Korandiva-BLORA.— Drama sidang kasus pengeboran minyak ilegal yang menewaskan lima orang di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, kembali memantik perhatian publik. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Blora, Selasa (12/5/2026), seorang saksi justru membuat majelis hakim geram setelah bersikeras menyebut sumur yang dibor adalah “sumur air”, padahal lokasi itu sebelumnya terbakar hebat dan dikenal sebagai sumur minyak ilegal.

Saksi bernama Mohammad Rozi, yang diketahui merupakan rekan kerja pengebor, tampak berulang kali menghindari penjelasan yang dianggap masuk akal oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum.
“Yang dibor sumur air,” ujar saksi singkat saat ditanya jaksa.
Jawaban itu langsung memantik reaksi keras dari hakim ketua. Sebab, sumur yang disebut “sumur air” tersebut merupakan titik ledakan dan kebakaran besar yang menewaskan lima warga selama insiden Agustus 2025 lalu.

Majelis hakim bahkan sampai mengingatkan saksi soal sumpah yang telah diucapkan sebelum persidangan dimulai.
“Tolong ceritakan yang sebenarnya. Kami mencari fakta hukum, bukan mencari kesalahan orang supaya kami tidak salah memutus perkara ini,” tegas hakim ketua.

Suasana sidang mendadak tegang ketika hakim kembali menekan saksi yang dinilai berputar-putar dan tidak terbuka.
“Kan sudah sumpah 30 juz. Sumpah ini tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” lanjut hakim.
Namun peringatan itu tak mengubah keterangan saksi. Ia tetap bertahan pada pengakuannya bahwa dirinya hanya diajak “mengebor air” oleh terdakwa Hartono alias Gundul.
Padahal, isi keterangan saksi di persidangan berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya dibuat penyidik. Melihat sikap saksi yang dinilai tidak kooperatif, hakim akhirnya mengambil alih jalannya pemeriksaan.
“Sudah baik sampeyan tidak duduk di kursi terdakwa, wong ikut ngebor kok. Dijawab yang benar,” sentil hakim dengan nada tajam.

Karena dinilai tidak memberikan keterangan secara terang, pemeriksaan terhadap saksi akhirnya ditunda. Hakim kemudian mengetukkan palu dan menskors sidang.
Dalam perkara ini, tiga terdakwa dihadirkan di ruang sidang, yakni Suparman, Suhartono, dan Hartono. Ketiganya didakwa terlibat dalam aktivitas pengeboran minyak ilegal yang berujung petaka.

Sebagaimana diketahui, kebakaran hebat melanda sumur minyak di Desa Gandu pada Minggu, 17 Agustus 2025. Api berkobar selama tujuh hari dan menjadi salah satu tragedi sumur minyak rakyat paling mematikan di Blora.
Lima korban meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Tanek tewas di lokasi kejadian. Wasini dan Sureni meninggal dengan luka bakar hingga 90 persen. Yeti meninggal saat dirawat di RSUP dr Sardjito Yogyakarta, sementara Abu Dabi yang baru berusia dua tahun mengembuskan napas terakhir beberapa pekan kemudian akibat luka bakar serius.
Kasus ini bukan sekadar soal kebakaran sumur minyak. Sidang demi sidang mulai membuka potret buram praktik pengeboran ilegal yang selama ini seolah berlangsung terbuka, melibatkan banyak pihak, namun selalu sulit disentuh secara tuntas. (*)

Korandiva-BLORA.- Upaya pemerintah menyiapkan mekanisme baru penagihan utang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp211 triliun kembali menjadi perhatian publik. Di tengah desakan masyarakat agar negara bertindak lebih tegas, Ketua FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI, Eko Budi Kasmijan, meminta Menteri Keuangan tidak takut dan tidak ragu dalam menuntaskan penagihan hak negara tersebut.

Menurut Eko Budi Kasmijan, persoalan BLBI bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut marwah negara dalam menegakkan keadilan hukum dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Negara harus hadir dengan keberanian. Menteri Keuangan jangan takut dan jangan ragu untuk menagih BLBI. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Penagihan harus dilakukan secara tegas, terukur, dan transparan,” tegasnya dalam keterangan kepada media.

Ia menilai publik selama ini terlalu sering disuguhi polemik dan perdebatan tanpa hasil nyata. Karena itu, FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada pembentukan mekanisme administratif semata, melainkan langsung bergerak pada langkah konkret penelusuran aset, penyitaan jaminan, hingga optimalisasi pemulihan keuangan negara.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah menagih BLBI akan menjadi simbol ketegasan negara terhadap para obligor dan debitur yang selama puluhan tahun belum menyelesaikan kewajibannya.
“Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan retorika. Jangan sampai negara terlihat lemah di hadapan para pengemplang utang negara. Ini momentum membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua,” ujar Eko.

Ia juga menegaskan bahwa penuntasan BLBI dapat menjadi sinyal positif bagi dunia investasi nasional. Kepastian hukum dan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tengah menyiapkan pola baru penagihan BLBI setelah berakhirnya masa kerja Satgas BLBI. Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan masih adanya puluhan ribu debitur dengan total tunggakan mencapai Rp 211 triliun.

FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI pun meminta seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas bergerak bersama agar penuntasan BLBI tidak kembali menjadi agenda yang berakhir tanpa kepastian.
“Kalau negara ingin dihormati rakyat dan dipercaya investor, maka penegakan hak negara harus dilakukan tanpa rasa takut,” tutup Eko Budi Kasmijan. (*)

Korandiva-BLORA.- Menjelang datangnya Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, ruang pertemuan Kantor Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, Sabtu (9/5/2026), terasa lebih hangat dari biasanya.
Bukan sekadar rapat rutin para pensiunan pegawai negeri. Di ruangan sederhana itu, tersimpan kegelisahan, harapan, sekaligus semangat untuk tetap bermakna di usia senja.

Satu per satu para wredatama datang dengan langkah pelan namun wajah berbinar. Ada yang saling menepuk pundak, bercanda mengenang masa dinas puluhan tahun silam, hingga saling bertanya kabar cucu dan kesehatan.
Suasana guyub itu menjadi penanda bahwa masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan babak baru untuk tetap hidup berguna bagi sesama.

Sekretaris PWRI Kabupaten Blora, H. Sudadyo, SH., tampil dengan pesan yang tidak sekadar normatif. Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial itu mengajak para purna tugas agar tidak larut dalam rasa tua, apalagi mudah tersulut emosi karena persoalan kecil.

“Sudah saatnya kita menjadi sosok yang mampu menciptakan nuansa guyub rukun dan paseduluran saklawase. Jangan gampang mutungan hanya karena urusan sepele,” ujarnya dengan nada tegas namun penuh kehangatan.

Di hadapan para pengurus PWRI, Sudadyo seperti sedang mengingatkan satu hal penting: manusia yang telah selesai dengan urusan jabatan seharusnya justru semakin matang dalam kebijaksanaan.
Momentum Iduladha, menurutnya, bukan hanya tentang ritual kurban. Lebih dari itu, ada nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial yang harus terus dirawat hingga akhir hayat.

Suasana rapat pun sempat pecah oleh gelak tawa ketika nama H. Winarno, S.Sos., disebut. Mantan Kepala Inspektorat Blora itu sebelumnya sukses mencairkan suasana dalam acara Halalbihalal keluarga besar PWRI bersama Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dan Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini lewat lagu-lagu jenaka yang dibawakannya.

Bagi PWRI, hiburan sederhana semacam itu bukan perkara remeh. Tawa dianggap sebagai vitamin batin agar para lansia tetap sehat, bahagia, dan tidak merasa sendiri menghadapi usia tua.
Kehangatan pertemuan semakin terasa saat doorprize dibagikan kepada seluruh pengurus yang hadir. Dengan gaya khasnya, H. Sudadyo menyebut bingkisan itu sebagai “hadiah dari langit”.

Kalimat itu sontak mengundang senyum dan tepuk tangan peserta.
Namun di balik candaan tersebut, terselip pesan mendalam tentang pentingnya budaya berbagi atau kepyur. Sebab menurutnya, orang yang ringan tangan membantu sesama akan hidup lebih mujur dan makmur.

