BLORA, Diva. – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akhirnya diperpanjang.

Hal itu mengemuka pada rapat Kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (16/7/2021) yang memutuskan bahwa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Keputusan itu diambil berdasarkan atas berbagai pertimbangan diantaranya hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dua pekan yang ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan.

Walaupun PPKM Darurat sudah dapat menurunkan mobilitas masyarakat, namun kenyataan yang lain belum mampu menurunkan kasus COVID-19 yang terus meningkat.

Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora H. Bambang Sulistya menanggapi, tentu dengan diperpanjangannya pelaksanaan PPKM Darurat akan muncul konsekuensi dan target mulai dari upaya untuk untuk terus mendisiplinkan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan 5M secara ketat.

“Termasuk penerapan standart PPKM sampai pemenuhan bantuan sosial bagi warga yang terdampak,” ucapnya, Minggu (18/7/2021).

Diungkapkannya, gemuruh ungkapan yang mencuat di masyarakat dan merupakan ekspresi dari anggota masyarakat yang sudah mengalami kejenuhan, penderitaan, kekesalan dan keprihatinan tak bisa terhindari karena dampak pandemi COVID-19 yang kurang bersahabat sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun.

“Apalagi bagi warga masyarakat yang bekerja di sektor informal terutama para pedagang kaki lima dan warga masyarakat yang saat ini kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan kerja, kondisinya makin terpuruk dan rapuh,” ungkap mantan Sekda Blora itu.

Mensikapi kondisi tersebut tentunya kita tidak boleh serta merta menyalahkan bahkan langsung menuduh, menuding dan mengkambinghitamkan kepada pihak pemerintah yang harus bertanggung jawab atas musibah yang saat ini kita alami bersama.

Berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah termasuk perpanjangan pelaksaan PPKM Darurat adalah semata-mata sebagai bentuk ikhtiar dalam upaya mengatasi pengendalian COVID-19.

“Untuk itu saya sangat berharap dalam menghadapi situasi yang semakin sulit dan komplek ini agar semua pihak bisa menahan diri bersikap secara bijaksana, termasuk dari pihak masyarakat,” ungkapnya.

Pihak swasta maupun pemerintah dalam menerima realita jangan ada yang merasa dikorbankan, paling benar, berkuasa, arogan bahkan ada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi kepada anggota masyarakat yang saat ini karena kekurang pahamannya dan ingin bertahan hidup masih belum sesuai dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Perlu diingat bahwa pandemi COVID-19 itu merupakan persoalan kita bersama mestinya kita harus hadapi, atasi dan lawan bersama-sama untuk mengusir penyakit virus corona dari Bumi Nusantara,” tuturnya.

Termasuk dalam upaya meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung akibat kebijakan perpanjangan PPKM Darurat saat ini.

Karena kalau hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah rasanya belum memadai kalau tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan kesempatan.

“Mari kita tumbuhkan rasa kepekaan sosial di masyarakat untuk saling merasa memiliki bahwa kita merupakan bangsa tangguh, gigih dan pantang menyerah. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan dan saling mengulurkan tangan dan saling eling lan ngelingke atau ingat mengingatkan agar kita segera lepas dari musibah ini,” ajaknya.

Dalam situasi seperti saat ini, mantan Sekda dan Anggota DPRD Blora, teringat managemen GG (Good Governance) yang sering dimaknai dalam situasi kritis harus mampu melakukan langkah-langkah yang akrobatik dengan tetap berpegang pada aturan normatif.

Upaya yang ditempuh dalam mensiasati situasi kritis bisa dengan menggunakan Akronim 5GG

Pertama, GG – Gawe Guyub atau membuat rukun. Artinya, setiap langkah yang dilakukan dapat menciptakan situasi kondusif mampu menciptakan suasana kekeluargaan dan kerukunanan. Karenanya, hindari pernyataan yang bernada ancaman, menakutkan dan apalagi provokasi yang bisa menimbulakan perpecahan persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Kedua, GG – Gratis Gratisan. Artinya, mendorong kepada anggota masyarakat yang berkemampuan atau pihak swasta agar mampu memberikan bantuan secara gratis untuk memberi solusi persoalan yang saat ini sedang terjadi, misal memberi bantuan sembako atau bahkan memberi dana kompensasi selama usahanya bangkrut.

Kemudian GG ketiga, Gawe Guyu atau membuat tertawa. Artinya, mewujudkan susana yang menggembirakan dan memotivasi masyarakat agar punya harapan dan bergairah dalam menghadapi kehidupan dengan rasa suka cita.

Keemoat, GG – Gawe Gagasan atau membuat gagasan. Artinya, mengajak masyarakat untuk berpartipasi aktif dalam memberi gagasan untuk solusi terhadap persoalan yang saat ini sedang terjadi.

Berikutnya, GG yang kelima, Golek Ganjaran (mencari pahala). Artinya, menyadarkan pada masyarakat bahwa musibah ini merupakan ujian bagi orang beriman sehingga kita tetap tegar, tawakal dan bersemangat untuk terus berikhtiar yang dimaknai sebagai bentuk ibadah.

“Sebagai orang Jawa ada baiknya di masa musibah pandemi COVID-19 kita berguru pada pitutur luhur yang pernah diajarkan oleh Mangkunagara I (Raden Mas Said) yaitu Tri Darma,” bebernya.

Tri artinya tiga dan Darma adalah pengabdian. Ada tiga pengabdian untuk dipedomani baik oleh setiap warga negara maupun para pemimpin apabila ingin masyarakat damai dan makmur, yaitu, Mulat Sarira Hangrasa Wani, Rumongso Melu Handarbeni, Wajib Anggrumkepi.

“Artinya, berani mawas diri, merasa Ikut memiliki, wajib ikut membela dan mempertahankan,” jelasnya.

Bambang Sulistya berharap semoga dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM Darurat tidak menimbulkan gejolak dan memperburuk kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat tapi kebijakan tersebut mampu membawa kebaikan dan terkendalinya musibah COVID-19 sehingga kita bisa bangkit kembali menikmati kehidupan normal.

Tentu dengan harapan masyarakat mau nyengkuyung dan mendukung dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Simak sepenggal syair lagu karya bapak SBY, Cahaya dalam kegelapan. Cahaya ada dalam hati kita. Dalam jiwa-jiwa penuh kasih, harapan ada dalam hidup kita, untuk mau berbagi,” tutupnya. (*).

BLORA. – Pengambilan tanah urug untuk proyek pembangunan Bandara Ngloram harus dari kuwari lokal, ditegaskan lagi oleh Koordinator Pembangunan Bandara Ngloram, Ariadi Widiawan di depan Forkompincam Kecamatan Cepu yang hadir dalam rapat terbatas di Bandara Ngloram, Rabu (14/7) lalu.

“Bandara Ngloram ini di Blora, ya harus ambil kuwari Blora,” ujar Ariadi.

Penegasan tersebut untuk menindaklajuti hasil kesepakatan bersama Forkompincam pada 24 Juni lalu, bahwa material tanah urugan untuk pekerjaan di bandara Ngloram harus diambil dari kuari yang berlokasi di wilayah Blora.

Rapat terbatas yang digelar di ruang perte-muan bandara, Rabu (14/07/21) lalu dihadri Camat Cepu, Kapolsek Cepu, Danramil Cepu, Kepala Desa Ngloram, Kepala Desa Kapuan, PT Bagaskara Pratala Manunggal, PT Budi Mulya Bestari, dan PT Gading Kencana Mulya.

Rapat terbuka namun terbatas itu dilaksanakan dengan penerapatan pro-tokol kesehatan ketat, dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat.

Rapat kordinasi digelar karena masih adanya keluhan serta pengaduan dari kuwari lokal yang mengaku kesulitan masuk bandara.

“Yang ambil tanah urug itu bukan bandara, tetapi pihak kontraktor. Karena itu pihak kontraktor juga kami hadirkan,” tambah Ariadi.

Ariadi berharap pengu-saha kuwari lokal dari Mernung dan Biting punya komitmen untuk memenuhi target kebutuhan proyek bandara.

“Kuwari lokal harus bisa memenuhi targdet. Alat berat harus siap, Exavatornya jangan cuma satu,”

Sementara itu Camat Cepu Luluk Kusuma Agung Ariadi, AP mengapresiasi sikap tegas dari pihak bandara yang mau mendengarkan keluhan pengusaha kuwari lokal Blora.

“Yang Prangi berhenti, tapi yang lokal harus bisa memenuhi kuota. Kalau tidak terpenuhi, kita akan rapatkan lagi untuk ambil dari tempat lain,” pesan Luluk.

Menurut Camat Cepu, kebutuhan tahah urug untuk proyek bandara sekarang ini lebih 200 rit per hari. Diharapkan 2 kuwari lokal, Mernung dan Bgiting bisa meneuhi kebutuhan itu.

“Harus bisa memenuhi, supaya tidak menghambat kebutuhan proyek bandara,” tandasnya.

Guna mendukung ke-lancaran transportasi kuswari lokal, Camat Cepu mengaku sudah melakukan kordinasi dengan Kapolsek Cepu. Untuk menuju bandara, armada dari kuwari Biting bisa lewat Jl. Diponegoro (depan Mapolsek).

“Daripada waktu digu-nakan untuk mutar-mutar, kan lebih baik untuk bongkar bisa lebih cepat,” tambah Luluk. (*)

Pembangunan Bandara Ngloram yang merupakan proyek nasional, ternyata menggunakan manajemen lokal. Munculnya praktek premanisme dikarenakan masing-masing warga lokal merasa berkuasa.

Seperti yang terjadi pada Jumat siang (9/7) lalu pkl. 13.30 Wib, tiga orang warga Desa Ngloram tiba-tiba datang ke lokasi bandara dan langsung minta kepada operator alat berat untuk menghentikan aktivitasnya.

Kepada wartawan, salah seorang pekerja yang bertugas sebagai klebet mengaku mengenal satu dari tiga orang yang datang. “Namanya Wawan, Mas,” ujarnya.

Kedatangan tiga orang tadi menurut pria bernama Giat itu, bermaksud mencari AG dan OP, warga Kapuan yang menguasai seluruh pekerjaan di situ.

“Sebagai warga Ngloram, mereka minta dilibatkan dalam pekerjaan Bandara Ngloram,” ujar Giat dan dibenarkan oleh rekannya, Kuro ketika dikonfirmasi wartawan.

Sebagaimana diketahui, Bandara Ngloram berada di wilayah Desa Ngloram. Tapi untuk pelaksanaan pembangunan, jalan akses masuk ke bandara melewati lahan milik warga Desa Kapuan.

Melihat kedatangan dan aksi warga Ngloram tersebut, AG dan OP selaku kordinator vendor lokal bukannya menemui malah lari menghindar. (*)

“Saya minta pelaksana proyek bandara mengutamakan kuwari lokal, yaitu Mernung (Cepu) dan Biting (Sambong). Kalau masih ambil dari Prangi (Bojonegoro), saya tidak akan bayar,” ujar Kepala Satker Pelaksana Proyek Bandara Ngloram, Cepu, Abdul Rozak.

Mediasi antara pengusaha kuwari lokal (Cepu dan Biting) dengan pelaksana proyek bandara Nglo-ram, Jumat (9/7) lalu berlangsung di Javvana Restaurant, Cepu, Blora. Ketua LSM Transparansi Cepu, Dwi Aryo mengatakan, mediasi hari itu sebagai tindak lanjut pertemuan bersama Forkompincam Kecamatan Cepu, Juni lalu.

Menurut Dwi, kesepakatan bersama Pak Camat dan Kapolsek ternyata tidak dipatuhi oleh subkon dan vendor lokal yang ditunjuk oleh pelaksana proyek. “Sampai hari ini, proyek bandara masih mengutamakan tanah urug dari kuwari Bojongoro, dan mempersulit masuknya kuwari lokal,” ujarnya.

Kepala Satker Pelaksana Proyek Bandara Ngloram, Abdul Rozak mengakui bahwa kontraktor pelaksana memang kesulitan mengen-dalikan vendor lokal.

“Saya sudah kordinasi dengan Pak Camat dan Kapolsek. Pada intinya beliau tidak ada masalah jika kuwari Prangi diberhentikan, asalkan proyek bandara tidak terganggu,” ujar Rozak.

“Sejak dulu kami pinginnya ambil kuwari dari Kabupaten Blora. Mernung dan Biting,” tambahnya.

Salah satu pengusaha kuwari lokal dari Desa Biting, Budi Santoso menyatakan siap mengirim tanah urug sesuai kuota yang diberikan oleh pelaksana proyek bandara.

“Kalau kami tidak bisa memenuhi kuota, silahkan proyek bandara memanfaatkan kuwari dari luar daerah,” tandasnya.

Sementara itu mantan anggota DPRD Blora yang tinggal di Cepu, Edy Purwanto meminta kepada pelaksana proyek bandara untuk segera menerbitkan surat perintah kerja (SPK) agar kedua belah pihak memiliki komitmen.

Menurut Didik, panggilan akrab mantan Kades Mernung itu, kontrak kerja sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ketegangan antara sopir truk dengan preman-preman yang di lapangan.

“Karena ada oknum preman yang berkuasa. Mereka berani menolak kuwari lokal,” pesannya.

Menerima banyak masukan dari pengusaha kuwari lokal, Rozak berjanji akan segera memanggil PT pelaksana proyek untuk bersikap tegas terhadap subkon atau vendor lokal yang telah ditunjuk.

“Kita akan menyetop Prangi, tapi kuwari lokal harus siap,” tandas Rozak. (*)

BLORA. – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memasuki hari keenam.

Berdasarkan informasi dari berbagai media, ternyata masih terjadi adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Banyak pakar dan ahli kesehatan mengatakan, walaupun sudah melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat serta sudah divaksin dua kali, namun kita masih berpeluang tertular virus Corona. Hal itu karena kita punya titik lengah dan titik lemah dalam mensikapi sesuatu.

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, Bambang Sulistya, Kamis (8/7/2021).

Titik dimaksud menurut Bambang, adalah titik yang memberi peluang dan kesempatan bagi virus corona untuk memasuki ke tubuh manusia.

“Adapun titik kelengahan dan kelemahan yang perlu diwaspadai guna mencegah guna penularan virus Corona dapat dirumuskan ke dalam akronim 7M,” ujarnya.

Pertama, Melaksanakan agenda makan dan foto bersama, saat ini kebiasaan makan dan foto bersama seperti sudah menjadi tren baru.

“Dalam proses makan pasti akan melepas masker, dan biasanya diikuti dengan ngobrol santai sehingga tak terasa telah memberi peluang virus masuk ke tubuh apalagi dilanjutkan dengan foto bersama yang biasanya melahirkan suasana gelak tawa dan lupa diri menjaga jarak,” ujar mantan Sekda Blora itu.

Kedua, mematuhi komitmen bersama bahwa melaksanakan protokol kesehatan itu menjadi kewajiban kita bersama baik di rumah, di kantor maupun di lingkungan sosial masyarakat.

“Misalnya di rumah. Mungkin bapak atau ibu sudah mematuhi protokol kesehatan, terus bagaimana dengan anak, asisten rumah tangga dan saudara sendiri yang ada di rumah, apakah juga mematuhi protokol kesehatan?” bebernya.

Demikian pula di kantor. Ketika sedang melaksanakan rapat staf, apakah bisa dijamin adanya komitmen kebersamaan untuk sama-sama bisa menjaga diri patuh prokes.

Berikutnya yang ketiga, melepas kebosanan dan kejenuhan dalam merasakan pandemi COVID-19.

