Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, SIK memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik yang akan melintas ataupun yang bertujuan akhir di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan pelayanan Operasi Ketupat Candi 2022 Polres Blora di Alun alun Kabupaten lora, Selasa (26/04/2022).
Dalam kunjungan kerjanya di Polres Blora, Wakapolda didampingi beberapa pejabat utama Polda Jawa Tengah yang terdiri dari Dirintelkam Kombes Pol Kukuh Kalis Susilo, Dirresnarkoba Kombes Pol Lutfhi Martadian, Dirsamapta Kombes Pol Joko Susilo, dan Dirpamobvit Kombes Pol Pri Hartono Eling Lelakon serta Dirtahti AKBP Fankky Any Sugiharto.
Ada dua agenda yang dilaksanakan oleh Wakapolda Jawa Tengah beserta rombongan yaitu memberikan arahan kepada anggota Polres Blora, serta melakukan peninjauan jalur mudik dalam rangka Operasi Ketupat Candi Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Blora.
Wakapolda mengapresiasi bangunan Pos Pelayanan OKC Polres Blora yang ada di Alun alun, dimana konsep etnik kayu jati, yang melambangkan kearifan lokal di Kabupaten Blora.
Kehadiran Wakapolda di Pos Pelayanan Alun-alun, disambut oleh Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah, SH, MH beserta Dandim 0721/Blora Letkol Infantri Andy Soelistyo Kurniawan Putro, S, Sos, M, Tr Han dan anggota posyan yang terdiri dari petugas gabungan. (*)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo yang diwakili Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menghadiri Press Conference Pengungkapan Kasus Kecurangan Seleksi CASN Tahun 2021, di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (25/04).
Mewakili Menteri PANRB, Deputi Alex mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran dan bantuan jajaran Polri dalam penegakan hukum kasus pidana yang berkaitan dengan seleksi penerimaan CASN tahun 2021. Pengungkapan ini diharapkan bisa membongkar semua yang terlibat serta modus operandi kecurangan tersebut, sehingga Kementerian PANRB memiliki masukan untuk perbaikan pelaksanaan CASN ke depannya.
Pada kesempatan tersebut, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menyampaikan, Polri menetapkan 30 tersangka yang terdiri dari 21 Orang Sipil dan 9 PNS, dari 10 TKP. Pengusutan perkara dilaksanakan oleh Satuan Tugas Anti KKN CASN 2021. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan menggunakan aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT) serta menggunakan perangkat khusus yaitu perangkat “micspy” yang disembunyikan dibalik baju peserta.
Hadir dari jajaran Polri, Kepala Satgas Anti KKN CASN 2021 AKBP Doni Satria Sembiring, Kabagren Ops Bareskrim Polri Kombes M Syamsul Arifin, dan pejabat di jajaran Bareskrim Polri. Turut hadir dari jajaran Kementerian PANRB pada acara tersebut, Staf Ahli Bidang Politik & Hukum Muhammad Imanuddin, Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Diah Faras, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen SDM Aparatur Katmoko Ari Sambodo, Inspektur Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambia, serta Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Mohammad Averrouce. (*)
Setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia selalu diingatkan sebuah kalimat yang menjadikan pelecut para wanita Indonesia, yaitu “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Kalimat sederhana itu ternyata mampu mengobarkan semangat juang para kaum hawa di nusantara.
Hari itu dikenal sebagai Hari Kartini, hari lahirnya sosok pahlawan wanita nasional yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai hari dimana emansipasi wanita dipekikkan.
Pada tanggal 21 April 2022, seluruh karyawati BRI Unit Kalitidu mengenakan kebaya dengan berparas adat ketika melayani nasabah yang butuh bertransaksi di bank milik pemerintah itu.
Kepada korandiva.co, Kepala BRI Unit Kalitidu H. Denny Agung Sriutomo SE, Msi mengatakan, ini bagian dari peran BRI menjaga budaya dan sejarah bangsa. “Kalau bukan kita, siapa lagi ? Kalau bukan sekarang, kapan lagi!” ujarnya tegas.
“Kebaya adalah pengejawantahan keluhuran budi, ada aksentuasi istimewa pada kebaya,” tambah pria berambut kuncir yang selalu berpenampilan nyentrik.
Menurut Denny, sudah menjadi kewajiban seluruh warga untuk menjaga akar budaya bangsa, termasuk pelaku usaha.
“Hari ini hari istimewa bagi kami keluarga besar BRI Unit Kalitidu Bojonegoro, Kartini-kartini kita hari ini semuanya berkebaya saat melayani nasabah,” ucapnya bangga.
Pria tambun yang sudah 2 tahun menjadi nahkoda BRI Unit Kalitidu itu memang istimewa, dibawah kepemimpinannya, BRI Unit Kalitidu berhasil memperoleh capaian Kelas 1 di kelasnya. “Saya tidak akan mampu melakukanya tanpa didukung tim yang hebat ini. Semua bersinergi, bahu membahu dalam mewujudkan BRI Unit Kalitidu sebagai bank dengan capaian tertinggi,” paparnya.
Pria murah senyum yang menyelesaikan S-2 nya di bidang Manajemen UGM (Universitas Gajah Mada) Jogjakarta itu memang dikenal dekat sekali dengan karyawan dan karyawatinya. Lugas dan Tegas yang menjadi prinsipnya.
“Membangun usaha yang sehat harus dilandasi kebersamaan dan kekeluargaan. Saya tidak lantas selalu menjadi pimpinan mereka, tapi saya bisa juga menjadi kawan yang berusaha memberikan jalan keluar ketika ada kesulitan, dan menjadi saudara ketika mereka butuh didengarkan curhatannya,” tambah pria penyuka batu akik itu.
Dengan jumlah karyawanya 21 orang, Dennya berusaha memaksimalkan pelayanan terhadap nasabah, tingkat penyaluran kredit untuk UMKM pun terus dipacu agar lebih banyak menggerakkan ekonomi warga.
Kata Denny, sudah menjadi komitmen bersama, mengutamakan tumbuh kembangnya UMKM berarti BRI turut mendorong kesejahteraan warga.
“Dengan tumbuhnya ekonomi warga, berkorelasi dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Jika pendapatan meningkat, otomatis daya belinya juga tinggi,” begitu kata ayah 3 orang anak yang juga penghobi touring tersebut.
Di Hari Kartini kali ini Denny berpesan kepada kaum hawa, jadilah Wanita Mandiri, Jadilah Wanita Kuat, Jadilah Wanita Super. Karena dari seorang wanitalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.
“Ada kebanggaan tersendiri lho, Mas. Pencapaian terbaik di BRI Cabang Bojonegoro, bahwa BRI Unit Kalitidu Juara 1 di kelas 1,” ujar pria penyuka batik itu dengan bangganya.
Menurutnya, dalam mencapai target yang telah ditetapkan pimpinan dan seluruh karyawan BRI Unit Kalitidu harus kerja keras, kerja jujur, kerja ikhlas, dan kerja disiplin.
“Itu saja yang perlu menjadi pegangan bersama. Sebesar apapun kendala yang ada tidak akan ada artinya di hadapan tim yang solid. Itu yang selalu saya ingatkan terus,” katanya.
Harus Bisa, Pasti Bisa, Wajib Bisa, itu yang selalu diingatkan Denny kepada seluruh karyawan dan karyawati BRI Unit Kalitidu. “Tidak ada yang merasa lebih hebat, karena disini kita semua adalah kumpulan serpihan yang menjadi utuh, jika semua komponen di dalamnya bersatu,” tandas suami dari seorang wanita beruntung yang bernama Sari Fatmawati tersebut.
Pria asli Jawa Timur yang tinggal bersama keluarga tercintanya di Perumahan Parikesit 1 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro itu memang sangat dekat semua anak buahnya.
Dilahirkan di Tulungagung, tepatnya 18 Juli 1975 itu memang dididik dengan kedisiplinan tinggi, masa kecilnya dihabiskan di kampung halaman yang penuh kesahajaan. Anak dari pasangan Soewardi (Alm) dan Djuwariah (Alm) itu memang sudah memperlihatkan kesukaanya pada dunia perbankan sejak remaja. “Bapak saya orang yang disiplin, Mas,” katanya sambil menunjukan album foto keluarga.
“Setiap Hari Kartini, saya selalu ingat dengan almarhumah Ibu, beliau menjadi kebanggaan saya bersama 2 saudara yang lain. Beliau adalah Kartini yang sebenarnya, di tangan dingin beliau kami ditempa menjadi pribadi yang tangguh dengan pantang mengeluh,” imbuhnya sambil berkaca-kaca mengingat sosok ibu yang begitu dikaguminya.
Denny adalah anak laki-laki satu-satunya, kedua kakaknya perempuan. Sejak kecil Ibunya sudah menanamkan pada Denny tentang bagaimana mengayomi dan menjaga. Itu yang selalu diingat pria juga gemar melukis itu.
“Di hari yang istimewa ini saya ingin mengingatkan satu hal, jadilah KARTINI yang sebenarnya, di tengah keterbatasan, jangan gampang mengeluh, teruslah berusaha, karena Habis Gelap Terbitlah Terang,” pungkasnya. (*)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi (PANRB) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut kasus kecurangan pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Polri menetapkan 30 tersangka dari 10 titik tempat kejadian perkara (TKP) kecurangan CASN. Pengusutan perkara ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Anti KKN CASN 2021.
“Sudah dilakukan penangkapan terhadap 21 Orang Sipil dan 9 PNS yang terlibat dalam kecurangan tersebut, dengan jumlah TKP sebanyak 10,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko, di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (25/04/2022).
Sepuluh daerah tersebut berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Di Sulawesi Selatan kecurangan terjadi di beberapa lokasi yaitu Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Palopo, Luwu, dan Enrekang. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan menggunakan aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, terdapat modus lainnya dengan menggunakan perangkat khusus yaitu perangkat “micspy” yang disembunyikan dibalik baju peserta.
Polri juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari berkas hingga alat elektronik. “Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Satgas Anti KKN CASN 2021 antara lain 58 Unit Handphone, 43 Unit Laptop/PC, 9 Unit Flashdisk, dan 1 Unit DVR,” terang Gatot.
Kabagren Ops Bareskrim Polri Kombes M Syamsul Arifin menguraikan, dari hasil pengungkapan diketahui para tersangka menjanjikan kelulusan menjadi ASN dengan meminta uang dengan jumlah hingga ratusan juta. Atas tindak pidana tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 46 Jo Pasal 30, Pasal 48 Jo Pasal 32, dan Pasal 50 Jo Pasal 34 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Semangat pengungkapan kasus ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa seleksi CASN berikutnya harus lebih baik,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang diwakili Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran dan bantuan Bareskrim Polri, khususnya Satgas Anti KKN ASN, serta Polda/Polres jajaran dalam pengungkapan dan penegakan hukum kasus pidana yang berkaitan dengan seleksi penerimaan CASN tahun 2021.
Dalam setiap tahapan seleksi CASN, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutup celah kecurangan. Namun upaya yang telah dibangun dengan susah payah selama ini telah dinodai oleh praktik culas segelintir oknum. “Pada saat pemerintah sedang serius-seriusnya melakukan reformasi birokrasi dan transformasi ASN profesional dan berkelas dunia, kejadian ini tentu sangat memprihatinkan dan memberikan dampak yang kontraproduktif bagi ASN,” ungkap Alex.
Alex menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti di tahap mendiskualifikasi peserta yang terbukti terlibat kecurangan. “Kalau bisa kita blacklist agar tidak bisa mengikuti CASN. Karena ini menunjukkan keseriusan kita untuk memperbaiki etos kerja dari ASN,” tegasnya.
Melalui pengungkapan ini diharapkan bisa membongkar semua yang terlibat serta modus operandi tindak pidana kecurangan, sehingga Kementerian PANRB memiliki masukan untuk perbaikan pelaksanaan rekrutmen CASN ke depannya. Tidak lupa Alex mengingatkan kepada ASN untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan praktik-praktik kecurangan dan praktik-praktik koruptif lainnya yang memang masih menjadi ‘PR’ bersama.
“Kepada masyarakat mohon ikut membantu proses reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah dengan tidak menawarkan atau tidak terpancing dengan tawaran-tawaran agar ASN kita makin lama makin bersih dan profesional seperti yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. (*)
Pandemi Covid-19 kian sirna, geliat ekonomi wargapun semakin terasa. Terlebih di Bulan Ramadhan seperti sekarang, roda usaha mulai berputar, di pasar mulai ramai pembeli, jasa pengiriman barangpun tidak pernah sepi pesanan.
Kondisi itu juga dirasakan oleh Hudi (37), pengepul barang bekas yang membuka lapak di depan rumahnya, di Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Beberapa pekan terakhir, Hudi mengaku kebanjiran order jual beli barang bekas. “Biasanya dalam sehari hanya bertransaksi 1 jutaan, kali ini per harinya hampir 4 sampai 6 juta rupiah,” ungkapnya seraya mengumbar senyum, Minggu (24/05/22).
Ketika korandiva.co menyambangi rumahnya yang terlihat lusuh dan kumuh karena tumpukan barang bekas itu, dia bersama rekan kerjanya sedang menaikkan barang bekas ke atas truk yang sudah siap mengirimkan ke pengepul besar, tempat biasa dia menyetorkan barang bekas yang sudah dipilah tersebut.
Dengan sedikit canda, Hudi menyapa korandiva.co, “Puasa tidak, Mas? Silahkan duduk, tapi ya seperti ini tempatnya kotor semua,” imbuh pria yang dikenal pekerja keras itu dengan ramahnya.
Hudi mengaku tidak sengaja mengawali usaha jual-beli barang bekas. Ketika ngopi di pinggir bengawan, dia melihat banyak sampah berserakan dan juga barang yang dibuang di bengawan.
“Saat itu ada pemulung yang mengaisnya. Otak saya langsung menangkap peluang itu, dan saya bergumam dalam hati, ini yang dikatakan dari sampah menjadi berkah,” paparnya.
Mengawali terjun di dunia barang bekas, Hudi hanya bermodalkan nekat dengan memulung.
“Asal lihat sampah, bagi saya itu rupiah,” ujarnya sambil berkelakar.
Lambat laun usaha yang dirintisnya menunjukan hasil. Setelah mengetahui profesi Hudi, banyak warga yang menyimpan barang bekasnya untuk dijual kepadanya. “Lumayan, Mas. Bisa buat tambah beli bumbu dapur,” kata Winarti (34), yang saat itu sedang menenteng barang bekas untuk disetor ke lapak Hudi.
Menurut Hudi, usahanya juga sempat terkena imbas Covid 19. Karena aktivitas warga terbatasi, jadi ruang gerak pemulung tidak leluasa hingga pendapatan lapak barang bekas pun berkurang drastis.
“Biasanya tiap 2 hari saya bisa kirim 1 truck, saat Covid saya mampu kirimnya dua minggu sekali,” katanya.
Tapi semenjak Ramadhan ini, Hudi mengaku bisa kirim barang bekas ke pengepul besar setiap hari. “Banyak warga yang sudah sadar kalau sampah itu bisa jadi rupiah. Setiap hari, dari pagi sampai malam saya bergelut dengan serakan barang bekas seperti ini,” ujar Hudi sambil menunjuk tumpukan barang bekas yang belum dipilah.
Untuk mengantisipasi peningkatan omset dagangnya, Hudi pun berani menambah 2 orang karyawan agar tidak kewalahan.
“Ada yang bagian memilah, ada yang menimbang dan juga ada yang mengemas. Pekerjaan lebih cepat selesai dan pengiriman pun bisa tiap hari,” pungkasnya. (*)
ENTAH apa yang ada di benak Arief Rohman sebelum dan setelah dilantik menjadi bupati Blora pada 26 Februari 2021. Sehingga dia selalu berpikir untuk membuat gerombolan dari orang luar birokrasi.
Hitung-hitung sudah tiga kali ini Bupati Arief membentuk gerombolan yang dikemas dalam label “tenaga ahli”.
Gerombolan pertama beranggotakan 6 orang dengan latar belakang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Timses. Mereka berkantor di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan tugas utama mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
Walaupun menyandang “ahli” tapi dalam sehari-hari sering kita jumpai kegiatan mereka merawat dan menyiram tanaman. Ruang yang disediakan pun sering kosong, tidak berpenghuni.
Tidak berumur panjang, kurang lebih enam bulan gerombolan ini bubar. Kabarnya ka-rena sistim pembagian rezeki yang tidak merata.
Gerombolan kedua bernama Staf Khusus Bupati. Lebih langsing, anggotanya cuma 3 orang. Dua orang dari partai politik, dan satu orang Timses. Tugasnya, memberikan saran dan nasihat kepada Bupati.
Sejak awal dibentuk, keberadaan Stafsus sudah menimbulkan pro kontra, mulai permintaan ruang kerja khusus hingga fasilitas mobil mewah.
Pas satu tahun, gerombolan ini dibubarkan setelah ada evaluasi dari Gubernur yang menyatakan pembentukan Staf Khusus Bupati tidak ada landasan hukumnya.
Gerombolan yang baru bernama TP2D, kepanjangannya Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Anggotanya 11 orang. Dari unsur Parpol 5 orang, dari unsur Tim Sukses Pilkada 6 orang.
Tugasnya, memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan Daerah.
Sebagaimana yang sudah dinikmati oleh 3 orang staf khusus bupati, honor untuk anggota gerombolan ini diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besarannya berkisar 10 juta per orang per bulan. Belum termasuk fasilitas pendukung yang lain.
Walaupun di daerah lain juga ada yang bikin TP2D, tapi Blora yang masuk kategori miskin ini apa juga harus meniru kabupaten lain yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya jauh lebih besar?
Kalau bupati bermaksud ingin balas budi, bukankah 300 ribu lebih rakyat Blora yang memilih pasangan Arief-Etik pada Pilkada kemarin lebih pantas untuk mendapatkan kemakmuran terlebih dahulu.
Mereka adalah petani yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Mereka adalah pedagang kecil yang masih terjerat rentenir dengan bunga 20 persen. Mereka sampai sekarang juga belum bisa menikmati jalan halus seperti yang digembar-gemborkan oleh bupati Arief.
Anggota TP2D harusnya juga sadar, Blora ini kemarin sempat “ngemis” ke Bojonegoro dan mengajukan hutang ke bank untuk membiayai infrastruktur. Kenapa harus ditambahi beban anggaran untuk gaji para anggota gerombolan.
Jika tim TP2D menyadari hal itu, tentunya tidak perlu minta bupati untuk membubarkan, tapi akan lebih elegan dan terhormat jika anggota TP2D yang mundur pelan-pelan.
“Dalam kasus Prades, ada indikasi kuat TP2D ikut bermain. Kecurigaan itu muncul setelah Bambang AW Ketua Perindo mendapatkan surat ketidak-sediaan dari kampus UNES selaku pihak ketiga dalam pelaksaan tes CAT,” ujar Seno Margo, mantan anggota DPRD Blora.
TIM Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Blora, ditenggarai sebagai kelompok perkumpulan tikus ber-SK yang bersarang di dapur bupati.
Pasalnya, semenjak adanya TP2D tatanan birokrasi di Blora menjadi carut marut dan menuai berbagai kritik pedas dari publik.
Seperti disampaikan Seno Margo, mantan angota DPRD Kabupaten Blora, kinerja TP2D perlu dipertanyakan dan dievaluasi. Terbukti dalam proses pengisian perangkat desa (Perades) ditenggarai mereka ikut bermain kong kali kong untuk mencari keuntungan pribadi.
Sebagaimana diketahui, pada 30 September 2021 Bupati Blora Arief Rohman telah menerbitkan SK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora.
Menurut Seno, pembentukan TP2D sangat syarat dengan politik balas budi. Terbukti, anggotanya terdiri 6 orang Parpol dan 5 orang tim sukses Pilkada yang patut diragukan standar kemampuannya.
Menurut Seno, keberadaan TP2D akan menjadi sumber keruwetan baru di birokrasi Blora setelah Staf Khusus bupati dibubarkan. “Contohnya, campur tangan TP2D dalam dalam proses seleksi Prades kemarin. Juga terkait mutasi kepala sekolah yang diprotes PGRI karena ada unsur politik dendam balas dendam,” tambahnya.
Seno juga menyebutkan, dominasi peran TP2D di Kabupaten Blora telah menjadikan fungsi legislatif terkesan mandul, lemah dan tak berdaya. “DPRD Blora gak ada taringnya sama sekali. Terbukti, dalam permasalahan Perades angota legislatif ciut nyali untuk bersuara,” tegasnya, Rabu (20/04/2022).
Dirinya berharap angota TP2D dapat bersikap lebih obyektif ketika kebijakan Bupati dikritik oleh masyarakat, jangan hanya diam tanpa ada solusi.
Fakta itu disampaikan Seno, ketika pihak peserta Perades meminta audit forensik, dan Bupati terkesan ngeles sementara tim TP2D tidak memberi saran dan solusi. (*)
UNTUK kedua kalinya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberi bantuan paket sembako kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora. Bantuan pertama pada 16 September 2021 berupa 1.000 buah paket sembako, dan sudah disalurkan kepada kaum duafa atau orang yang kurang beruntung di wilayah Blora. Sementara untuk bantuan kedua sebanyak 800 paket pada 20 April 2022 secara simbolis telah diserahkan di kantor Pemkab Blora. Ketua PWRI Kabupaten Blora, Bambang Sulistya mengatakan, untuk paket bantuan Kabareskrim yang kedua akan dibagikan pada hari Senin, 25 April 2022 jam 10 pagi di kantor PWRI Blora. Bambang mengaku sangat berterimakasih atas kepedulian Kabareskrim terhadap warga masyarakat Blora yang kurang beruntung. “Para pengurus dan anggota PWRI baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan mengungkapkan rasa terimakasihnya atas bantuan paket sembako tersebut. Mereka merasa se-nang dan bangga sekaligus bersyukur,” ujar mantan Sekda Blora itu, Rabu (20/04/2022). Bukan tanpa alasan tambah Bambang, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini masih ada seorang pejabat tinggi di tingkat nasional, di tengah kesibukan menjalankan tugasnya masih sempat memberi perhatian dan peduli terhadap wong cilik dengan memberi bantuan paket sembako. Bahkan salah satu Pengurus PWRI Kabupaten Blora, H. Rajiman yang juga mantan anggota DPRD Blora itu mengatakan, bahwa dengan mendapat bantuan paket sembako tersebut, orang jawa bilang ibaratnya “Kaya kejugrugan gunung emas” (Seperti mendapat reruntuhan gunung emas). “Artinya, mendapatkan keberuntungan yang cukup besar. Karena memang hanya Bapak Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, salah satu putra terbaik dari Blora yang memiliki kepedulian yang tinggi dengan iklas memberi bantuan paket sembako kepada PWRI Kabupaten Blora,” terangnya. Berkenaan dengan hal tersebut, atas nama lembaga dan pribadi, Bambang Sulistya mengucapkan banyak terima kasih. “Dan teriring doa semoga Komjen Pol Agus Andrianto bersama keluarga selalu dalam lindunganNya, diberi kesabaran, kekuatan, kesehatan yang prima, dan kebahagian yang tak terhingga, rezeki yang barokah dan melimpah serta karier yang amanah dan cemerlang,” ucap Bambang. Ia menjelaskan, bantuan sembako tersebut akan disalurkan ke 29 tempat penyaluran baik di PWRI Kabupaten, Kecamatan maupun di Kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Blora. Ada berbagai ungkapan positif yang berasal dari para pengurus PWRI Ke-camatan dan Kelurahan yang ditujukan kepada Komjen Pol Agus Andriyanto. Di antaranya, menitipkan harapan agar keteladanan dan kebaikan yang telah dilakukan oleh Komjen Pol Agus Andrianto yang peduli kepada kaum duafa tetap menggelora kapanpun dan dimanapun berada, serta tak akan pernah pudar walau banyak rintangan karena langkah dan kiprah mulia seperti yang dilakukan itu langka dan sangat dirindukan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Disamping itu ada spirit dan pitutur luhur dari para leluhur yang kita lestarikan, yaitu, Sopo sing seneng weweh bakal oleh (Siapa suka memberi akan memperoleh) dan Sopo sing seneng kepyur bakal makmur (Siapa yang suka berbagi akan banyak rejeki). Sebagai bentuk rasa syukur ada sepenggal pantun yang dipersembahkan di Bulan Ramadan 2022. “Bulan Ramadan bulan bersedekah, bulan untuk meningkatkan ibadah. Mari agar hidup penuh berkah dan amanah, isi waktumu untuk berkiprah dan manembah kepada Allah”. “Selamat beribadah puasa semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan peduli kepada kaum lemah,” pungkasnya. (*)
Isu kesetaraan Gender sudah jarang kita dengar, hal itu lebih dikarenakan kebijakan Pemkab Bojonegoro dalam hal mendorong peran perempuan di segala lini kehidupan.
Ditetapkannya 21 April sebagai Hari Kartini adalah momentum untuk perempuan Indonesia membuktikan prestasi pada negeri.
Melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) khususnya di Kabupaten Bojonegoro, kesetaraan gender mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam kepemimpinan pun, lambat laun peran perempuan semakin terasa,
“Apalagi di Bumi Malowopati ini, mulai dari Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, serta Kepala OPD perempuan memiliki peran proporsional secara professional. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU BM PR, Kepala Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, serta jabatan lain yang tak dapat disebutkan satu per satu. Semua perempuan. Berkiprah dalam pembangunan,” ucap Kabid PIKP Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono, Kamis (21/04/22)
Membangun eksistensi perempuan tentu tak mudah. Namun perempuan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sebutan Kartini Masa Kini pun terus menggaung dari tahun ke tahun. “Aspirasi perempuan dibutuhkan dan kini ditampung dalam Musrenbang Perempuan, ini satu terobosan dari Ibu Bupati,” imbuhnya.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019. Meski masih dibawah angka rata-rata propinsi dan nasional. Tahun 2021, IPG Kabupaten Bojonegoro 90,21 dari tahun 2020, 90,17. Pemaparan tersebut disampaikan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro saat Musrenbang Perempuan, 22 Maret 2022 yang lalu.
Berdasar data laman Satu Data Bojonegoro, melalui portal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di 2019 IPG Kabupaten Bojonegoro 89,98. Semakin IPG mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.
IPG sendiri merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
Adapun berdasarkan website kemenpppa.go.id, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), dan dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG).
Namun sejatinya, Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Inpres 9 Tahun 2000 merupakan sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Mulai tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan evaluasi program.
Juga menjadi salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Tapi perlu ditekankan, sesuai paparan Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pengurus Komunitas Putera Pertiwi dan Asosiasi LBH APIK Indonesia bahwa PUG yang diimplementasikan melalui Anggaran Responsif Gender (ARG), bukan memisalkan alokasi untuk perempuan dan laki-laki. Namun sebagai instrument untuk mencapai keadilan gender akibat ketidakadilan yang terjadi sepanjang sejarahnya.
Kita mengetahui sendiri, pengambil keputusan penting di Pemkab Bojonegoro adalah Perempuan-perempuan yang memiliki rekam jejak birokrat dan sarat pengalaman. Bupati Bojonegoro adalah seorang politisi yang lama berkiprah di Senayan, sedangkan Sekdanya adalah pejabat karir yang sarat dengan pengalaman menjalankan roda pemerintahan.
Hasilnya pun kita lihat sendiri, keberpihakan pada segala sektor semakin terasa, khususnya pembangunan ekonomi masyarakat dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. (*)
Pemerintah Desa Tanggir, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (21/04/2022) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah Tahun 2022. Musdes yang bertempat di balai desa setempat itu dipimpin Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tanggir.
Kepala Desa Tanggir, Wiwik Murtiningsih mengatakan, Musdes Penetapan Data Mandiri Masyarakat Miskin tahun ini merupakan yang kedua. Musdes pertama dilakukan tahun 2021 lalu.
Tujuan Musdes menurut Wiwik, yakni menetapkan data jumlah penduduk miskin di Desa Tanggir. “Saya merasa senang karena jumlah warga miskin di Desa Tanggir tahun ini menurun,” ujarnya.
Menurut data yang ada, jumlah KK di Desa Tanggir sebanyak 455 KK tersebar di Dusun Tanggir, Dusun Kampak dan Dusun Wengker. Pada tahun 2021 lalu jumlah masyarakat miskin di Desa Tanggir sebanyak 145 KK, sedangkan pada tahun 2022 menyusut tinggal 99 KK.
”Kami bersyukur, tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring berkembangnya waktu. Dan saya senantiasa berdo’a agar ekonomi masyarakat terus berkembang lebih baik,” kata Wiwik Murtiningsih kepada korandiva.co usai acara Musdes.
Penduduk di Desa Tanggir mayoritas bekerja sebagai petani, karena itu pihak pemerintah desa sangat hati-hati dalam menetapkan jumlah masyarakat miskin. Sebelum melakukan penetapan data masyarakat miskin, pihak desa lebih dulu melakukan pengecekan langsung ke rumah warga.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang dimungkinkan bisa menimbulkan kecemburuan antar sesama warga desa. Sedangakan kriteria masyarakat miskin antara lain rumah warga masih berlantai tanah, tidak memiliki sepeda motor dan tidak memiliki hewan piaraan sapi.
”Setelah data yang diperoleh dianggap valid kemudian ditetapkan dalam Musdes. Selanjutnya data tersebut dikirim ke Pemkab Bojonegoro melalui kantor Kecamatan Malo,” kata wanita yang menjabat Kades untuk periode kedua ini.
Musdes Penetapan Data Mandiri Masyarakat Miskin di Desa Tanggir ini dihadiri Kasi Sosial Kecamatan Malo, Ruju, Kepala Desa Tanggir beserta perangkat desa, Ketua BPD Tanggir, Sulhadi, beserta anggota, para Ketua RT dan Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan Karang Taruna Desa Tanggir. (*)