Dalam forum itu pula, PWRI Blora memperkenalkan sebuah filosofi sederhana namun sarat makna: “KEREN”.
Bukan keren dalam pengertian gaya hidup modern atau kemewahan. Tetapi keren sebagai pedoman moral para wredatama dalam menjalani usia senja.
“K” berarti Kesehatan, menjaga jasmani dan rohani agar tetap mampu berkarya nyata.
“E” adalah Empati, peduli kepada sesama dan lingkungan sekitar.
“R” bermakna Rajin, tekun beribadah, bersedekah, serta membela kaum lemah.
“E” berikutnya berarti Enyahkan, membuang pikiran negatif dan memperbanyak prasangka baik.
Dan “N” adalah Nekat — berani konsisten dalam berbuat baik dan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Konsep itu sederhana, tetapi terasa menampar realitas hari ini. Di tengah zaman yang serba gaduh dan individualistis, para pensiunan justru berusaha menjaga warisan nilai luhur: kerukunan, kepedulian, dan keteladanan.

Rapat konsolidasi PWRI Blora sore itu akhirnya bukan hanya menjadi ajang temu kangen para mantan birokrat. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjelma ruang refleksi bahwa usia boleh menua, tetapi semangat untuk bermanfaat tidak boleh ikut purna.
Dan dari ruang kecil di sudut Kota Blora itu, para wredatama sedang mengajarkan satu pelajaran penting:
masa tua yang paling indah bukanlah tentang berhenti bekerja, melainkan tetap mampu menebar manfaat bagi sesama manusia. (*)

Korandiva-BLORA.- Ketika sebagian besar anak-anak kini lebih akrab dengan layar gawai dibanding lembar koran, Dewan Redaksi Koran Diva justru memilih bergerak melawan arus. Menjelang deadline cetak edisi 1067, Kamis malam (7/5/2026), Ketua Dewan Redaksi Koran Diva, Sucipto bersama dua awak redaksi terlihat sibuk menyortir ratusan hasil karya mewarnai kiriman murid-murid TK dari berbagai wilayah di Kabupaten Blora.

Pemandangan itu menjadi penanda bahwa media cetak ternyata belum sepenuhnya kehilangan tempat di tengah serbuan media sosial dan konten digital yang semakin agresif merebut perhatian anak-anak.

Melalui rubrik “Mewarnai Berhadiah”, Koran Diva mencoba menjalankan fungsi media yang mulai jarang disentuh banyak penerbit: media pendidikan. Program tersebut mengajak anak-anak usia dini mengenal koran bukan sekadar sebagai barang bacaan orang tua, melainkan ruang kreativitas dan apresiasi karya.

“Ini luar biasa, hampir seratus sekolah TK mengirimkan karya murid-muridnya,” ujar Sucipto saat proses penjurian berlangsung.

Di tengah menurunnya minat baca media cetak secara nasional, langkah yang dilakukan Koran Diva dinilai menjadi kritik tersendiri terhadap pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Anak-anak kini tumbuh dalam budaya instan media sosial, sementara kedekatan dengan media cetak perlahan memudar.

Karena itu, lomba mewarnai ini tidak hanya soal hadiah dan kompetisi, tetapi juga upaya memperkenalkan kembali eksistensi koran kepada generasi baru. “Selain hadiah, para juara juga mendapat sertifikat sebagai kenang-kenangan,” tambahnya.

Sucipto menegaskan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kreativitas anak perlu terus dirangsang melalui aktivitas sederhana namun edukatif seperti mewarnai.

“Melalui kegiatan ini, Koran Diva ikut mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan sejak usia dini,” katanya.

Untuk edisi lomba yang diterbitkan 27 April 2026 lalu, dewan juri menetapkan tiga pemenang utama, yakni Juara 1 diraih Den Raka Mahesa dari TK TRISULA 1 Blora, Juara 2 diraih Aishwa Nahla Regina Adisty dari TK ABA II, dan Juara 3 diraih Kanaya Zalfa Qirani dari TK Islam Nurul Iman Cepu.

Dengan distribusi koran yang telah menjangkau 16 kecamatan di Kabupaten Blora, manajemen Koran Diva optimistis peserta lomba akan terus bertambah. Terlebih, lomba tersebut dibuka gratis khusus pelanggan Koran Diva yang memiliki anak usia TK.

