oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Fauzan Haryadi, SH, MH, Edi Puryono (saksi) mengaku pada saat itu dirinya sedang berada di warung samping Kantor Balai Desa Beganjing. Edi juga mengetahui jika pada hari ada musyawarah pembentukan pengurus BUMDes dari salah satu peserta yang kebetulan mampir.
Sementara dalam persidangan Asih Kalimah Sunah (saksi) mengatakan dirinya hadir dalam pembentukan struktur pengurus BUMDes tersebut. Karenanya, Asih Kalimah Sunah mengaku tahui persis bahwa hari itu dilakukan musyawarah pembentukan struktur pengurus BUMDes.
Saat dikonfirmasi oleh korandiva.co usai persidangan Edi menyampaikan, bahwa musyawarah pembentukan struktus pengurus BUMDes tersebut dilakukan pada tanggal 3 Februari 2021, tetapi SK pengurus BUMDes keluar tertanggal 27 Januari 2020.
“Kan lucu, Mas. SK dikeluarkan dulu, baru satu tahun kemudian musyawarah pembentukan struktur pengurus BUMDes nya diselenggarakan,” ucap Edi.
Seno Margo Utomo selaku juru bicara Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang ikut hadir sebagai pengunjung menyampaikan, bahwa sidang kasus dugaan kecurangan Perades di Pengadilan Negeri Blora hari ini, merupakan puncak gunung es kasus Perades.
“Keterangan saksi dalam sidang juga memunculkan keterangan adanya modus permainan dalam tes CAT,” ujarnya.
Selain pemalsuan dokumen, Seno berharap akan adanya pengembangan atau terobosan dalam persidangan terkait kecurangan tes CAT yang diadakan di Semarang.
‘’Hal ini bisa dilakukan jika Majelis Hakim mengeluarkan perintah untuk Audit Forensik sebagai tambahan bukti di persidangan,” ucap Seno.
Perlu diketahui, nilai pembobotan pada poin pengabdian bisa dibuktikan dengan SK. Pengabdian tersebut minimal 1 tahun, jika belum melakukan pengabdian selama 1 tahun maka SK nya tidak bisa dilampirkan pada berkas persyaratan untuk mengikuti penyaringan dan penjaringan Perades.
Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum juga menunjukkan beberapa barang bukti, salah satunya SK BUMDes Beganjing. (*)

Pemdes Ketileng Bojonegoro Gelar Musdes Penyusunan RKP Desa Tahun 2023

0

BOJONEGORO; Guna mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan agar berjalan sesuai harapan masyarakat, Rabu, 13/7/22 Pemerintah Desa Ketileng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023.

Bertempat di Pendopo Desa, dihadiri Camat Malo, Ardiyanto, S.Sos, beserta staf kecamatan, Kepala Desa Ketileng, Suwito dan jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Ketua RW dan RT se-wilayah Desa Ketileng, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan pendamping desa serta pendamping lokal desa. Diketahui,musyawarah desa terkait dengan perencanaan pembangunan, dalam rangka penyusunan RKP Desa Ketileng Tahun 2023 ini, dipimpin secara langsung BPD Desa Ketileng.
Di awal, Suwito mengucapkan terima kasih kepada Camat Malo beserta staf yang telah menghadiri musyawarah desa, di Desa Ketileng.kades berharap bimbingan serta arahan agar memperoleh hasil yang bermanfaat sesuai harapan masyarakat.

“Semoga bermanfaat, berjalan lancar, baik dan sesuai harapan bersama. Musdes pada pagi setengah siang hari ini, akan dipimpin secara langsung oleh BPD,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Camat Bojonegoro, Ardiyanto, S.Sos menyampaikan bahwa musyawarah desa, sepertinya merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan, khususnya guna mendukung keberlangsungan pembangunan.

“Musdes merupakan agenda rutin dan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing desa,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, melalui musdes penyusunan RKP Desa ini, masyarakat juga dapat menyampaikan secara langsung usulan terkait dengan kebutuhan pembangunan. “Yang tentunya harus disesuaikan dengan RPJMDesa yang menjadi program atau visi misi kepala desa,” terangnya.
Camat Malo juga menegaskan, selain pembangunan, target utama yakni mencegah dan menghindari stunting. “Tahun ini sampai tahun 2023 nanti
“Perlu disampaikan, bahwa kita juga harus menuntaskan masalah saluran air drainase yang ada di lingkungan, serta permasalahan air bersih,” imbuhnya.

Senada juga diungkapkan Ketua BPD Desa Ketileng, Karnadi, bahwa musyawarah desa perencanaan pembangunan merupakan agenda rutin setiap tahun, guna menyusun RKP Desa sekaligus mengakomodir seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat.
“Musdes perencanaan pembangunan ini untuk menampung usulan terkait kebutuhan masyarakat, terlebih di bidang pembangunan berkelanjutan. Nantinya akan dimasukkan ke dalam RKP desa,” ucapnya.

“Semua usulan akan kita akomodir, dan akan disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa yang merupakan program atau visi misi dari kepala desa,” tandasnya.
“Selama dua tahun pemdes tidak bisa melaksanakan kegiatan secara efektif, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru nusantara. Oleh sebab itu, semoga tahun depan (2023) nanti semua sudah kembali normal, sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan berjalan lancar,” ungkapnya.

Musdes saat ini, ada 2 (dua) agenda penting, diantaranya meliputi perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKP Desa Ketileng tahun 2023, dan penetapan tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023.

“Alhamdulillah, kedua agenda telah disetujui dan ditetapkan pada musdes,”

Saat media korandiva.co mengkonfirmasi RW yang mengikuti Musdes mengusulkan “Yoooo…nk iso untuk anggaran thn 2023 yg akan datang..usulan2 kemarin yg belum di realisasikan agar ..direalisasikan tahun 2023 ( semoga saja anggaran 2023 bisa merealisasikan usulan-usulan kemarin yang belum direalisasikan pada tahun 2023) terutama jalan-jakan yang rusak agar segera terealisasikan,pungkasnya Ketua RW .
(Redaksi)