Beranda blog Halaman 17

DPRD Tanpa Pokir

Kang Abas
-
0
DPRD Tanpa Pokir

WACANA penghapusan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan publik. Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, DPRD berpotensi kehilangan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga kedekatan dengan konstituennya. Pokir selama ini menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan daerah. Tanpa pokir, ruang representasi itu bisa melemah.

Secara teoritis, DPRD memang tidak berada pada posisi eksekutor anggaran. Namun dalam praktik politik daerah, pokir telah menjadi alat yang memungkinkan wakil rakyat menyuarakan aspirasi warga secara konkret melalui program pembangunan. Jika pokir dihapus, fungsi penyaluran kebutuhan masyarakat akan sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Pada titik ini, DPRD dapat kehilangan legitimasi sosial karena tidak lagi membawa “hasil nyata” ke daerah pemilihannya.

Di sisi lain, hilangnya pokir berpotensi mengganggu relasi politik antara DPRD dan masyarakat akar rumput. Basis dukungan yang selama ini terbentuk dari kehadiran fisik program — seperti infrastruktur lingkungan, bantuan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat — bisa melemah drastis. DPRD mungkin tetap berfungsi secara formal, namun kehilangan sentuhan langsung dengan rakyat yang justru menjadi sumber kekuatan politik mereka.

Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketimpangan baru dalam proses pembangunan. Tanpa pokir, pemerintah daerah menjadi satu-satunya pihak yang menentukan prioritas kegiatan. Ini membuka risiko penetrasi agenda yang terlalu teknokratis, atau sebaliknya, terlalu politis bila eksekutif tidak cukup transparan. DPRD akan kesulitan melakukan fungsi pengawasan secara efektif karena tidak lagi memiliki pijakan data dan kebutuhan lapangan yang dihasilkan melalui mekanisme pokir.

Lebih jauh lagi, penghapusan pokir dapat memicu jarak psikologis antara warga dan wakilnya. Konstituen dapat merasa bahwa aspirasi mereka tidak lagi memiliki saluran yang jelas. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD, bahkan menurunkan minat masyarakat dalam proses politik seperti reses dan pemilu. DPRD berisiko dipandang sekadar “stempel” kebijakan eksekutif.

Pada akhirnya, wacana penghapusan pokir harus dilihat secara hati-hati. Transparansi dan akuntabilitas memang perlu diperketat, tetapi menghilangkan instrumen representasi tanpa menawarkan mekanisme pengganti justru berpotensi merusak ekosistem demokrasi lokal. DPRD bukan hanya lembaga pembuat perda, tetapi wajah politik rakyat di daerah. Ketika alat artikulasi seperti pokir dicabut, maka hubungan antara rakyat dan wakilnya terancam runtuh pelan-pelan.

Jika perubahan harus dilakukan, reformasi pokir — bukan penghapusan — adalah opsi yang lebih rasional. Penguatan regulasi, pengawasan publik, hingga digitalisasi proses perencanaan bisa menjadi jalan tengah. Tanpa itu, DPRD akan kesulitan menjaga relevansi, sementara masyarakat kehilangan kanal penyalur aspirasi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. (*)

Dari Kodam IV/Diponegoro untuk Aceh dan Sumatera: Uluran Tangan untuk Warga yang Tertimpa Musibah

Supriyanto
-
0
Dari Kodam IV/Diponegoro untuk Aceh dan Sumatera: Uluran Tangan untuk Warga yang Tertimpa Musibah

Korandiva-SEMARANG.– Kodam IV/Diponegoro mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera pada Senin (8/12/2025).
Bantuan kemanusiaan ini adalah merupakan satu bentuk kepedulian dari keluarga besar Kodam IV/Diponegoro, kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera yang sedang berduka akibat dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor beberapa saat lalu.

Seluruh Prajurit, PNS dan Persit KCK Kodam IV/Diponegoro bergerak cepat dengan penuh keikhlasan, menghimpun bantuan yang meliputi: bahan makanan, susu, biskuit, mie instan, pakaian, selimut, popok Bayi, obat-obatan, alat masak serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan telah termuat sebanyak 40 truk.