Peserta cukup memotong halaman lomba mewarnai dari koran cetak, kemudian mengirimkannya ke kantor redaksi Diva di Cepu atau menitipkannya di lapak koran milik Mas Parjo di depan Kantor Pemda Blora.

Di saat banyak media berlomba mengejar klik dan viralitas, langkah sederhana Koran Diva ini justru mengingatkan bahwa media massa masih memiliki tanggung jawab sosial: mendidik, membangun kreativitas, dan menjaga kedekatan dengan masyarakat sejak usia dini. (*)

Korandiva-BLORA.- Rencana pengadaan 960 kaos pelatihan petani tembakau senilai Rp 151,1 juta oleh DP4 Kabupaten Blora mendadak kandas di tengah jalan. Paket yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu kini berstatus “Paket Gagal” di portal Inaproc setelah tak ditindaklanjuti oleh pihak dinas.

Nilai pengadaan tersebut sempat memantik sorotan publik lantaran harga kaos mencapai sekitar Rp 157.500 per buah. Di tengah berbagai persoalan pertanian dan kebutuhan riil petani, anggaran ratusan juta rupiah untuk kaos cinderamata dinilai menimbulkan tanda tanya besar.

Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (TPHPP) DP4 Blora, Rosalia Diah Erawati, membenarkan paket itu batal diproses sistem karena tidak diperbarui.
“Batal oleh sistem karena tidak ditindaklanjuti. Belum kami perbaharui lagi,” ujar Era, Senin (11/5/2026).

Saat ditanya apakah pengadaan kaos tetap akan dilanjutkan, Era mengaku keputusan masih menunggu arahan Kepala DP4 Blora, Ngaliman. “(Tetap diadakan?) Tergantung Pak Alim bagaimana,” katanya singkat.

DP4 berdalih kaos tersebut dirancang sebagai cinderamata bagi peserta pelatihan petani tembakau di 12 kecamatan. Menurut Era, pemberian kaos dipilih karena peserta pelatihan kini tidak lagi diperbolehkan menerima uang saku.
Namun alasan itu justru memunculkan kritik baru. Publik mempertanyakan urgensi pengadaan kaos mahal menggunakan dana cukai tembakau, sementara banyak petani masih menghadapi persoalan harga, pupuk, hingga ketidakpastian hasil panen.

DP4 sendiri tahun ini tengah menyiapkan dua agenda besar, yakni pengenalan varietas baru “kasturi baru” serta program pemurnian varietas lokal tembakau Blora agar memperoleh sertifikasi resmi.
“Tembakau Blora didaftarkan, nanti ada sertifikat benihnya. Jadi varietas lokal Blora yang bersertifikat,” jelas Era.
Meski demikian, polemik pengadaan kaos telanjur menyedot perhatian. Apalagi, program yang diklaim untuk kepentingan petani itu justru lebih dulu ramai karena nilai cinderamatanya yang fantastis. (*)

Korandiva–BLORA.– Ribuan langkah nordik memenuhi Pendopo Kabupaten Blora saat Komunitas Jalan Nordic Indonesia (KJNI) Cabang Blora memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 mereka.

Dengan 295 peserta dari berbagai usia—lansia hingga usia produktus—acara bertema “Setiap derap ada cerita, setiap langkah ada kebersamaan, satukan derap langkah untuk memasyarakatkan olahraga jalan Nordic” ini jadi bukti nyata komitmen hidup sehat tanpa obat pada Sabtu (9/5/2026).

Pagi itu dimulai meriah: senam pemanasan dipandu Bu Denok dan Bu Diana, dilanjut senam kreasi ala Bu Hernik dan Bu Yanti, plus hiburan lagu-lagu cabang dan jalan nordik mutari alun-alun. Setelah Mars Indonesia Raya dan doa, puncaknya ditandai pemotongan tumpeng simbol syukur, oleh Bupati Blora yang memberikan apresiasi penuh.

