Korandiva-BLORA.- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Blora tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan bakal wakil bupati (bacawabup) Blora pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Tahun 2024 ini.
Ketua DPD Golkar Blora, Siswanto menyebutkan bahwa alasan DPD Golkar Blora tidak membuka pendaftaran lantaran pimpinan pusat telah mengintruksikan dan memberikan surat mandat kepada kader dan petugas partai seluruh daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengusulkan bakal calon bupati dan wakil bupati.
“DPD Golkar Blora menghormati kebijakan DPP Golkar telah memberikan surat mandat kepada sejumlah kader internal partai yang ada pada DPD Golkar provinsi dan kabupaten/kota untuk bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini mekanisme partai kami,” kata Siswanto saat ditemui di kantornya seusai rapat paripurna, Rabu (08/05/2024).
Politisi partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Blora itu menyampaikan, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada dua bakal calon dan sudah diundang mengikuti kegiatan Partai Golkar, sekaligus diberikan penjelasan mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati melalui hasil survei.
“Siapa yang punya elektabilitas dan tingkat popularitas di hati rakyat cukup tinggi, dia yang akan diberikan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Sesuai instruksi DPP Partai Golkar, saya sebagai ketua Golkar Kabupaten Blora dan Bapak Kamajaya yang mendapatkan surat mandat tersebut,” ujar Siswanto.
Meski demikian, tambah Siswanto, rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Blora ditentukan oleh DPP Partai Golkar. Walaupun tidak menerima surat mandat.
“Keputusan calon yang akan maju ke dalam Pilkada Blora juga bergantung rekomendasi dari pusat. Meskipun tidak menerima surat mandat sebelumnya,” jelas Siswanto.
Mengenai koalisi, Partai Golkar Blora telah menjalin komunikasi dengan beberapa partai.
“Kami mendapat 5 kursi. Kami perlu berkoalisi untuk mendapat perahu dan kami telah intens komunikasi bersama partai politik,” pungkas Siswanto. (*)
