“Kalau tidak segera ada tindakan nyata, kami akan mengajak warga dan pengusaha Cepu untuk beraudiensi dengan DPRD Blora,” ujar Dwi Aryo, Ketua LSM Tranparansi Cepu, Jumat (2/7) lalu.

Himbauan Pemkab Blora yang pernah disampaikan melalui Camat Cepu, agar pengelola proyek Bandara Ngloram menghentikan pengambilan tanah urug dari kuwari luar daerah ternyata tidak benar-benar dilaksanakan.

Ratusan armada dump truk bermuatan material tanah urug setiap hari melintas di atas jembatan Bengawan Solo, dari arah Bojonegoro menuju Ngloram, Cepu.

Pelaksana proyek mengaku tak berdaya menghadapi aksi premanisme oknum berinisial AG dan OP yang memerintahkan seluruh armada truk untuk tetap mengambil tanah urug dari kuwari di Desa Prangi, Padangan, Bojonegoro.

Dalam rapat kordinasi di Mapolsek Cepu pada Kamis (24/6) pekan lalu, Camat Cepu, Luluk Kusuma bersama Forkompincam menegaskan agar pelaksana proyek bandara Cepu melibatkan pengusaha lokal dan menggunakan tanah urug yang berasal dari wilayah Kabupaten Blora.

Karena tidak hanya Blora yang dirugikan, kegiatan tambang di Desa Prangi ternyata tidak setor pajak ke Pemkab Bojonegoro. Hal itu dikarenakan usaha tambang yang dikelola pengusaha bernama Sungkono itu belum memiliki izin lokasi maupun izin operasi untuk usaha kuwari.

Sungkono yang akrab disapa Katur ketika hendak ditemui wartawan, Rabu (30/6) lalu terkesan menghindar. Dan ketika dikonfirmasi perihal legalitas yang digunakan dalam kegiatan usaha tambang di Desa Prangi, melalui whatsapp (WA) dia malah menjawab dengan nada mengancam. Tidak hanya itu, Sungkono juga sempat membawa-bawa nama wakil bupati Blora.

“Klo sampean ngomong nak tak tuntut py”

“Kerjaan iku ada hub Karo bu Wabup Blora, mas”

Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati ketika dihubungi nomor HP-nya, Kamis (1/7) lalu tidak mau mengangkat.

Wanita yang pernah 2 periode menjadi anggota DPRD Bojonegoro itu juga enggan menjawab pesan pendek (WA) yang dikirim oleh wartawan. (*)

BLORA. – Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, Bambang Sulistya mengungkapkan, gerakan “Eling lan Ngelingke” atau ingat dan mengingatkan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus disikapi bersama untuk pengendalian COVID-19.

Menurut Bambang, gerakan Eling lan Ngelingke yang disampaikan Ganjar yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Blora, Kamis (24/6) lalu itu sangat menginspirasi dan memotivasi dirinya.

“Pak Ganjar memberi motivasi dalam rangka mensikapi pengendalian pandemi COVID-19 yang semakin tidak jelas kapan akan berakhir,” katanya, Senin (28/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Blora sekarang ini merupakan salah satu dari 13 Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona merah (berisiko tinggi). Dan, gubernur mengajak masyarakat agar segera melaksanakan ‘Gerakan Eling Lan Ngelingke’ atau ingat dan mengingatkan.

“Eling atau ingat pada diri sendiri dan Ngelengke atau mengingatkan kepada sesama warga masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjahui Kerumunan dan Membatasi mobilitas),” kata mantan Sekda Blora ini.

Hal itu kata Bambang, sederhana namun sangat bermakna sehingga mampu menyentuh nurani dan membangkitkan inspirasi.

“Serta memotivasi pada diri saya untuk melakukan introspeksi apakah selama ini saya sudah melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin,” ungkapnya.

Demikian pula apakah juga sudah mengingatkan kepada orang lain baik kepada keluarga, saudara-saudara sendiri maupun teman atau masyarakat lainnya tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

“Jawaban singkat dan jujur, belum,” ucapnya.

Memang harus diakui lanjut Bambang, gerakan Eling Lan Ngelengke membutuhkan pengorbanan dan keiklasan dari semua elemen masyarakat serta didukung oleh kemampuan berkomunikasi yang baik.

Untuk itu dalam mendukung gerakan “ingat dan mengingatkan” ada baiknya kita mengingat kembali pitutur luhur yang barangkali dapat memotivasi diri dalam membangun komunikasi yang ramah lingkungan disaat situasi sulit seperti saat ini.