Mengusung tema “Setiap derap ada cerita, setiap langkah ada kebersamaan, satukan derap langkah untuk memasyarakatkan olahraga jalan Nordic”, acara ini bukan sekedar seremonial perayaan, melainkan wujud nyata komitmen hidup sehat di Kabupaten Blora.

Ketua KJNI Blora, Sutoyo, sumringah menyampaikan, “Sejak berdiri Maret 2023, kini personel kami capai 300 orang. Kami ingin olahraga ini merambah seluruh kecamatan!” Bupati pun janjikan dukungan program pengembangan untuk masyarakat luas, sekaligus silaturahmi antar-komunitas.

Hiburan tak ketinggalan: Tari Gambyong KJNI Blora, penampilan cabang Jiken, Kunduran, Ngawen, Cepu, hingga Randu Blatung, ditutup lagu Kemesraan dan Kapan-Kapan yang bikin suasana hangat.

Dukungan Pemkab Blora lewat fasilitas jadi angin segar bagi komunitas purna tugas ini untuk terus bergerak maju.
Acara ini bukan sekadar pesta, tapi panggilan untuk Blora lebih sehat dan bersatu! (fiq)

Korandiva-BLORA.- Pemutaran film Pesta Babi di Blora, Sabtu (9/5/2026) malam, berlangsung tanpa gangguan. Di tengah kabar pembubaran dan tindakan represif terhadap pemutaran film serupa di sejumlah daerah, ruang kecil di Blora justru berubah menjadi tempat lahirnya suara-suara getir dari Papua.
Pelajar, guru, aktivis hingga mahasiswa asal Papua duduk bersama menyaksikan film yang mengangkat luka panjang tanah timur Indonesia itu.

Sedikitnya lima mahasiswa Papua hadir dalam pemutaran tersebut. Di antara mereka ada James, Melanesia, dan Chris. Bagi mereka, film itu bukan sekadar tontonan, melainkan potret kehidupan yang mereka alami sendiri.
“Film ini benar-benar menceritakan Papua yang nyata,” kata James.

Ia berasal dari Timika, wilayah yang berdekatan dengan area konsesi tambang Freeport. Menurutnya, masyarakat kini hidup di tengah kerusakan lingkungan yang makin parah.
“Kami susah bertani. Limbah tambang masuk ke wilayah warga dan merusak alam,” ujarnya.

Suara serupa disampaikan Melanesia. Ia menggambarkan hutan Papua terus dibabat oleh perusahaan tambang, perkebunan, dan industri besar lainnya. Sementara masyarakat adat, katanya, hidup bergantung sepenuhnya pada alam.
“Kalau hutan digusur, kami harus cari makan di mana?” tuturnya.

Baginya, pembangunan yang datang ke Papua justru sering meninggalkan ironi: alam rusak, pendidikan tertinggal, dan masyarakat adat semakin tersisih di tanah sendiri.
Chris, mahasiswa Papua lainnya, menambahkan bahwa kehidupan masyarakat pesisir dan pedalaman kini ikut berubah drastis. Air laut yang dulu jernih mulai keruh, sungai tercemar, dan hasil buruan maupun tangkapan ikan terus menurun.
“Pantai kami sekarang airnya sudah tidak seperti dulu. Butek,” katanya.

Ia menilai kerusakan itu tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pertambangan dan pembukaan hutan besar-besaran yang terus meluas menggunakan alat berat.
Di Blora malam itu, film Pesta Babi tak hanya diputar sebagai karya sinema. Ia menjadi ruang kesaksian—tentang Papua yang selama ini lebih sering dibicarakan tanpa benar-benar didengar. (*)

Korandiva-BLORA.- “Wong urip iku gendong lali, mulane bisa syukur amrih gendong rejeki.”
Kalimat bijak Jawa itu meluncur pelan dari mulut Ketua APTRI Blora, Sunoto, Minggu (10/5/2026), di sebuah sudut Cafe Kuma, Karangjati, Blora. Namun di balik petuah tentang syukur itu, tersimpan kegelisahan panjang ribuan petani tebu yang kini seperti berdiri di bibir jurang.
Musim giling 2026 datang tanpa kepastian.

