Korandiva-BLORA.- Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora mendatangi Kantor Bupati Blora, Selasa (21/4/2026), membawa dua agenda penting: meminta dukungan menghadiri forum nasional pertanian di Jakarta sekaligus mengadukan carut-marut manajemen PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang dinilai mengancam kepastian nasib petani tebu menjelang musim giling 2026.
Rombongan APTRI yang dipimpin Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, diterima langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman. Di tengah suasana audiensi yang hangat, para petani menyampaikan persoalan serius yang kini membelit PT GMM, pabrik gula milik Bulog yang menjadi tumpuan ribuan petani tebu di Blora.
Sunoto menjelaskan, selain bersilaturahmi, pihaknya meminta dukungan Pemkab Blora terkait undangan menghadiri HUT HKTI ke-53, Halalbihalal, dan launching Innofood Expo Forum 2026 di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, pada 27 April mendatang. Dalam forum tersebut, petani tebu Blora dijadwalkan mendapat kesempatan beraudiensi langsung dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Ini momentum penting bagi petani tebu Blora untuk menyampaikan langsung persoalan yang terjadi di lapangan kepada pemerintah pusat,” ujar Sunoto.
Namun, perhatian utama audiensi justru tertuju pada belum turunnya Surat Keputusan (SK) resmi dari Direktur Utama Perum Bulog terkait pergantian Direktur Operasional PT GMM. Kekosongan kepastian manajemen itu dinilai sangat berbahaya karena Forum Temu Kemitraan (FTK) di PT GMM dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Pengurus APTRI, Anton Sudibyo, menegaskan bahwa tanpa SK resmi, pelaksanaan FTK rawan menimbulkan polemik baru di kalangan petani.
“Bagaimana petani bisa percaya pada keputusan forum kalau struktur manajemennya sendiri belum jelas? Ini bisa memicu kegaduhan baru,” kritik Anton.
Keresahan serupa disampaikan Wahyuningsih, perwakilan petani tebu yang menilai ketidakjelasan manajemen PT GMM telah memperpanjang kebingungan petani terkait pola pembelian tebu pada musim giling tahun ini.
“Kalau FTK tetap jalan tanpa kepastian, petani tetap berada dalam ketidakpastian. Mereka bingung kepada siapa harus berpegang dan bagaimana skema pembelian tebu nanti,” ujarnya.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya respons manajemen PT GMM terhadap kebutuhan mendesak petani. Di tengah persiapan musim giling, para petani justru dihadapkan pada ketidakpastian struktural yang dapat berdampak langsung pada penyerapan hasil panen dan pendapatan mereka.
Merespons keluhan tersebut, Bupati Arief Rohman langsung menghubungi pihak manajemen Bulog Pusat untuk meminta kejelasan terkait SK pergantian pejabat di PT GMM. Langkah cepat ini diapresiasi para pengurus APTRI sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati juga memberikan bantuan fasilitas kendaraan operasional bagi rombongan APTRI yang akan berangkat ke Jakarta. Ia berharap kesempatan audiensi dengan kementerian dapat menghasilkan solusi konkret bagi persoalan petani tebu Blora.
Di penghujung audiensi, Agus Joko Susilo menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati yang selama ini ikut mengawal perjuangan petani tebu. Namun di balik apresiasi itu, tersirat pesan kuat bahwa petani kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Pasalnya, jika ketidakjelasan di tubuh PT GMM terus dibiarkan, maka bukan hanya agenda FTK yang terancam kacau, tetapi juga masa depan ribuan petani tebu yang selama ini menggantungkan harapan pada pabrik gula tersebut. (*)
