APBD Kabupaten Blora tahun ini besarannya mencapai Rp 2,57 triliun, namun di waktu yang tinggal 40 hari jelang akhir Tahun 2022 penyerapannya masih sangat rendah yaitu baru mencapai 67,4 persen. Masih ada anggaran Rp 844 Miliar yang belum terserap atau belum dibelanjakan.
Bila sampai bulan ke-11 anggaran yang diserap sebesar Rp 1,73 triliun, mungkinkah dalam waktu 40 hari kedepan bisa membelanjakan anggaran yang tersisa Rp 844 Miliar? Atau akan terjadi Silpa hingga ratusan miliar, atau bahkan lebih banyak dari Silpa tahun lalu yang 225 Miliar?
Pertanyaan-pertanyaan bernada khawatir atau tidak yakin seperti di atas wajar dilontarkan oleh warga masyarakat karena serapan paling rendah tahun ini adalah anggaran infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora. Padahal anggaran pada OPD ini mengalami lonjakan yang luar biasa hingga 300 persen, dari Rp 137 Miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 377 Miliar pada Tahun 2022.
Secara teknis harusnya tidak ada masalah karena APBD Blora sudah digedok pada November 2021 sehingga proses perencanaan bisa dilakukan normatif sejak awal.
Maka yang patut diduga, molornya pengerjaan proyek-proyek fisik infrastruktur di Blora lebih dikarenakan faktor politis. Hal itu terlihat pada proses lelang yang molor karena kuatnya dugaan pengkondisian. Bahkan ada proyek yang retender hingga 12 kali. Ditambah lagi banyak temuan proyek yang bersumber dari dana Bankab untuk desa kualitasnya amburadul. Contoh viralnya video paving yang mudah hancur dengan hanya dibanting.
Sudah bukan rahasia lagi, pengkondisian proyek tidak lepas dari skema pengembalian modal dalam Pilkada. Besarnya anggaran infrastruktur dalam APBD menjadi bagian dari skema pengembalian modal Pilkada melalui setoran fee proyek kepada pihak tertentu. Motif pengembalian modal Pilkada adalah efek Pilkada berbiaya tinggi yang melibatkan para bandar yang berani berjudi dengan uang puluhan miliar.
Seperti yang terjadi di Pemalang lewat pengakuan Adi Jumal Widodo, orang kepercayaan Bupati Pemalang, Jawa Tengah (nonaktif), Mukti Agung Wibowo yang menyebutkan, bupati mengembalikan pinjaman modal yang digunakannya saat Pilkada 2020 melalui setoran dari para bawahannya. Hal itu diutarakan Adi saat menjadi saksi di Pengadi-lan Tipikor, Semarang, Senin (21/11/2022).
Yang perlu digaris bawahi, kepentingan politis seorang pemimpin jangan sampai merugikan rakyatnya. Pengkondisian proyek jangan sampai mengorbankan kualitas dan waktu dalam pengerjaan. Melalui anggaran APBD 2022, masyarakat berharap semua pekerjaan proyek infrastruktur di kabupaten ini bisa selesai tuntas di akhir Desember 2022. Jangan berkelanjutan pada tahun berikutnya.
Bila itu yang terjadi, ujung-ujungnya kepentingan rakyat lagi yang dikorbankan. Uang rakyat dalam APBD yang dititipkan akhirnya hanya jadi bancaan dan “permainan” elit kekuasaan.
Rakyat yang tersakiti mungkin sekarang hanya bisa diam, tapi mereka akan selalu ingat dan kelak akan membalasnya lewat Pilkada selanjutnya.
***
