Bekali Intelegensi Digital ASN, Pemkab Blora dan BKN Gelar Try Out PPPK Berbasis CAT

.-
Bertempat di Gedung Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Cepu, Pemerintah Kabupaten () Blora bersama dengan Badan Kepegawaian Negara () Regional 1 menyelenggarakan Try Out bagi para calon pelamar Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dengan metode berbasis Computer Assisted Test () pada hari sabtu 15 oktober 2022 dan minggu 16 oktober 2022.

Simulasi dengan kuota 800 peserta ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada calon peserta PPPK, agar lebih mengetahui tata cara seleksi yang akan diikutinya nanti, dan juga agar calon peserta juga lebih familiar dengan aplikasi CAT BKN itu sendiri.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah () , Achmad Toha SH, MH menjelaskan bahwa 2022 yang digelar berbasis CAT, agar calon pelamar bisa lebih mengenali fitur-fitur yang ada di CAT.

Baca Juga:  Pengurus BUMDes Dibentuk Tahun 2021, Tapi SK-nya sudah Keluar Tahun 2020

“Try out ini dalam rangka membantu calon peserta semua untuk nanti persiapan untuk mengikuti tes pengadaan ASN PPPK sesungguhnya,” ucapnya di sela pengarahan Try Out peserta.

“Dalam sehari dibagi menjadi empat sesi dengan tiap sesinya sebanyak 100 peserta dengan durasi simulasi 45 menit di empat lab. Sehingga dalam sehari pelaksanaan terdapat 400 kuota peserta,” imbuhnya.

Achmad Toha SH, MH Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora

Sementara itu Ardhaneswari Habiba, peserta asal Kecamatan yang mengikuti simulasi sesi 1 di hari pertama mengatakan, bahwa seperti ini sangat bagus untuk menguji kemampuan para peserta calon maupun agar tidak kaget saat menghadapi ujian berbasis CAT yang sesungguhnya, terutama untuk peserta yang masih fresh graduate dan juga tenaga honorer yang sudah sepuh yang belum familiar dengan sistem CAT ini.

Baca Juga:  Ide Siapa?

“Meskipun ini hanya simulasi, tapi sangat membantu sekali untuk pengetahuan awal tentang ujian atau test berbasis CAT. Karena kedepannya, segala bentuk pekerjaan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berhadapan dengan digital teknologi, atau lebih tepatnya para aparatur negara lebih banyak memakai sistem berbasis komputer” ungkap Ardha.

Seperti diketahui, pendataan pegawai non ASN dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non ASN baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut data dari BKD, Jumlah tenaga non ASN (uji publik) atau Pegawai Honorer di lingkungan per 30 September 2022 sebanyak 4.701 orang dengan rincian untuk tenaga honorer kategori II (THK-2) sebanyak 470 orang dan tenaga non ASN sebanyak 4231 orang. (*)