Belum Setor LHKPN, KPK Soroti 42 Anggota DPRD Bojonegoro

BOJONEGORO. – Kepatuhan anggota Bojonegoro melaporkan harta kekayaannya ternyata masih rendah. Data dipaparkan Komisi (), Selasa (9/3) lalu, tingkat kepatuhan wakil rakyat untuk melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN) baru 16 persen. Berarti dari 50 anggota DPRD, baru dela-pan legislator yang melaporkan LHKPN. Selebihnya, 42 anggota DPRD belum setor data LHKPN.

Tentu, anggota DPRD yang belum melaporkan bakal menjadi sorotan KPK. Kepala Satuan Tugas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto menjelaskan, pelaporan LHKPN berakhir 31 Maret nanti. Karena itu, atau anggota DPRD yang belum melaporkan segera melakukan.

‘'Ya diingatkan untuk segera melaporkan. Terutama anggota DPRD yang masih rendah pelaporannya,'' katanya kemarin. Meski, KPK tidak memberikan sanksi, namun bakal memberikan catatan khusus pejabat atau anggota DPRD belum menyerahkan LHKPN. ‘'Akan menjadi catatan kami, kenapa kok tidak lapor,'' ujarnya usai rapat koordinasi dengan delapan kepala daerah di pendapa Bojonegoro, Selasa (9/3) lalu. (*)

Baca Juga:  Khawatir PT.Rekind Berkelit Dari Kesepakatan, Sahudi : Saya Akan Kawal Sampai Tuntas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *