Beranda blog Halaman 240

Sambut Hari Bhayangkara, Polsek Randublatung Bersih-bersih Monumen Polisi

0

BLORA. – Hari Bhayangkara ke–75 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli tinggal hitungan hari. Jajaran Polsek Randublatung, Selasa (22/6) lalu mengadakan

kerja bakti di lokasi monumen / tugu polisi.

Kegiatan bersih-bersih di Monumen Kolonel Soenandar dan AKBP R. Agil Kusumadyo yang berada di Jalan Raya Randublatung-Blora itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Randublatung AKP Wismo.

Kepada wartawan, Kapolsek Randublatung itu menuturkan, bahwa kerja bakti yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-75 ini sebagai wujud rasa sukur dan terima kasih jajaran Polsek kepada

para pejuang terdahulu.

“Kita tidak bisa seperti sekarang ini, kalau tidak ada pejuang terdahulu. Beliau gugur pada tanggal 5 Oktober 1948, pada peristiwa Madiun,” pungkasnya. (*)

Cara Dinkes Tangani COVID-19 Diapresiasi PWRI Blora

0

BLORA. – Hidup memang penuh misteri, berita mengagetkan dan memilukan terkadang tiba-tiba muncul ketika kita sedang santai. Ungkapan itu disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, H. Bambang Sulistya mensikapi situasi lonjakan persebaran COVID-19 di Kabupaten Blora.

Seperti yang terjadi Selasa sore (22/6/2021), tiba-tiba Ketua RW V Perumnas Karang Jati, Bukit Effendi menghubunginya lewat telpon untuk mengabarkan bahwa tetangga di samping rumah, suami isteri, sudah beberapa hari sakit dengan gejala, keluhan awal meriang, sakit tenggorokan, badan terasa sakit, batuk, dan diare.

“Setiap matanya tertutup karena tidur ia mengigau, dan saat ini kondisinya lemas, nafasnya ngos-ngosan dan badannya selalu gemetar,” ujar Bambang Sulistya menirukan cerita sang ketua RW.

Bukit Effendi yang kebetulan juga pengurus PWRI Kabupaten Blora memiliki kesamaan sikap dengan Bambang Sulistya yaitu aktif mengamalkan Semboyan PWRI.

“Semboyan PWRI, bahwa setiap langkah untuk beribadah, dan setiap detik untuk berbuat baik,” tutur Bambang Sulistya, Rabu (23/6/2021).

Sebelumnya, ketua RW sudah melapor ke Puskesmas namun hanya ada imformasi kalau di Rumah Sakit kamarnya sudah penuh dan disarankan agar tetap diupayakan tinggal di rumah.

“Saya langsung menanyakan bagaimana kondisi kedua pasien sekarang? dijawab Pak Bukit, bahwa sore ini sudah lemas dan terus menangis,” ungkapnya.

“Semata-mata hanya didorong rasa kemanusian, spontanitas dan tanpa berpikir prosedural saya langsung menelpon Kepala Dinas Kesehatan Kabupatan Blora, dan saya sampaikan kondisi pasien itu perlu penangan secara akrobatik” tambahnya.

Ternyata respon dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat sangat familiar dan penuh perhatian walaupun kendala yang dialami pada saat ini kondisi kamar di Rumah Sakit sudah penuh.

“Tanggapan beliau sangat menyejukkan melalui ungkapan, tolong disampaikan keluarga keluarga pasien agar mempersiapkan diri. Karena segera akan ada petugas yang menangani untuk menjemput pasien,” jelasnya.

Ternyata benar, dalam waktu singkat ketua RW mengabarkan jika ada mobil ambulan datang dan membawa pasien untuk dirawat di rumah Sakit DKT Blora.

Menurut Bambang, sikap santun, penuh perhatian dan cepat oleh pejabat publik dalam merespon persoalan dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini sangat dirindukan masyarakat.

Bambang yang mengaku sangat mengenal pribadi Edi Widayat menceritakan, bahwa dulu sebelum memiliki jabatan struktural dia sering berdiskusi tentang dinamika masyarakat pedesaan bersama kepala Dinkes itu.

“Kebetulan yang bersangkutan merupakan aktivis desa dan pada waktu itu juga sebagai Ketua Komite Investasi Desa yang mengelola bantuan untuk masyarakat yang dananya bersumber dari Bank Dunia,” ucapnya.

Dalam grup diskusi kelompok 5 persen, katanya, Edy Widayat sempat mendapat predikat “OK”. Bukan “Orang Kaya” tetapi “Omprong Kusuma”.

