BLORA, JAWA TENGAH

Diperiksa di Kejaksaan, Sukisman Sampaikan Bukti Realisasi Honorarium yang Sudah Ditandatangani Sekretaris DPRD Blora

BLORA.-

Sukisman ketua PKN Blora, Selasa (4/4/2023) memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Blora. Sukisman diperiksa Kasie Intel Kejari Blora, Djatmiko dalam kapasitas sebagai pelapor kasus dugaan korupsi honorarium DPRD Blora.
“Hari ini saya datang ke kejaksaan memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor,” jelas Sukisman.
Selama dua jam lebih, Sukisman sejak sekitar jam 10 menjalani pemeriksaan di ruang kerja kasie Intel Kejari Blora. Keluar dari ruang pemeriksaan, Sukisman langsung menemui awak media yang sudah menunggu dari pagi.
Didampingi Jubir PKN Seno Margo, di depan jurnalis Sukiman menyampaikan hasil pemberian keterangan atas laporannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pertengahan Februari lalu.
“Saya menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan beberapa keterangan seputar pokok laporan saya terkait dugaan kasus Honor Narsum DPRD Blora,” papar Sukisman.
Menurut Sukisman, ada 3 dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut antara lain dugaan pelanggaran regulasi, yaitu melanggar Perpres 33 tahun 2020. Kemudian dugaan kegiatan fiktif, karena pada Tahun 2021 status Blora masih PPKM akibat wabah Covid. “Selanjutnya dugaan ketidakwajaran. Karena ada temuan, seorang dewan bisa menjadi narsum selama 100 sampai 140 jam dalam sebulan,” tandasnya.
Pada hari itu Sukisman juga menambahkan bukti baru kepada Kasie Intel Kejari Blora, yaitu realisasi anggaran Honor Narsum Tahun 2021. “Bukti ini official, karena sudah diberi cap dan tanda tangan Sekwan” imbuhnya.
Pasca dirinya diperiksa, Sukisman menyampaikan bahwa kejaksaan akan segera memanggil dan meminta keterangan Sekwan.
“Ya setelah ini pihak Sekwan akan dimintai keterangan. Kalau tidak besok ya lusa, pokoknya segera, begitu komitmen Pak Djatmiko kepada saya tadi di dalam” pungkasnya. (*)

JAWA TENGAH, REMBANG

Ikuti Sosialisasi Empat Pilar di Rembang, para Wredatama Terlihat Bahagia

BLORA.-

Bekerja sama dengan Anggota DPD RI, Dapil Jateng H. Bambang Sutrisno, pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di tengah bulan Ramadhan 1444 H. Kegiatan dilaksanakan, Minggu (2/4/2023) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rembang.
Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 100 orang berasal dari para pengurus dan anggota PWRI Kabupaten Rembang, Instansi dan ormas terkait: Koordinator PWRI eks karesidenan Pati dan sebagian Pengurus PWRI Jateng.
Dalam laporan ketua panitia, Eddy Kiswanto yang sehari-hari sebagai Ketua PWRI Rembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah memberi dukungan dan membantu menyediakan fasilitas tempat pendopo untuk agenda kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua PWRI Jateng H. Hendro Martoyo yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus PWRI untuk melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Rembang.
“Demikian pula Kepada bapak Ir. H. Bambang Sutrisno MM yang telah memberi dukungan material dan dana dalam penyelenggaraan sosialisasi ini,” katanya.
Ia juga mengukapkan perasaan senang dan bangga dari para pengurus PWRI dan para peserta sosialisasi karena bisa untuk mengenang dan menyegarkan kembali ingatan mereka tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Wakil Bupati Rembang H. Mochamad Hanies Cholil Barro memberikan ucapan terima kasih, apresiasi positif dan rasa takjub atas penyelenggara jegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bisa dipercayakan kepada pengurus PWRI Rembang.
Pihaknya juga merasa kagum atas semangat para purna tugas ternyata masih memiliki greget dalam pengabdi dan berbuat terbaik bagi Bangsa dan Negara.
Wabup Rembang berpesan agar hasil Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dapat disebarluaskan dan ditularkan ke masyarakat supaya bisa memberikan kontribusi positif terhadap keguyuban dan kerukunan umat.
Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan terobosan dalam menanamkan nilai nilai luhur yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan.
“Karena selama ini khususnya generasi muda rata-rata sudah merasa asing bahkan sudah luntur mengenal nilai-nilai luhur tersebut,” tuturnya.
Berkenaan dengan itu H.Mochamad Hanies Cholil Barro meminta kepada para peserta sosialisasi agar kegiatan seperti hari ini ibarat para peserta diberi Vaksin NKRI harga mati sebagai upaya menangkal berbagai aliran yang akan memecah belah keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua PWRI Jateng yang dianggap sebagai seniornya mantan Bupati Jepara dua pereode yang selalu rajin hadir ke Rembang untuk memberikan perhatian dan pembinaan ke PWRI Kabupaten Rembang.
Ucapan terima kasih juga ditujukan ke Anggota DPD RI H.Bambang Sutrisno yang telah memberi bantuan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi.
“Semoga kedepan bisa kita bangun sinergi antara Pemkab Rembang dan DPD RI dalam mendukung Kemajuan Kabupaten Rembang,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri sambutan Wakil Bupati membuka secara resmi acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Kemudian dilanjutkan sambutan Anggota DPD RI H.Bambang Sutrisno.
Ia mengawali sambutan dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga di bulan Ramadan 1444 H ini kita mendapatkan berkah, pahala dan ampunan dari Allah SWT.
Disamping itu H.Bambang Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Rembang yang telah berkenan memberi fasilitas tempat beserta kelengkapannya serta kehadirannya sehingga Sosialisasi Empat Pilar dapat terlaksana.
H.Bambang Sutrisno menjelaskan dan mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa kita patut bersyukur Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang berfungsi sangat fundamental.
Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, bersifat Filosofis dan Pancasila merupakan rujukan, acuan, sekaligus tujuan dalam Pembangunan Karakter Bangsa.
Pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Manusia yang berkarakter Pancasila adalah manusia dan bangsa Indonesia yang memiliki ciri dan watak relegius, nasionalis, demokratis dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Oleh karena itu landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945.
Keluhuran nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya.
Ia memaparkan, ada empat alasan untuk tidak mengubah isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
Pertama, di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah Negara yang Merdeka dan Berdaulat.
Kedua, dalam pembukaan UUD 1945 terdapat norma yang terkait dengan tujuan negara atau tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa atas berdirinya NKRI.
Tujuan negara meliputi empat butir, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial.
Ketiga, pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Keempat, karena nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia sebagaimana tersurat di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara,yaitu Pancasila.
Oleh karena itu dalam pengembangan karakter bangsa, norma-norma konstitusional UUD 1945 menjadi landasan negara yang harus ditegakkan untuk kukuh berdirinya Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dipandu langsung oleh nara sumber Hendro Martojo yang sehari- hari sebagai Ketua PWRI Provinsi Jateng.
Hendro Martojo menyajikan dan menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar.
Yaitu, Pancasila sebagai Dasar dan Idologi Negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.
Sajian materi yang disampaikan H. Hendro Martojo sangat menarik, mudah dipahami dan diberikan contoh pengalaman yang aplikatif bisa dijadikan referensi dalam kehidupan sehari hari.
Dirinya menekankan pentingnya pengamalan Pancasila yang diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
Motivasi para peserta sosialisasi walaupun bulan Ramadan tetap bersemangat dan memiliki antusias yang tinggi untuk menyampaikan uneg uneg dan pertanyaan saat dibuka acara tanya jawab.
Di antaranya menyoal tentang usulan agar butir-butir Pancasila diajarkan kembali kepada anak sekolah dan anggota masyarakat. Karena saat ini masih banyak anggota masyarakat bahkan para pejabat tidak hafal sila-sila dalam Pancasila.
Disamping itu muncul keresahan para pensiun dengan adanya berita bahwa gaji pensiun akan diganti sistim baru yang kurang menghargai nilai nilai pengabdian dan perjuangan yang telah diberikan kepada negara.
Dan ungkapan sulitnya mengembangkan anggota PWRI walaupun dalam AD/ART PWRI yang baru keanggotaan PWRI dengan stesel pasif. Semua pertanyaan dan ungkapan dari para peserta dijawab dengan jelas dan tuntas oleh Bapak H.Hendro Martoyo.
Ia mengingatkan bahwa PWRI adalah satu satunya organisasi perjuangan bagi para pensiun PNS/ASN terutama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Selama ini PWRI sudah melakukan upaya konkrit untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota salah satu hasilnya adalah para pensiunan mendapat gaji ke 13 dan gaji ke 14 (THR) serta mendapatkan tunjangan beras.
Berdasarkan hasil pengamatan dan realisasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rembang menurut Bambang Sulistya selaku koordinator PWRI eks Karesdinan Pati dapat berjalan lancar dan sukses serta mampu membuat peserta gumuyu karena para peserta mendapat tambahan ilmu dan bebungah dari pantia.
“Bunga melati bunga kamboja, sosialisasi Empat Pilar hari ini membuat bahagia para Wredatama,” ucapnya. (*).

