BOJONEGORO;
Sudah menjadi masalah klasik, sengkarut keberadaan GTT didaerah belum akan mendapatkan jalan keluar. Sudah barang tentu hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah ousat. Atas dasar itulah Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah melakukan langkah strategis dengan mengusulkan data kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 untuk formasi guru kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
Usulan tersebut, disampaikan Bupati Anna Mu'awanah bersama Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, A'an Syahbana, Kepala Dinas Pendidikan, Nur Sudjito di kantor Kemenpan RB, Jakarta pada Senin, (04/07/2022).
Kedatangan Bupati Bojonegoro tersebut diterima langsung oleh Asisten Deputi Managemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian Kemenpan RB, Aba Subagja.
A'an mengaku, langkah strategis yang dilakukan Bupati Bojonegoro untuk mengakomodir kebutuhan guru, bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2022 akan diisi oleh PPPK. Sementara, untuk formasi PPPK guru yang diusulkan adalah sebanyak 3.942. “Dan ini juga salah satu upaya untuk menuntaskan GTT untuk menjadi PPPK,”tegasnya.
Ditambahkan, prioritas tahun 2022 tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga kesehatan, pertanian dan peternakan. “Total semua formasi yang kami usulkan adalah 4.925 baik pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan,”tambahnya.
Jika proses setelah diajukan usulan formasi ini adalah Kemenpan RB akan membuka formasi pada bulan Juli 2022, setelah itu baru keluar penetapan formasi. “Proses ini, akan berlanjut tahun depan. Kita akan ajukan lagi usulan formasi selanjutnya di tahun 2023, doakan saja semuanya berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (*)
