BLORA.-
DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora menuding ada upaya pengkhianatan demokrasi dan reformasi melalui wacana akan dikembalikannya sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024.
Apalagi disayangkan, bahwa wacana Pemilu sistem proporsional tertutup tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim As'ari. Sebuah lembaga yang mestinya bersikap netral mengikuti aturan main, bukan malah membuat aturan baru.
“Statement Ketua KPU RI Hasyim As'ari telah memantik kontroversi yang luas di tengah masyarakat, karena selain tidak etis juga tidak kredibel karena KPU bertugas sebagai pelaksana Undang-undang,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Blora H.Tety Indarti SH, Jumat (30/12/2022).
Wanita yang akrab disapa Tety itu menjelaskan, pernyataan Ketua KPU RI itu dicurigai sebagai upaya konspirasi politik guna mengembalikan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup / coblos partai. Dampaknya adalah sistem tersebut dimungkinkan ada partai politik yang akan sangat diuntungkan demi merebut kemenangan.
Untuk itulah wacana itu lanjut Tety, kontraproduktif dalam alam demokrasi yang makin terbuka seperti ini. Kondisi yang justru akan dimundurkan lagi dengan adanya wacana Pemilu sistem proporsional tertutup.
“Bagi Partai Demokrat, penolakan tersebut sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari sandera pembajakan politik oleh kekuatan politik tertentu,” tandasnya.
Apalagi demokrasi Indonesia yang sudah diakui dunia, selama ini dijalankan secara terbuka dan transparan dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utamanya.
Siklus yang sudah berjalan tersebut kini dikejutkan oleh upaya sistematis untuk memundurkan demokrasi.
Menurut Tety, Pemilu dengan sistem proporsional tertutup merupakan bentuk nyata pembodohan rakyat (publik), sekaligus mengkianati cita-cita reformasi yang mengamanatkan sistem demokrasi secara terbuka dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Pemilu dengan sistem proporsional tertutup adalah mengembalikan sistem coblos partai sehingga rakyat tidak diberi keleluasaan memilih pemimpin terbaik yang dekat dan disukai rakyat karena hanya coblos partai saja,” tandas Tety.
Menurut Tety, sistem Pemilu proporsional tertutup hanya akan membodohi rakyat sehingga harus dilawan.
Karena itu, DPC Partai Demokrat Blora mengajak semua komponen masyarakat pecinta demokrasi untuk menolak dan melawan digulirkannya sistem Pemilu proporsional tertutup demi keselamatan demokrasi di bumi pertiwi.
“Dengan diterapkan pemilihan sistem proporsional tertutup berarti bukan lagi pesta demokrasi rakyat tetapi pestanya pendukung oligarki dan menciptakan apatis serta kendornya partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (*)