BLORA, JAWA TENGAH

Serahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan, DPC Partai Demokrat Blora Geruduk PN Blora

BLORA.-

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Blora, Tety Indarti bersama anggota fraksi, pengurus dan bagian hukum dari Partai Demokrat mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Blora, Selasa (4/4/2023). Kedatangan unsur pimpinan Partai Demokrat Blora itu untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
Pantauan wartawan, massa datang dengan seragam biru menggunakan kendaraan roda empat pada pukul 10.30 WIB. Mereka langsung masuk kantor PN Blora dan menunggu pimpinan untuk menyerahkan surat secara langsung.
Setelah menunggu beberapa saat, Ketua DPC Partai Demokrat Blora bersama anggota ditemui Wakil Ketua PN Blora, Muhamad Fauzan Haryadi. Setelah sesaat berdiskusi, terlihat pengurus DPC Demokrat Blora menyerahkan surat. Setelah itu berfoto bareng.
“Hari ini kami penyerahan permohonan perlindungan hukum Partai Demokrat yang sekiranya dari Pak Muldoko, KLB yang kalah terus itu mengajukan PK kembali. Walaupun dia sudah kalah sekitar 16 kali,” jelas Tety.
Pihaknya juga menyayangkan langkah dan sikap Muldoko. “Ya disayangkan sekali. Sebetulnya beliau orang terhormat jadi tidak terhormat karena seperti itu. Ibaratnya tidak daftar tentara tapi pingin jadi Kasad. Ya itulah. Orang tidak sekolah pendidikan guru, tidak predikat guru pingin jadi kepala sekolah,” tegasnya.


Menurutnya, nuansa politiknya sangat kental sekali. Untuk itu, dia berharap Pak Muldoko cepat sadar. Bahwa sebenarnya celah sudah tidak ada. “Kita tahu, saya kader lama partai demokrat. Dan kita tahu beliau tidak ada berdarah-darah di Partai Demokrat. Ujungnya mana pangkalnya mana beliau tidak tahu. Kita berdoa saja semoga beliau kembali ke jalan yang benar,” paparnya.
Tety menambahkan, PN Blora merespon baik kedatangannya bersama anggota. “Ke Pengadilan Negeri ini kita sifatnya pemberitahuan saja,” tambahnya.
Diketahui, permohonan perlindungan hukum yang dilakukan DPC PD Blora ini akibat buntut panjang dari adanya penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2021, dengan mengubah AD/ART Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko yang dinilai ilegal oleh para elite Partai Demokrat.
Sebelumnya Pemerintah juga telah mengeluarkan SK Menkumham RI No.M.HH.UM.01.01-47, tertanggal 31 Maret 2021, tentang Penolakan Permohonan Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat, (Versi KLB KSP Moeldoko). Dan, sikap tegas pemerintah dalam wujud penegakan hukum ini tercermin saat Menkumham RI bersama Menkopolhukam RI, menyatakan secara resmi bahwa berdasarkan hasil verifikasi KLB Partai Demokrat yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko tidak memenuhi tata cara Pendaftaran Partai Politik yang diatur oleh Permenkumham dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan dan diakui oleh Negara.
Namun karena sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun, mengajukan upaya hukum di 3 tingkatan Pengadilan, dengan keputusan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun. Selanjutnya dengan alasan adanya 4 bukti baru (Novum), KSP Moeldoko dan JAM pada 3 Maret 2023 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI, dimana ke 4 Novum tersebut faktanya bukan merupakan bukti baru, sudah pernah dijadikan bukti pada persidangan sebelumnya di PTUN. (*)

BLORA, JAWA TENGAH, OPINI

Ndhelikake Proyek

HINGGA menjelang akhir Desember tahun lalu banyak proyek pembangunan infrastruktur di Blora yang belum kelar, sampai-sampai kontraktor bekerja model kejar tayang dan hasilnya pun aspal-aspalan (asal-asalan, Red.)

