TP2D di Blora Bikin Fungsi DPRD Mandul, Lemah dan Tak Berdaya

JAWA TENGAH

“Dalam Prades, ada indikasi kuat TP2D ikut bermain. Kecurigaan itu muncul setelah Bambang AW Ketua mendapatkan surat ketidak-sediaan dari UNES selaku pihak ketiga dalam pelaksaan tes ,” ujar Seno Margo, mantan anggota Blora.


TIM Percepatan Daerah (TP2D) di , ditenggarai sebagai kelompok perkumpulan tikus ber-SK yang bersarang di dapur bupati.

Pasalnya, semenjak adanya TP2D tatanan di Blora menjadi carut marut dan menuai berbagai kritik pedas dari publik.

Seperti disampaikan Seno Margo, mantan angota DPRD Kabupaten Blora, TP2D perlu dipertanyakan dan dievaluasi. Terbukti dalam proses pengisian () ditenggarai mereka ikut bermain kong kali kong untuk mencari keuntungan pribadi.

Baca Juga:  Diduga Peras Pemilik SPBU di Pati, 2 Oknum Wartawan Dipolisikan

Sebagaimana diketahui, pada 30 September 2021 Bupati Blora Arief Rohman telah menerbitkan SK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora.

Menurut Seno, pembentukan TP2D sangat syarat dengan balas budi. Terbukti, anggotanya terdiri 6 orang Parpol dan 5 orang tim sukses Pilkada yang patut diragukan standar kemampuannya.

Menurut Seno, keberadaan TP2D akan menjadi sumber keruwetan baru di birokrasi Blora setelah Staf Khusus bupati dibubarkan. “Contohnya, campur tangan TP2D dalam dalam proses seleksi Prades kemarin. Juga terkait kepala sekolah yang diprotes PGRI karena ada unsur politik dendam balas dendam,” tambahnya.

Seno juga menyebutkan, dominasi peran TP2D di Kabupaten Blora telah menjadikan fungsi terkesan mandul, lemah dan tak berdaya. “ gak ada taringnya sama sekali. Terbukti, dalam permasalahan Perades angota legislatif ciut nyali untuk bersuara,” tegasnya, Rabu (20/04/2022).

Baca Juga:  Kabid PMD Blora Laporkan Aktivis Anti Korupsi terkait Pencemaran Nama Baik

Dirinya berharap angota TP2D dapat bersikap lebih obyektif ketika kebijakan Bupati dikritik oleh masyarakat, jangan hanya diam tanpa ada solusi.

Fakta itu disampaikan Seno, ketika pihak peserta Perades meminta forensik, dan Bupati terkesan ngeles sementara tim TP2D tidak memberi saran dan solusi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *