BLORA. – Antisipasi Lonjakan COVID-9, jajaran Polres Blora rutin melakukan patroli. Tak terkecuali anggota kepolisian sektor (Polsek) Randublatung yang setiap hari rutin mengunjungi tempat-tempat vital dan pusat keramaian seperti pasar karena dianggap berpotensi terjadi penularan virus corona.

Seperti dijumpai wartawan pada Minggu (13/6) lalu, tiga personil anggota Polsek Randublatung, Aiptu Suroto, Aipda Paino (Polantas), dan Briptu Anas Beni datang ke Masjid At Taqwa, Randublatung.

Selain menunggu datangnya waktu shalat dzuhur, ketiga abdi negara itu bermaksud menyampaikan pesan dari Kapolsek Randublatung AKP Wismo untuk disampaikan kepada pengurus masjid terkait situasi pandemi yang belum reda hinggga sekarang ini.

“Dalam situasi sekarang ini, masjid harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar situasi kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Aipda Paino di depan salah seorang takmir masjid.

“Berkaitan dengan protokol kesehatan, kami dari kepolisian tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada masarakat untuk tetap disiplin,” tambahnya. (*).

“Untuk Rudatin Pamungkas terjerat dugaan kasus Tipikor, tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Itu wewenang Bareskrim,” kata Kasat Reskrim Polres Blora AKP Setiyanto.

Satu orang lagi mantan Kepala Bank Jateng Cabang Blora ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi perbankan oleh penyidik Mabes Polri. Dia adalah Rudatin Pamungkas.

Rudatin Pamungkas ditetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Revolving Credit (R/C), Kredit Proyek dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Pembangunan Daerah Jateng cabang Blora (Bank Jateng) TA 2018 hingga 2019.

Sejumlah nasabah dimintai keterangan penyidik Mabes Polri di ruang penyidikan Polres Blora. Mereka memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan atas tersangka Rudatin Pamungkas.

Pantauan di lokasi pemeriksaan, beberapa nasabah keluar ruang penyidik. Selanjutnya langsung meninggalkan gedung pemeriksaan.

“Intinya diminta mengembalikan susu’an, (kelebihan pinjaman red),” ucap salah satu nasabah usai pemeriksaan.

Selain itu, Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora, Tri Nugroho juga nampak hadir ke ruang penyidikan. Alasannya menemui tamu dari Mabes Polri. Tidak dalam rangka pemeriksaan.

“Ini kan ada tamu. Dari Mabes. Aku iku ora iso opo-opo (Saya tidak bisa apa-apa),” ujarnya singkat, Senin (7/6) lalu.

Sementara itu, Rudatin Pamungkas alias Amung, mantan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora, belum merespon konfirmasi yang dilayangkan wartawan.

Sebelumnya, Polres juga telah menetapkan Pimpinan Bank Jateng Cabang Blora, Taufik Zuliatmiko sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana perbankan. (*)

BLORA. – Salah seorang yang menempati ruko di deretan bangunan ruko sebelah barat Mapolres Blora adalah Bu Aning yang berjualan minuman dan mie ayam.

Bu Aning mengaku menyewa tempat tersebut dari seseorang secara pribadi dengan harga sewa Rp 6 juta pertahun.

“Kalau ada yang mau kontrak ruko di sebelah saya ini, orangnya minta 8 juta setahun. Ada juga yang mau dijual seharga 120 juta,” katanya.

Lurah Jepon, Suwarno kepada wartawan mencerita-kan, bahwa tanah yang ditempati dereretan ruko itu dulunya bengkok kelurahan Jepon. Tapi setelah dibangun ru-ko, pengelolaan dan pendapatan dari asset itu masuk-nya tidak ke kelurahan tapi langsung dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi.

Ditanya awal mula berdirinya, Suwarno angkat tangan, karena keberadaan ruko itu sudah lama sebelum dia menjadi lurah.

