Semarang, Diva. –
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan untuk menjaga perbatasan Jawa Tengah kemarin. Perbatasan harus steril. Yakni, masyarakat wajib melakukan rapid test antigen jika masuk wilayahnya.
Kapolda Jawa Tengah bersama para Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng meninjau Pos Pengamanan (Pospam) Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Alun-alun Pati kemarin. Dalam kesempatan itu, Kapolda Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, hal ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di mana masyarakat yang masuk wilayah Jateng wajib rapid test antigen.
”Kami melakukan itu, demi mencegah klaster tahun baru. Diharapkan masyarakat prihatin dan menaati prokes yang berlaku. Supaya pandemi ini segera berakhir,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya punya satgas. Meliputi, bupati sebagai kepala daerah serta dandim dan kapolres sebaga pelaksana. Mereka akan mobiling dan memantau perkembangan terkait mencegah klaster tahun baru.
”Saya harap satgas bisa menindak tegas yang melanggar prokes. Bagi pelanggar diberikan sanksi supaya menaati prokes,” tambahnya.
Di sisi lain, Bupati Pati Haryanto menuturkan, jika ada kerumunan akan dibubarkan. Jika ada pelanggar, akan disanksi. Sanksi itu, berupa sanksi sosial , denda, dan pembubaran. Sanksi tersebut, sudah diatur dalam perbub dan surat edaran bupati.
”Kami sudah sepakat untuk kegiatan pergantian tahun tidak seperti tahun lalu. Akhir tahun ini, tidak ada kegiatan berkerumun dan tidak ada hiburan,” tuturnya. (*)
Kapolda Jateng: Perbatasan Wilayah Harus Disterilisasi
Tidak Ada Lagi Formasi Guru pada Pendaftaran CPNS 2021
Jakarta, Diva.-
Meski pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2021 akan dibuka dan ditargetkan pada April hingga Mei 2021, namun pada 2021 dalam hal ini Pemerintah tidak lagi membuka formasi guru.
Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, menyampaikan kesepakatannya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa untuk formasi guru itu akan beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kesepakatan ini jadi bukan penerimaan CPNS lagi kedepannya mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS akan tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ujar Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.
Bima pun menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru, namun berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
Pasalnya selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.
“Mengapa seperti itu karena kalau PNS setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional,” kata Bima, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Bima menegaskan selama 20 tahun itu, BKN sudah berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut.
Akan tetapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, hal itu dikarenakan formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka.
“Maka kedepannya sistem tersebut akan diubah menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutur Bima.
Kemudian Bima menyampaikan PPPK dan PNS setara dari segi jabatan, hanya saha perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu terkait ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.
“Setara hanya bedanya kalau PNS mendapatkan tunjangan pensiun, PPPK tidak mendapatkan tunjangan pensiun,” ujar Bima.
Kendati demikian, BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.
“Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya,” kata Bima.
Akan tetapi Bima menjelaskan pihaknya sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong sebagai iuran pensiunnya. Sehingga kedepannya berhak pula mendapatkan tunjangan pensiun. (*)
Tempat Wisata di Blora Boleh Dibuka pada Libur Tahun Baru
Blora, Diva.–
Kasus positif Covid-19 di Blora memang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sebagaimana di banyak daerah lain. Namun, Pemkab Blora melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) tidak mengambil kebijakan menutup pariwisata yang bisa menimbulkan keramaian. Alasannya, Blora bukan daerah tujuan wisata favorit.
Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Wahyu Tri Mulyani mengungkapkan menyikapi meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kota Sate, pemkab telah menerapkan jam malam atau aturan khusus untuk pedagang kaki lima (PKL), toko modern, serta lokasi lainnya. Sedangkan, pariwisata tetap boleh buka.
”Tidak ada imbauan khusus. Kalau tempat wisata masih boleh buka. Yang tidak boleh itu perayaan tahun baru maupun Natal,” tuturnya kemarin.
Wahyu menambahkan dalam aturan juga tidak disebutkan pembatasan jumlah pengunjung. Alasannya, di waktu libur panjang beberapa waktu lalu, seluruh pariwisata di Blora tidak ada yang tercapai batas maksimal jumlah pengunjung. Sehingga, tidak dikhawatirkan terjadinya kerumunan.
”Beberapa waktu lalu, ketika libur panjang Maulid Nabi, tim kami sudah melakukan survei di lapangan. Hasilnya, tidak ada wisata yang sampai memenuhi kapasitas maksimal,” tambahnya.
Hal itu, kata Wahyu, karena Blora memang bukan tujuan favorit wisatawan. Belum ada objek wisata yang mampu menyedot pengunjung hingga menimbulkan kerumunan. Karena alasan itulah, pihaknya tetap membuka objek wisata yang ada.
”Kami lihat sendiri. Tidak ada penumpukan pengunjung saat liburan. Karena Blora ini bukan tujuan wisata,” paparnya.
Meski begitu, pihaknya terus menekankan agar para pengelola destinasi wisata itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yakni seperti mewajibkan pengunjung memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan dan menjaga jarak.
(*)
Pesawat Komersil ATR-72 Mendarat di Bandara Ngloram
Blora, Diva.-
Penghujung tahun 2020 menjadi catatan sejarah Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Sejak terakhir beroperasi tahun 1984, bandara ini berhasil dipergunakan pendaratan pesawat komersil ATR 72 milik maskapai penerbangan Nam Air berkapasitas penumpang 70 orang.
“Ini sebagai bukti penerbangan (Approving Flight) dan kelayakan Bandara Ngloram untuk beroperasi. Kalau tidak layak, tidak mungkin ada pendaratan pesawat. Dan sudah siap untuk penerbangan komersil,” ujar Chris Kuntadi Staf Ahli Menteri Perhubungan di Bandara Ngloram, Rabu (30/12/2020).
Dikatakannya, penerbangan pesawat komersil ATR 72 rombongan 10 orang dengan Pilot Kapten Kurniawan Akbar bersama Co Pilot musanif Renggo, berhasil mendaratkan pesawat dengan mulus sekira pukul 07.58 WIB.
Chris Kuntadi menyampaikan, saat ini jenis pesawat pesawat ATR 72 sudah cukup untuk melayani masyarakat.
Dengan rute Cepu-Surabaya, Cepu-Semarang dan Cepu-Jakarta. Tarif tiket, lanjut dia, nanti akan dibicarakan dan ditentukan dengan pihak maskapai.
“Tentunya harganya wajar. Kalau bisa untuk awal harga tiketnya bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Kepala Bandara Ngloram juga bertanggungjawab melakukan loby ke maskapai lain seperti Citylink dan Wings Air,” terangnya.
Di tempat yang sama Bupati Blora Djoko Nugroho, menyampaikan, supaya masyarakat bisa memanfaatkan Bandara Ngloram untuk membuka akses dengan pesawat terbang dan menyosialisasikan kepada masyarakat.
“Ini daya tarik yang luar biasa. Apapun akan kita pertaruhkan. Bandara harus terus kita bangun dan yang lain sementara mengalah dulu,” ucap Bupati Blora Djoko Nugroho.
Termasuk akses dari pertingaan desa Mulyorejo menuju Bandara Ngloram, kata Nupari bakal diperlebar dengan kontruksi cor beton.
“Anggaran sudah ada,” jelasnya.
Kepala Bandara Dewandaru Karimunjawa yang juga membawahi Bandara Ngloram, Ariadi Widiawan menjelaskan, dengan mendaratnya pesawat reguler ATR 72 bukan berarti perjuangan selesai.
Menurutnya, ini adalah awal dan selanjutnya akan melakukan lobi dengan pihak Wings Air dan Citylink.
“Target kedepan bisa membuka rute Surabaya-Ngloram (Cepu),” kata dia.
Pihaknya menyampaikan, permohonan maaf kepada masyarakat, terkait dengan kedatangan pesawat hari ini karena sebelumnya tidak dipublikasikan.
Hal itu disebabkan, ada kekhawatiran bisa menimbulkan kerumunan. Terlebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Dikhawatirkan ada klaster baru. Insaallah Bandara Ngloram bisa beroperasi pada tahun 2021,” ujarnya.
Seperti diketahui Bandara Ngloram dibangun di era Orde Baru sempat beroperasi di tahun 1980-1984 sebagai bandara khusus. Artinya bandara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pokoknya.
Pada masanya Bandara Ngloram digunakan hanya untuk kepentingan Pertamina EP, Pusdiklat Migas dan dosen untuk Akamigas.
Bandara Ngloram adalah salah satu bandara di Indonesia yang dibangun untuk tujuan memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bumi.
Dalam dunia penerbangan internasional, nama resmi Bandara Ngloram adalah Ngloram Air Strip.
Fungsi utamanya adalah mengangkut para pengajar dan periset di bidang minyak dan gas bumi menuju Pusat Pengembangan Tenaga ( PPT ) Perminyakan dan Gas Bumi di Kecamatan Cepu.
Setelah dilakukan pembangunan tahap pertama, akhirnya pada awal Januari 2020 lalu, untuk pertama kali dilakukan ujicoba dengan pesawat Kalibrasi. King Air B200 GT milik Kementerian Perhubungan. (*).
Dibeton, Jalur Pantura Digelontor 228 Miliar
Pati, Diva. –
Jalan Raya Batangan – Rembang terdapat kerusakan jalan belum lama ini (28/12). Kerusakan berupa beton retak dan jalan bergelombang. Pihak Bina Marga Jawa Tengah melakukan lelang paket proyek.
PPK Bina Marga Jateng Amal mengatakan, Jalan Nasional Batangan tengah dilakukan lelang. Saat ini (29/12) masih dalam proses lelang desain jalan. Harapannya tender selesai di Maret 2021. ”Jalan nasional batangan rencananya dilakukan pengecoran permanen untuk tahun depan. Penanganan berupa pembongkaran dan pengecoran,” katanya.
Dia menambahkan, sedangkan untuk perencanaan proyek sekitar 24 bulan. Selain itu, proyek tersebut mendapat anggaran tender sebesar Rp 228 miliar. ”Dana tersebut, untuk kontrak paket di ruas Kudus – Pati – Rembang hingga perbatasan Jawa Timur,” tambahnya.
Di sisi lain, di Jalan Raya Batangan – Rembang terdapat lebih dari 10 titik kerusakan jalan. Salah satunya, di sebelah barat Gapura Lengkong, Batangan, Pati. Kerusakan berupa beton retak dan nggronjal. Sejauh 100 m kerusakan itu. Tak hanya itu, di bahu jalan juga tampak aspal terkikis. Banyak batu kerikil kecil – kecil memenuhi bahu jalan itu.
Menanggapai hal ini, Pihak Bina Marga Jawa Tengah melakukan penyisiran kerusakan di sejumlah jalan. Jika, ditemukan kerusakan akan ditindak lanjuti.
”Penanganan sejauh ini, berupa penambalan aspal. Penambalan itu, bersifat sementara. Penambalan akan dilakukan hingga pengecoran tahun depan,” imbuhnya.
Amal menuturkan, curah hujan tinggi juga berdampak pada jalan tersebut. Selain itu, ditambah dengan truk bermuatan. Jadinya, jalan mudah rusak.
Warga sekitar Warsito menjelaskan, jalan rusak kisaran sebulan. Padahal sudah ada penambalan beberapa pekan lalu. Namun, rusaklagi. Mungkin dikarenakan sering hujan. Jadi, jalannya terkikis.
”Kalau korban kecelakaan belum ada. Tapi, harus hati – hati kalau melintas. Karena kalau malam kan gelap. Takutnya kalau ngerem mendadak bisa di hantam bus dari belakang,” jelasnya. (*)
