banner 728x250

Ojo Dolan Blora

SEMANGAT Pemkab Blora untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata terus digelorakan, bahkan sejak beberapa tahun lalu sempat diluncurkan aplikasi “dolan blora” sekedar untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dari luar daerah yang ingin berkunjung ke Blora. Harapannya, dengan masuknya para tamu dari luar daerah, hotel, restoran, dan obyek wisata di Kabupaten Samin ini bisa terdongkrak penghasilannya.

Trus apa yang telah dilakukan oleh jajaran birokrasi untuk menarik para tamu agar berbondong-bondong datang ke Blora? Boro-boro mendatangkan tamu dari luar, akhir-akhir ini publik malah ramai sedang membicarakan tentang para pejabat Blora yang lebih suka rapat atau mengadakan kegiatan di luar kota.

Seperti halnya pada tanggal 4 s/d 6 November 2022 lalu, Pemerintah Desa dan BPD se-Kecamatan Japah mengadakan Bimbingan Teknis di salah satu hotel di Pati.

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2022 lalu, Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi bersama dengan seluruh Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan se-Kabupaten Blora, di Solo.

Baca Juga:  Korban Penganiayaan Oknum TNI AL Mengadu ke Polres Blora

Kegiatan yang dimotori Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati itu juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora.

Sehari sebelumnya juga ada rakor alias bedol desa selama beberapa hari. Salah satu bagian di jajaran Pemkab Blora ramai-ramai berkunjung ke Kabupaten Jepara.

Kondisi itu jelas menyalahi aturan yang telah dibuat, karena sejak lama Blora punya program dan menjadi salah satu tagline kabupaten yaitu, Ayo Dolan Blora.

Hobi rakor atau bedol desa ke luar kota jelas bertentangan dengan program ayo dolan blora.

Hobi para pejabat Blora mulai dari pimpinan, kepala dinas, kepala kantor, Camat sampai Kades jelas tindakan yang kurang tepat kalau tidak mau disebut ngawur. Dinilai dari banyak aspek jelas hobi bedol desa ini tidak menunjukkan indikator good and clean goverment.

Dinilai dari aspek anggaran jelas hobi bedol deso ke kota lain adalah pemborosan. Jika rakor dilakukan di dalam kota jelas akan lebih efisien. Uang saku lebih ringan, tidak perlu uang kamar hotel dan menghemat biaya transportasi.

Baca Juga:  Kepala Dusun Temuwoh Akan Dijabat oleh Amiul Khasanah

Hobi bedol desa juga tidak menunjang aspek pemberdayaan perekonomian lokal. Tujuan agar uang rakor bisa berputar di Blora jelas tidak terjadi jika hobi bedol desa terus dibudayakan.

Tapi kalau hobi bedol desa masih ingin dilestarikan, sebaiknya tagline “Ayo Dolan Blora” diganti saja menjadi “Ojo Dolan Blora”. Biar lebih pas dan tidak perlu sungkan kalo para pejabat mau rakor keluar kota lagi.

Memang, untuk kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, pejabat hanya mendapatkan uang transport. Tetapi jika kegiatan berlangsung di luar kota, pesertanya selain memperoleh SPPD luar kota, juga ada uang saku, biaya kamar hotel, dan biaya transport.

Tapi ingat, presiden pernah mengeluarkan himbauan agar APBD digunakan untuk belanja lokal!!!
***