Korandiva – BLORA.- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil menyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Blora yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, TAPM, Pendamping Desa, serta Pemerintah Desa lokus, dari tanggal 3 hingga 4 Juli 2024.
Kabupaten Blora terpilih sebagai lokasi Fasilitas Pengembangan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) Tahun 2024.
Kepala DPMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati dalam sambutannya saat membuka acara Bimtek di Desa Ngampel menyampaikan, ada 4 desa di Kabupaten Blora yang menjadi lokus pelaksanaan Bimtek kali ini, yaitu Desa Ngampel Kec Blora, Desa Bangsri Kec Jepon, Desa Plosorejo Kec Banjarejo dan Desa Mojorembun Kec Kradenan.
“Program ini sebagai perwujudan pengembangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sub Komponen 2B, yang melibatkan 192 desa di 48 kabupaten dan 15 provinsi,” ujar Yayuk.
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Blora diawali Bimtek selama 2 hari dengan peserta dari unsur pemerintah desa, BPD, masyarakat penerima manfaat PAUD, Posyandu, Adminduk, Sanitasi/Air Bersih (4 pelayanan dasar), kaum marginal/masyarakat rentan (disabilitas, lansia, anak, wanita hamil dll).
Bimtek dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Juli 2024 di Desa Ngampel dan Desa Bangsri). Tanggal 5 dan 6 Juli 2024 di Desa Plosorejo dan Desa Mojorembun.
Dua pejabat dari Kemendes PDTT RI yang hadir selaku narasumber dalam Pelaksanaan Bimtek di desa-desa lokus di Blora antara lain Ayu Yuningsih, S.Psi (Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan), dan Yusuf Anshori (staf di direktorat pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan).
Hadir juga tiga orang pejabat dari Kemendes PDTT RI dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bimtek di Kabupaten Blora antara lain Tomy Risqi Dinihari (Team Leader), Mohammad Qodri (Koordinator Subkomponen 2B), dan Abdul Hamid (Tenaga Pendukung Program).
Sementara bertindak selaku fasilitator dari DPMD Blora adalah Heksa Wismaningsih (Sekretaris Dinas PMD), dan Difa Adi Suwandaru (P3K).
Menurut Yayuk, setelah Bimtek dibentuk kader pengembangan desa inklusif dan akunsos di masing-masing desa lokus untuk memandu praktek nilai-nilai inklusif serta pengembangan sistem akuntabilitas sosial di desa.
“Inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka atau dengan kata lain inklusif bertujuan untuk mengajak dan ikut serta semua org yang memiliki latar belakang berbeda,” ujar Yayuk.
Menurut Yayuk, sikap inklusif bermanfaat untuk menerapkan dan memahami masalah secara obyektif dan bisa menghindarkan pada subyektifitas kelompok.
“Sikap inklusif akan membantu menjaga hubungan antar manusia dengan memahami perbedaan dengan latar belakang etnis, agama dan budaya, status sosial, jenis kelamin dan lain sebagainya,” tambahnya.
Desa merupakan kesatuan antara pemerintahan desa dengan masyarakatnya, maka dalam tata kelolanya mengharuskan keterlibatan semuanya. “Maka harus ada langkah kongkrit yang merupakan aksi afirmasi terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan, kaum marginal dan rentan agar terlibat dalam perencanaan, proses dan evaluasi pengawasan pembangunan di desa,” tandasnya. (*)