Setelah berhasil dikumpulkan, selanjutnya Bantuan dibawa menuju ke Posko utama yang berada di Cargo Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta sebanyak 36 truk dan menuju ke Posko Bantuan yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 4 truk, untuk kemudian diserahterimakan dan dibawa menuju ke titik distribusi bantuan di Aceh dan Sumatera. (Pendam IV/Diponegoro)

Semangat 55 Pegiat KORMI Blora Menjemput Prestasi di FORDA Jateng 2025

Eko Budi Kasmijan
-
0
Semangat 55 Pegiat KORMI Blora Menjemput Prestasi di FORDA Jateng 2025

Korandiva-BLORA.- Suasana cerah pada Jumat pagi itu seakan ikut menyalakan semangat rombongan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Blora. Sebanyak 55 pegiat, official, dan pendamping berkumpul di halaman kantor Dinporabudpar, bersiap menempuh perjalanan menuju Kota Surakarta untuk berlaga pada Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Jawa Tengah 2025.

Di wajah mereka tampak antusias yang sama: tekad untuk mengharumkan nama Blora meski dengan segala keterbatasan. “Kami berangkat dengan semangat maju tak gentar,” kata Ketua KORMI Blora, H. Soebekti, SP, MMA. Mantan Kepala Dinas Kehutanan itu memimpin langsung rombongan sekaligus menjadi sosok yang sejak awal memompa motivasi para pegiat.

Sebelum keberangkatan, mereka dilepas secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora, Mustakim, S.Sos., M.Si. Suasana pelepasan terasa hangat, seperti ritual lama yang meneguhkan kebersamaan sebelum bertanding.

Dalam laporannya, Soebekti menyampaikan kesiapan kontingen yang tahun ini menurunkan lima induk olahraga (inorga): Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Universal Langkah Dansa (ULD), Tarung Bebas Indonesia (TBI), Persatuan Barongsai dan Liong Seluruh Indonesia (PBLSI), serta Asosiasi Instruktur Senam dan Fitness Indonesia (ASIAFI). Sebagian dari mereka membawa pengalaman manis: YJI, ASIAFI, dan PBLSI pernah meraih medali pada FORDA sebelumnya di Purwokerto. PBLSI bahkan menggenggam medali emas.

“Kami berangkat dengan semangat besar, sekalipun dukungan dana sangat terbatas,” ujar Soebekti. Ia menyebut, para pegiat tetap ingin mencatatkan sejarah baru bagi Blora. Harapan pun ditujukan kepada Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., yang selama ini memberikan perhatian pada tumbuhnya olahraga masyarakat di Bumi Blora Mustika.

Di antara rombongan, Wakil Ketua KORMI Blora, H. Harsono, tampak menjadi sosok yang tak kalah bersemangat. Pengusaha sukses itu memberi suntikan motivasi tambahan: bagi para peraih medali, ia akan memperjuangkan hadiah khusus dari Bupati dan Wakil Bupati. “Ini bukan sekadar lomba. Ini kesempatan membangkitkan olahraga masyarakat,” katanya menyemangati.

Dari pihak pemerintah, pesan Bupati Blora disampaikan langsung Mustakim. Ia menegaskan apresiasi kepada KORMI atas konsistensinya mengikuti FORDA Jateng. Lebih dari sekadar bertanding, peserta diharapkan mampu memperkenalkan potensi Blora—dari alam hingga budaya—kepada masyarakat luas.

“Jaga kebersamaan, kekompakan, dan kesehatan selama bertanding. Selamat berjuang dan tetap junjung sportivitas,” kata Mustakim, menutup sambutan dengan doa agar kontingen KORMI membawa pulang prestasi dan tetap menjaga nama baik Blora.

