Beranda blog Halaman 250

Proyek Normalisasi Irigasi di Pati Tanpa Papan Informasi

Redaksi Diva
-
0
Proyek Normalisasi Irigasi di Pati Tanpa Papan Informasi

PATI. – Mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, bahwa setiap pekerjaan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan proyek yang memuat jenis kegiatan hingga nilai kontrak.

Proyek normalisasi irigasi di wilayah Kabupaten Pati, Minggu (21/03/2021) ditemukan tanpa papan nama (master plan).

Proyek yang pekerjaannya sudah berjalan hampir satu bulan itu, salah satu lokasinya berada di RT 3/RW06 Dukuh Dayan, Desa Semirejo, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Tentu hal seperti itu telah mengabaikan hak publik tentang informasi. Meski sudah sering dipersoalkan, proyek tanpa papan informasi masih banyak dijumpai dan lepas dari pengawasan inspektorat.

Ragil Santoso (35), warga RT 3/RW 06 Desa Semirejo mengaku tidak tau menahu perihal proyek di wilayah tempat tinggalnya. “Saya gak tau ini proyek apa dan mandornya siapa, kok tiba-tiba ada alat berat di sini dan sudah beroperasi hampir sebulan,” ujarnya, Minggu (21/03/2021).

Bahkan, salah seorang pekerja ketika ditanya wartawan juga mengaku tidak tahu nama perusahaan tempat ia bekerja.

“Saya cuma kerja, Mas. Tidak tau PT apa, maklum saya cuma wong cilik. Mohon maaf ya, Mas…,” ujar Eko (26), pekerja di lokasi itu.

Sementara itu Kepala Desa Semirejo, Triyono, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi wartawan. Didatangi di rumah tidak ada, sementara nomor HP-nya juga selalu tidak aktif. (*)

Ganjar: Pemudik Harus Tes GeNose

Redaksi Diva
-
0
Ganjar: Pemudik Harus Tes GeNose

SEMARANG.- Berita tentang mudik Lebaran menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusulkan agar pemudik Lebaran melakukan tes Covid-19 berbasis GeNose.

Pemerintah pusat masih membahas kebijakan mudik Lebaran 2021. Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan kepada pemudik dari luar Jateng untuk terlebih dulu melakukan tes virus corona berbasis GeNose C-19. Tes ini terutama bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

Adapun bagi pemudik yang menggunakan transportasi umum seperti pesawat atau kereta api diwajibkan melakukan tes cepat antigen atau GeNose C-19 sesuai aturan Kemenhub.

Dilansir dari laman Pemerintah Provinsi Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan tes covid-19 bagi pemudik harus dilakukan sejak awal. “Mereka yang akan mudik mesti dilakukan testing sejak awal,” kata Ganjar.

Tes harus dilakukan secara ketat sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ganjar melarang masyarakat melakukan mudik ke Jawa Tengah tanpa tes virus Covid-19 lebih dulu. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten agar mengawasi seluruh pintu-pintu masuk untuk mengantisipasi pemudik dengan kendaraan pribadi.

Meski diizinkan dan tidak dilarang pemerintah, Ganjar menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2021 jangan disamakan dengan mudik sebelum ada pandemi. Sebelum masyarakat melakukan mudik, pemerintah masih ada waktu untuk menyiapkan sarana dan prasarana transportasi umum, seperti menyiapkan awak transportasi yang lebih banyak.

Alur mudik lebaran tersebut dilakukan secara terbatas dan harus diawasi secara ketat oleh Satgas Covid-19 demi meminimalkan risiko yang lebih berat. Selain tes wajib tes Covid-19 bagi pemudik, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk menata jalur transportasi agar tetap aman dan menghindari macet.

Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah pusat untuk membuat prioritas bagi sopir agar divaksin Covid-19, “Pak Menhub kan bilang kemungkinan tahun ini boleh mudik. Saya, kita, kelompok-kelompok yang tiap hari berhubungan dengan masyarakat itu yang harus dijadikan prioritas,” ujar Ganjar. (*)

Mudik Lebaran, Diizinkan Menteri Dikritik Satgas

Redaksi Diva
-
0
Mudik Lebaran, Diizinkan Menteri Dikritik Satgas

JAKARTA. – Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran ta-hun ini, meskipun pandemi virus corona (Covid-19) belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Keputusan ini berbeda dengan tahun lalu ketika pemerintah melarang warga mudik Lebaran.

Rencana pemerintah yang tak melarang mudik lebaran itu berujung polemik. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan bahwa selama ini libur panjang selalu diikuti dengan tren lonjakan kasus positif.

Doni menegaskan bahwa rencana mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap kajian. Doni memastikan belum ada keputusan final terkait hal tersebut.

“Saya selaku ketua sat-gas akan memberikan masukan sebagaimana pengalaman kita semuanya,” terang Doni.

Anggota Bidang Tracking Satgas Penanganan Covid-19 Masdalina Pane justru terang-terangan mengkritisi rencana mudik Lebaran 2021. Ia meminta Kemenhub mengevaluasi protokol kesehatan di transportasi umum sebelum memutuskan mudik Lebaran.

“Menurut saya, kalau Kemenhub ingin membuat regulasi tersebut (perizinan mudik) maka Kemenhub lebih dulu melakukan pengawasan terhadap moda transportasi yang ada. Apa sudah menerapkan protokol atau tidak,” kata Masdalina.

“Jangan membuat atur-an kemudian dia melanggar sendiri,” sambungnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra juga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan mudik Lebaran 2021. Pasalnya, perizinan mudik Lebaran dapat memicu lonjakan kasus Covid-19.

Hermawan turut menyinggung pelonggaran aktivitas mudik rentan memicu penyebaran kasus virus corona, sehingga penanganan pandemi akan memakan waktu lebih panjang.

Rencana tersebut juga mendapat penolakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut dia, kebijakan tersebut justru akan memicu lonjakan kasus penularan Covid-19 yang masih belum mereda.

“Belum waktunya kita menumbuhkan kondisi yang normal, karena memang (kasus) masih fluktuatif. Jadi lebih baik kita bisa mengontrol diri kita sendiri,” kata Sultan.

Sultan mengaku tak mempersoalkan kebijakan pemerintah mengizinkan mudik Lebaran. Kendati demikian ia meminta seluruh pihak mewaspadai lonjakan kasus yang muncul pada setiap momen liburan. (*)

Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021

Redaksi Diva
-
0
Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021

JAKARTA. – Pemerintah tidak akan mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021. Namun, pemerintah akan membuat syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mudik Lebaran 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan lampu hijau untuk kegiatan mudik Lebaran 2021. Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/03/21).

“Dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik),” kata Budi, Selasa (16/03/21).

Sesungguhnya ini bukan merupakan imbauan untuk masyarakat melakukan mudik, karena menurut Budi, Kemenhub tidak memiliki kapasitas untuk mengizinkan atau melarang kegiatan mudik Lebaran 2021.

Kegiatan mudik Lebaran 2021 ini nantinya akan diperbolehkan, namun Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menekan terjadinya penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

“Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas, bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian,” papar Budi.

Mengutip penjelasan Menhub yang disampaikan melalui unggahan Instagram @budikaryas, Selasa (16/3/2021), pihaknya akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk meminimalisasi persebaran virus corona selama musim mudik nanti. Salah satunya adalah dengan memperketat syarat perjalanan mudik Lebaran 2021, yang berarti tidak seperti persyaratan perjalanan di masa pandemi yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Jika biasanya, seseorang yang hendak bepergian harus menerapkan protokol kesehatan dan menunjukkan hasil tes Covid-19 yang berlaku dalam 3×24 jam, maka untuk mudik Lebaran 2021 nanti syarat-syaratnya akan sedikit berbeda.

