BLORA. – Kegaduhan masalah pupuk subsidi beserta intil-intilnya beberapa minggu terakhir direspon dingin oleh Agus Nugroho Eko Priyono, Petugas Pemasa-ran Daerah Petrokimia Gresik di Kabupaten Blora.

Menurutnya, hubungan distributor dengan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan petani sekarang ini baik-baik saja. “Tidak ada ma-salah. Fine-fine saja, Mas,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Agus, ketersediaan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi di distributor maupun KPL jumlahnya cukup. “Sewaktu-waktu petani bisa nebus pupuk subsidi maupun beli pupuk non subsidi. Stok selalu cukup untuk dua minggu,” tandasnya.

KPL menurut Agus, memang mendapat tugas dari distributor untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan pupuk non subsidi yang dikonotasikan sebagai intil-intil.

“Tujuannya, untuk memenuhi kekurangan jumlah pupuk subsidi yang setiap tahun kuotanya terus dikurangi oleh pemerintah,” tambahnya.

Namun demikian, Agus tetap tidak bisa membenarkan jika ada KPL yang memaksa petani untuk membeli pupuk non subsidi. “Tanpa dipaksa petani tetap butuh pupuk tambahan karena jatah pupuk subsidi di RDKK-nya berkurang,” terang koordinator KPL Kabupaten Blora itu, Kamis (11/2) lalu.

Diterangkan oleh Agus, bahwa distributor resmi dan KPL ada keterikatan perjanjian sehingga kecil kemung-kinan mereka melakukan kecurangan. “Untuk menjual pupuk subsidi harus sesuai HET yang tercantum. Tapi untuk pupuk non subsidi bebas karena belum ada atur-annya,” katanya.

Terkait kasus 2 truk muat pupuk subsidi yang tertangkap polisi di wilayah Jati beberapa waktu lalu, menurut Agus pelakunya pasti bukan distributor atau KPL resmi. “Dia bukan distributor resmi,” tambahnya. (*)

BLORA. – Jajaran Kepolisian Blora, Rabu (10/2) lalu menangkap terduga penimbun ratusan sak pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora. Pelaku bernama Ngadiman, warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ia juga merupakan seorang pemilik gudang palawija di desa tersebut.

“Dapat dari Malang, baru hari-hari ini,” ungkap Ngadiman, di Gudang Palawija miliknya, Rabu (10/2) lalu.

Ngadiman mengaku membeli pupuk bersubsidi jenis Urea, TS atau SP-36 dan Phonska seharga Rp 240.000 per karung.

“Kalau ureanya itu 240.000 per sak, dijual 250.000. Kalau Phonska sama TS itu sama 240.000 saya jual 260.000. Jadi saya mengambil untung sekitar Rp 10.000 hingga 20.000,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama meng-ungkapkan, tersangka tersebut telah menimbun pupuk bersubsidi sekitar seminggu yang lalu.

“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah di-edarkan ke petani,” terang Wiraga.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 201 karung, TS atau SP-36 sebanyak 36 karung dan Phonska sebanyak 63 karung. Sehingga total ada 299 karung atau seberat 14,95 ton.

Diberitakan sebelumnya, Ngadi-man, seorang terduga penimbun pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, ditangkap pihak kepolisian. Warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora, diduga menimbun 299 karung pupuk yang total beratnya mencapai 14,95 ton dalam gudang miliknya.

Kapolres Blora AKBP Wiraga Di-mas Tama mengatakan, Ngadiman ditangkap pada Rabu (10/2/2021) sekitar 10.00 WIB setelah polisi mendapat laporan dari warga terkait dugaan penimbunan pupuk.

“200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TSA atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea,” kata Wiraga.

Menurut Wiraga, ratusan zak pupuk itu didapat Ngadiman dari Jawa Timur dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Rencananya, pupuk itu bakal dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi lagi.

Wiraga menambahkan, pupuk tersebut telah berada di gudang se-kitar sepekan lamanya. Bahkan, se-jumlah petani telah membeli pupuk-pupuk tersebut. (*)

BLORA. – Keberhasilan Polres Blora dalam melakukan penggerebekan dan mengamankan 14,95 ton pupuk bersubsidi ini mendapat apresiasi dari Bupati Blora terpilih H. Arief Rohman, M.Si.

“Kami memberikan apresiasi buat Pak Kapolres bersama jajarannya yang telah berhasil mengungkap kasus penggelapan pupuk di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora”, kata Arief Rohman.

Dirinya mengaku prihatin, di tengah petani kesulitan mendapatkan pupuk saat ini, ternyata masih ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan melakukan penimbunan pupuk bersubsidi.

“Kedepan kita akan bekerjasama dengan Polres Blora untuk memperkuat Satgas Saber pupuk. Seperti apa polanya nanti agar distribusinya sampai ke petani bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Pada Rabu (10/2) lalu sekira pukul 10:00 WIB siang, polisi menangkap Ngadiman (50) tersangka pengge-lapan pupuk bersubsidi sebanyak 14,95 ton dalam sebuah gudang palawija miliknya di Dukuh Guaran RT 04 RW 03 Desa Gabusan turut Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

“Bahwa penggerebekan ini berawal dari laporan warga, dimana ada aktivitas yang mencurigakan bahwa pada gudang palawija tersebut dijadikan lokasi penyimpanan pupuk bersubsidi”, kata Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Setiyanto, SH, MH saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dalam gudang miliknya, Ngadiman didapati menimbun 299 karung pupuk bersubsidi yang total beratnya mencapai 14,95 ton.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan, terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Yang mana, rumah yang dijadikan gudang pupuk oleh pelaku kemudian dicek oleh petugas.

Lebih lanjut Alumni AKPOL 2002 ini menambahkan bahwa pupuk bersubsidi tersebut didapatkan Ngadiman dari wilayah Jawa Timur.

Wiraga menambahkan pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar seminggu lamanya. Bahkan, sejumlah petani telah membeli pupuk-pupuk tersebut.

“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah diedarkan”, bebernya. (*)

BLORA. – Siswi SLB korban ru-dapaksa, yang terbongkar pertengahan Oktober 2020 lalu, Kamis (4/2) pekan lalu telah melahirkan seorang bayi perempuan. Sementara siapa pria bernafsu bejat yang tega menggahi siswi disabilitas itu, hingga kini masih misterius.
Bidan Desa Palon Kecamatan Jepon yang menangani siswi disabilitas itu, Wahyu Vera Apriliani mengatakan, proses persalinan dibantu oleh dr Nugroho Adi Warso dari pihak rumah sakit. Pasalnya, korban rudapaksa ini melahirkan bayi perempuan melalui operasi sesar.
“Untuk jenis kelamin perempuan, BB (berat badan) 2,9 kilogram, PB (panjang badan) 49 sentimeter,” kata Vera.
Guru SLB, perwakilan Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, dan pihak desa turut serta mendampingi siswi SLB ini saat persalinan. Mereka datang berombongan menggunakan mobil siaga yang disediakan pihak desa.
Menurut Vera, kondisi sang ibu yang berusia 17 tahun maupun bayi pe-rempuan yang baru dilahirkan itu dalam keadaan baik dan sehat.
“Alhamdulillah kondisi keduanya sehat. Rencana (bayi) dirawat keluarganya sendiri,” katanya.
Darsono selaku kepala desa menyampaikan, terkait proses persalinan warganya itu pihaknya menyerahkan ke bidan desa yang lebih kompeten menangani.
Lebih lanjut, terkait kasus rudapaksa yang dialami oleh warganya itu pihaknya selaku pemerintah desa mengaku, tidak mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan polisi.
“Sampai sekarang kami belum tahu, mungkin bisa menanyakan langsung ke pihak yang ber-wajib,” kata Darsono.
Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama, melalui Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Setiyanto mengaku, belum mengetahui kini siswi disabilitas itu sudah melahirkan.
“Belum tahu, itu masih terus kami tangani,” kata Setiyanto.
Kasus rudapaksa ini telah dilaporkan secara resmi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Blora beberapa bulan lalu.
Kepolisian hingga kini kesulitan mengungkap siapa pria bejat yang tega melakukan rudapaksa terhadap penyandang disabilitas ini. Sebab, korban adalah seorang tunarungu wicara serta tunagrahita. (*)

BLORA. – Sebanyak 14,95 ton pupuk bersubsidi, Rabu (10/2) lalu diamankan polisi di sebuah gudang palawija di Desa Gabusan, Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
Didampingi Kasat Reskrim AKP Setiyanto, Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama mengungkapkan, bahwa penggerebekan berawal dari laporan warga dimana ada aktifitas yang mencurigakan.
“Hasil pendalaman dari laporan masyarakat, Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan. Akhirnya benar ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 14,95 ton pupuk yang terdiri dari 200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TS atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea, total 14,95 ton,” beber Kapolres Blora, di lokasi penggrebekan.
Lebih lanjut Alumni AKPOL 2002 ini menambahkan, pupuk bersubsidi tersebut didapatkan dari wilayah Jawa Timur dan dalam penjualannya dengan harga diatas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Adapun dalam penggerebekan tersebut Polisi menetapkan satu orang tersangka bernama Ngadiman (50), warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati Kabupaten Blora, selaku pemilik gudang sekaligus pemilik pupuk bersubsidi tersebut.
AKBP Wiraga menambahkan, pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar seminggu lamanya. Bahkan, sejumlah petani telah membeli pupuk pupuk tersebut.
“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah diedarkan,” jelasnya.
AKBP Wiraga menjelaskan pihaknya akan terus menyelidiki oknum-oknum pengedar pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini masih tahap awal dan kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ada tersangka lain atau saksi-saksi atau orang yang terlibat dalam kejadian ini,” tegasnya. (*)

BLORA. – Mayat laki-laki yang diduga korban bunuh diri, Sabtu pagi (6/2) pekan lalu, ditemukan di tepi aliran Sungai Lusi, tepatnya di bawah Jembatan Kaliwangan, Kota Blora.
Korban diketahui berinisial S (70), merupakan warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
Kapolsek Blora Kota Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Priyono bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada Sabtu pagi (6/2) pekan lalu, korban meng-antar cucunya untuk beli serabi di sebelah Jembatan Kali-wangan, namun, sesampainya di lokasi penjual sarbi tutup dan saat itu korban menyuruh cucunya pulang terlebih dulu.
“Setelah sampai rumah, cucu korban kembali menyusul kakeknya, namun setelah sampai di lokasi, suasana sudah ramai dengan ditemukan sesosok mayat laki-laki yang ternyata adalah kakeknya,” ujar AKP Joko Priyono.
Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, dua hari sebelumnya korban sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menggantungkan diri, namun usahanya tersebut gagal setelah diketahui oleh pihak keluarga.
Kapolsek menjelaskan, berdasarkan penuturan keluarganya, korban diduga frustasi terhadap penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. (*)

BLORA. – DPRD Blora dibuat geram adanya persoalan pupuk yang dijual dengan sistem paket dan intil-intil (syarat harus membeli juga 1 kg) pupuk non-subsidi.
Untuk itu, wakil rakyat meminta Komisi Pengawas Pestisida (KP3) Blora turun untuk mengecek. Tuju-annya, para petani tidak dirugikan.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengaku banyak mendapat laporan dari para petani. Mereka mengeluh adanya intil-intil pupuk non-subsidi.
“Ada yang datang langsung ke kantor DPRD, datang ke rumah, dan menelepon,” katanya, Senin (1/2) lalu.
Untuk itu, dia meminta KP3 me-ninjau gudang-gudang pupuk, distributor, dan kios pengecer di desa-desa. Tujuannya menindak tiga hal. Yakni, penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), penjualan masih sistem paket, dan penjualan pupuk di luar wilayah.
Dengan adanya penindakan itu, pendistribusian pupuk diharapkan jadi lebih baik. Selain itu, adanya intil-intil segera dibasmi.
“Jika terbukti ada pelanggaran, dilaporkan saja. Supaya ada sanksi bagi pelanggar. Seperti surat teguran sampai pencabutan izin menjadi distributor dan kios pengecer,” tegasnya.
Siswanto juga menegaskan, KP3 juga harus mengajukan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Jika tidak, lebih baik bubarkan. “Bubarkan saja daripada nggak ngusulkan anggaran dan nggak kerja. Kalau nggak ada anggaran, mosok ngawasi sukarela. Ini kewajiban,” kesalnya.
Dia menambahkan, sebenarnya PT. Pupuk Indonesia sudah menge-luarkan larangan penjualan pupuk bersubsidi sistem paket. Sebab melanggar tiga poin aturan.
Pertama, penjualan pupuk subsi-di secara paket tidak dibenarkan. Kedua, penyediaan stok pupuk non-subsidi di tingkat pengecer hanya untuk mengantisipasi kekurangan alokasi subsidi di daerah atau berkurangnya jatah petani. Sehingga dapat dipenuhi melalui pupuk nonsubsidi. Tetetapi dalam pembeliannya tidak diperbolehkan menjual secara paket (paksa).
Ketiga, apabila ditemukan pengecer binaan distributor yang tidak melaksanakan instruksi, bakal diberikan sanksi sebagai bentuk evaluasi terhadap distributor dan pengecer.
“Ada juga surat dari bupati yang intinya penjualan paket dan intil-intil tidak diperbolehkan. Selain itu, penjualan di atas HET tidak diper-bolehkan,” perintahnya. (*)