Dan ketika bus perlahan bergerak meninggalkan halaman kantor, tepuk tangan mengiringi. Di balik kaca jendela, wajah-wajah penuh harapan itu seolah menyimpan satu mimpi yang sama: membuat Blora bangga di FORDA Jateng 2025. (*)

Sinergi Baznas dan Polsek Ngawen Hadirkan Harapan Baru bagi Warga Ketanggi

Sujiman
-
0
Sinergi Baznas dan Polsek Ngawen Hadirkan Harapan Baru bagi Warga Ketanggi

Korandiva-BLORA.- Kamis siang, 4 Desember 2025, suasana rumah sederhana milik Dandang di Dukuh Ketanggi, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngawen, tampak berbeda. Di ruang tamu yang dindingnya mulai rapuh, berlangsung sebuah pertemuan kecil namun berarti: penyerahan bantuan rumah layak huni senilai Rp12 juta dari Baznas Kabupaten Blora yang bersinergi dengan Polsek Ngawen.

Tepat pukul 10.30 WIB, rombongan dari Baznas dan Polsek tiba di halaman rumah. Kepala Baznas Blora, Sutaat, bersama Kapolsek Ngawen AKP Lilik Eko Sukaryono, S.H., M.H., Kasi Trantib Kecamatan Ngawen Satriyo, staf Baznas, dan Kepala Desa Sendangrejo hadir menyaksikan penyerahan bantuan tersebut.

Nama Dandang sebelumnya muncul dari laporan sosial yang diterima jajaran Polsek Ngawen. Dalam kegiatan sambang dan patroli wilayah, aparat mendapati kondisi rumah Dandang yang dinilai tidak layak huni. Informasi itu kemudian dikomunikasikan dengan Baznas, dan masuk dalam daftar penerima bantuan rumah layak huni.

Sutaat menyampaikan bahwa bantuan Rp12 juta tersebut diharapkan menjadi titik awal perbaikan tempat tinggal keluarga Dandang. “Setidaknya bisa digunakan untuk membenahi atap, lantai, atau dinding agar rumah lebih aman dan layak,” ujarnya.

Bagi Polsek Ngawen, keterlibatan dalam program ini bukan sekadar pendampingan. Kapolsek AKP Lilik Eko Sukaryono menegaskan bahwa polisi di tingkat wilayah kini juga mendorong hadirnya program sosial yang tepat sasaran. “Kami ingin warga merasakan bahwa kehadiran polisi bukan hanya ketika ada masalah, tetapi juga ketika ada solusi,” kata Lilik.

Sinergi antarinstansi ini menjadi gambaran bagaimana kepedulian sosial dapat lahir dari kolaborasi di tingkat lokal. Bantuan rumah layak huni bukan hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri keluarga penerima bantuan.

Di rumah kecil di Ketanggi itu, harapan baru tumbuh pelan-pelan. Bagi Dandang dan keluarganya, bantuan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendirian—bahwa negara dan masyarakat masih hadir mengulurkan tangan. (*)

Ruang UKS Pertama untuk TK Pertiwi 2 Plosorejo: Penantian Panjang yang Terbayar

Pinar
-
0
Ruang UKS Pertama untuk TK Pertiwi 2 Plosorejo: Penantian Panjang yang Terbayar

Korandiva-BLORA.- Bagi Sri Larasati, S.Pd.AUD, sebuah ruang kecil berukuran 4×6 meter itu mempunyai arti besar. Setelah 16 tahun menunggu, Kepala TK Pertiwi 2 Plosorejo itu akhirnya bisa bernapas lega. Sekolah yang ia pimpin sejak 2009 kini resmi memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sendiri—sesuatu yang selama ini hanya menjadi harapan.

“Alhamdulillah, sekarang jika ada anak sakit bisa segera kami tangani di ruang UKS ini,” tuturnya dengan nada lega ketika ditemui wartawan, Rabu (3/12/2025).

Ruang UKS yang baru itu datang sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pendidikan senilai Rp 86.908.000. Bukan hanya bangunan, tetapi juga lengkap dengan mebel yang siap digunakan. Bagi sekolah kecil di Dukuh Tlogo, Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, fasilitas ini bagaikan berkah yang lama ditunggu.

