Beranda blog Halaman 173

Sikapi Kenaikan Harga BBM, Partai Demokrat Bagikan Ratusan Makanan pada Warga di Blora

0

BLORA.-

Masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-21, DPC Partai Demokrat pada tanggal 9 September 2022 menggelar kegiatan “Jumat Berkah” di Lapangan Kridosono, arena olahraga favorit masyarakat Blora.
Kegiatan itu diikuti seratus orang peserta yang berasal dari berbagai elemen mulai dari tukang becak, buruh bangunan, para pemulung, pedagang kecil, Satpam, petugas pembuang sampah, petugas kebersihan, pegawai swasta, bakul makanan jajanan angkringan Kridosono hingga buruh tani.
Supri Edy, salah satu anggota DPRD Blora dari Partai Demokrat yang hadir pada acara itu mengatakan, bahwa mereka yang hadir adalah masyarakat terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak 3 September 2022.


Pada kesempatan itu Supri Edy sempat melontarkan tiga pertanyaan kepada ratusan warga yang hadir. Pertama, “Apakah bapak/ibu setuju atas kebijakan Pemerintah yang telah menaikkan Harga BBM?”
Dengan suara lantang para peserta yang mayoritas adalah kelompok wong cilik menjawab, “Tidak setuju”.
Berlanjut pada pertanyaan kedua, kata Supri Edy, “Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM itu menyengsarakan masyarakat atau membuat masyarakat makin menderita? Jawaban para peserta makin keras dan tambah semangat, “Makin menderita…!!!”
Pertanyaan terakhir, “Kalau Pemerintah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, apa yang harus dilakukan?” Ada beberapa peserta meminta agar kenaikan harga BBM distop alias kembali lagi ke harga BBM semula.
Pernyataan itu diamini oleh seluruh peserta dengan ucapan setuju sambil melakukan gerakan tepuk tangan bersama.
“Dengar Bapak Presiden…!!! Itu ungkapan jujur dari berbagai elemen masyarakat yang langsung merasakan akibat buruk dari kenaikan harga BBM,” pekik Supri Edy dengan nada semangat.
Ditambahkan oleh Supri Edy, bahwa Partai Demokrat tetap menolak kenaikan harga BBM karena makin membuat wong cilik sengsara dan menderita.
“Semoga Pemerintah mendengar jeritan wong cilik ini, agar kehidupan makin membaik. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang membuat kesengsaraan masyarakat,” tandas Supri Edy.
Tiba-tiba ada salah satu peserta yang nekat bergerak maju, tampil di depan para peserta dengan membawa bendera Partai Demokrat. Ternyata dia hanya ingin menyampaikan parikan atau pantun ala Blora, “Tuku kolak neng Pasar Blora, BBM mundak wong cilik rekasa (beli kolak di pasar Blora, BBM naik orang kecil menderita). Seketika itu suasana cair penuh dengan gelak tawa. Kegiatan Jumat Berkah diakhiri dengan pembagian paket makanan kepada para peserta.


KOMITMEN PARTAI DEMOKRAT
Kegiatan Jumat Berkah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Demokrat. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Hj. Tety Indarti SH, bahwa untuk menyambut dan memperingati hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-21 difokuskan pada kegiatan yang pada prinsipnya mampu memberi hiburan dan meringankan beban kehidupan masyarakat yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi Virus KHBBM (Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak).
Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan diantaranya lomba volly antar kampung, pembagian sembako kepada warga yang kurang beruntung, kunjungan ke panti asuhan yatim piatu dan kegiatan Jumat berkah.
“Mudah-mudahan semua aktivitas kegiatan tersebut mampu memberi kontribusi positif bagi tumbuhnya semangat masyarakat untuk menghadapi kehidupan yang semakin terpuruk,” ujar Tety.
Menurut Tety, melalui kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat, diharapkan mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa Partai Demokrat adalah satu-satu Partai yang berkomitmen untuk berkoalisi dengan rakyat, baik di saat senang maupun di saat sedang menderita seperti sekarang ini.
“Partai Demokrat siap memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak dengan mengadakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga BBM,” tukas Tety.
Ditambahkan oleh Tety, bahwa kenaikan harga BBM akan meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan, dan berpengaruh sangat nyata bagi runtuhnya ekonomi keluarga.
“Semua kebutuhan rakyat harganya naik. Dan, hanya satu yang tidak naik adalah kepercayaan kepada Pemerintah,” pungkasnya.
Dirgahayu ke-21 Partai Demokrat, Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan. (*)

Tolak Harga BBM, KSPI: Pemerintah Tak Becus dan Tak Pro Rakyat

0

SEMARANG.-

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (6/9/2022) menggelar aksi, menolak kenaikan harga BBM di di depan Gedung DPRD Jawa Tengah.
Ketua KSPI Jawa Tengah Aulia Hakim mengkritik sikap pemerintah yang justru menaikkan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar. Menurutnya, pemerintah tak becus dalam mengelola negara.
“Dengan dicabutnya subsidi, maka sudah terbukti pemerintah ini goblok, tidak becus mengelola bangsa dan negara ini dan tidak pro-rakyat”, ujar Aulia saat berorasi.
Aulia menyebut kenaikan BBM semakin mencekik buruh di Jawa Tengah. Ia menyebut para buruh harus mengeluarkan uang lebih karena harga bahan pokok pasti naik, sementera UMK di Jateng tahun ini menjadi yang terkecil di Indonesia.
“Siapa yang tidak tercekik, kita kaum buruh di Jawa Tengah ini yang paling kena imbas. UMK kita saja Jawa Tengah paling kecil se-Indonesia, ini ditambah BBM naik yang pasti diikuti harga barang kebutuhan pokok ikut naik,” katanya.
Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar jajarannya menerjunkan 500 personil untuk mengawal demonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada hari itu.
“Kita siapkan 500 personil, untuk mengawal dan mengamankan. Silakan berunjuk rasa dengan tertib, ini hak berpendapat di muka umum yang dilindungi Undang-Undang,” ujar Irwan. (*)

Penempatan Kios Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur – Blora Melalui Undian dan Gratis

0

BLORA.-

Agar penempatan pedagang sesuai validasi data dan tidak ada monopoli, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Blora, Rabu (7/9/2022) melakukan sosialisasi penataan pedagang penempatan Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur, Blora.
Kepala Dindagkop-UKM Blora, Kiswoyo mengatakan, dalam penataan pedagang dan pengisian Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur Blora dilakukan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Blora dengan harapan tidak terjadi risiko kedepannya .
Ada beberapa poin yang disosialisasikan dalam pertemuan tersebut. Pertama memberikan kesempatan emas bagi pedagang yang ada di area Pasar Sido Makmur  Blok D untuk menjadi pedagang resmi pemerintah dengan menempati  kios  stand yang ada di dalam Pasar Sido Makmur, Blora.


“Saat ini sudah ada daftar nominatif para pedagang. Sudah dibahas bersama. Selain itu, kami juga sudah mengajukan surat resmi ke Kejari Blora untuk melakukan pendampingan. Ini untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk menempati kios,” ujar Kiswoyo.
“Daya tampung Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur Blora sekitar 181. Rinciannya, Los 107, Lapak meja ada 48 dan kios 26 buah,” papar Kiswoyo sambil menambahkan, bahwa jumlah pedagang lebih dari itu. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan validasi data.
Dindagkop lanjut Kiswoyo, akan memprioritaskan pedagang yang selama ini belum memiliki lapak di Blok A, B dan C. “Tentunya sesuai azas keadilan,” tandasnya.
Rencananya, untuk yang menempati akan diundi. Ada 26 kios. Diutamakan bagi pedagang yang aktif bayar retribusi. Aktif jualan dan benar-benar memiliki lapak, sehingga tidak ada perselisihan.
Tujuan diibangunnya Blok D Pasar Sidomakmur tidak lain agar para pedagang nyaman dan bersih saat jualan, ekonomi meningkat dan pembeli semakin banyak. “Saat ini sudah selesai  sehingga pedagang bisa berjualan dengan nyaman dan bersih,” jelasnya.
“Semua gratis dan akan diundi di depan pedagang siapa saja yang bakal menempati kios,” pungkasnya. (*)

