BLORA.-
Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Blora, Sukisman menyebutkan, keberadaan TP2D dinilai tidak memiliki proges yang jelas dan dikhawatirkan dapat menjadi sumber pembengkakan anggaran daerah.
“Saya dari awal tidak setuju, karena Pemkab Blora sudah punya dinas teknis yang mumpuni. Bappeda tempatnya orang ahli-ahli. DPU juga, Staf ahli Dinkes, Staf ahli Dinas dan sebagainya sudah punya yang memadai.” ujarnya, Kamis (19/5) lalu.
Menurut dia, keberadaan TP2D di Kabupaten Blora dirasa belum dibutuhkan. Hal itu lantaran kalau melihat Kabupaten lain seperti Pati dan Rembang juga tidak mengakat TP2D.
“Apalagi kalau melihat Kabupaten tetangga seperti Rembang, Pati juga tidak mengangkat TP2D. Kalau dilihat dari progres juga belum kelihatan.” lanjut Sukisman.
Tak hanya itu, dengan keberadaan TP2D diduga melebihi kewenangan (abuse of power). Terbukti dengan ditenggarainya ada keterlibatan anggota tim TP2D dalam proses pelaksanaan pengisian perangkat Desa.
“Terbukti adanya keterlibatan anggota tim dalam Perades, Bambang AW disebut sebagai Koordinator oleh pihak ke 3 / kampus yang akan ditawari kerjasama tes CAT.” pungkasnya.
Perlu diketahui, setelah kritik yang diloktarkan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Blora mengenai keberadaan dan kinerja TP2D dikabarkan, pentolan TP2D memilih bungkam tanpa memberikan sedikit keterangan atau tanggapan apapun. (*)