Sekitar 8.000 hektar lahan tebu di Blora siap panen. Tetapi pabrik gula PT GMM Bulog justru berhenti beroperasi sejak September 2025 setelah dua boiler rusak berat. Dampaknya tak sekadar mesin mati, melainkan juga mematikan harapan lebih dari 30 ribu petani tebu.

Trauma musim giling 2025 masih membekas. Tebu tak terangkut, pembayaran kacau, dan kerugian disebut menembus lebih dari Rp500 miliar. Di desa-desa sentra tebu, kisah itu berubah menjadi luka kolektif.
“Kami sudah berikhtiar ke mana-mana, tapi belum ada hasil,” kata Sunoto lirih.

Kini APTRI menggantungkan harapan pada Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora yang dinilai punya akses hingga tingkat pusat. Nama Siswanto disebut berulang kali dalam forum itu, bukan sekadar pejabat, tetapi figur yang diharapkan mampu membuka pintu terakhir bagi petani tebu.

Sunoto menyebut, di tengah kesibukan dan studi S3 yang dijalani, Siswanto masih mau duduk mendengar keluh kesah petani.

Sementara itu, Sekretaris APTRI, Anton Sudibdyo, mengingatkan ancaman lain mulai muncul. Ketika pabrik berhenti dan harga tebu jatuh, para pemilik modal mulai masuk memainkan sistem “pok-pokan”, membeli tebu murah dari petani yang terdesak kebutuhan hidup.
Petani semakin terpojok.

Agus Joko Susilo bahkan menyebut kondisi ini sebagai ancaman “Kiamat Kubro” bagi petani tebu Blora—penderitaan panjang yang bisa mematikan masa depan pertanian tebu rakyat.

Di hadapan para petani, Siswanto mengaku memahami rasa sakit itu. Ia tidak berbicara sebagai politisi semata. Tebu miliknya sendiri, kata dia, juga ikut gagal ditebang pada musim lalu.
Karena itu, ia menawarkan langkah yang lebih berani: membawa persoalan petani tebu langsung ke Jakarta.

APTRI dijadwalkan beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. Surat permohonan dari APTRI dan dukungan Ketua Umum ADKASI disebut akan dibawa langsung oleh Siswanto ke ibu kota.
“Besok saya bawa sendiri ke Jakarta,” tegasnya.

Bagi petani tebu Blora, kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi setelah musim demi musim dipenuhi janji dan kerugian, secercah keberpihakan sekecil apa pun kini terasa seperti setetes air di tengah ladang yang mulai mengering. (*)

Korandiva-BLORA.- Suasana haru bercampur euforia meledak di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, Senin (11/5/2026). Setelah berbulan-bulan aktivitas sumur minyak rakyat lumpuh akibat tarik-ulur regulasi, empat truk tanki berisi minyak mentah akhirnya resmi diberangkatkan ke Pertamina Cepu.

Pengiriman perdana itu disambut layaknya pesta rakyat. Ratusan warga memadati jalan desa mengikuti prosesi slametan dan pelepasan armada tanki secara simbolis. Masing-masing truk mengangkut sekitar 5.000 liter minyak mentah.

Iring-iringan tanki dikawal warga menggunakan sepeda motor, mobil pribadi hingga truk bak terbuka. Bagi masyarakat Plantungan, momen tersebut bukan sekadar pengiriman minyak, melainkan penanda berakhirnya masa paceklik akibat sumur rakyat yang lama terhenti karena persoalan legalitas.

Di salah satu badan tanki terpasang baliho besar berisi ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas legalisasi sumur minyak masyarakat. Legalitas itu muncul setelah penandatanganan kerja sama pengelolaan bersama Pertamina EP Cepu Regional 4.

Pengawas BUMDes Plantungan, Ahmad Hanafi alias Pipin, menyebut pengiriman minyak ke Pertamina menjadi tonggak penting bagi sumur rakyat yang selama ini hidup di wilayah abu-abu regulasi.
“Ini harapan masyarakat sejak dulu. Sekarang sumur rakyat punya kepastian hukum,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama dengan Pertamina tidak berhenti pada legalitas semata, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga dan penguatan energi nasional.

Namun di balik kemeriahan pelepasan tanki, tersimpan catatan panjang tentang nasib warga yang sempat kehilangan penghasilan berbulan-bulan akibat kebijakan yang tak kunjung memberi kepastian.

