Berdasarkan LHP BPK, Ada 1948 Data Penerima Bansos Tambahan BLT DD Tidak Sesuai Dokumen

BOJONEGORO –

Miris kita mendengarnya, ternyata masih terdapat ketidak sesuaian data penerima () tambahan untuk DD (Bantuan Langsung Tunai ). Yang membuat kita tercengang adalah jumlahnya yang besar, tidak hanya selusin atau ratusan, melainkan hingga ribuan. Sesuai dengan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 terdapat 1948 data penerima Bantuan (Bansos) tambahan untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) senilai Rp. 1.753.200.000,- tidak sesuai Dokumen.

Hal itulah yang memantik wakil rakyat bereaksi. Menurut Ahmad Supriyanto, S.Pd.,M.H. sekretaris (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan harus segera ditindak lanjuti, jangan sampai ada pembiaran,” ungkapnya pada korandiva.co Senin 13/6/2022.

Baca Juga:  Gelar Sambang Desa, Bupati Tekankan Fokus Pembangunan SDM

” Saya ingin fakta di lapangan seperti apa, adakah unsur kesengajaan, atau kesalahan pada saat input data pada sistem saja. Jika ada kesengajaan, siapa yang melakukan dan atas dasar apa. Itu yang harus disampaikan pada publik. Karena hal itu sudah barang tentu mengusik rasa keadilan dalam masyarakat,” ujar Ahmad Supriyanto dengan nada tinggi.

Disaat masih banyaknya warga masyarakat yang merasa dirinya layak menerima bansos tapi justru yang dapat malah yang dirasa mampu, ini malah terjadi ketidak sesuaian data penerima bansos tambahan BLT DD Sampit 2000 orang. Ini satu cerminan yang kurang teliti dan asal-asalan. Dan jika tidak segera dibenahi, sengkarut data penerima bansos ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah.

Baca Juga:  Geger, Anggota Dewan Gantung Diri di Pinggir Sungai

“Logikanya, jika data salah, ya berpotensi penerima bansos tambahan BLT DD tidak tepat sasaran. Tidak menutup kemungkinan dibagikan berdasarkan kepentingan, kedekatan dan kekerabatan, seperti yang sering kita dengar dari nyinyiran warga selama ini.” Mas Pri biasa dia dipanggil menambahkan.

“Saya akan bagaimana upaya pemerintah daerah membenahi sengkarut data penerima bansos ini, jangan sampai diabaikan dan terkesan dianggap biasa-biasa saja,” tegas pria berkacamata yang dikenal kritis dan lantang saat mengaum di gedung wakil rakyat yang terhormat itu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *