banner 728x250

Himbauan Camat Cepu Tidak Diindahkan, Pihak Bandara Ancam Tidak Mau Bayar Kuwari dari Bojonegoro

“Saya minta pelaksana proyek bandara mengutamakan kuwari lokal, yaitu Mernung (Cepu) dan Biting (Sambong). Kalau masih ambil dari Prangi (Bojonegoro), saya tidak akan bayar,” ujar Kepala Satker Pelaksana Proyek Bandara Ngloram, Cepu, Abdul Rozak.


Mediasi antara pengusaha kuwari lokal (Cepu dan Biting) dengan pelaksana proyek bandara Nglo-ram, Jumat (9/7) lalu berlangsung di Javvana Restaurant, Cepu, Blora. Ketua LSM Transparansi Cepu, Dwi Aryo mengatakan, mediasi hari itu sebagai tindak lanjut pertemuan bersama Forkompincam Kecamatan Cepu, Juni lalu.

Menurut Dwi, kesepakatan bersama Pak Camat dan Kapolsek ternyata tidak dipatuhi oleh subkon dan vendor lokal yang ditunjuk oleh pelaksana proyek. “Sampai hari ini, proyek bandara masih mengutamakan tanah urug dari kuwari Bojongoro, dan mempersulit masuknya kuwari lokal,” ujarnya.

Baca Juga:  HET, Positif untuk Hadapi Tahun Omicron

Kepala Satker Pelaksana Proyek Bandara Ngloram, Abdul Rozak mengakui bahwa kontraktor pelaksana memang kesulitan mengen-dalikan vendor lokal.

“Saya sudah kordinasi dengan Pak Camat dan Kapolsek. Pada intinya beliau tidak ada masalah jika kuwari Prangi diberhentikan, asalkan proyek bandara tidak terganggu,” ujar Rozak.

“Sejak dulu kami pinginnya ambil kuwari dari Kabupaten Blora. Mernung dan Biting,” tambahnya.

Salah satu pengusaha kuwari lokal dari Desa Biting, Budi Santoso menyatakan siap mengirim tanah urug sesuai kuota yang diberikan oleh pelaksana proyek bandara.

“Kalau kami tidak bisa memenuhi kuota, silahkan proyek bandara memanfaatkan kuwari dari luar daerah,” tandasnya.

Sementara itu mantan anggota DPRD Blora yang tinggal di Cepu, Edy Purwanto meminta kepada pelaksana proyek bandara untuk segera menerbitkan surat perintah kerja (SPK) agar kedua belah pihak memiliki komitmen.

Baca Juga:  Penuhi Usulan Warga, Desa Gabusan Adakan Mobil Siaga

Menurut Didik, panggilan akrab mantan Kades Mernung itu, kontrak kerja sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ketegangan antara sopir truk dengan preman-preman yang di lapangan.

“Karena ada oknum preman yang berkuasa. Mereka berani menolak kuwari lokal,” pesannya.

Menerima banyak masukan dari pengusaha kuwari lokal, Rozak berjanji akan segera memanggil PT pelaksana proyek untuk bersikap tegas terhadap subkon atau vendor lokal yang telah ditunjuk.

“Kita akan menyetop Prangi, tapi kuwari lokal harus siap,” tandas Rozak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.