Selain menerapkan protokol kesehatan sebelum, selama, dan setelah perjalanan, masyarakat juga harus menunjukkan hasil uji Covid-19 yang masa berlakunya akan dipersingkat. “Kami pun akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat screening Covid-19, seperti GeNose, Rapid Test Antigen, atau PCR Test,” katanya lagi.

Akan tetapi, ia belum menyebutkan secara gamblang berapa lama masa berlaku hasil tes Covid-19 untuk syarat mudik Lebaran 2021 nantinya. (*)

Gandeng Dinkes Bojonegoro, TMMD Tambakrejo Uji Kualitas Air Bersih

Antok Antasalam
-
0
Gandeng Dinkes Bojonegoro, TMMD Tambakrejo Uji Kualitas Air Bersih

BOJONEGORO. – Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 110 Tahun 2021 di Desa Jatimulyo dan Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, dengan tema ‘TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri’ dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral dengan melibatkan instansi terkait beserta elemen masyarakat.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2021 mendatang ini, terus berupaya memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan baik fisik maupun non fisik. Seperti yang dilakukan oleh petugas Dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Bojongoro melalui Puskesmas Tambakrejo melakukan uji kualitas air bersih. Uji kualitas fisik air pada Sarana Air Bersih Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat di Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo.

Dikonfirmasi, Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) Bojonegoro, Ani Pudjaningrum, mengatakan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan TMMD ini pihaknya melakukan pemeriksaan air bersih dengan mengambil sample di 10 titik yaitu tempat umum di dua Desa yaitu Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo.

Adapun 5 titik di Desa Ngrancang, yang sample airnya diambil untuk diuji kualitas air bersihnya diantaranya adalah di SD Negeri Ngrancang I, Balai Desa, Poskesdes, Masjid, dan Sab Komunal. Sementara di Desa Jatimulyo adalah di SD Negeri Jatimulyo, Masjid, Poskesdes, Pamsimas 1, dan Pamsimas 2.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik air program Pamsimas berdasarkan bau, warna, rasa, suhu, TDS, dan kekeruhan air di Desa Ngrancang dan Jatimulyo,” ujarnya.

Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif untuk memperoleh gambaran kualitas fisik air sarana air bersih program Pamsimas di dua desa tersebut.

“Dari sampel ini nanti akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan nanti akan kita sampaikan hasilnya,” pungkas Kepala Dinkes Bojonegoro.

Sementara itu, Lettu Ckm Suroto, selaku Komandan SSK Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memberikan kepastian terkait keberadaan air bersih yang digunakan sehari hari untuk masyarakat di dua desa yang menjadi sasaran program TMMD.

“Harapan kami uji kualitas air bersih ini tidak akan menjadi kendala dan hasilnya juga baik untuk di gunakan kebutuhan sehari hari masyarakat baik untuk masak maupun kebutuhan lainnya,” tegas Lettu Ckm Suroto. (*)

89 Personil Ikuti Apel Pengamanan Aksi Ruang Rakyat di Lokasi Sumur Area Gundih

Pinar
-
0
89 Personil Ikuti Apel Pengamanan Aksi Ruang Rakyat di Lokasi Sumur Area Gundih

BLORA. – Bertempat di lokasi sumur RBT-I, mulai pukul 08.00 wib, Senin (22/03/21) dilaksanakan apel bersama dalam rangka pengamanan aksi ruang rakyat. Apel bersama dipimpin oleh Kabag Ops Polres Blora Kompol Supriyo, S.H.

Berjumlah 89 personil yang yang disiagakan di depan CPP Pertamina EP Aset 4 Cepu area Gundih Ds. Sumber, Kec. Kradenan, Kab. Blora, terdiri dari, Koramil Kradenan (14 personil), Koramil Kedungtuban (3 personil), Koramil Randublatung (3 personil), Polsek Kradenan (14 personil), Polsek Randublatung (5 personil), Polsek Kedungtuban (5 personil), Sabhara Polres Blora (12 personil), Intelkam Polres Blora (8 personil), Sat Lantas Polres Blora (5 personil), Sat Reskrim Polres Blora (11 personil), SiPropam Polres Blora (2 personil), dan Sat Pol PP Kecamatan Kradenan (7 personil).