Demo BBM di Malang, Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Turun

0

JAKARTA.-

Massa mahasiswa menggelar demo penolakan kenaikan harga BBM di Balai Kota Malang, Senin (5/9/2022). Tuntutan agar Presiden Jokowi dan Wapres RI Ma’ruf Amin pun terdengar dalam aksi unjuk rasa tersebut. Rahmad, orator dari Himpunan Mahasiswa Islam dalam aksi itu, menilai kenaikan harga BBM tidak masuk akal, apalagi dengan adanya proyek-proyek nasional yang terus jalan tanpa pengurangan anggaran.
“Turunkan Jokowi dan Ma’ruf Amin,” teriaknya dalam aksi demo mahasiswa di Malang itu. Massa aksi juga mendesak pihak legislatif untuk memperjuangkan keinginan rakyat untuk tidak ikut setuju dengan kenaikan harga BBM. Demonstran juga mengecam keras pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam membuat kebijakan, seperti sempat beredar kabar tidak melakukan kenaikan harga BBM.
“Dikabarkan 1 September (harga BBM) naik, tetapi dikatakan turun. Setelah itu, naik pada 3 September,” tuturnya.
Namun, kenyataannya, penurunan harga hanya diberlakukan untuk jenis BBM nonsubsidi. Adapun BBM subsidi malah mengalami kenaikan harga yang signifikan.
“Kami meminta agar proyek nasional tidak dilanjutkan dan dialihkan subsidinya untuk turunkan harga BBM,” ucap Darma. (*)

Naikkan Harga BBM, Partai Demokrat Anggap Pemerintah Tidak Peka

0

BLORA.-

Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Peribahasa itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Hj Tety Indarti SH mengomentari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).
Belum pulih kondisi ekonomi masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19 kini masyarakat mendapat musibah lagi datangnya Pandemi virus kenaikan harga BBM yang sangat nyata berdampak bagi peningkatan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat, terutama kepada kaum lemah atau kurang beruntung.
“Realita yang terjadi saat ini di masyarakat, semua kebutuhan hidup harganya mulai naik sementara kebijakan pemerintah belum bisa memberi solusi yang tepat tentang hal tersebut,” ujar Tety Indarti di depan wartawan, Senin (5/9/2022).
Menurut Tety, kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM adalah kebijakan yang kurang bijak dan tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi kehidupan rakyat yang makin susah dan menderita.
“Partai Demokrat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan pemerintah pada 3 September 2022,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap banyak hal. “Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat,” ujar Herzaky melalui keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).
Herzaky menilai, dampak kenaikan harga BBM akan membuat hidup rakyat lebih sulit dan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok. Kenaikan harga BBM, ujar dia, juga bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.
“Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat,” kata Herzaky.
“Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” ucapnya. Demokrat pun mempertanyakan alasan pemerintah menaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang sedang turun. Apalagi, kata Herzaky, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia belum pulih setelah dilanda pandemi Covid-19. “Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?” pungkasnya. (*)

Di Blora, DPC PDI Perjuangan Gelar Senam Sicita di 23 Lokasi

0

BLORA.-

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menggelar senam bersama Sicita (Senam Indonesia Cinta Tanah Air serentak. Senam Sicita digelar pada 23 titik lokasi di wilayah ibu Kabupaten Blora, Minggu, 4 September 2022.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Lomba Sicita Piala Puan Maharani yang diprakarsai oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora.
Adapun untuk juara satu tingkat Kabupaten akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 5.000.000. Untuk juara Pertama tingkat Provinsi sebesar Rp 3O.OOO.OOO.
Kuat Prihantoro selaku komandan bintang dua dan selaku penggerak senam Sicita mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan perintah dari Puan Maharani untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Ini wujud perhatian Mbak Puan kepada masyarakat agar memiliki badan sehat, bisa berkeringat demi kesehatan kita semua,” ungkapnya.