Selain jadi Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) eks Karesidenan Pati, Edy Widayat sekarang ini juga menjabat Camat Todanan.

“Sikap dan kiprahnya selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan dalam mengendalikan pandemi COVD-19 di Kabupaten Blora memang patut mendapat apresiasi positif,” tandas Bambang yang mantan Sekda Blora itu.

Edy Widayat dikenal memiliki semangat yang tidak kenal menyerah dalam melaksanakan amanah, bahkan waktu istirahat setiap hari kurang karena tidurnya hanya 5 jam. Hari Minggu pun dimanfaatkan oleh Edy untuk monitoring dan memotivasi para petugas yang bertugas di tempat isolasi terpusat.

“Dalam hidup dan bekerja, beliau berpegang pada semangat SIAP (Sabar, Ikhlas, Aktif dan Pasrah). Berbagai kiat telah dilakukan dalam menghadapi COVID-19 di Blora yang saat ini masuk zona merah,” ungkap Bambang.

Dalam mempersiapkan rumah sakit rujukan dengan menambah tempat tidur untuk pasien yang kena COVID-19, Dinkes Blora menjadikan lokasi perawatan pasien yang awalnya 70 persen di RS Blora dan RS Cepu, menjadi 100 persen. Ditambahkannya RS DKT Blora karena sudah tidak bisa mengharapkan RS diluar Kabupaten Blora.

Selain itu, Dinkes Blora juga menyiapkan isolasi terpusat dengan memanfaatkan, Hotel Mega Bintang 200 tempat tidur. Wisma patra 1 dan 5, ada 55 tempat tidur. Asrama Poltekes ada 80 tempat tidur serta, mengintensifkan penyuluhan masyrakat.

“Semoga teladan Kadinkes ini dapat memberikan kontribusi positif bagi citra para pejabat dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di saat sulit ini,” ucapnya.

“Langkah dan tindakan Dinkes Blora diharapkan mampu menghapus budaya, mengapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit,” tutupnya. (*)

Isu Jokowi Tiga Periode Memanas, karena Ada Relawan yang Belum Dapat Jatah

0

JAKARTA. – Isu presiden tiga periode diyakini sengaja digulirkan oleh sekelompok relawan pendukung Jokowi lantaran tak kunjung dapat ‘jatah’ di periode kedua kepemimpinan presiden.

Hal ini makin kentara saat Presiden Jokowi secara tegas tak sepakat dengan isu presiden tiga periode yang bergulir.

“Jujur mau saya katakan, saya terbuka saja. Kami di relawan masih ada yang belum mendapat ‘kue’, relawan-relawan yang belum mendapatkan ‘kue’ ini kan berusaha untuk membuat semacam dinamika-dinamika yang berusaha untuk dilirik,” kata Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi, Andy William Sinaga dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk ‘Berhitung Serius Presiden Tiga Periode’, Selasa (21/6).

Meski begitu, Andy menilai dorongan presiden tiga periode merupakan hak mengemukakan pendapat. Hanya saja, kata dia, cara tersebut salah. Apalagi di saat pemerintah berupaya keras melawan pandemi Covid-19.

“Sebenarnya menurut kami itu sah-sah saja, tapi itu salah. Kita ini kan sekarang lagi pandemi bagaimana merumuskan ini itu, bukan dengan menjerumuskan beliau dengan jabatan tiga periode,” pungkasnya.

Isu jabatan presiden tiga periode belakangan kembali mencuat ke publik usai sebelumnya sempat tenggelam. Terakhir kali, ada nama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari yang menyerukan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Ia mengemas presiden tiga periode dengan memasangkan Jokowi dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ia bahkan membentuk Komunitas Jok-Pro 2024 atau Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024. (*)

Dorongan Tiga Periode Hanya Kedok untuk Mengukur, Apakah Jokowi Masih Dibutuhkan

0

JAKARTA. – Komunikolog politik nasional Tamil Selvan melihat maksud dibalik dorongan jabatan tiga periode presiden melalui duet Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini, menengarai wacana tiga periode sejatinya hanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan real (nyata) Jokowi di mata masyarakat. Menurutnya, Jokowi justru cenderung mempersiapkan kepemimpinannya untuk 6 periode kedepan, tapi tidak dipimpin tubuh jasmani Jokowi, melainkan ideologi mantan Walikota Solo itu.

“Ada pihak yang ingin mengukur kekuatan real Jokowi di masyarakat, terutama pada saat banyaknya kebijakan pemerintah yang mengecewakan rakyat. Apakah Jokowi masih diinginkan rakyat? Jadi bukan Jokowi yang akan maju untuk ketiga kali,” kata Tamil, Selasa (22/6).

Pola cek ombak model begini, kata Tamil dianggap penting bagi Jokowi sebagai bargaining position kepada PDI Perjuangan, ketika calon yang didukung oleh Jokowi berbeda dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

“Secara politik, Jokowi perlu memastikan bahwa presiden di 2024 akan ‘mengamankan’ pemerintahannya 10 tahun ini. Sehingga perlu ada langkah antisipasi jika di 2024, Jokowi dan PDIP akan mendukung capres yang berbeda,” ujarnya.

Disisi lain, dalam wacana ini Tamil melihat ada potensi Jokowi menyiapkan keluarganya untuk meneruskan kepemimpinannya hingga 6 periode. Hipotesa ini diperkuat dengan munculnya nama Iriana Jokowi sebagai capres perempuan, serta isu amandemen presidential treshold yang berpotensi merubah batas umur capres dan cawapres, sehingga membuka peluang Gibran untuk bisa menjadi capres atau cawapres di 2024.

“Justru yang perlu diwaspadai adalah potensi politik dinasti Jokowi, sebab saya melihat ada sinyal untuk menerjunkan Iriana Jokowi atau Gibran sebagai Cawapres di 2024. Secara demokrasi ini tentu tidak sehat, namun secara politik ini sah, karena melalui pemilihan langsung yang berpotensi terpilih atau tidak” paparnya. (*)

Jabatan Presiden Tiga Periode Mengarah Otoritarianisme

0

JAKARTA. – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie angkat bicara terkait langkah Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari yang menggelar syukuran terbentuknya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk Pemilihan Presiden 2024.

Jerry mengingatkan, Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden tidak perlu diamandemen.

“Apakah perlu ada reformasi jilid II. Jokowi saja menurut survei, banyak yang tak menginginkan nyapres tiga periode,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/6).

Menurutnya, kelompok yang ngotot Jokowi tiga periode kehabisan amunisi politik dan mencari sensasi. Disamping itu, Jerry melihat wacana tersebut merupakan marketing politik yang irasional, yang tidak menghormati konstitusi dan UUD 45 dimana jabatan Presiden hanya hanya dua periode atau 10 tahun.

Jerry menegaskan, Indonesia menganut sistem demokrasi yang konstitusinya saat ini menghapuskan sistem otoritarianisme.

“Mendiang presiden Soeharto lengser lantaran dia memerintah lebih dari dua periode. Apabila jabatan presiden tiga periode dilegalkan maka ini akan mengarah ke sistem otoritarian,” tegas Jerry.

Tidak perlu Jokowi lagi, kata Jerry banyak tokoh yang mumpuni untuk memimpin negeri. Misalnya, Rizal Ramli yang berpengalaman lantaran pernah tiga kali menjadi menteri di era Gus Dur dan Jokowi, pernah juga Komut BNI serta jabatan strategis lainnya.

“Jadi pemimpin di Indonesia bukan hanya Jokowi saja. Saya nilai desakan pengusul Jokowi-Prabowo memaksakan konstitusi mereka ini kalau di AS disebut kaum liberal progresif di bawah Alexamdra Ocazio Cortes legislator dari New York,” tandas Jerry. (*)

Prihatin Lonjakan Covid-19 di Blora, Singgih Hartono Siap Pinjamkan Gedung Resto untuk Tempat Isolasi dan Perawatan

0

BLORA. – Beberapa waktu lalu ada aduan dari sejumlah masyarakat yang keluarganya sakit namun belum bisa tertampung di rumah sakit.

Prihatin melihat makin banyaknya warga Kabupaten Blora yang terdampak virus Covid-19, seorang pengusaha bernama Singgih Hartono menawarkan gedung resto miliknya untuk dipinjamkan sebagai ruang isolasi dan perawatan penderita Covid-19.

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Blora periode 2004-2009 itu menyampaikan tawaran tersebut kepada Ketua PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kabupaten Blora, Bambang Sulistya, , Senin (21/6/2021).

“Saya dapat telpon dari seorang sahabat yang sangat baik seperti saudara sendiri. Melihat realita dampak virus corona yang terjadi di Bumi Mustika saat ini, sahabat saya akan menawarkan gedung Resto miliknya yang ada di Dukuh Greneng Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan untuk tempat perawatan pasien Covid-19,” ucap Bambang Sulistya yang juga mantan Sekda Blora itu.