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan infrastuktur tahun lalu disimpulkan akibat proses perencanaan dan pemilihan rekanan yang terlambat. Karena itulah Bupati Blora mengintruksikan agar di Tahun 2023 ini pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih awal.
Lebih cepat dari keinginan Bupati, proyek pavingisasi di Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung nekat mendahului start. Bahkan pada bulan Maret ini proyek dengan jumlah anggaran di atas 500 juta itu sudah selesai dikerjakan.
Walaupun nilai anggarannya di atas 500 juta namun proyek pemasangan paving ini tidak perlu dilelang. Panitia yang sudah mengantongi jam terbang puluhan tahun itu mengakalinya dengan memecah anggaran di satu kelurahan ini menjadi 7 paket dengan sistem PL (penunjukan langsung).
Seperti paket pekerjaan di Dukuh Taman, Sambong, dan di Jln. Stasiun dan yang lain. Nilainya bervariasi mulai puluhan juta hingga 100 jutaan.
Untuk menghindari sorotan pegiat dan pengamat, biasanya proyek yang dipecah menjadi paket kecil-kecil ini didhelikake di wilayah terpencil seperti Randublatung contohnya.
Namun sepandai-pandainya Pemkab ndhelikake proyek, Yang terhormat anggota dewan selalu tahu. Sebagai kompensasinya, sosok yang mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan itu minta jatah yang dikemas dalam paket aspirasi. Di Kelurahan Wulung, paket paving dan draina-se merupakan paket aspirasi dari tiga orang anggota dewan.
Sudah menjadi rahasia umum, paket aspirasi ini biasanya ditawarkan kepada pemangku wilayah yang akan ditempati proyek dhelikan tersebut. Dengan mahar dibayar sebelum pekerjaan berjalan, setelah itu anggota dewan bisa melenggang aman.
Beberapa tahun terakhir muncul permasalahan, setelah mahar dibayarkan ternyata paket proyek yang dijanjikan tak pernah datang. Usut-punya usut, paket proyek itu sudah dipindah ke wilayah lain oleh penguasa tanpa memberitahu Yang terhormat anggota dewan.
Dari pengalaman yang kurang sedap itu, pemberi mahar sekarang menolak bayar di depan. Mengikuti trend transaksi di era milenial maka disepakatilah model Cash on delivery (COD). Entah bagaimana caranya, walaupun anggaran belum cair, paket dhelikan sudah dikerjakan dan mahar bisa diterimakan. Tujuan lain, supaya paket dhelikan ini tidak akan dipindahkan.
Pada pekerjaan paving dan drainase di Kelurahan Wulung ini bukan hanya lokasinya yang ndhelik, tapi papan proyeknya juga didhelikake. Ini yang melanggar aturan. Pekerjaan boleh saja dimulai tapi prinsip transparansi harus ditepati, seperti halnya pemasangan Papan Proyek agar warga masyarakat bisa melakukan kontrol. Juga ketika ada yang menanyakan RAB harus ditunjukkan. Kalau pekejaan sudah sesuai spek yang ada pada RAB, kenapa sih harus ada yang disembunyikan?
Melihat proyek tanpa ada papan informasi, tugas Pemerintah cq. Dinas yang membidangi adalah segera melakukan evaluasi. Apakah sudah sesuai RAB pada proyek dhelikan ini?
***

BLORA, JAWA TENGAH

Jelang Lebaran, Jalan Randublatung-Cepu Diperbaiki

BLORA.-

Menjelang Lebaran, jalan provinsi Randublatung-Cepu mulai diperbaiki dengan menutup lubang jalan menggunakan aspal goreng manual pada tanggal 27 Maret 2023.
Dengan jumlah pekerja 12 orang, jalan sepanjang 1,5 Km mulai Desa Sumberejo-Kediren hingga Desa Jape (kuburan kembar), Dinas PU Provinsi Jawa Tengan dikerjakan menggunakan fasilitas satu alat berat (slender).
Petugas DPU Jateng wilayah Blora, Suroso (49) asal mengatakan mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai H-7 Lebaran diperkirakan jalan provinsi penghubung Randublatung-Cepu sudah selesai. “Sudah tidak ada lubang lagi, dan Insya Allah setelah Lebaran akan dilanjutkan perbaikan dengan sistem Cor beton,” ujar Suroso. (*)

NASIONAL

80 Jenderal Purnawirawan TNI/Polri Usulkan Anies-AHY untuk Pilpres 2024

BOGOR.-

Lebih dari 80 Jenderal atau Perwira Tinggi (Pati) Purnawirawan TNI/Polri, mendatangi Cikeas Jawa Barat, untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu(1/4/2023). Para jenderal dari matra darat, laut, udara dan kepolisian ini mengaku sudah terlebih dulu mendatangi Lebak Bulus, kediaman Anies Baswedan, sebelum menyambangi Cikeas.
Dalam kegiatan silaturahmi yang dibalut dengan acara buka puasa bersama itu, masing-masing perwakilan matra menyampaikan aspirasinya.
Pertama, Pati Purnawirawan matra darat diwaklili oleh Letjen TNI Purn R. Ediwan Prabowo, S.Ip. Jabatan terakhir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
Kedua, Matra laut diwakili oleh Laksdya TNI Purn Dr. Deddy Muhibah Pribadi, S.H., M.A.P, mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI.
Ketiga, Matra udara diwakili oleh Marsdya TNI Purn Muhammad Syaugi Alaydrus, S.Sos., M.M, mantan Kepala Badan SAR Nasional.