“Jika ada grup yang masuk juara Satu di tingkat kabupaten, maka akan dibawa ke tingkat propinsi Jawa Tengah,” tandas Kuwat.
Salah satu peserta dari Dukuh Ketangar Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Blora sebut saja Fitri mengaku sangat senang bisa mengikuti senam Sicita.
“Demi kesehatan tubuh, sukur-sukur kalau grup ini bisa menjadi juara kabupaten atau tingkat provinsi,” ucap Fitri. (*)

156 Mahasiswa Baru Ikuti Persik STTR Cepu Tahun Akademik 2022/2023

0

BLORA.-

Bertempat di depan aula kampus, Sekolah Tinggi Tekhnik Ronggolawe (STTR) Cepu, Senin (22/8/2022) lalu menggelar acara Pengenalan Program Studi dan Kampus (Persik) bagi Mahasiswa Baru 2022/2023. Kegiatan Persik ini dilaksanakan selama 5 hari dimulai tanggal 22 Agustus 2022.
Diawali dengan kegiatan pembekalan, pembagian ID Card oleh Panitia dan Sarpras pada hari pertama Senin (22/8/2022), dilanjut dengan kegiatan gladi bersih oleh Panitia Persik 2022 pada hari kedua, Selasa (23/8/2022). Pada hari ketiga, Rabu (24/8/2022) dilakukan oleh Pengecekan Atribut Sie Kedisiplinan.
Selanjutnya untuk acara Persik STTR Cepu dilaksanakan pada hari keempat, Kamis (25/8/2022) yang dimulai dengan kegiatan Apel Pagi, Tour Kampus, LKMM Pra-Dasar, dan Ceramah Alumni oleh Ir. Fuad Fahmi, M.A, M.T selaku panitia Persik, dilanjutkan Soft Skill.
Hadir dalam acara Per-sik STTR Cepu diantara-nya Ketua Panitia Persik Ali Achmadi, S.T, M.T, Ketua STTR Cepu Ir. Sarjono, M. Eng, Pembina Yayasan Drs. R.M Yudhi Sancoyo, M.M, Asisten FM Pertamina Cepu Ardi, ST, M. Si, Kepala BAPEPEDA Blora A. Mahbub Djunaidi, S. PD, M. Si, Komandan Kodim 0721/Blora diwakili oleh Danramil Cepu Kapten Puryanto, dan Tokoh Samin Mbah Pramugi serta tamu undangan.
Ketua Panitia Persik Ali Achmadi, S.T, M.T, mengatakan bahwa jumlah peserta Persik pada tahun ini sebanyak 156 mahasiswa yang terdiri dari 8 mahasiswa lama, sementara yang lain adalah calon mahasiswa baru.
Ditambahkan oleh Ali Achmadi, bahwa kegiatan Persik tahun ini sekaligus mengawali untuk kelas karyawan, yaitu sebanyak 62 mahasiswa yang pada 15 Agustus lalu sudah mendapat pembekalan. “Untuk kelas karyawan tidak bisa disatukan karena alasan pekerjaan,” ujarnya.
Ali berharap, calon-calon mahasiswa baru ini bisa menjadi mahasiswa STTR Cepu yang tangguh, agar setelah lulus bi sa mengabdi kepada bang sa dan negara. “Dan setelah lulus, bisa bekerja sesuai cita-cita yang diharapkan,” tandasnya.

Ketua STTR Cepu, Ir. Sarjono, M. Eng dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang dengan hati ikhlas dan sungguh-sungguh telah memasuki Sekolah Tinggi Ronggolawe Cepu.
Ir. Sarjono, M. Eng berharap untuk semua mahasiswa mahasiswi setelah mengikuti pendidikan di STTR Cepu, bisa melaksanakan perkuliahan dengan tertib, dengan baik dan benar, mengikuti semua rangkaian kegiatan. Sehingga pada ahkirnya nanti, saudara bisa lulus dalam kurun waktu yang telah ditetapkan yaitu 4 tahun dan tidak ada yang molor.
“Karena biasanya dengan perjalanan waktu, ada yang kesandung, tidak bisa diteruskan, yah begitulah perjalanan hidup,” ujarnya.
“Seorang mahasiswa Teknik suaranya harus keras, tidak seperti Sembodro, Janoko yang nada suaranya pelan halus. Seorang mahasiswa Tehnik harus Fighter karena di dalam hidup itu isinya hanya pertarungan dan pertarungan. Siapa pemenangnya jadilah pemenang yang baik, jangan pemenang yang kotor,” ujarnya.
Di hari terakhir Jumat, 26 Agustgus sebagai hari penutup. Acara diawali dengan Apel Pagi, Pengenalan Ormawa lalu upacara penutupan yang dibarengi kegiatan Mini Expo.
Sementara acara penutupan diikuti acara Pensi (Pentas Seni) dengan menyajikan berbagai kreativitas mahasiswa mahasiswi STTR Cepu. (*)

SMPN 3 Cepu Juara 1 sekaligus Terfavorit

0

KARNAVAL dan KARNIVAL berbagai jenjang sekolah di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah digelar pada hari Senin, 22 Agustus 2022 yang diikuti oleh TK, SD dan SMP sederajat. Karnaval dan karnival yang menjadikan Kota Cepu bagai lautan manusia itu dihadiri oleh Bupati Blora Arief Rohman beserta jajaran Pejabat Pemda Blora dan Forkopincam Cepu.

Setelah melalui penilaian Tim dewan juri serta hasil poling untuk jenjang SMP, diperoleh SMP Negeri 3 Cepu berhasil menyabet masing-masing juara 1 untuk karnaval maupun karnival sekaligus dinobatkan sebagai juara terfavorit dengan poling tertinggi untuk tingkat SMP.

Kepala SMPN 3 Cepu Dra. Sri Pertiwi, M.Pd mengatakan bahwa “Karnaval kali ini menampilkan hasil karya murid dari kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka Belajar yaitu gaya hidup berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menggunakan kembali sampah plastik di sekolah (reuse), dengan memanfaatkan sampah gelas plastik yang dibuat bola corona sebagai properti sendra tari kolosal melawan pandemi yang mengisahkan tentang “Perlawanan Satria Imun Melawan Ratu Corona”.

Hal ini karena SMPN 3 Cepu sebagai Sekolah Adiwiyata Tk. Propinsi Tahun 2020 secara berkelanjutan melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS), yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup (PRLH),” ujarnya.

Sedangkan karnival menampilkan peserta ekstrakurikuler modeling dengan mengenakan busana bertemakan budaya nasional. Sebagai maskot karnival adalah Ellodya putri dari Bapak Suma Novendi. (*)

Kabid PMD Blora Laporkan Aktivis Anti Korupsi terkait Pencemaran Nama Baik

0

“Ini terkesan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, maka kami tidak takut dan kami akan melawan,” ujar Brigjen Purn Patar Sihotang SH MH, Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pusat, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (1/9/2022).
***

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Dwi Edy Setyawan melaporkan Seno Margo Utomo ke Polres Blora. Mantan Anggota DPRD Blora itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah serta pelanggaran UU ITE.

Seno Margo Utomo dilaporkan pada Senin (29/8/2022), sesuai surat tanda terima laporan pengaduan bernomor STTLP/213/VIII/2022/Jateng/Res Blora. Menurut Dwi Edy Setyawan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas PMD, apa yang dilakukan Seno Margo Utomo telah merugikan dirinya beserta lembaga pemerintahan Dinas PMD Kabupaten Blora.

Dwi Edy mengungkapkan, pihaknya merasa difitnah atas statement Seno Margo Utomo dalam pemberitaan di salah satu media.

“Sudah saya laporkan ke Polres. Saya merasa difitnah. Itu berita bohong. Dishare di Group Jaringan Informasi Blora (JIB). Dimuat di koran,” terangnya.

Dia menegaskan, tidak pernah merasa melakukan hal itu. Yaitu ada Kades nego dengan bupati terkait pengisian perangkat. Terus bupati memerintahkan Kades yang bersangkutan untuk koordinasi dengan Kabid PMD bernama Dwi.