“Menurut Pak Singgih, Resto itu sudah ditutup sejak ada wabah virus Corona. Jika digunakan untuk perawatan pasien Covid-19, diperkirakan Resto mampu menampung sekitar 70 orang, dengan fasilitas cukup memadai. Air melimpah, ada musala, dapur bahkan ada kolam ikan dan berbagai burung dan binatang yang mampu memberi hiburan,” tambahnya.

Bambang yang mengaku pernah beberapa kali mengunjungi Resto tersebut mengatakan, bahwa lokasi Resto milik Singgih itu sangat cocok untuk isolasi maupun perawatan penderita Covid-19.

“Di situ udaranya masih segar dan banyak pepohonan, jauh dari polusi udara dan kebisingan serta jauh dari jalan raya,” ujar Bambang.

Menurut Singgih seperti disampaikan kepada Bambang Sulistya, ide cerdas itu muncul dilatarbelakangi beberpa hal. Pertama, sudah dua kali yang bersangkutan mengalami positif Covid-19, yaitu akhir Juni 2020 dan bulan Mei 2021.

Berikutnya sebagai perwujudan prinsip hidup dan bentuk rasa syukur atas anugrah-Nya saat kembali sehat walafiat.

“Prinsip hidupnya adalah, hidup harus bermanfat dan siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa mahar dan tidak melihat latar belakang ras, agama, politik dan status sosial orang-orang yang dibantu,” ucapnya .

Ketua PWRI Blora menilai, sosok Singgih Hartono adalah tergolong manusia langka di Kabupaten Blora. Yang super sibuk walaupun sudah termasuk Keren (Kelompok Rentan). “Walaupun umurnya sudah 69 tahun, semangatnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tidak pernah pudar,” tandas Bambang.

Beliau, lanjut Bambang, pernah menjadi Anggota DPRD Blora masa bakti 2004-2009, saat itu mendapat predikat peraih suara pemilih tertinggi dan dikenal sebagai legistator yang cerdas dan ktitis.

“Pak Singgih pernah menjadi Ketua Asosiasi Kontraktor Pengadaan Pangan, jadi anggota Kadin dan saat ini masih menjabat ketua LSM AMPERA serta sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora,” tuturnya.

Singgih Hartono, kata Bambang, punya hoby yang sangat agak aneh, yaitu mengantar dan menemani orang sakit ke luar negeri (Malaysia), konon sudah 30 orang yang pernah diantarkan.

“Di samping itu juga senang mencarikan dana untuk membiayai anak sekolah berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan sudah ada dua anak yang dibiayai, lulus dari S2,” terangnya.

Sebagai sahabat baik, Bambang Sulistya menyarankan kepada Singgih agar segera menyampaikan ide mulia itu kepada Bupati atau Sekda Blora.

“Karena niat beliau adalah tulus tanpa ada tedensi untuk kepentingan pribadi, selain hanya untuk kepentingan kemanusian, maka saya menyarankan agar segera menyampaikan ide tersebnut kepada Bupati atau Sekda Blora,” kata Bambang Sulistya.

Pertimbangannya, di saat sulit seperti sekarang ini sudah jarang orang mau berbuat kebaikan untuk meringankan penderitaan orang lain apalagi mau mengorbankan harta.

Akhirnya Singgih menuliskan SMS kepada Bupati.

“Selamat pagi pak Bupati mohon ijin dengan pertimbangan perkembangan COCID-19 di kabupaten Blora terlihat semakin meningkat, bersama ini saya menawarkan diri kepada Bapak saya akan memijamkan gedung saya yang ada di Greneng (Greneng go Green) untuk bisa digunakan kamar perawatan pasien yang terpapar COVID-19 untuk warga dari kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Blora. Bisa digunakan menampung kurang lebih 70 kamar. Fasilitas yang ada listrik, air,musala, dan dapur. Semoga dapat bermanfaat untuk menyelamatkan korban COVID-19. Salam Hormat.”

Sulistya mengaku sangat mendukung dan memberi apresiasi luar biasa kepada Singgih. “Semoga niat baik membuahkan manfaat bagi masyarakat,” harap Bambang.

Sementara itu informasi dari Singgih langsung mendapat jawaban dari Bupati Blora, Arief Rohman:

“Matur nuwun Pak segera akan saya koordinasikan pihak terkait.”Bambang berharap, apa yang dilakukan oleh Singgih ini bisa menggugah dan memotivasi kepada siapapun yang terpanggil hatinya untuk sesarengan mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penyakit virus corona di Bumi Samin.

Sementara itu berdasarkan monitoring data COVID-19 Kabupaten Blora per Senin (21/6/2021), jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 8.436 orang, sedangkan 7.376 dinyatakan sembuh. Positif COVID-19 dirawat di Rumah Sakit 70 orang sedangkan isolasi mandiri 544 dan meninggal dunia 444 orang. (*)

Warga Gembong, Pati Gelar Sedekah Bumi di Makam Nyai Cipluk Wandasari

0

PATI. – Sedekah bumi atau bersih desa merupakan salah satu upacara adat di tempat keramat sudah biasa dilakukan warga Gembong, Pati.

Seperti yang dilakukan pada Sabtu (19/06/2021), warga menggelar acara sedekah bumi di Makam Nyai Cipluk Wandasari yang merupakan cikal bakal desa tersebut.

Pada acara tersebut dilakukan prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Peseta rakyat itu dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.

Haryono, selaku ketua Karang Taruna desa setemepat mengatakan, bahwa pada tahun ini sangat berbeda pelaksanaan sedekah bumi tahun sebelumnya.

“Karena masih dilanda pandemi. Meskipun begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati  tidak  melarang kegiatan sedekah bumi, tapi hanya dibatasi,” ujar pria yang beken disapa Bang Dodot itu.

Beradasarkan Surat Edaran (SE) bernomor 003.4/2496 tanggal 9 Juni 2021, Bupati Pati, Haryanto, SH, MM, M.Si. menganjurkan agar kegiatan sedekah bumi dilaksanakan secara sederhana (cukup dengan bancaan), apabila ada acara tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dapat diselenggarakan seperlunya (sebagai syarat saja).

Dengan ketentuan, sudah mendapatkan izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dan, dilaksanakan sederhana dengan para peserta kegiatan posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung.

“Jumlah peserta terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan lebih mengitensifkan penegakan 5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ujar Dodot mencuplik surat edaran bupati.

Sebagaimana diketahui, Satpol PP Kabupaten Pati, Camat dan Muspika/ Fokopimcam, Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa/ Lurah dihimbau agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sedekah bumi/ bersih desa di wilayah masing-masing.

“Apabila kegiatan sedekah bumi/bersih desa tidak mentaati ketentuan, maka akan dibubarkan oleh petugas keamanan,” tambah Dodot. (*)

Positif Covid-19, Empat Orang Warga Jati Dievakuasi ke Ruang Isolasi

0

BLORA. – Empat orang warga Kecamatan Jati, Kabupaten Blora yang dinyatakan positif Covid-19, Jumat (18/6) lalu dievakuasi ke ruang isolasi terpusat di Gedung Serba Guna Kecamatan Jati.

Hal itu dimaksudkan untuk menekan penularan Covid-19 di wilayah Kecamatan tersebut.

Keempat orang tersebut masing-masing berasal dari Desa

Randulawang, Desa Pelem, dan Desa Singget. Sementara evakuasi dilaksanakan oleh petugas gabungan

dari anggota Polsek Jati, Koramil, Satpol PP, dan Satgas Covid-19 Kecamatan Jati.

Sebagaimana diketahui, guna mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten Blora, Pemkab setempat telah menyiapkan ruang isolasi terpusat di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan.

Kapolsek Jati AKP Eko Adi Purnomo SH, MH mengatakan, bahwa petugas gabungan di wilayah Kecamatan

Jati terus melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan gencar melakukan patroli. “Selain itu kami juga memberi himbauan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan,” katanya .

Sementara itu Komandan Koramil Jati Kapten Chb M Rifai, menyatakan bersama anggota dan Babinsa selalu

mendukung tugas-tugas penanganan

Covid-19.

“Untuk lokasi isolasi terpusat di Kecamatan Jati akan dijaga oleh petugas gabungan,” ungkapnya. (*)

Pengerjaan Proyek Bandara Ngloram Tidak Libatkan Pengusaha Lokal. Camat Cepu: Dirembug Dulu, Jangan Ada Demo

0

BLORA. – Salah seorang pengusaha tambang galian C di wilayah Kabupaten Blora, Budi Santoso, Kamis sore (17/6) lalu mengadu ke Camat Cepu. Dia berharap Pemkab Blora bisa memperjuangkan nasib pengusaha lokal.

