Korandiva-BLORA.– Gerakan para pensiunan PT Pos Indonesia kembali menunjukkan taringnya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Serba Sambal, Kamis (1/5/2025), para pensiunan Pos dari Kabupaten Blora bersatu menyuarakan tekad untuk memperjuangkan hak dan keadilan yang selama ini dirasa diabaikan oleh manajemen pusat.
Dengan strategi sederhana berupa woro-woro dari mulut ke mulut dan aksi viralisasi di media sosial, gerakan ini berhasil membangkitkan semangat kolektif pensiunan di berbagai daerah. Hasilnya mengejutkan—dukungan dari DPC dan DPW P2POS dari seluruh Indonesia mengalir deras.
Ini membuktikan bahwa gerakan yang digagas oleh GERTAKPOS dan SPPI BERSATU bukanlah gerakan kecil tanpa arah, melainkan representasi nyata dari kegelisahan ribuan insan Pos yang merasa terpinggirkan.
Namun ironisnya, DPP P2POS pusat sempat meremehkan gerakan ini dengan menyatakan bahwa para demonstran bukan bagian dari organisasi. Tuduhan ini tidak hanya keliru, tetapi juga menyakitkan bagi mereka yang selama ini berjuang dari bawah. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya—DPC dan DPW P2POS justru berdiri kokoh di belakang gerakan ini. Kegagalan DPP P2POS pusat membaca aspirasi anggota di bawahnya kini menjadi boomerang, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dan legitimasi di mata anggota daerah.
Ketua DPC P2POS Blora, Ahmad Mubaidi, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi reaktif, melainkan bentuk perjuangan moral dan legal untuk menuntut hak-hak pensiunan yang selama ini diabaikan oleh Direksi PT Pos Indonesia. Ia berharap Direksi dapat membuka telinga dan hati terhadap aspirasi ini, dan tidak terus berlindung di balik birokrasi dan retorika kosong.
Aspirasi yang Disuarakan Pensiunan Pos:
- Peninjauan ulang kebijakan yang merugikan pensiunan, khususnya terkait tunjangan dan jaminan sosial.
- Keterlibatan perwakilan pensiunan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
- Audit transparan terhadap dana pensiun dan program kesejahteraan yang selama ini dinilai tidak jelas akuntabilitasnya.
- Penghentian sikap represif dan diskriminatif terhadap suara-suara kritis dari kalangan pensiunan.
Sebagai langkah lanjutan, para pensiunan sepakat untuk menggelar aksi damai di kantor pusat Direksi PT Pos Indonesia di Bandung. Aksi ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan panggilan nurani agar manajemen pusat membuka ruang dialog yang jujur, adil, dan berkeadilan.
“Kami bukan pemberontak. Kami hanya ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan adil sebagai bagian dari keluarga besar PT Pos Indonesia,” tegas Ahmad Mubaidi. (*)