Selama bertahun-tahun, berbagai kegiatan kesehatan—mulai dari Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar kepala, hingga pertolongan pertama—dilakukan di ruang kelas. Akibatnya, proses belajar sering terganggu karena kelas harus disulap menjadi tempat layanan kesehatan sementara.

“Pelayanan UKS selama ini terpaksa di ruang kelas, sehingga belajar anak-anak harus berhenti dulu,” ujar Bu Sri, yang merupakan alumni UT Semarang angkatan 2010.

TK Pertiwi 2 Plosorejo memiliki 40 murid yang sehari-hari diasuh oleh dua guru dan satu kepala sekolah. Peserta didiknya berasal dari tiga dukuhan: Tlogo, Ngrawut, dan Wangon. Dengan dua ruang kelas yang tersedia, aktivitas belajar berlangsung sederhana namun penuh semangat.

Karena itu, kehadiran ruang UKS menjadi penyegar suasana—bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk kualitas layanan pendidikan. Di tengah peningkatan standar akreditasi, keberadaan UKS menjadi salah satu elemen penting yang selama ini belum terpenuhi.

Namun, perjuangan Bu Sri belum selesai. Setelah ruang UKS akhirnya terwujud, ia masih menyimpan satu harapan lagi.

“Harapan kami, tahun depan bisa dibantu pembangunan ruang kantor, karena saat ini kami belum memilikinya,” katanya.

Bagi sebagian sekolah besar, permintaan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi TK Pertiwi 2 Plosorejo, satu ruangan baru saja bisa mengubah banyak hal. (*)

Khataman Alquran Warnai Pesan Damai dari Ponpes Al-Hikmah Ngadi Purwo

Kusrini
-
0
Khataman Alquran Warnai Pesan Damai dari Ponpes Al-Hikmah Ngadi Purwo

Korandiva-BLORA.- Lantunan ayat-ayat suci Alquran menggema di halaman Pondok Pesantren Al-Hikmah, Desa Ngadi Purwo, Blora, Selasa pagi, 11 November 2025. Ribuan orang—wali santri, tokoh agama, alumni, hingga warga sekitar—memadati area pesantren, menyatu dalam suasana khidmat yang jarang ditemui di hari-hari biasa.

Acara dibuka dengan doa yang dipimpin Kyai H. Muharor. Dari barisan depan hingga sudut halaman, para hadirin menundukkan kepala dengan khusyuk, mengikuti lantunan doa yang mengalir tenang. Di sinilah momen Khotmil Quran tahun ini dimulai, sebuah tradisi yang bukan hanya selebrasi, tetapi peneguhan perjalanan panjang para santri dalam menuntaskan hafalan Alquran.

Bagi Pondok Pesantren Al-Hikmah, khataman bukan sekadar acara seremonial. Ia menjadi puncak penghargaan atas ketekunan para santri yang selama bertahun-tahun mempelajari, menghafal, dan menghayati ajaran Alquran. Kehadiran keluarga dan para alumni menambah hangat suasana, seolah menjadi saksi atas perjuangan yang kerap terjadi di balik tembok-tembok pesantren—perjuangan yang sunyi, tetapi penuh harap.

Dari panggung sederhana, Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah, Ustadz H. Muhlizon, menyampaikan rasa syukur. Ia mengapresiasi santri yang telah menyelesaikan hafalan dengan disiplin dan kesungguhan.

“Haflah Khotmil Quran bukan hanya seremoni, tetapi simbol perjalanan panjang dalam menuntut ilmu dan menghafal wahyu Allah,” ujarnya.

Mata para santri yang khatam tampak berbinar—sebagian menahan haru. Salah satunya, Siti, mengaku tidak pernah membayangkan bisa mencapai tahap ini. “Saya bersyukur bisa sampai di titik ini. Semoga ilmu yang saya peroleh bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama,” tuturnya dengan suara bergetar.

Saat matahari mulai condong, rangkaian acara ditutup dengan doa bersama. Di tengah riuh rendah ucapan selamat, para santri memeluk keluarga dan sesama teman seperjuangan. Khotmil Quran kembali menjadi pengingat, bahwa di pesantren seperti Al-Hikmah, ilmu tidak hanya diajarkan—tetapi ditanamkan, dirawat, dan akhirnya membentuk karakter generasi penerus. (*)

Korpri 54 Tahun: Antara Seremonial dan Tuntutan Pelayanan yang Lebih Manusiawi

Kusrini
-
0
Korpri 54 Tahun: Antara Seremonial dan Tuntutan Pelayanan yang Lebih Manusiawi

Korandiva-BLORA.– Setengah abad lebih Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berdiri. Namun di Blora, sebagian warga masih berhadapan dengan kenyataan yang sama: prosedur layanan yang berbelit, informasi yang simpang siur, dan keputusan administrasi yang sulit ditebak arahnya. Karena itu, peringatan HUT Korpri ke-54 tahun ini memunculkan satu pertanyaan yang menggantung di ruang publik: kapan aparatur benar-benar mengambil tanggung jawab penuh atas kualitas layanan yang mereka berikan?

Di Kabupaten Blora, peringatan HUT Korpri digelar dengan cukup meriah. Wakil Ketua Korpri Blora, Agus Puji Mulyono, menjelaskan bahwa tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri dalam Mewujudkan Indonesia Maju” menjadi pijakan berbagai kegiatan. Fun Walk, lomba bulu tangkis, tenis meja hingga senam kreasi telah digelar. Puncaknya: upacara besar pada 1 Desember 2025 di Alun-alun Blora.

Namun, di balik panggung seremonial itu, masih berdiri realitas yang tak kalah besar. Instruksi Korpri Pusat agar peringatan tidak berhenti sebagai rutinitas tahunan terdengar kuat. Tetapi di lapangan, warga masih harus mondar-mandir hanya untuk menyelesaikan satu urusan administrasi, menunggu berjam-jam tanpa kepastian, atau menerima jawaban yang berubah-ubah dari petugas yang sama.

Di sinilah HUT Korpri—setidaknya di Blora—berubah menjadi kaca pembesar. Bukan untuk menilai seberapa kompak ASN mengikuti Fun Walk, tetapi seberapa konsisten mereka menjaga standar pelayanan publik. Dorongan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga perizinan kembali digaungkan. Namun konsistensi di loket, meja, dan ruang tunggu pelayanan itulah yang paling menentukan apakah pesan itu benar-benar hidup.

Tantangan juga datang dari dalam tubuh Korpri sendiri. Budaya saling membiarkan penyimpangan, mutasi dan promosi yang dianggap belum sepenuhnya berbasis kinerja, hingga pola kerja yang masih bergantung pada “kebiasaan lama” menuntut pembenahan serius. Tanpa koreksi internal, slogan pengabdian hanya akan menjadi kalimat indah yang dibacakan setiap tahun.

Padahal peluang perubahan terbuka lebar. Jika momentum ini dijadikan kontrak moral kepada publik, pembenahan dapat dimulai dari langkah sederhana namun nyata: memangkas alur birokrasi layanan, menetapkan standar waktu penyelesaian, memperbaiki mekanisme pengaduan, hingga memperkuat etika pelayanan di unit-unit yang paling sering didatangi warga kecil.

Pada akhirnya, makna peringatan Korpri tidak ditentukan oleh seberapa besar panggung upacara, tetapi oleh sikap ASN ketika berhadapan dengan warga. Seragam dan atribut hanya simbol; yang membangun kepercayaan publik adalah keputusan sehari-hari para aparatur—mempermudah atau mempersulit, menyelesaikan atau menunda, melindungi hak masyarakat atau bersembunyi di balik aturan.

Jika setelah seluruh rangkaian peringatan ditutup tak banyak yang berubah, maka HUT Korpri ke-54 hanya akan tercatat sebagai agenda tahunan yang lewat begitu saja. Tetapi jika ada keberanian kolektif untuk memperbaiki wajah pelayanan, barulah tema besar itu menemukan arti dan Korpri benar-benar memasuki usia kedewasaan birokrasi. (*)

Rapat Paripurna yang Molor, dan Kekhawatiran yang Tak Lagi Bisa Ditunda

Eko Budi Kasmijan
-
0
Rapat Paripurna yang Molor, dan Kekhawatiran yang Tak Lagi Bisa Ditunda

Korandiva-BLORA.- Sabtu sore itu, gedung DPRD Blora tampak lebih sibuk dari biasanya. Di balik pintunya yang tertutup, rapat paripurna yang dijadwalkan mulai siang justru baru bisa dinyatakan kuorum setelah molor lebih dari lima jam. Namun keterlambatan itu bukan inti persoalan. Di ruang sidang yang akhirnya penuh, mengemuka isu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah disiplin waktu: pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp 370–376 miliar dan serapan APBD yang kembali tersendat.

Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, desa-desa masih menunggu cairnya Dana Desa tahap II, sementara tekanan ekonomi sudah lebih dulu dirasakan warga di lapangan. Tak heran jika publik mempertanyakan, apakah paripurna kali ini akan menjadi titik balik, atau hanya mengulang pola lama yang berjalan normatif dari tahun ke tahun.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mustopa, didampingi tiga wakil ketua—H. Dasum, Siswanto, dan Lonova Candra Tirtaka. Hadir pula Wabup Sri Setyorini, Sekda Komang Gede Irawadi, unsur Forkopimda, serta para pimpinan OPD. Empat agenda strategis pun digelar berurutan: penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, penetapan Propemperda 2026, hingga persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2026 yang ditutup dengan penandatanganan berita acara.

Semua berjalan sesuai pakem. Namun pola pikir yang muncul di podium fraksi dan kursi eksekutif menunjukkan satu hal: tahun anggaran 2026 tidak lagi bisa diperlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemangkasan TKD mengubah wajah perencanaan belanja. Setiap rupiah dituntut kembali pada pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi alur administrasi anggaran.

Suara Fraksi dan Satu Pesan Bersama
Dari mikrofon ke mikrofon, satu isu berulang: pemotongan TKD harus menjadi alarm pembenahan.

Fraksi Gerindra–Golkar, melalui juru bicara Galuh Widiasih Mustikasari, tampil dengan nada tegas. Menurutnya, situasi fiskal ini tidak cukup dijawab dengan keluhan kepada pusat. Blora harus berani memperkuat PAD dan tidak lagi mengandalkan pola penambalan defisit yang menahun.

Fraksi PDIP membawa kritik berbeda namun seiring arah. Juru bicaranya, Bibi Hastuti, menyoroti BUMD yang dinilai belum mampu berperan sebagai motor pendapatan daerah. Dengan potensi migas, kehutanan, dan pertanian yang besar, BUMD seharusnya bisa menjadi pemain, bukan hanya papan nama yang tak menghasilkan dividen berarti.

Dari Fraksi NasDem, Yuyus Waluyo kembali mengangkat masalah klasik yang seolah telah menjadi tradisi: serapan APBD yang lambat. Proyek-proyek baru melaju di awal September dan berpacu dengan waktu di pengujung tahun. Dalam kondisi TKD terpangkas, pola ini bukan hanya buruk—tetapi dinilai merugikan masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat anggaran lebih cepat.

Antara Harapan Perubahan dan Bayang-bayang Kebiasaan Lama
Di dalam gedung itu, suara fraksi-fraksi memang berbeda intonasi, tetapi pesannya satu: pengelolaan APBD tak lagi bisa berjalan autopilot. Ruang fiskal 2026 diperkecil, dan itu memaksa Pemkab serta DPRD menata ulang prioritas belanja sekaligus memperbaiki tata kelola pembangunan.

Paripurna akhir tahun yang biasanya berlangsung rutin mendadak berubah menjadi ruang evaluasi bersama. Semua mata kini menunggu, apakah APBD 2026 benar-benar akan menjadi momentum perubahan cara mengelola uang publik, atau kembali terjebak dalam tradisi keterlambatan dan belanja yang tak berorientasi manfaat.

Di tengah ketidakpastian fiskal dan dinamika politik lokal, satu pertanyaan mengambang di luar gedung DPRD: apakah Blora siap berubah, atau tahun anggaran baru hanya akan menambahkan satu bab lagi dalam daftar panjang rapat-rapat paripurna yang berjalan tanpa gebrakan? (*)

Kapolsek yang Membangun Keamanan dari Lapangan Voli Ngawen

Sujiman
-
0
Kapolsek yang Membangun Keamanan dari Lapangan Voli Ngawen

Korandiva-BLORA.- Sore hari di Ngawen, Blora, halaman Polsek tampak berbeda dari kantor polisi pada umumnya. Di sudut lapangan, puluhan anak berlarian mengejar bola voli, sementara suara tawa dan semangat mereka memecah suasana. Di antara mereka, Kapolsek Ngawen, AKP Lilik Eko Sukaryono, berdiri memberi arahan. Seragamnya berganti kaos olahraga, tetapi perannya tetap sama: menjaga masa depan wilayahnya.

Bagi perwira kelahiran 24 Juni 1976 itu, menjaga Kamtibmas bukan hanya soal patroli dan penegakan hukum. Keamanan, kata Lilik, tumbuh dari pola pikir, kebiasaan, dan lingkungan sosial, terutama generasi muda. Karena itu, ia menjadikan Polsek Ngawen bukan semata kantor pelayanan, tetapi juga ruang pembinaan karakter.

Secara umum, Ngawen berada dalam kondisi aman dan tertib. Aktivitas warga berjalan tanpa gangguan berarti. Namun Lilik tidak ingin lengah. Ia mencatat dua kerawanan utama yang perlu terus diantisipasi: kebakaran dan curanmor. Dengan mayoritas rumah warga masih terbuat dari kayu, sosialisasi bahaya kebakaran menjadi agenda rutin Bhabinkamtibmas. Sementara untuk mencegah curanmor, patroli diperbanyak pada jam rawan dan warga diimbau lebih disiplin menjaga kendaraan.

Prinsip yang terus ia tekankan kepada anggotanya sederhana: polisi harus hadir. Bukan hanya di kecamatan, tetapi juga di desa-desa terpencil. Sambang rutin dijalankan agar potensi gangguan dapat terdeteksi sejak awal. Dari kunjungan intens itu, muncul kedekatan dengan warga, dan kedekatan itulah yang menurut Lilik menjadi fondasi stabilitas wilayah.

Generasi muda mendapat perhatian tersendiri. Polsek Ngawen aktif masuk ke sekolah-sekolah untuk memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, hingga konsekuensi hukum. Di hadapan siswa, Lilik kerap tampil tidak sebagai penegak hukum yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat yang ingin mencegah kesalahan terjadi lebih dulu.

Dari pemikiran itulah lahir gagasan pendirian sekolah bola voli putra–putri. Kini lebih dari seratus anak bergabung sebagai peserta. Sekolah voli ini bekerja sama dengan PBVSI Blora. Setiap latihan, anak-anak tidak hanya dibekali teknik bermain dan strategi, tetapi juga pesan Kamtibmas dan edukasi hukum. Tujuannya bukan semata mencetak atlet, tetapi membangun disiplin, sportivitas, dan karakter agen Kamtibmas muda di desa masing-masing.

Lilik meyakini lapangan-lapangan kecil di pelosok desa itu suatu hari akan melahirkan atlet yang membanggakan Ngawen dan Blora. Namun lebih dari itu, ia ingin anak-anak memiliki kegiatan positif agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku destruktif. Di tengah maraknya penggunaan media sosial, ia berkali-kali mengingatkan bahwa kesalahan di dunia maya jauh lebih sulit diperbaiki daripada di dunia nyata.

Di mata warga, AKP Lilik Sukaryono bukan sekadar Kapolsek. Ia pembina olahraga, pendengar keluhan, penggerak kegiatan sosial, dan penjaga masa depan anak-anak Ngawen. Melalui patroli, penyuluhan, sambang desa hingga sekolah voli, ia menghadirkan polisi dalam wujud yang lebih humanis.