“Saat ini usaha kami sedang tertekan akibat pandemi Covid 19 ini. Satu-satunya proyek yang kami harapkan adalah proyek bandara Ngloram,” ujar Budi.

“Ini sangat ironis, pengurugan bandara Cepu justru diambilkan tanah dari kuari Prangi yang ada di wilayah Bojonegoro,” keluhnya.

Mendengar keluhan itu, Camat Cepu, Luluk Kusuma menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh stakeholder terkait proyek bandara, termasuk rekanan yang melaksanakan kegiatan.

“Dalam rapat sosialisasi pertama saya sudah pernah sampaikan agar pelaksana proyek menggandeng rekanan lokal, melibatkan tenaga unskill setempat, dan menggunakan armada lokal, serta mengambil tambang dari kuari yang ada di Biting dan Kedungtuban,” ujarnya.

Selain tambang di Biting dan Kedungtuban sudah memiliki ijin dari kabupaten dan propinsi, jarak tempuh lebih dekat dan ongkos angkutnya lebih murah. “Saat ini kita sedang penanganan Covid, saya minta jangan ada demo. Dirembug du-lu,” ujarnya. (*)

Pengurugan Bandara Ngloram Tidak Gunakan Kuwari Lokal, Warga Cepu Ancam Akan Hentikan Truk Pengangkut Kuari Bojonegoro

0

“Kami minta, Pemkab Blora segera turun tangan agar pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Ngloram melibatkan rekanan lokal. Kalau tidak, saya akan kerahkan warga untuk menghentikan armada truk yang ngangkut kuari dari Bojonegoro,” ujar Dwi Aryo, Ketua LSM Transparansi Cepu.


Proyek pembuatan jalan masuk, jalan lingkungan dan service road menuju Bandara Ngloram Cepu yang menelan APBN senilai Rp. 15 Milyar, ternyata tidak memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun masyarakat Blora.

Hal itu dikarenakan PT. BPM se-laku pelaksana proyek tidak mengambil tanah urug dari kuari yang ada di wilayah Blora melainkan kuari Bojonegoro. Padahal, ongkos angkutnya jelas lebih mahal jika ambil dari kuari Bojonegoro.

Menurut Ketua LSM Transparan-si Cepu, Dwi Aryo, sudah dua tahun pelaksanaan proyek pengurugan lahan Bandara Ngloram menggunakan tanah urug dari kuari luar daerah. Padahal di wilayah dekat Cepu terdapat potensi tambang galian C, yaitu kuari di Desa Biting, Sambong dan Kedungtuban.

“Tahun ini terulang lagi, material tanah urug diambilkan dari kuari Perangi, Padangan Bojonegoro,” ujarnya, Jumat (18/06/2021).

Dwi juga mempertanyakan sikap Pemkab Blora yang terkesan tidak peduli, padahal jelasjelas Blora telah dirugikan PAD-nya. “Pajak tambang yang harusnya masuk Blora kenapa dibiarkan hilang begitu saja,” tambah Dwi.

Dwi mengaku mendengar keluhan dari pengusaha kuari dan dump truk di Cepu. Mereka mengaku ngurus izin di Blora dan bayar pajaknya di Blora, tetapi sekarang hanya bisa jadi penonton proyek bandara.

Kepada wartawan, Dwi mengatakan, pihaknya berencana akan melayangkan surat pemberitahuan ke Polres Blora maupun Polsek Cepu. “Saya akan kerahkan warga Cepu untuk menghentikan armada truk yang mengangkut material dari Bojonegoro,” tandasnya.

Sementara itu mantan anggota DPRD Blora yang tinggal di Mernung, Cepu, Edy Purwanto mengaku prihatin dengan sikap Pemkab Blora yang kurang tegas terhadap pelaksana proyek bandara.

Menurut Didik, panggilan akrab Edy Purwanto, Perda Bojonegoro mewajibkan tenaga kerja Migas ber-KTP Bojonegoro, dan kendaraan rental untuk Migas harus ber plat nomor “S”. Juga, rekanan Exxon diwajibkan nginap di wilayah Bojonegoro.

Itu jelas-jelas merugikan tenaga kerja Blora dan pengusaha rental serta pengusaha hotel di Cepu. “Sekarang ini Pemkab Blora punya proyek bandara koq malah beli tanah urug di kuari Bojonegoro,” tandas Didik. (*)