Korandiva-BLORA.— Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mendesak masuknya investasi ke Kabupaten Blora, khususnya di wilayah Kecamatan Sambong yang dinilai memiliki potensi lahan Perhutani untuk pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, investasi menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran sekaligus mendongkrak pendapatan masyarakat.
“Masuknya investor diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujarnya, Jumat (24/4).
Namun, dorongan investasi itu juga dibarengi sorotan terhadap efektivitas kinerja DPRD. Siswanto menegaskan, kegiatan dewan seperti kunjungan kerja dan rapat tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tanpa arah yang jelas.
Ia meminta setiap kegiatan DPRD dibangun dengan tema strategis, tujuan terukur, serta hasil nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah persoalan mendesak yang dinilai harus menjadi fokus DPRD antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan pendapatan asli daerah, hingga pengembangan wilayah pertambangan di WKP Blok Cepu.
Selain itu, isu ketahanan pangan dan energi juga dinilai perlu masuk agenda prioritas pembahasan DPRD.
“Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas,” tegasnya.
Sekretariat DPRD pun diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif agar hasil rapat maupun kunjungan kerja tidak berhenti sebagai laporan administratif semata.
Siswanto juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil kegiatan melalui koordinasi dengan OPD terkait. Tanpa langkah lanjutan, agenda DPRD dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas formal tanpa manfaat konkret bagi publik.
Masukan masyarakat, termasuk kritik dari elemen pengawas seperti MPKN, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi agar kinerja DPRD lebih terukur dan tidak berjalan parsial.
Sebagai contoh, ia menyoroti capaian pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang masih perlu ditingkatkan agar setara dengan daerah lain.
Dorongan investasi dan evaluasi internal DPRD ini menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah tak cukup hanya mengandalkan wacana. DPRD dituntut memastikan setiap agenda benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Blora. (*)