“Ada sebuah petuah kalimat bijak “Ojo rumongso bisa nanging kudu biso Rumongso (Jangan merasa bisa tetapi bisa merasa),” kata dia.

Artinya kita jangan pernah merasa bisa melakukan sesuatu yang hebat dan merendahkan orang lain, sebaliknya kita harus bisa merasakan orang lain.

Atau intinya kita tetap rendah hati di hadapan semua orang tanpa harus menonjolkan diri sendiri.

Dikatakan Bambang Sulistya, ungkapan tersebut bisa mengingatkan kepada kita semua dalam pergaulan, berkomunikasi dan berinteraksi di masyarakat sehingga petuah itu mudah-mudahan mampu memberi peringatan diri untuk menjauhkan dari sikap kesombongan, keangkuhan kebohongan bagi siapapun yang akan melaksanakan “Gerakan Eling Lan Elingke”.

“Menurut saya itu merupakan laku lahir dalam mengamalkan 5M,” ucapnya.

Namun 5M juga dapat dimaknai sebagai laku batin yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Memakai masker secara fakta selain menutup hidung juga menutup mulut artinya mengingat kepada kita semua agar kita tidak mudah mengumbar suara atau ucapan yang menimbulkan kegaduhan dan ketentraman di masyarakat apalagi ucapan bersifat provokator, adu domba dan fitnah.

Ada ungkapan Jawa “Lamun siro iso ngomong nanging ojo brebeki Kuping” (kalau kita bisa berbicara jangan merusak telinga).

Kemudian mencuci tangan mengandung pesan agar kita selalu membersihkan diri dari tindakan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya yang akan memperkaya diri maupun memperkaya orang lain.

“Termasuk kegiatan menebarkan berita bohong/hoaks yang akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat

Ada ungkapan saat ini, Jarimu Harimaumu,” tuturnya.

Selanjutnya, menjaga jarak maknanya bahwa kita harus tetap konsisten menjaga jarak, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan.

Konkritnya dalam kehidupan sehari hari kita tetap menjaga jarak dari pergaulan orang-orang yang selalu berbuat dusta dan kelompok waton suloyo atau orang yang selalu menjelek-jelekkan orang lain atau pemerintah.

Berikutnya, menjahui kerumunan, artinya kita saat sulit seperti saat harus mampu mengendalikan diri untuk membatasi diri dari kegiatan kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan.

Yang terakhir, membatasi mobilitas, artinya jangan melakukan aktifitas yang tidak punya tujuan yang jelas dan menguras tenaga, dana dan pikiran yang akhirnya menimbulkan stres.

“Demikian semoga Gerakan Eling lan Elingke dari Pak Ganjar dan memaknai 5M sebagai upaya batin mampu memompa semangat hidup dan kita tetap optimis bahwa badai pandemi Covid-19 pasti akan berlalu di Bumi Nusantara khususnya di Bumi Blora,” tutupnya. (*).

BLORA. – Dua orang mantan anggota DPRD Blora yang tinggal di Cepu, H. Muhammad Solichin dan H. Mahmudi Ibrahim wafat, pekan lalu.

Menurut Alimochsan Gafar, adik kandung Solichin, kakaknya yang tinggal di Jl. Diponegoro Lr 7 itu meninggal di RSUD Cepu pada hari Minggu, 13 Juni pkl. 23.44 Wib, dan dimakamkan di TPU Nglajo pada hari Senin.

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Blora perio-de 2004-2009 itu meninggal pada usia 67 tahun. “Almarhum pernah menjabat ketua DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Blora,” ujar Ali, Jumat (25/6) lalu.

Sementara itu H. Mahmudi Ibrahim wafat pkl. 01.oo Wib Minggu (20/6) dinihari lalu di RS Aisyiah Bojonegoro, Jawa Timur. Mahmudi adalah mantan wakil ketua DPRD Blora periode 2004-2009.

Adik kandung almarhum, KH. Affandi Ibrahim meng-informasikan melalui Group WA, bahwa sebelum meninggal, almarhum sempat dirawat sejak tanggal 16 Juni.

Kabar meninggalnya Mahmudi Ibrahim ini meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Cepu, khususnya warga Nahdiyin.