“Ada kecederungan untuk melarikan diri bergabung kongkow, nongkrong atau kumpul berkerumun dengan kawan yang tidak jelas kondisi kesehatannya,” paparnya.

“Terkadang bisa memakan waktu cukup lama, bahkan karena asyik lupa tak pakai masker. Berarti ada peluang untuk tertular COVID-19,” tambahnya.

Keempat, memasuki fasilitas umum di pasar, stadion, mal, toko swalayan, stasiun, terminal, bandara dan di kantor pelayan masyarakat, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang belum tentu aman terinfeksi dari virus COVID-19.

Kelima, melanggengkan rasa kekeluargaan. Biasa, ketika kita ketemu sahabat, teman akrab atau keluarga yang sudah lama tidak pernah ketemu, ada perasaan ingin melakukan tindakan yang merupakan bentuk pelayanan terbaik, tidak hanya sekedar curhat atau ngobrol mungkin juga dilanjutkan acara minum, makan bersama yang otomatis harus melepas masker.

Bahkan untuk kenang-kenangan diabadikan dengan foto bersama. Tanpa disadari itu juga menjadi titik lengah dan lemah kita.

Keenam, merasa aman karena sudah melakukan vaksin. Apalagi bila sebelumnya sudah melakukan test dan hasilnya negatif.

“Perlu diingat, hasil test bersifat realtime hanya berlaku pada saat diperiksa dan hasil negatif tidak menjamin bebas dari virus,” terangnya.

Ketujuh, memfosir diri dalam beraktivitas. Harus ada waktu jeda untuk beristirahat.

Di masa pandemi COVID-19 terlalu memaksakan diri akan menimbulkan kelelahan jasmani dan rohani.

“Dampak, imunitas diri akan mengalami penurunan, sehingga mudah kemasukan virus corona,” tuturnya. (*)

BLORA. – Instruksi PPKM Daruat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 oleh pemerintah pusat, disikapi oleh Forkompincam Randublatung dengan menggelar operasi Yustisi di wilayahnya. Sebelum operasi dimulai, jam 08,30 Wib, Selasa (06/07/2021) dilaksanakan apel sinergitas tingkat Kecamatan Randublatung yang diikuti oleh jajaran Pemerintah Kecamatan, Koramil, dan Polsek Randublatung.

Dalam sambutannya, Camat Randublatung Budiman.S,STP,MM menyampaikan ucapan syukur bahwa saat ini masih diberi karunia kesehatan. Dalam pelaksanakan PPKM Daruat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 diadakan pembatasan jam operasional toko, warung, cafe, swalayan sampai pukul 20,00 Wib, kecuali untuk Apotik bisa buka 24 jam.

“Warung makan, angkringan,dan lesehan tidak melayani

makan di tempat, harus dibungkus dibawa pulang atau

pesan diantar,” ujarnya.

“Kepada para petugas, supaya tidak bosan mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya prokes,” tambahnya.

Sementara itu Kapolsek Randublatung AKP Wismo menegaskan, yang perlu mendapat perhatian khusus pada malam hari adalah jam operasional warung makan, angkringan, dan lesehan. Bahwa selama PPKM Darurat mereka dibatasi buka hingga jam 20.00 Wib.

“Hari ini kita laksanakan kegiatan woro-woro tentang pelaksanaan PPKM Darurat dan prokes. Disamping itu kita juga akan melaksanakan operasi Yustisi dalam rangka penegakan disiplin prokes sebagai upaya

pendisiplinan masyarakat,” ujar Kapolsek Wismo.

Usai pelaksanaan apel, petugas langsung bergerak memberikan woro – woro pelaksanaan PPKM Darurat dengan route Jl. Pasar Paingan, Jl. Diponegoro, Jl. Ronggolawe, Jl. Blora, Jl. Cepu depan Pasar Wulung, hingga Desa Kediren.

Sementara kegiatan operasi Yustisi dilaksanakan di dua lokasi yaitu: simpang tiga arah Sombong (Jl. Blora), dan Jl. Cepu depan Pasar Wulung. (*).