“Sebelumnya penjualan berhenti total karena regulasi. Masyarakat kehilangan pemasukan untuk kebutuhan keluarga,” kata warga setempat, Fajar.
Warga juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai membuka jalan legal bagi sumur minyak rakyat di Blora. (*)

Korandiva-BLORA.- “Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria.”
Penggalan lirik lagu Kidung milik Chrisye itu seperti menjadi semangat baru bagi para petani tebu Blora yang bertahun-tahun terjebak dalam ketidakpastian.
Sabtu Legi, 9 Mei 2026, tujuh pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora menempuh perjalanan darat lebih dari delapan jam menuju Padepokan HM Arum Sabil di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Rombongan dipimpin Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto.

Bagi orang Jawa, angka tujuh atau pitu dipercaya sebagai lambang pitulungan—pertolongan. Harapan itu pula yang mereka bawa: mencari jalan keluar bagi nasib ribuan petani tebu yang sedang limbung.
Di padepokan seluas 65 hektare itu, mereka diterima langsung oleh HM Arum Sabil, tokoh pertanian nasional yang dikenal sederhana, tegas, dan dekat dengan wong cilik.
Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, H. Sunoto menyampaikan tiga persoalan besar yang kini menghimpit petani tebu Blora.

Pertama, mandeknya musim giling di PG PT GMM Bulog akibat kerusakan dua boiler utama. Padahal, lebih dari 8.000 hektare lahan tebu di Blora sudah memasuki masa panen.
“Petani hanya ingin ada kepastian. Tebu tetap dibeli dengan harga sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Sunoto.

Kedua, mereka meminta renovasi total pabrik gula yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi masyarakat Blora.
Ketiga, reformasi manajerial secara menyeluruh di tubuh PT GMM Bulog. Kondisi internal pabrik disebut semakin memprihatinkan. Banyak pekerja dirumahkan, sebagian dialihkan ke luar kota, dan pabrik nyaris hanya dijaga satpam.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibdyo, menyebut penderitaan petani sudah berlangsung terlalu lama.
“Tujuh tahun petani dibuat terpuruk karena salah kelola. Saat giling 2025 dihentikan sepihak, kerugian petani ditaksir lebih dari Rp500 miliar,” katanya.

Menurut Anton, sekitar 30 ribu petani tebu kini hidup dalam trauma dan kebingungan mencari tempat menjual hasil panen mereka.
Namun di tengah keluhan itu, HM Arum Sabil memilih meredakan suasana dengan pesan sederhana: perjuangan harus tetap dijalankan dengan etika dan kepala dingin.
“Petani harus tetap santun dalam menyampaikan aspirasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah integritas dan pengendalian diri,” pesannya.

Arum Sabil bahkan menyatakan kesediaannya mendampingi APTRI Blora bertemu para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kalimat itu menjadi penyejuk bagi rombongan yang datang membawa kegelisahan panjang.
Usai berdiskusi, suasana berubah lebih cair. Para tamu diajak menikmati hidangan sederhana sebelum berkeliling kawasan padepokan menggunakan mobil odong-odong yang dikemudikan langsung oleh HM Arum Sabil.

Di sepanjang perjalanan, mereka melihat kebun buah, peternakan, kolam ikan, hingga lahan edamame yang dikelola modern dan produktif.
Padepokan itu memang bukan sekadar rumah tinggal.
Di sana berdiri pusat pelatihan pertanian P4S Taruna Bhumi dan Sekolah Pelita Hati—dua bangunan megah bergaya Istana Negara yang menjadi simbol pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi Bambang Sulistya, salah satu anggota rombongan, kunjungan itu bukan hanya perjalanan mencari solusi, tetapi juga upaya merawat harapan.
“Di tempat ini kami belajar bahwa pertanian bisa dikelola maju, manusiawi, dan memberi masa depan,” ujarnya.
Menjelang senja, rombongan APTRI Blora pun pulang membawa sesuatu yang mungkin lebih penting daripada sekadar jawaban: keyakinan bahwa mendung panjang petani tebu suatu hari bisa benar-benar berganti cerah. (*)