BOJONEGORO –

Pemkab Bojonegoro melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (17/5/2022) di Halaman Pendopo Malowopati. Pemulihan bersama dan bergerak untuk Merdeka Belajar menjadi poin yang digaungkan dalam peringatan Hari Pendidikan tahun ini.

Hardiknas sendiri diperingati setiap tanggal 2 Mei. Sesuai Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah selaku inspektur upacara menyampaikan, selama dua tahun terakhir, banyak tantangan yang dihadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan, tidak pernah membayangkan dapat mengatasinya. “Hari ini bukti. Bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan,” ujar Sekda Bojonegoro Nurul Azizah saat membacakan pidato Menteri Pendidikan kepada jajaran PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Merdeka Belajar di tahun ketiga pandemi telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kemendikbudristek menghadirkan Kurikulum Merdeka, berawal dari upaya membantu para guru dan murid di masa pandemi. Terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan.

“Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” lanjutnya.

Semangat yang sama juga terdengar dari para seniman dan pelaku budaya. Sekarang mulai bangkit dan berkarya lagi dengan lebih merdeka. Berkat kegigihan berbagai pihak untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya perta di Indonesia. Dampaknya, sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan.

Semua perubahan positif yang diusung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. “Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia,” tuturnya. Langkah hari ini sudah semakin serentak, laju sudah semakin cepat. Namun, belum sampai di garis akhir. Maka, tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan, masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi.

“Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional,” imbuh Sekda Nurul mengakhiri penyampaian pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lebih lanjut, Nurul juga mengimbau pada jajaran PNS untuk menyelesaikan tugas di 2022. Mengingat tahun ini tersisa enam bulan lagi. Untuk itu realisasi sesuaikan dengan indikator dan parameter yang berlaku. (*)

BOJONEGORO –

Setelah sekian lama memberikan pendampingan kepada masyarakat sekitar wilayah operasinya dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12 (JTB) Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina berhasil meluncurkan sebuah karya buku. Buku yang mengangkat kisah pendampingan pemberdayaan masyarakat ini digelar di Ballroom Eastern Hotel, Bojonegoro, Jawa Timur bertepatan di Hari Buku Nasional pada Selasa (17/5/2022).

Senior Project Manager PEPC Jambaran Tiung Biru (JTB) Eki Primudi pada sambutannya menyampaikan agar sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan mengingat perusahaan dan masyarakat sekitar wilayah operasi akan hidup berdampingan dalam waktu yang panjang. “Kami berharap kehadiran PEPC di Bojonegoro dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat di sekitar proyek kegiatan operasi kami” ungkapnya.
Harapan senada juga disampaikan oleh Spesialis Pratama Dukungan Bisnis SKK Migas Jabanusa Wahyudono dimana budidaya ayam petelur sebagai unit usaha BUMDes yang diulas dalam buku ini merupakan salah satu program unggulan SKK Migas Jabanusa yang berhasil dikembangkan oleh JTB. Wahyudono berharap keberhasilan ini dapat ditiru ke lebih banyak desa-desa di luar Bojonegoro.

“Buku ini akan mengisi perpustakaan kami baik di SKK migas Perwakilan Jabanusa maupun di perpustakaan SKK Migas Pusat sehingga dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang sukses di industri hulu migas pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya,” ungkapnya. Menurutnya, ini merupakan bukti nyata komitmen dalam pengembangan masyarakat untuk masyarakat di sekitar lokasi proyek. “Selamat kepada PEPC JTB yang telah menetaskan buku yang kami tunggu-tunggu ini, selanjutnya semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.

Budidaya ayam petelur ini dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Rejo yang berlokasi di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro namun manfaat dari kegiatan ini masih sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Bandungrejo. Kedepannya tidak menutup kemungkinan kegiatan ini dapat berkembang lebih luas sehingga produksinya dapat memenuhi kebutuhan telur di wilayah Bojonegoro. Pemenuhan kebutuhan telur di Bojonegoro dari peternak lokal baru mengisi 20 persen dari total kebutuhan yang ada dan sisanya berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro. Pembelajaran dari buku ini dapat membuka peluang dalam mengisi kebutuhan akan telur di Bojonegoro.

Buku “Menetas, Tumbuh, Berkembang di Jambaran Tiung Biru” mengulas tentang pemberdayaan masyarakat ini merupakan karya dari enam penulis, yaitu Edy Purnomo, Edi Arto, Endra Mugi Rahayu, Bayu Tangguh Familu, Joko Hadi Purnomo dan Laily Mubarokah. Buku ini banyak memuat tentang berbagai praktik baik dalam pengelolaan BUMDes, perjalanan pendampingan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat, serta kondisi sebelum pelaksanaan program beserta capaian positifnya yang diharapkan dapat memberikan ide gagasan dan gambaran dalam pengelolaan BUMDes. Selama acara bedah buku berlangsung, protokol kesehatan dengan tertib dijalankan oleh semua hadirin yang datang. (*)

BOJONEGORO –

Bumi Malowopati sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil tembakau yang lumayan besar, dan juga banyak pabrik rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang berdiri dengan serapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Dari hal tersebut, hari ini perwakilan buruh/Serikat Pekerja di bidang Sigaret di Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Wakil DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (14/05/2022).

Mereka menuntut/mempertanyakan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai rokok dari pemerintah pusat yang masuk ke pemerintah daerah di tahun 2021dan tahun 2022.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan, ditahun 2021 itu bagi hasil cukai sekitar 50 miliyar, termasuk di tahun 2022 ini, sesuai surat edaran menteri keuangan dan juga tindak lanjuti surat edaran Gubernur, sebagian dana itu sejatinya dikucurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako bagi pekerja rokok.

“Tapi, hingga kini, semua pekerja rokok di Kabupaten Bojonegoro belum menerima BLT dari dana tersebut. Yang kami tanyakan sejauh mana dan kemana anggaran tahun 2021. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah karyawan rokok yang ada di Kabupaten Bojonegoro sekitar 6000 sampai 7000 orangorang, ungkapnya.

Lebih lanjut ungkap Sukur Priyanto, Sedangkan di tahun 2021 mereka tidak mendapatkan alokasi BLT sama sekali demikian juga di tahun 2022 masih kita pertanyakan. Seperti yang kita lihat sebagai perbandingan di Jombang sama Ngawi itu, yang mereka juga punya pabrik cukai rokok, dan karyawan mereka 1 orang karyawan pabrik rokok itu mendapatkan 1,5 juta di tahun 2021 dan tahun 2022.

“Harapan mereka meminta paling tidak DBH sesuai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai acuan peruntukan anggaran cukai rokok, tambahnya.

Pasal 3 ayat 3 PMK itu menyatakan penggunaan DBH CHT sebesar 50% di bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang penegakan hukum, dan 25% untuk kesehatan. Di bidang kesejahteran, pasal 5 PMK itu menyebut dana digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) buruh pabrik dan petani tembakau, bantuan langsung tunai (BLT), hinga bantuan Modal Usaha, ungkap Sukur.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2021, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana bagi hasil cukai sebesar Rp 50 Miliyar. Sedangkan, pada tahun 2022, angka DBH cukai yang diterima juga sebesar 50 Miliyar, tandas Sukur.

Sementara itu, data yang kita ketahui jumlah pekerja rokok di Kabupaten Bojonegoro mencapai 7 ribu orang.

Sukur menambahkan, pihaknya juga khawatir untuk partisipasi dari para karyawan pabrik rokok juga sangat besar yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Mereka juga termasuk orang yang resisten dan juga punya potensi yang sangat besar terhadap adanya penyakit penyakit yang ditimbulkan karena bau tembakau, seperti penyakit paru dan lain sebagainya.

Sukur juga membeberkan, Dan apa yang diharapkan mereka berkaitan dengan DBH ini mereka mempertanyakannya. Dan mereka juga sudah kirim surat kepada Bupati, tapi memang belum mendapatkan tanggapan yang jelas. Kemudian saya kirim surat resmi dan mereka minta audiensi, untuk itu bulan depan akan kita Panggil untuk klarifikasi dikemanakan saja DBH itu. Harapan Kita di waktu yang akan datang seluruh karyawan pabrik rokok itu minimal mendapatkan BLT.

Sukur juga menjelaskan, aspirasi pekerja rokok tersebut ke pemerintah Kabupaten Bojonegoro Menurutnya, tuntutan pekerja itu wajar karena mereka berhak menerima BLT tersebut. “Memang ada dana bagi hasil cukai tembakau dan mereka merasakan menjadi stakeholder yang mendapatkan. Tapi dalam prakteknya tidak seperti yang dibayangkan, tandas Sukur kepada korandiva.co (*)

BOJONEGORO.-

Belakangan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diberbagai wilayah semakin mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, Polres Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Kebupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi. Rakor yang dipimpin Waka Polres, Kompol Muh Wahyudin Latif tersebut berlangsung di Gedung API Rawi Polres Bojonegoro, Kamis (12/05/2022).

Dalam rakor tersebut, Kompol Muh Wahyudin Latif menyampaikan jika meski di Kabupaten Bojonegoro sebaran virus tersebut masih belum di temukan, akan tetapi tetap harus diwaspadai dan melakukan berbagai pencegahan.

“Dalam Rakor ini kita sepakati bersama untuk melakukan pengawasan dan penanganan serta pencegahan sebaran virus PMK di wilayah bojonegoro,” ucapnya.

Meski di Kabupaten Bojonegoro belum ditemukan adanya virus PMK, namun berbagai langkah mulai dilakukan. Salah satunya yakni melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pemilik ternak hewan sapi dan melakukan pengawasan mulai dari peternak hingga pasar hewan.

“Untuk mencegah sebaran virus PMK kita lakukan upaya-upaya intensif dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada peternak sapi hingga pasar hewan,” imbuh Kompol Muh Wahyudin Latif.

Waka Polres Bojonegoro menghimbau kepada seluruh peternak sapi untuk tetap waspada dengan adanya sebaran virus PMK. Apabila hewan peternaknya mengalami gangguan kesehatan, untuk segera melaporkan kepada tiga pilar di Kecamatan masing-masing.

Sementara dari hasil rapat koordinasi tersebut disepakati bersama pembatasan kegiatan pembelian hewan sapi dari luar wilayah Bojonegoro yang berpotensi sudah terjadi sebaran virus PMK. Selain itu membentuk satgas gabungan yang nanti leading sektornya dari Dinas Peternakan.

“Hasil rakor yang kita laksanakan secara sinergi dengan dinas instansi lainnya kita sepakati bersama pembatasan pembelian hewan dari luar bojonegoro dan membentuk satgas yang nanti leading sektornya dari dinas peternakan,” ujar Waka Polres Bojonegoro.

Rakor pencegahan virus PMK ini diikuti Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Kodim 0813 Bojonegoro, Satpol PP Bojonegoro, serta para Pejabat Utama Polres Bojonegoro. Diharapkan melalui rapat koordinasi ini bisa mengantisipasi dan mencegah sebaran virus PMK sehingga tidak menyebar di Kabupaten Bojonegoro. (*)

BOJONEGORO.-

Buntut berkepanjanganya penyelesaian pembayaran invoice para vendor / subkon oleh PT Rekind membuat anggota DPRD Bojonegoro turun tangan dengan menggelar Hearing (Rapat Dengar Pendapat) di ruang paripurna, Rabu (11/05/22).

Hal itu ditengarai banyaknya masukan dan surat pengaduan para vendor/Subkon yang masuk ke meja dewan. Ini masalah klasik yang bukan kali ini saja harus melibatkan para senator di bumi malowopati tersebut.

Komisi B DPRD Bojonegoro yang menerima tugas untuk mempertemukan para pihak dari pimpinan dewan lantas mewujudkannya dengan mengundang perwakilan PT.Rekind dan PEPC agar benang kusut yang selama ini terus menjadi polemik bisa diuraikan.

Pembayaran Vendor yang macet, di Pembangunan Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dikerjakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) memang sudah menjadi pergunjingan panjang di masyarakat khususnya para vendor / Subkon.

Sahudi, pimpinan sidang membuka RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan nada tinggi, karena memang Anggota dewan yang kebetulan berangkat dari Dapil (Daerah Pemilihan) V berada di lokasi proyek JTB yang dikerjakan oleh Rekind, “Saya sampai bosan mendengarkan masalah ini, berapa puluh kali saja para vendor itu mengeluh pada saya,” timpalnya

Hearing tersebut dihadiri oleh GM Gas Project JTB, Ruby Mulyawan dari Pertamina EP Cepu bersama jajaran, Site Manager PT Rekind, Zaenal Arifin bersama Jajaran. Sahudi Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari fraksi Gerindra, Sally Atyasasmi dari Fraksi Gerindra, Sigit Kushariyanto dari fraksi Golkar, Lasuri dari Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera, Doni Bayu Setiawan dari Fraksi PDIP, dan Didik Trisetiyo Purnomo dari fraksi Demokrat.

Sahudi sebagai pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua DPRD Bojonegoro mengancam akan menggeruduk kantor pusat PT Rekind yang ada di Jakarta bila pembayaran kepada vendor ini terus berlarut dan tidak ada kejelasan.

“Kalau sampai hal ini terjadi lagi, Rekind hanya berikan janji manis, kita semua Anggota Dewan akan geruduk Kantor PT Rekind yang ada di Jakarta,” jelasnya.

Sementara itu, Site Manager PT Rekind, Zaenal Arifin secara terpisah mengatakan, dalam hal ini sekitar 105 Vendor lokal yang ikut dalam pengerjaan di Jambaran Tiyung Biru, dan tagihan yang masuk sekitar 70 persen, artinya kami bukanya berdiam diri, kami juga ingin menyelesaikan semua ini sesegera mungkin.

Ia menambahkan dari 105 vendor dari sisa 70 persen yang telah masuk akan diselesaikan di bulan Juli ini, karena tiap bulan telah terjadi pembayaran, dan semua itu akan dilihat dari list-nya serta progresnya, tambahnya ketika dimintai konfirmasi oleh para awak media sembari meninggalkan ruang rapat paripurna.

“Dari yang sisa sekarang itu akan kami selesaikan di bulan Juli ini,” jelasnya.

Disingung terkait, vendor yang tahun kemarin belum terbayarkan atau belum dibayar, Zainal berjanji akan melihat list-nya terlebih dahulu.

Dari 70 Persen tagihan (invoice) yang masuk terhadap vendor lokal Zainal menjelaskan kurang lebih sekitar satu trilyun lebih, yang akan dibayarkan kepada 105 Vendor lokal, itu yang kali janjikan.

“Kalau Administrasi semua sama, karena kalau tidak standar dia tidak bisa masuk dalam sistem, dan semua vendor sudah memahami itu,” jelasnya.

Lain halnya yang disampaikan Haryono, salah satu vendor yang saat itu mengikuti jalanya hearing diruang rapat paripurna, dia menyatakan sangat kecewa, karena baginya Rekind hanya suguhkan angin surga saja. Jurus berkelit seperti itu sudah lazim dilakukan Rekind, ucapnya dengan geram.

Pertemuan hari ini tidak lengkap karena tidak mengundang vendor yang belum dibayar, jadi yang hadir disini hanya mendengarkan sandiwaranya Rekind saja, tidak lebih,” tambahnya.

Jadi aneh saja, sudah tahu kemelud seperti ini, kenapa juga PEPC terkesan diam saja. Dia punya kuasa untuk menekan Rekind agar segera menyelesaikan pembayaran kepada para vendor yang rata-rata sudah satu tahun belum dibayar.

Lelaki yang juga pegiat sosial, hadir dalam Hearing kali ini mewakili CV JAC (Jaya Abadi Catering) yang masih memiliki invoice di Rekind hampir 1,5 Milyard. Kepada wartawan dia mengatakan,”Apapun menyangkut Rekind pastilah melekat unsur ruwet dan ribet, mereka piawai menyuguhkan pasal-pasal berkelit saja,”timpalnya.

“Gunakan logika sederhana saja, Erick Tohir Menteri BUMN urusan toilet SPBU saja digarap, masak ada BUMN bernama Rekind yang dengan sengaja menyengsarakan para vendor lokal tidak tahu, ungkap pria yang juga ketua sebuah LSM itu dengan nada tinggi.

Jika forum ini digelar hanya untuk formalitas semata ya buat apa, harus ada keputusan yang jelas dan hasil dari pertemuan dicatat dan dilaporkan pada Bupati, Gubernur dan juga Menteri BUMN di Jakarta, pungkasnya. (*)

BOJONEGORO.-

Berbuntut panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro merilis data, berita dan foto hoak dalam rilisnya. Salah satu yang menjadi bahan gunjingan warga adalah berita tentang perhatian bupati kepada pencobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Anis, warga Desa Jampet Kec. Ngasem, beberapa waktu yang lalu.

“Karena Diskominfo salah satu OPD dibawah kendali bupati, sudah barang tentu apa yang rilis haruslah satu pencitraan dan capaian positif bupati atas nama kepada daerah. Dan itu sudah bentuk kelaziman.

Kali ini justru menjadi bumerang, ketik Diskominfo merilis di sejumlah media, dengan rilisan berita yang tidak sesuai fakta di lapangan. Tidak Hanya itu, bahkan memberikan foto warga Prayungan Kecamatan Sumberjo yang tidak ada kaitannya dengan insiden percobaan bunuh diri warga Desa Jampet Kecamatan Ngasem.

Ketua DPD Golkar Bojonegoro, yang juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin ikut angkat bicara terkaid dengan berita hoak tersebut, Bu Mit begitu sapaan akrab perempuan yang sudah empat periode sebagai wakil rakyat itu menjelaskan, Saya sangat prihatin atas tindakanya pihak kominfo, tapi kita jangan lantas terburu-buru menghakiminya. Karena kita sendiri belum mendengar apa penjelasan dari pihak Kominfo, imbuhnya.

“Ya dikonfirmasi dulu pihak Kominfo nya, mungkin mereka memiliki penjelasan berbeda, jadi kurang elok lah kalau kita lantas langsung menghakiminya tanpa mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu, kata perempuan paruh baya yang masih terlihat anggun itu.

“Diskominfo juga sekumpulan orang yang sama seperti kita, mereka juga punya lalai dan lupa, dan lagi masyarakat kita sudah sangat kritis karena hampir semuanya mengakses sosial media dengan baik,” jelasnya.

“Yang saya tahu, tugas Kominfo memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat dan pasti. Karena mereka merupakan alat kelengkapan kerja Bupati dalam menyampaikan capaian-capaian dan juga kegiatan Kepala Daerah dan atau dalam lingkup dinas lintas sektoral,” begitu Mitroatin menambahkan.

Jika memang yang di rilis Diskominfo itu berita yang tidak sesuai fakta, ya silahkan sampaikan permohonan maaf kepada warga, agar polemik ini tidak berkepanjangan, pungkasnya. (*)

BOJONEGORO.-

Pemkab Bojonegoro merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pemberian insentif atau honor bagi Ketua RT/ RW Se-Kabupaten Bojonegoro. Pencairan ini sebagai langkah melaksanakan salah satu dari 17 program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.

Bantuan Keuangan Khusus ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor : 141/332/412.211/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja RT/RW.

Pemberian insentif bagi RT/RW ini bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro 2022. Ini merupakan bentuk komitmen dan apresiasi Pemkab atas kinerja RT dan RW dalam membantu proses pembangunan dan pelayanan publik. Keberadaan RT RW berperan dalam pelaksanaan visi misi Kabupaten Bojonegoro yaitu Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, anggaran untuk insentif Ketua RT/RW adalah sebesar Rp 11,532 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 9.610 Ketua RT/RW. Mereka tersebar di 419 desa se Kabupaten Bojonegoro. Namun untuk sementara ini telah terealisasi sejumlah 91 desa dari 9 kecamatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Machmuddin mengatakan pencairan insentif/honor bagi Ketua RT/RW ini telah dilaksanakan sebelum libur cuti bersama dan hari raya Idul Fitri.

“Sampai dengan hari ini, Selasa (10/05/2022) sejumlah 9 kecamatan telah selesai melakukan pencairan ke Rekening Kas Desa (RKD), yaitu Kecamatan Balen, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gondang, Margomulyo, Ngambon, Ngraho, dan Sekar,” jelas Kadin PMD.

Ia juga menyampaikan bahwa pemberian insentif/honor ketua RT/RW yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 tidak mempengaruhi besaran insentif/honor RT/RW yang selama ini dibayarkan oleh Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Sementara itu Kabid Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan DPMD Kabupaten Bojonegoro Evie Octavia Marini mengatakan proses pencairan diupayakan lebih cepat. Salah satunya melalui koordinasi dengan seluruh Kecamatan. Adapun proposal pengajuan telah diterima oleh BPKAD untuk segera diproses.

“Dengan adanya bantuan ini, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW dapat berjalan secara optimal serta berperan aktif dalam percepatan pembangunan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sekedar diketahui, besaran insentif/honor Ketua RT/RW adalah sebesar Rp 100.000 per orang dan dicairkan setiap bulan sekali secara Non Tunai.

Selain itu juga telah dicairkan pula insentif/honor Ketua RT/RW dengan sasaran sebanyak 249 orang dari 11 Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro melalui mekanisme penganggaran di DPA Kecamatan Bojonegoro dengan besaran yang sama. (*)

BOJONEGORO.-

Pasca Lebaran dan cuti bersama, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Senin (9/5/2022) memimpin apel pagi di halaman Alun-alun Bojonegoro. Kegiatan apel pagi melibatkan Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten, seluruh Kepala OPD dan Jajaran serta diikuti oleh Camat se Kabupaten Bojonegoro secara Virtual.

Dalam sambutanya Bupati atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin. “Patut di syukuri bahwa pelaksanaan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Hal itu berkat kesiapsiagaan para petugas dan seluruh jajaran, sehingga masyarakat dapat bersilaturahmi dengan keluarga dan handai taulan secara langsung setelah hampir dua tahun tidak ada mudik, namun tetap menerapakan Protokol Kesehatan,” ujarnya.

Bupati perempuan pertama di Bumi Malowopati itu menambahkan, bahwa Pemkab Bojonegoro telah banyak mendapatkan capaian target kinerja Bojonegoro pada Tahun 2021 sampai awal Tahun 2022. “Berkat Kerjasama kita semuanya, dan patut kita syukuri bersama”, terangya.

Dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa di Bojonegoro dengan anggaran nomor dua se Jawa Timur, sehingga menjadi aset kita dalam pembangunan wilayah Bojonegoro, namun sebaliknya, jika salah dalam tata kelola, justru akan menjadi masalah yang sulit untuk diuraikan.

“Prestasi demi prestasi yang sudah diraih itu tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Apresiasi dari banyak pihak adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan sudah on the track,” kata politisi PKB yang sudah malang melintang didunia perpolitikan nasional itu dengan penuh semangat.

Apel pagi berlangsung khidmat. Mengakhiri sambutanya, Bupati Anna menyampaikan agar segera memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat setelah libur 10 hari, serta dengan tetap menjaga kesehatan, lingkungan, dan selalu menerapakan Protokol kesehatan agar covid 19 segera berakhir. (*)