“Untuk nantinya, tindak lanjutnya tinggal aparat penegak hukum (APH). Sudah ranahnya APH. Saya merasa itu berita bohong,” imbuhnya.

Dwi Edy mengaku, pihaknya memang sering koordinasi dengan Kades soal pengisian Perades. Sebab itu bidangnya. “Namun, tidak pernah ada bicara soal uang. Itu berita bohong. Memfitnah secara pribadi. Karena sudah menyebut nama,” bebernya.

Seno Margo Utomo ketika dikonfirmasi menanggapinya dengan santai. Menurutnya ini hal biasa dan risiko seorang aktivis anti korupsi.

“Sebelumnya saya sudah sering menerima ancaman. Sifatnya fisik. Seperti diajak berkelahi atau diancam bunuh,” tegasnya di depan awak media. (*)

Pemalsuan Dokumen

0

PENEGAKAN hukum harus dilakukan oleh semua pihak, dan aparat penegak hukum (APH) harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai mereka mencederai hukum itu sendiri. APH diharapkan berperilaku terpuji. Harapan itu seharusnya dapat dipenuhi karena tugas penting APH adalah menjadi contoh. Polisi, jaksa, dan hakim diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum.

Dalam kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya terkait seleksi Perades, APH di Blora telah memberikan contoh buruk dengan mengabulkan permohonan para tersangka untuk bisa menikmati fasilitas tahanan rumah dengan segala alasannya. Dikhawatirkan, yang begini ini akan menjadi preseden, menjadi permulaan untuk ditiru dan dicontoh oleh para putra hukum lainya nanti.

Pemalsuan dokumen itu juga pelanggaran hukum dan perbuatan jahat karena ada pihak lain yang dirugikan. Tetapi dalam kasus Perades, APH di Blora cenderung melindungi dan bahkan ingin membebaskan para pelakunya dari jerat hukum. Tuntutan jaksa yang relatif rendah dari ancaman hukumannya, seolah memberi peluang besar kepada hakim untuk berani menjatuhkan vonis bebas.

Bila hal itu sampai terjadi, maka jangan heran jika nantinya banyak masyarakat, perangkat, dan bahkan pejabat yang lebih berani lagi untuk melakukan pemalsuan dokumen. Dan hal itu sudah terjadi, pekan lalu ada seorang aparat sipil negara (ASN) mendatangi Polres Blora untuk melaporkan seorang aktivis anti korupsi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Melihat kronologisnya hal itu sah-sah saja, karena sang pelapor merasa dirugikan dengan pernyataan terlapor dalam sebuah media massa. Tapi anehnya, pelapor yang masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dengan jabatan Kepala Bidang itu dalam laporan ke polisi malah memalsukan identitasnya.

Di dalam blangko surat pengaduan polisi, pejabat bernama Dwi Edy Setyawan itu pada kolom pekerjaan disebutkan sebagai “wiraswasta”, bukan ASN atau PNS. Masak ada seorang wiraswasta mengadukan aktivis anti korupsi? Dan, yang masih menjadi tanda tanya, apakah petugas di Polres Blora juga tidak minta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan kartu identitasnya.

Pemalsuan identitas Pekerjaan memiliki sanksi tak ubahnya memalsukan status Perkawinan: Menikah/Belum Menikah. Dan, dalam pasal 378 KUHP pemalsuan identitas bisa dikenakan hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Yang bersangkutan dalam melapor atau mengadu selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa tentunya sudah melalui persetujuan kepala dinas PMD, dan sebagai ASN Blora yang bersangkutan juga sudah mendapatkan restu dari bupati. Kalo sudah prosedural seperti itu, kenapa masih harus memalsukan identitas pekerjaannya?

Semoga saja yang bersangkutan tidak berprinsip, bahwa tindakan pemalsuan identitas atau pemalsuan dokumen adalah hal yang sudah biasa dan tidak memiliki konsekwensi hukum, toh pelakunya bisa bebas dari jerat hukum seperti dalam kasus pemalsuan SK yang sekarang disidangkan di PN Blora. ***