Dari deretan rumah kayu yang rentan api hingga lapangan voli yang penuh sorak semangat, Lilik menunjukkan bahwa keamanan yang kuat bersumber dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat—yang tumbuh perlahan, tetapi pasti, lewat tangan-tangan kecil yang sedang belajar memantulkan bola di Ngawen. (*)

Setahun Kemenimipas: Mencari Jejak Perubahan di Balik Hari Bakti

Veri Dwi Susanto
-
0
Setahun Kemenimipas: Mencari Jejak Perubahan di Balik Hari Bakti

Korandiva-BLORA.- Pagi itu, Rabu, 19 November 2025, halaman Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang tampak berbeda dari biasanya. Deretan petugas berbaris rapi, spanduk tema “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa” terpajang di sisi lapangan, dan para tamu undangan berdatangan satu per satu. Di tempat inilah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandai usia pertamanya lewat peringatan Hari Bakti ke-1.

Bagi sebagian orang, seremoni itu tak lebih dari rutinitas institusi baru. Namun bagi publik yang mengikuti dinamika pemisahan lembaga ini, momen tersebut adalah barometer awal: apakah kementerian yang dipimpin Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto benar-benar bergerak keluar dari kultur lamanya, atau hanya mempercantik papan nama?

Agus tampil memimpin upacara dengan khidmat. Di hadapannya duduk Menteri PANRB Rini Widyantini, pejabat utama Kemenimipas, para kepala lapas, serta perwakilan lintas kementerian dan lembaga. Kebersamaan mereka bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan bahwa perjalanan satu tahun ini tidak ditempuh sendirian.

Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah mitra, termasuk Kementerian PANRB. Langkah itu diartikan sebagai pengakuan atas peran penting pihak luar dalam mengawal proses pemisahan kelembagaan—proses yang tidak hanya memindahkan tumpukan dokumen, tetapi juga mengubah tata kelola, pola pikir, serta alur kerja yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Setelah prosesi penghargaan, Kemenimipas memperkenalkan beberapa program baru: Layanan Izin Tinggal Diaspora, Corporate University Kemenimipas, dan Koperasi Imigrasi. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya membangun ekosistem kerja modern, memperkuat kompetensi SDM, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Namun bagi publik, inisiatif-inisiatif itu masih menyisakan pertanyaan besar—apakah betul perubahan sedang berlangsung, atau masih sebatas daftar rencana yang menunggu pembuktian?

Di balik panggung upacara, tantangan yang dihadapi Kemenimipas memang tidak ringan. Secara struktural, Agus Andrianto harus merapikan organisasi, menyesuaikan regulasi, dan membangun pola koordinasi baru dengan banyak kementerian serta lembaga lain.

Sementara secara kultural, ia berhadapan dengan persepsi lama yang sulit dihapus: imigrasi dengan birokrasi rumit dan celah pungli, pemasyarakatan dengan overkapasitas lapas, peredaran narkoba, dan praktik ilegal yang seolah tak pernah sepenuhnya hilang.

Peringatan Hari Bakti ke-1 ini menjadi semacam cermin. Kemenimipas ingin menunjukkan bahwa ia paham beban sejarah yang menyertai tugasnya. Kolaborasi yang diperlihatkan, penghargaan yang diberikan, dan program yang diluncurkan—semuanya menjadi isyarat arah baru yang ingin dituju.

Namun sebagaimana perubahan di lembaga publik pada umumnya, ujian sebenarnya tidak berlangsung di lapangan upacara. Ia bergulir di meja pelayanan imigrasi, di blok hunian lapas, di ruang koordinasi antarlembaga, dan di mata publik yang menunggu bukti.
Satu tahun pertama barulah fondasi. Pertanyaannya, apakah cukup kuat untuk menopang perubahan yang diharapkan? Waktu yang akan menjawabnya. (*)

1...161718...265Halaman 17 dari 265