Terakhir, perwakilan Polri adalah Brigjen Pol (P) Drs. Eldi Azwar, MAP, mantan petinggi di Baharkam Polri.
Dalam sambutannya, mereka menyampaikan kegelisahan hatinya beberapa waktu terakhir ini. “Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan, maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik. Kami ingin maju bersama-sama dengan Anies dan AHY untuk mewujudkan perubahan tersebut,” ucap Letjen TNI Purn Prabowo.
Sementara Marsdya TNI Purn Muhammad Syaugi Alaydrus menguatkan pernyataan Letjen TNI Purn Prabowo. “Pasangan Anies-AHY adalah kombinasi yang cocok antara sipil dan militer,” ujat Syaugi. Syaugi adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara tahun 1984. Dia juga pernah menjabat sebagai Danlanud Iswahjudi dan Panglima Komando Operasi I.


Sementara Laksdya Purn Deddy dan Brigjen Purn Eldi Azwar sepakat. “Bagi kami, ini adalah sebuah panggilan tugas, untuk ikut mengusung Anies-AHY dalam gerakan perubahan bagi Indonesia yang lebih baik.”
AHY menyambut baik aspirasi para Pati tersebut. “Saya memiliki keyakinan dan harapan, bahwa bersama-sama saya, di belakang saya, ada patriot-patriot, ada senior-senior, yang siap mendukung, bukan hanya restu, tapi juga bertempur bersama pada saatnya nanti,” ujar AHY.
“Terima kasih juga atas dukungan kepada Mas Anies dan saya yang tadi disampaikan. Saya setuju, saat ini Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami juga menangkap kegelisahan para senior semua yang hadir hari ini, mudah-mudahan bisa kita ubah pada saatnya nanti di 2024,” imbuhnya.
AHY berharap silaturahmi ini bisa menguatkan keyakinan dirinya untuk memperjuangkan spirit perubahan dan perbaikan. “Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para senior, para Perwira Tinggi, yang telah berkenan, bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka bersama, tapi hadir dalam spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat,” ucap AHY.
“Oleh karena itu, sekali lagi terima rasa hormat kami, apresiasi kami kepada Bapak-bapak sekalian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kembali berada di garda terdepan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” sambungnya.
Hadir pula dalam silaturahmi antara lain, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Tahir, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Mayjen TNI Purn Nachrowi Ramli, serta Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Mayjen TNI Purn Hasan Saleh, Kolonel Purn Guntur Sasono, dan Rezka Oktoberia. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Belum Genap 6 Bulan, Proyek Jalan Senilai 2 Miliar sudah Rusak

BLORA.-

Kondisi jalan Ngawengan-Pasar Sore-Temengeng-Gubungpayung Kecamatan Sambong yang sudah pada rontok aspalnya di sana-sini. Padahal, proyek jalan yang dibiayai APBD Blora senilai Rp 2 miliar lebih itu baru selesai dibangun pada Desember 2022.
Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora Sukisman menyimpulkan bahwa kontraktor dalam dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai surat perintah kerja (SPK) yang di dalamnya tercantum spesifikasi material seperti aspal, koral, pasir, dan abu batu.
Menurut Sukisman, hot mix yang digelar di jalan Temengeng-Pasar Sore itu bukan buatan pabrik melainkan rekanan membakar aspal sendiri yang biasa dengan istilah latasir, yaitu lapisan aspal pasir. “Yang seperti ini pasti beda harganya di RAB, karena secara teknis mengerjakannya juga beda,” papar Sukisman, Jumat (31/3/2023).
PPKom lanjut Sukisman, seharusnya tidak boleh menerima pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi proyek dimaksud, dan itu jelas ada saksi hukumnya karena ada unsur pembiaran.
“Proyek yang buruk jelas merugikan rakyat karena sumber anggaran dari APBN maupun APBD itu 80% bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyat,” ujarnya.
“Kerugiannya lagi, masyarakat menikmati fisik pro-yek hanya berjangka waktu pendek yang itu juga berdampak pada pertumbuhan ekokomi,” tambahnya.
Yang patut dipertanyakan adalah tanggung jawab konsultan pengawas yang sepertinya membiarkan saja. “Apabila pelaksana proyek tersebut terbukti melakukan tindakan melawan hukum yaitu korupsi, PKN gak segan-segan membawa ke ranah hukum,” tandas Kisman. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Dicabut, Indonesia Perlu Perbaiki Persepakbolaan