Menurut mantan ketua MWC NU Cepu, K. Achmad Kholid, almarhum merupakan pejuang di berbagai lembaga antara lain di Oric, Yayasan Yastamas, dan Nahdlatul Ulama.

“Perjuangan beliau di Oric, di masyarakat, di Yastamas, terutama di NU menjadi jariyah beliau. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik yang selalu berjuang untuk agama, negara dan keluarga. Selamat jalan menuju jalan kebahagiaan yang hakiki saudaraku,” tuturnya.

Sementara itu Tri Juwanto, mantan aktivis PMII Blora mempunyai kenangan yang mendalam dengan almarhum Mahmudi Ibrahim, menurutnya almarhum sangat dekat dengan para aktivis pergerakan. Dikisahkan, semasa menjadi Ketua Komisi di DPRD Blora (periode 1999-2004) Mahmudi Ibrahim pernah memfasilitasi PMII saat melakukan aksi demonstrasi.

“Almarhum memang dekat dan ngopeni kaum muda, terlebih para aktivis. Dulu pernah, saat saya dan teman-teman PMII demo ke DPRD kendaraannya difasilitasi oleh beliau. Padahal yang kita demo itu kantor DPRD, dan yang menerima teman-teman juga beliau,” kenang Wakil Ketua PMII Blora ini.

Selain Pejuang NU, yang bersangkutan dikenal sebagai mantan wakil ketua DPRD dari Partai Kebangkitan Bang-sa (PKB) di era Gus Dur. Selain itu, KH Mahmudi Ibrahim dikenang sebagai tokoh yang membidani berdirinya Rumah Sakit NU Cepu.

Jenazah almarhum dimakamkan pada hari itu di Pemakaman Umum Sorogo, Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu, sekitar jam 09.00 pagi.

Status kedua almarhum yang pernah menjabat sebagai wakil rakyat dibenarkan oleh Ketua DPRD Blora, HM. Dasum. Seingatnya, ia pernah bersama kedua tokoh tersebut, Solichin dan Mahmudi, ketika menjadi anggota dewan pada periode 2004-2009. “Semoga Pak Solichin dan Pak Mahmudi khusnul khotimah,” ucap Dasum. (*)

“Intinya, pembangunan Bandara Ngloram jangan sampai ada hambatan. Titik,” tandas Camat Cepu, Luluk Kusuma mengawali pembukaan dalam acara ‘Rakor Mediasi Pembangunan Jalan Masuk Bandara’ yang dilaksanakan di Mapolsek Cepu, Kamis (24/6) lalu.

Rakor mediasi ini menindaklanjuti keluhan warga Cepu yang dimotori LSM Transparansi Cepu pimpinan Dwi Aryo, terkait proyek pembangunan Bandara Ngloram yang tidak melibatkan pengusaha lokal dan menggunakan material tanah urug dari kuari Prangi, Bojonegoro.

Cepat tanggap, Camat Cepu langsung mengundang semua pihak yang terlibat untuk mencari titik temu dengan jalan musyawarah.

Hadir dalam rakor tersebut antara lain, Kepala Bandara, Kapolsek Cepu, Danramil Cepu, LSM Transparansi Cepu, Kades Kapuan, Kades Ngloram, pengusaha kuari Desa Mernung (Cepu) dan Desa Biting (Sambong), serta pelaksana proyek.

Dialog dalam rakor berlangsung sangat komunikatif hingga mencapai kata sepakat, yaitu pihak bandara menghentikan pengambilan tanah urug dari luar daerah, dan untuk selanjutnya mengambil tanah urug dari kuari Desa Mernung dan Biting yang notabene dari wilayah Kabupaten Blora.

“Secara teknis lapangan, akan dikoordinasikan oleh pihak terkait langsung,” tegas Luluk.

Kapolsek Cepu, Agus Budiono mengapresiasi adanya rakor ini. “Mediasi seperti ini sangat bagus. Ini adalah masalah sosial, kalau tidak cepat diselesaikan akan berlarut menjadi kesenjangan,” jelasnya.

Sementara itu dari LSM Transparansi Cepu, Dwi Aryo sendiri mengaku puas dengan kesepakatan yang dicapai dalam rakor pada hari itu.

“Kebijakan ini akan menambah pemasukan pajak daerah untuk Kabupaten Blora,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Rozzaq dari pihak Bandara Ngloram. Dengan memanfaatkan sumberdaya alam setempat akan lebih bermanfaat bagi daerah dan masyarakat setempat. (*)