Sementara peserta aksi ruang rakyat, semuanya adalah warga  (ruwatan Bumi Blora) yang tergabung dalam kelompok Sentani (Sedulur Relawan Tani).


Aksi orasi ruang rakyat dimulai pukul 09.00 Wib. Dalam orasinya, Exi Agus Wijayanto mengangkat tema: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam beraksi, peserta membawa perlengkapan spanduk, banner, dan jajanan pasar serta memedi sawah.


Sementara issue yang dibawa antara lain:

Pertanian (Pupuk sesuai HET, Kartu Tani, RDKK, Harga Gabah Murah).

Tanggungjawab Sosial Perusahaan, CSR.

Infrastruktur Jalan Peting-Menden,

Dana bagi hasil Eksploitasi Pertamina EP Aset 4 Cepu area Gundih Ds. Sumber, kepada Pemda Blora sebagai PAD,

Perda konten lokal,

Tanggungjawab Perusahaan atas Jargas wil. Ds. Mojorembun sampai sekarang belum beroprasi,

Kesempatan kerja bagi tenaga lokal,

Membangun kesadaran masa atas pengolaan SDA, tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat.


Adapun 30 orang yang terlibat dalam aksi ruang rakyat dan tergabung dalam kelompok Sentani berasal dari Ds. Sumber, Ds. Mojorembun, Ds. Bapangan Kec. Kradenan dan Ds. Sumberejo, Ds. Kutukan, Kel. Randublatung, Kec. Randublatung.


Pelaksanaan orasi dilakukan di pinggir jalan depan Sumur RBT-I (sebelah barat CPP Pertamina) secara damai dan tertib, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Adapun tokoh berpengaruh yang ikut menyampaikan orasi diantaranya adalah anggota Komisi C DPRD Kab. Blora, Warsit.


“Sampai sekarang CSR Pertamina belum ada realisasi. Bahwa Pertamina belum membayar pajak air tanah selama 15 th, dan Pertamina juga belum memperhatikan petani,” ujarnya.
Sukarti, mewakili Warga Ds. Sumberjo dalam orasinya menyoal banyaknya pekerja kasar/kuli yang berasal dari luar daerah, sedangkan warga lokal tidak pernah mendapat pekerjaan tersebut.
“Kami para petani menuntut perusahaan-perusahaan besar yang berada di Desa Sumber untuk memikirkan rakyat petani, agar dapat mendapatkan hak-hak yang semestinya dari pihak Pertamina,” tandasnya.


Sementara itu Kepala Desa Sumber Aris Susanto berpesan kepada warganya, agar dalam melakukan aksi menggunakan cara damai dan tertib.

Usai melakukan orasi, para masa melakukan ritual ruwatan jalan, dengan melakukan kendurinan di separuh bahu jalan umum depan Sumur RBT-I.

Aksi ruang rakyat berakhir pukul 11.00 wib, aksi berjalan dengan aman, damai dan tertib serta mematuhi protokol kesehatan. (*)

Hasil Rapat Pleno Terbuka, Pilkades Desa Gembong Akan Diikuti 3 Calon

Bambang Sugiarto
-
0
Hasil Rapat Pleno Terbuka, Pilkades Desa Gembong Akan Diikuti 3 Calon

PATI. – Pilkades serentak di Kabupaten Pati pada 10 April mendatang akan diikuti 219 desa, salah satunya adalah Desa Gembong Kecamatan Gembong.

Walaupun gelaran Pilkades tinggal menghitung hari, rapat pleno untuk penetapan nomor urut calon kades di Desa Gembong baru dilaksanakan Senin (22/03/21).

Rapat pleno terbuka penetapan nomor urut diadakan di Aula Kantor Desa Gembong, di pimpin langsung oleh Ketua Panitia Pilkades, Subawi SPd MPd. Hadir menyaksikan rapat pleno antara lain Camat Gembong, Cipto Manguun Oneng SH MH, Kapolsek Gembong AKP Ali Mahmudi SH, Komandan Koramil Gembong, perangkat desa, BPD dan ketua karang taruna, serta tokoh masyarakat Desa Gembong.

