Korandiva-BLORA.- Upaya pemerintah menyiapkan mekanisme baru penagihan utang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp211 triliun kembali menjadi perhatian publik. Di tengah desakan masyarakat agar negara bertindak lebih tegas, Ketua FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI, Eko Budi Kasmijan, meminta Menteri Keuangan tidak takut dan tidak ragu dalam menuntaskan penagihan hak negara tersebut.
Menurut Eko Budi Kasmijan, persoalan BLBI bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut marwah negara dalam menegakkan keadilan hukum dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Negara harus hadir dengan keberanian. Menteri Keuangan jangan takut dan jangan ragu untuk menagih BLBI. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Penagihan harus dilakukan secara tegas, terukur, dan transparan,” tegasnya dalam keterangan kepada media.
Ia menilai publik selama ini terlalu sering disuguhi polemik dan perdebatan tanpa hasil nyata. Karena itu, FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada pembentukan mekanisme administratif semata, melainkan langsung bergerak pada langkah konkret penelusuran aset, penyitaan jaminan, hingga optimalisasi pemulihan keuangan negara.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah menagih BLBI akan menjadi simbol ketegasan negara terhadap para obligor dan debitur yang selama puluhan tahun belum menyelesaikan kewajibannya.
“Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan retorika. Jangan sampai negara terlihat lemah di hadapan para pengemplang utang negara. Ini momentum membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua,” ujar Eko.
Ia juga menegaskan bahwa penuntasan BLBI dapat menjadi sinyal positif bagi dunia investasi nasional. Kepastian hukum dan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tengah menyiapkan pola baru penagihan BLBI setelah berakhirnya masa kerja Satgas BLBI. Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan masih adanya puluhan ribu debitur dengan total tunggakan mencapai Rp 211 triliun.
FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI pun meminta seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas bergerak bersama agar penuntasan BLBI tidak kembali menjadi agenda yang berakhir tanpa kepastian.
“Kalau negara ingin dihormati rakyat dan dipercaya investor, maka penegakan hak negara harus dilakukan tanpa rasa takut,” tutup Eko Budi Kasmijan. (*)
