HINGGA menjelang akhir Desember tahun lalu banyak proyek pembangunan infrastruktur di Blora yang belum kelar, sampai-sampai kontraktor bekerja model kejar tayang dan hasilnya pun aspal-aspalan (asal-asalan, Red.)
Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan infrastuktur tahun lalu disimpulkan akibat proses perencanaan dan pemilihan rekanan yang terlambat. Karena itulah Bupati Blora mengintruksikan agar di Tahun 2023 ini pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih awal.
Lebih cepat dari keinginan Bupati, proyek pavingisasi di Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung nekat mendahului start. Bahkan pada bulan Maret ini proyek dengan jumlah anggaran di atas 500 juta itu sudah selesai dikerjakan.
Walaupun nilai anggarannya di atas 500 juta namun proyek pemasangan paving ini tidak perlu dilelang. Panitia yang sudah mengantongi jam terbang puluhan tahun itu mengakalinya dengan memecah anggaran di satu kelurahan ini menjadi 7 paket dengan sistem PL (penunjukan langsung).
Seperti paket pekerjaan di Dukuh Taman, Sambong, dan di Jln. Stasiun dan yang lain. Nilainya bervariasi mulai puluhan juta hingga 100 jutaan.
Untuk menghindari sorotan pegiat dan pengamat, biasanya proyek yang dipecah menjadi paket kecil-kecil ini didhelikake di wilayah terpencil seperti Randublatung contohnya.
Namun sepandai-pandainya Pemkab ndhelikake proyek, Yang terhormat anggota dewan selalu tahu. Sebagai kompensasinya, sosok yang mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan itu minta jatah yang dikemas dalam paket aspirasi. Di Kelurahan Wulung, paket paving dan draina-se merupakan paket aspirasi dari tiga orang anggota dewan.
Sudah menjadi rahasia umum, paket aspirasi ini biasanya ditawarkan kepada pemangku wilayah yang akan ditempati proyek dhelikan tersebut. Dengan mahar dibayar sebelum pekerjaan berjalan, setelah itu anggota dewan bisa melenggang aman.
Beberapa tahun terakhir muncul permasalahan, setelah mahar dibayarkan ternyata paket proyek yang dijanjikan tak pernah datang. Usut-punya usut, paket proyek itu sudah dipindah ke wilayah lain oleh penguasa tanpa memberitahu Yang terhormat anggota dewan.
Dari pengalaman yang kurang sedap itu, pemberi mahar sekarang menolak bayar di depan. Mengikuti trend transaksi di era milenial maka disepakatilah model Cash on delivery (COD). Entah bagaimana caranya, walaupun anggaran belum cair, paket dhelikan sudah dikerjakan dan mahar bisa diterimakan. Tujuan lain, supaya paket dhelikan ini tidak akan dipindahkan.
Pada pekerjaan paving dan drainase di Kelurahan Wulung ini bukan hanya lokasinya yang ndhelik, tapi papan proyeknya juga didhelikake. Ini yang melanggar aturan. Pekerjaan boleh saja dimulai tapi prinsip transparansi harus ditepati, seperti halnya pemasangan Papan Proyek agar warga masyarakat bisa melakukan kontrol. Juga ketika ada yang menanyakan RAB harus ditunjukkan. Kalau pekejaan sudah sesuai spek yang ada pada RAB, kenapa sih harus ada yang disembunyikan?
Melihat proyek tanpa ada papan informasi, tugas Pemerintah cq. Dinas yang membidangi adalah segera melakukan evaluasi. Apakah sudah sesuai RAB pada proyek dhelikan ini?
***