Rapat pleno terbuka berjalan lancar, hasilnya: Calon Kades Nomor 1, Nor Kholis (petahana). Calon Kades Nomor 2, Gunarso. Calon Kades Nomor 3, Sukardi yang pernah menjadi rival dari petahana pada periode sebelum nya.

“Saya berharap Pilkades nanti bisa berjalan lancar dan kondusif,” pesan Ketua Panitia Pilkades, Subawi dalam sambutannya.

Hal senada juga disampaikan Kapolsek Gembong Ali Mahmudi, masyarakat dihimbau untuk ikut menjaga Kamtibmas. “Kepada masyarakat supaya ikut menciptakan situasi yang kondusif,” ujar Kapolsek.

Sementar aitu Camat Gembong, Cipto Manguun Oneng wanti-wanti agar masyarakat tidak membuat keonaran saat Pilkades.

“Warga harus tetap selalu mentaati protokol kesehatan. Jika ada warga yang melanggar, polisi akan menindak tegas,” tandas Cipto.

Sebagaimana diketahui, Desa Gembong yang terdiri dari 15 RW dan 60 RT ini merupakan desa dengan jumlah pemilih terbanyak se Kecamatan Gembong, yaitu sekitar7.950 dps. (*)

RAT Tahun Buku 2020, KPTR Manteb Berharap GMM Sejahterakan Petani Tebu Blora

Redaksi Diva
-
0
RAT Tahun Buku 2020, KPTR Manteb Berharap GMM Sejahterakan Petani Tebu Blora

BLORA. – Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Manteb, Blora, Jawa Tengah, Minggu (21/3/2021) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020.

RAT yang dipimpin langsung oleh Ketua KPTR Manteb H. Bambang Sulistya itu dilaksanakan di kantor KPTR Manteb di Dukuh Gayam RT 01/RW 03 Todanan (Jalan Raya Kunduran – Todanan).

Hadir pada RAT KPTR Manteb, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto dan Sakijan, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, yakni Moh. Sahari, Donny Kurniawan dan Mustofa.

Selain itu hadir Camat Todanan Edi Widayat, Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Hj. Reni Miharti yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan DPKP, Mudiyanto, General Manager (GM) pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) Hasbullah, serta anggota dan pengurus KPTR Manteb.

Ketua KPTR Manteb, Bambang Sulistya dalam sambutannya menyampaikan, sejatinya KPTR ini didirikan atas inisiatif PT. GMM.

Kepada pengurus dan anggota KPTR Manteb, disampaikan arahan terkait manajemen akrobatik hingga RAT tahun buku 2020 itu bisa terselenggara di tengah pandemi Covid-19.

Manajemen akrobatik yang dimaksudkan adalah NSSSK, artinya semua pengurus dan anggota harus dilandasi dengan Niat, Semangat, Siap berkoban dan Komunikasi.

Apalagi, lanjutnya, di koperasi Manteb ini, pengurus dan pengawasnya di antaranya adalah wakil rakyat, sehingga diinginkan eksis di kelak kemudian hari.

“Hari ini akan kami catat, kepada yang terhormat wakil rakyat, supaya tingkat kesulitan petani tebu khususnya dan koperasi ini kedepan dilonggarkan. Sehingga mematrikan kominten, kedepan harus lebih baik,” jelasnya.

Camat Todanan Edi Widayat dalam smabutannya mengapreasiasi dan mendorong terselenggaranya RAT KPTR Manteb tahun buku 2020.

“Jadi RAT KPTR Manteb ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab apa yang dilakukan oleh koperasi selama satu tahun yang lalu dan untuk membuat perencanaan tahun berikutnya,” ucapnya.

Kepada PT GMM, ia berharap agar mensejahterakan petani tebu, khususnya di Kabupaten Blora.

“Jangan sampai mendengar, ibaratnya pabrik gula yang swasta itu bisa membeli hasil petani tebu lebih tinggi, kenapa kita yang BUMN justru lebih rendah,” ungkapnya.

Kepala Dindakop UKM Blora Sarmidi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa yang namanya koperasi di Kabupaten Blora sesuai dengan sistem daftar online ada 713 koperasi.

“Namun demikian, hari ini baru 10 persen yang melaksanakan RAT. Termasuk KPTR Manteb. Ini luar biasa. Di kabupaten Blora ada 6 KPTR, yang aktif ada 4 KPTR, yang melaksanakan RAT satu-satunya adalah KPTR Manteb,” terangnya.

Sarmidi, bahkan mengupas satu persatu dalam bentuk akronim Manteb. Yakni, Man (manusia), orang-orangnya yang luar biasa sekali.

“Ada dari yang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Anggota DPRD yang ada di Kabupaten Blora. Dari orang-orang hebat ini tentu saja dipimpin oleh orang hebat, yang notabe dahulu menjabat sebagai Sekda Blora,” ungkapnya.

Kemudian (A) amanah, (N) normal, (T) tetap semangat dan bahagia, (E) empaty, (B) berinovasi.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mewakili anggota DPRD Blora yang hadir dalam sambutannya menyatakan dukungan sepenuhnya supaya kedepan KPTR Manteb bisa lebih baik dan mensejahterakan petani tebu khususnya.

Bahkan, pada kesempatan itu dirinya secara patungan bersama anggota DPRD Blora yang hadir memberikan iuran untuk RAT KPTR Manteb senilai Rp 2 juta.

Sementara itu Kepala Bidang Perkebunan DPKP Blora, Mudiyanto mewakili Kepada DPKP Blora Hj. Reni Miharti, antara lain menyampaikan bahwa saat ini aktivitas dan pelayanan DPKP pindah di Balai Benih di Desa Purwosari, Kecamatan Blora karena gedung yang sebelumnya ditempati digunakan sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP).

Masih di RAT KPTR Manteb, General Manager PT. GMM, Hasbullah menyampaikan bahwa pada awal Ramadan 2021 pihaknya akan melaksanakan giling tebu pertama.

“Jadi mohon doanya, kami akan melaksanakan giling tebu pada awal Ramadan. Kami juga minta maaf sebelumnya, karena belum sempat mengundang pengurus dan anggota KPTR Manteb. Saya sendiri masih baru, mohon maaf,” ucapnya.

Suasana makin menggembirakan dan memotivasi ketika di sela sambutan Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi, meminta kepada peserta RAT untuk melantunkan syair lagu Tombo Ati berbahasa Jawa.

Bagi yang berani tampil mendapatkan bonus berupa uang tunai yang diberi label SLT (Sarmidi Langsung Tersenyum).

Sedangkan di akhir RAT dilanjutkan pembagian door prize yang dilaksanakan dengan cara diundi dan dibagikan sajadah motif batik.

“RAT ini berjalan lancar, aman dan penuh kesenangan. Protokol kesehatan tetap diterapkan,” tutur Bambang Sulistya Ketua KPTR Manteb. (*)

Calon Tinggal Satu, Pilkades Margorejo Terancam Batal

Bambang Sugiarto
-
0
Calon Tinggal Satu, Pilkades Margorejo Terancam Batal

PATI. – Pilkades serentak Kabupaten Pati akan digelar 10 April 2021, namun pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Margorejo, Wedarijaksa malah terancam batal digelar.

Pasalnya, salah seorang dari dua calon, Senin (15/03/21) mengajukan pengunduran diri. Padahal dalam peraturan pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 dijelaskan, bahwa penetapan calon kepala desa paling sedikit dua orang dan paling banyak lima.

Sebagaimana diketahui, calon kepala desa yang mengundurkan diri adalah calon kepala desa petahana. Alasan pengunduran diri karena istrinya baru saja meninggal dunia.

Mengetahui Pilkades Margorejo terancam batal, warga setempat melakukan aksi demo menuntut Pilkades tetap diselenggarakan.

Sekitar 20 warga desa itu berbondong-bondong mendatangi balai desa setempat pada Kamis (18/3) lalu. Mereka berunjuk rasa menuntut pemilihan Pilkades tetap digelar.

”Pokoke Bapak Kepala Desa kudu gelem, kudu melaksanakan. Kepengen nduwe petinggi,” kata Suwarno, salah seorang peserta demo dengan menggunakan pengeras suara.

Suwarno mengungkapkan, warga Desa Margorejo tidak mau dipimpin oleh pejabat penanggung jawab (PJ). Karena dianggapnya, adanya PJ tidak maksimal. Sehingga, dibutuhkan Kades yang benar-benar menjabat.

”Kami tidak menginginkan adanya Penjabat (PJ) atau Pelaksana Tugas (Plt). Yang kami butuhkan pilkades dan ada Kades definitifnya,” ungkapnya.

Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa ini, Camat Wedarijaksa Suharyanto, SH menuturkan, untuk penyelenggaraan Pilkades tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pihaknya tengah beraudiensi dengan pihak calon petahana agar tidak mengundurkan diri.

”Saat ini, kami masih melakukan negosiasi dengan calon yang mengundurkan diri. Karena permintaan warga Pilkades bisa berjalan,” tuturnya.

Keberlangsungan Pilkades di Desa Margorejo, lanjutnya, tergantung hasil negosiasi dengan calon petahana.

”Kalau negosiasinya nanti berhasil, yang mengundurkan diri menarik pengundurannya (Pilkades bisa jalan). Karena ini masih ada jangka waktu masih ada,” lanjutnya.

Namun, apabila negosiasi nanti tidak menimbulkan titik temu, pihaknya akan meminta petunjuk dengan Kabag Tata Pe-merintahan (Kabag Tapem) Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati.

”Nanti kami meminta petunjuk apakah bisa dilakukan atau tidak. Selain itu, meminta arahan beliau,” tandas Haryanto. (*)

Jalan Rusak 664 KM, Siswanto Usul Bupati Blora Pinjam 500 M

Kang Abas
-
0
Jalan Rusak 664 KM, Siswanto Usul Bupati Blora Pinjam 500 M

BLORA. – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto, Kamis (18/03/21) mengatakan, terdapat 964 kilometer (km) atau 77 persen jalan di Kabupaten Blora rusak.

Dari 964 km tersebut, 300 km di antaranya rusak berat, 664 rusak sedang. Siswanto meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora segera mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan tersebut.

“Melihat rusaknya jalan, maka (bupati) pinjam uang Rp 500 Miliar untuk membangun 150 Km jalan yang rusak berat,” ucap Siswanto kepada warta-wan.

Menurut, perhitungannya, kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Blora mencapai 964 km dari total ruas jalan mencapai 1.200 km.

“Kami menyambut baik wacana Bupati Blora untuk melakukan pinjaman,” katanya.

Wacana pinjaman sudah pernah disampaikan Bupati Blora Arief Rohman pada Rapat Paripur-na DPRD Kabupaten Blora, usai pelantikan pada 26 Februari lalu.

Politisi Golkar ini menyarankan agar bupati Blora mengajukan pinjaman ke Pemerintah Pusat melalui pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

“Saya usul agar Bupati Blora, Arief Rohman bisa gerak cepat agar bisa realisasi pada APBD Kabupaten Blora Tahun Angga-ran 2022 yang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimulai melalui Musrenbang Kabupaten Blora akhir Maret 2021 ini,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Blora Arief Rohman menyambut positif terkait usulan tersebut, hanya saja pihaknya mengaku akan mempelajari dulu.

“Coba akan kita pelajari dan konsultasikan dulu, Mas,” ujar bupati ketika dikonfirmasi, Jumat (19/3) lalu. (*)

1...249250251...265Halaman 250 dari 265