BLORA.-

Sungguh tak pernah terbayangkan oleh seluruh bangsa Indonesia terkait badai kehidupan yang menimpa sepak bola Indonesia di dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah.
Di bulan yang penuh ampunan, kemulian dan bulan penuh harapan akan terjadi peristiwa bersejarah yang meluluh lantakan mimpi dan harapan bagi bangsa Indonesia, khususnys para pemain sepak bola, para pengurus sepak bola, suporter dan pencinta sepak bola di seluruh penjuru Nusantara.
Mereka meneteskan air mata sebagai refleksi perasaan duka nestapa, sedih, gundah, jengkel, mangkel (kecewa) dan marah bercampur bersenyawa menjadi satu.
Hal itu karena status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut dan dibatalkan oleh FIFA.
Tentu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak serta merta tanpa ada penyebabnya. FIFA memang tak menjelaskan dengan alasan yang pasti pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. FIFA hanya menyebut Republik Indonesia gagal jadi tuan rumah karena situasi yang terjadi saat ini.
Adanya kegaduhan penolakan terhadap Timnas Israel yang bertanding di Indonesia. Meskipun Presiden Joko Widodo telah menegaskan dan memberi jaminan keamanan terhadap keikutsertaan tim sepak bola Israel namun fakta tetap saja ada Kepala Daerah (Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) yang melakukan penolakan.
“Ibarat nasi sudah menjadi bubur kita tinggal menunggu sanksi berikutnya yang akan diberikan oleh FIFA,” kata Bambang Sulistya, peminat dan pemerhati sepak bola, di Blora, Minggu (2/4/2023).
Yang jelas saat ini batalnya Indonesia jadi tuan rumah juga membuat status keikutsertaan Garuda Muda di Piala Dunia U-20 2023 dicabut.
Hal ini karena Indonesia lolos dengan status sebagai tuan rumah.Tim yang berhak wakil Asia karena maju ke semifinal adalah Uzbekkistan, Irak, Jepang dan Korea Selatan.
“Disamping itu kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 juga mengakibatkan empat kerugian,” tutur Bambang yang Ketua PWRI Blora.
Pertama rusaknya reputasi dan nama Indonesia dimata dunia internasional karena dianggap tak punya komitmen.
“Kedua, mubazir persiapan-persiapan yang telah dilakukan dan membuat kekecewaan berat dan putusnya harapan kepada para pemain sepak bola untuk berbuat terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.
Termasuk para suporter dan para pecinta sepak bola Indonesia yang merasa kehilangan hiburan dan kebanggaan terhadap pemain Indonesia yang bisa berlaga diajang internasional.
“Ketiga, adanya kerugian material akibat dana negara telah dikeluarkan untuk persiapan penyelenggara Piala Dunia U-20,” tambahnya.
Disebut Bambang dari berbagai sumber, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk persiapan Piala Dunia U-20 dialokasikan dana Rp 500 miliar dan Kementerian PUPR menyuntik dana Rp 314 miliar untuk renovasi stadion.
“Keempat kerugian potensial, benefit atau keuntungan ekonomi yang bisa dihasilkan jika perhelatan itu bisa dilakukan di Indonesia,” lanjutnya.
Bahkan menurut peneliti Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengukapkan Indonesia kehilangan potensi nilai ekonomi yang mencapai Rp 188 triliun menyusul gagalnya Indonesia jadi tuan rumah piala Dunia U-20.
Menyadari banyak anggota masyarakat yang kecewa dan sedih atas keputusan pencabutan FIFA tersebut sebagai bangsa yang besar Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjadi momentum untuk berbenah diri dan memperbaiki persepakbolaan Indonesia terus berjalan dan berkembang kearah menjadi lebih baik dan profesional.
Sekaligus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwa olahraga sepak bola bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa bukan menjadi alat untuk perpecahan bangsa sehingga meminta semua pihak tidak saling menyalahkan setelah Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia.
Berkenaan tersebut, untuk menjadi catatan bersejarah ada ungkapan dan bentuk simpati dari berbagai elemen masyarakat yang pernah berkecimpung di dunia persepakbolaan di Bumi Blora Mustika atas terjadinya musibah dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Seperti yang disampaikan Widarto atau nama panggilan Setek, dulu di tahun 90an sebagai pemain handal di Persikaba dan saat ini sebagai pejabat yang menangani olahraga di Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora.
“Sangat sedih bin prihatin karena kesempatan emas lepas bagi generasi muda harapan bangsa untuk tampil di pentas di ajang sepakbola tingkat Internasional dan sangat mustahil peluang tersebut bisa terulang kembali,” ungkap Widarto.
Ia sangat berharap semoga duka sepakbola di Indonesia hanya sebatas pembatalan sebagai tuan rumah saja tidak ada sanksi lain yang berdampak pada partisipasi Timnas Indonesia untuk berkiprah ke level dunia.
Dirinya juga memberi spirit kepada para pemain untuk tetap semangat dan berprestasi.
Kemudian, Agus Puryanto yang saat ini berdomisili di Kecamatan Ngawen Blora yang dari tahun 1995-2012 pernah berkecimpung menjadi pemain Persis Solo, Asyabab Surabaya, Persibat Batang, PSKPS Padang Sidempuan dan Persipur Purwodadi. Pada tahun 2014-2018 pernah menjadi manager Teknik Persikaba.
Ia sangat menyayangkan dan sedih kesempatan untuk jadi Tuan rumah Piala Dunia U-20 dibatalkan oleh FIFA, Perjuangan semua pihak yang ingin jadi tuan rumah jadi sia sia belaka lebih khusus impian para pemain U-20 musnah.
Dirinya memberi motivasi kepada seluruh pemain Timnas U-20 agar tetap tegar dan jangan putus asa badai pasti akan berlalu karena sepak bola sudah menjadi pilihan hidup maka harus tetap semangat dan yakin esok pasti akan datang hadiah dari langit yang memberi kesempatan yang lebih baik untuk berjuang demi kejayaan persepakbolaan Nusantara.
“Berharap tata kelola sepak bola di bawah Kepengurusan PSSI yang baru lebih bagus profesional dan komitmen dengan segala programnya,” harapnya.
Sementara H. Kunto Aji yang saat ini menjadi kepala Dinporabudpar Kabupaten Blora dulu pernah jadi pengurus Persikaba mengukapkan rasa gelo ketika harapan Indonesia menjadi tuan rumah piala Dunia U-20 gagal.
Secara singkat memberi semangat kepada para pemain Timnas U-20 dengan ucapan tetap semagat dan bersabar semoga Allah akan segera memberi peluang terbaik.
Lain halnya yang di sampaikan oleh H. Abu Nafi mantan Wakil Bupati Blora yang saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng Komisi B.
Kyai yang dikenal santun dan ramah kepada umat itu dulu tahun 1985-1987 pernah mimpin klub sepak bola Kurnia Putra di Blora dan sebagai wakil ketua Persikaba.
Selama mengelola sepak bola di Blora mampu mewujudkan prestasi yang luar biasa walau hanya menggunakan pemain lokal bisa lolos masuk di Galakarya tingkat Nasional.
Mbah Abu, sapaannya, juga pernah mimpin olahraga Panahan, Bulu tangkis dan dayung di tingkat Jateng tak pernah bergeser dari Blora, jadi juara di tingkat Jateng.
Saat ini merasa ikut prihatin dan sedih atas gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Berharap karena semua sudah terjadi sebagai orang beriman tak perlu lama-lama disesali, mari segara bangkit dan optimis untuk terus menerima realita sebagai bekal kesuksesan dimasa yang akan datang.
“Selamat berjuang adik-adik pemain Timnas jadikan pelajaran yang sangat berharga dalam menggapai masa depan yang gemilang,” ungkapnya.
Selanjutnya ada K3 yang bisa kita peroleh atas musibah Kegagalan Indonesia mendapat amanah sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20.
Pertama komitmen adalah kunci utama untuk menjadi pegangan dan landasan dalam menunaikan tugas harus dapat kita jaga dan amankan sampai realisasi kegiatan terwujud. Kedua, komunikasi yang ramah lingkungan dan berdasarkan etika birokrasi harus menjadi pegangan dari seorang pemimpin pemerintahan.
Jangan sampai memberikan pendapat atau statemen akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakharmonisan di masyarakat. Seperti ungkapan di Jawa Lamun siro iso ngomong nanging ojo brebeki kuping (kalau anda bisa bicara jangan sampai memerahkan telinga).
Ketiga, kenetralan sikap agar dunia olahraga khususnya sepak bola tidak dijadikan alat untuk berpolitik.
“Akhirnya lagu “Hilang Permataku” bisa menjadi hiburan di saat tersadar bahwa hari ini saya masih menjalankan ibadah puasa penuh dengan harapan semoga ke depan Persepakbolaan Indonesia makin jaya dan menjanjikan,” ungkap Bambang Sulistya, mantan Sekda Blora. (*).

