22 C
Central Java
Minggu, 26 Juni, 2022

Buy now

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berdasarkan LHP BPK, Ada 1948 Data Penerima Bansos Tambahan BLT DD Tidak Sesuai Dokumen

BOJONEGORO –

Miris kita mendengarnya, ternyata masih terdapat ketidak sesuaian data penerima Bansos (Bantuan Sosial) tambahan untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Yang membuat kita tercengang adalah jumlahnya yang besar, tidak hanya selusin atau ratusan, melainkan hingga ribuan. Sesuai dengan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 terdapat 1948 data penerima Bantuan Sosial (Bansos) tambahan untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) senilai Rp. 1.753.200.000,- tidak sesuai Dokumen.

Hal itulah yang memantik wakil rakyat bereaksi. Menurut Ahmad Supriyanto, S.Pd.,M.H. sekretaris Komisi C DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan harus segera ditindak lanjuti, jangan sampai ada pembiaran,” ungkapnya pada korandiva.co Senin 13/6/2022.

” Saya ingin fakta di lapangan seperti apa, adakah unsur kesengajaan, atau kesalahan pada saat input data pada sistem saja. Jika ada kesengajaan, siapa yang melakukan dan atas dasar apa. Itu yang harus disampaikan pada publik. Karena hal itu sudah barang tentu mengusik rasa keadilan dalam masyarakat,” ujar Ahmad Supriyanto dengan nada tinggi.

Disaat masih banyaknya warga masyarakat yang merasa dirinya layak menerima bansos tapi justru yang dapat malah yang dirasa mampu, ini malah terjadi ketidak sesuaian data penerima bansos tambahan BLT DD Sampit 2000 orang. Ini satu cerminan kinerja birokrasi yang kurang teliti dan asal-asalan. Dan jika tidak segera dibenahi, sengkarut data penerima bansos ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah.

“Logikanya, jika data salah, ya berpotensi penerima bansos tambahan BLT DD tidak tepat sasaran. Tidak menutup kemungkinan dibagikan berdasarkan kepentingan, kedekatan dan kekerabatan, seperti yang sering kita dengar dari nyinyiran warga selama ini.” Mas Pri biasa dia dipanggil menambahkan.

“Saya akan kawal bagaimana upaya pemerintah daerah membenahi sengkarut data penerima bansos ini, jangan sampai diabaikan dan terkesan dianggap biasa-biasa saja,” tegas pria berkacamata yang dikenal kritis dan lantang saat mengaum di gedung wakil rakyat yang terhormat itu. (*)

Haryono
Haryono
KORANDIVA Biro Bojonegoro: Jl. Raya Bojonegoro - Cepu KM.17, Brenggolo - Kalitidu, Bojonegoro. Telepon / WhatsApp: 0857 3166 3967

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

Latest Articles