BLORA, JAWA TENGAH

Belum Genap 6 Bulan, Proyek Jalan Senilai 2 Miliar sudah Rusak

“Kalau waktu diserahterimakan dalam kondisi bagus itu masih ada masa perawatan. Tapi kalau kualitasnya buruk seperti ini ya harusnya dibongkar total,” tandas Singgih Hartono.

***
Pengerjaan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora kualitasnya sangat buruk, salah satunya pembangunan jalan Ngawengan-Pasar Sore-Temengeng-Gubungpayung Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Belum genap enam bulan selesai dibangun, proyek jalan yang dibiayai APBD Blora Tahun 2022 sebesar Rp 2.058.114. 000. itu sudah hancur.
Mendapati kondisi seperti itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Samgautama seolah tidak terlalu menyoal. Menurutnya, hingga saat ini jalan tersebut masih dalam pemeliharaan secara berkala oleh kontraktor pelaksana, CV. Arum Jaya. “Masih masa pemeliharaan,” ungkapnya.
Sukardi, salah seorang staf Bidang Bina Marga DPUPR menyebutkan ada sebelas titik kerusakan yang diperbaiki oleh rekanan. “Yang kelihatan rawan, langsung kita gelar aspal sekalian,” ujarnya ketika ditemui wartawan di lokasi proyek, Rabu (29/3/2023).


“Di satu kilometer pertama memang kondisi tanahnya agak labil. Jadi ketika ada tekanan lebih berat bisa saja terjadi kerusakan,” imbuhnya.
Seorang konsultan pengawas proyek infrastruktur di Blora, Singgih Hartono ketika melihat langsung ke lokasi proyek jalan di Temengeng mengaku kecewa dengan sikap jajaran DPUPR dan Inspektorat yang dianggapnya terlalu lunak terhadap kontraktor yang bekerja asal-asalan.
“Yang seperti ini jelas gak bener lah. Secara visual saya lihat aspal hot mix koq warnanya blorok,” ujarnya.
“Jalan hot mix jika terkena beban berat mestinya ambles. Tapi kalo ini malah ambyar aspalnya,” tambahnya.
Sikap kepala DPUPR yang begitu saja mau menerima hasil pekerjaan yang buruk dengan dalih masih ada masa perawatan, menurut Singgih itu sangat keliru.
“Kalau waktu diserah-terimakan dalam kondisi bagus itu masih ada masa perawatan. Tapi kalo kualitasnya buruk seperti ini ya harusnya dibongkar total,” tandas Singgih Hartono. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Ditinggal Pulang Penjaganya, Gudang Oven Nampu di Desa Sumber Terbakar

BLORA.-

Sebuah gudang yang di dalamnya terdapat Oven Nampu milik Ngateno (43), warga Dukuh Mulyorejo RT 07/11, Desa Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora terbakar, Kamis (30/3/2023).
Oven nampu tersebut difungsikan oleh pemiliknya untuk membuat bahan-bahan parfum. Adapun Oven Nampu menggunakan bahan bakar dari abu rontokan tempurung kelapa.
Menurut saksi mata, Ali Mustajab (27) yang bekerja sebagai penjaga gudang oven, sebelum terjadi kebakaran dia sempat memeriksa bahan bakar oven yang terbuat dari rontokan tempurung kelapa. Setelah dirasa aman kemudian Ali Mustajab pulang ke rumah tinggalnya yang berada di seberang gudang oven nampu tersebut,
“Sekitar pukul 18.30 WIB saya mendengar suara ledakan dari gudang, dan saya melihat ada api yang menyala di bagian dalam gudang,” ujar Ali ketika ditemui wartawan di lokasi kebakaran.
Sontak Ali berteriak minta tolong, suara itu didengar tetangga dekat, Karjan Wibisono (52) dan Dwi Setiawan (23) yang selanjutnya bersama warga sekitar mendatangi lokasi gudang oven nampu, dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
Ngateno yang sedang berada di rumah tinggalnya mendapat kabar dari warga bahwa rumah ovennya terbakar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat.
Kades Sumber, Aris Susanto (33) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kradenan.
Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Kradenan bersama petugas pemadam kebakaran dari Kecamatan Randublatung mendatangi lokasi kejadian. Kemudian petugas bersama-sama ikut memadamkan api yang tersisa hingga apinya padam.
“Kebakaran tersebut diduga berasal dari nampu yang telah dibakar dan apinya menyambar bagian atap yang terbuat dari plastik fiber dan terdapat bolam lampu yang jaraknya sekitar 1,5 meter dari nampu yang dibakar tersebut,” terang Kapolsek Kradenan Iptu Umbaran.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun total kerugian mencapai 50 juta rupiah.
“Barang yang terbakar adalah nampu sebanyak 7 ton. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),” tandasnya. (*)

Koran Lokal Terpercaya