Hal itu dibenarkan oleh Camat Jepon, Any Wahyu Ku-malasari, bahwa ruko di kawasan Blok S berada di Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon. Tapi pengelolaannya langsung dibawah Dinas Perdagangan dan Koperasi Blora. “Kami hanya ketempatan, yang mengelola lang-sung kabupaten,” katanya.

Jika sejarahnya dulu adalah tanah bengkok kelurahan, lalu sekarang siapa yang menikmati hasil sewa atau pajak 32 ruko di kawasan Blok “S” ini? (*)

BLORA. – Semangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora yang ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) patut diragukan. Jangankan untuk menciptakan sumber pendapatan baru, bahkan untuk mengelola pendapatan melalui asset yang sudah ada pun masih kedodoran.

Contohnya, keberadaan komplek ruko di kawasan Blok “S”, yang menempati tanah bengkok Kelura-han Jepon. Sudah lebih sepuluh tahun keberadaannya, ternyata belum pernah 1 sen pun memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab Blora dalam bentuk pajak ataupun sewa.

Bukan saja sewa atau pajaknya yang belum jelas, siapa pengelola asset berupa 30 ruko yang lokasinya di sebelah barat Mapolres Blora itu pun masih misterius. Instansi terkait yang dihubungi wartawan, semuanya lempar tangan.

Plt Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Blora, Slamet Pamuji, melalui Kepala Bi-dang Aset Daerah, Sri Widayaningsih ketika ditemui wartawan, Selasa (8/6) lalu menjelaskan bahwa untuk bangunan ruko Blok “”S”” memang merupakan asset BPPKAD, dan tidak ada masalah.

“Tapi kalau untuk bangunan ruko yang berderet di sebelah barat Polres Blora, itu belum masuk asset kami atau belum ada serah terima,” ujarnya.

Melihat mayoritas yang memanfaatkan ruko adalah pedagang warung makan, warung kopi, apotik, toko kelontong dan lainnya yang masuk kategori UKM, wartawan la-lu menghubungi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.

Kepada wartawan, Kepala (Dindagkop-UKM) Sarmidi melalui Kabid Perdagangan, Warso membenarkan, bahwa kawasan Blok “”S”” atau Blok Seso itu dibawah pengelolaan Dinas Perdagangan.

Namun ketika ditanya perihal deretan ruko di samping barat Polres, dan bangunannya seolah bersambung dengan bangunan Blok “S”, Warso sempat ragu untuk menjawabnya.

“Harusnya semua masuk kawasan Blok “S”. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya carikan datanya, karena saya tidak hafal semuanya. Lagipula itu kan bangunan sudah lama, jauh sebelum saya menjadi Kabid,” katanya.

Senada dengan Warso, Kasi Sarana dan Prasarana Pasar, Juanis juga membenarkan bahwa pengelolaan pertokoan Blok S dibawah Dinas Perdagangan.

“Namun untuk deretan ruko samping barat Polres, itu tidak masuk dalam pengelolaan kami, karena belum ada serah terima aset itu kepa-da kami,” tegasnya.

Ketika wartawan menanyakan yang dimaksud dengan serah terima dari siapa, Juanis menjawab tidak tahu. Begitu pula ketika ditanya siapa yang membangun ruko tersebut Juanis juga menjawab tidak tahu.

“Saya sendiri tidak tahu dulu siapa yang membangun dan bagaimana prosesnya,” kilahnya ketika ditanya wartawan. (*)

BLORA. – Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Mulai dari Pilkades, Pemilu Legislatif, hingga pemilihan kepala daerah.

Mengantisipasi hal itu, Rabu (9/60 lalu dilaksanakan kegiatan deklarasi “Desa Anti Politik Uang” yang bertempat di tepi Embung Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo. Acara tersebut dihadiri kepala desa dan tokoh masyarakat setempat, serta disaksikan jajaran Bawaslu Kabupaten Blora.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan mengatakan, dipilihnya Desa Jurangjero sebagai Desa Anti Politik Uang merupakan inisiasi antara Bawaslu setelah berdiskusi dengan kepala desa setempat.

Menurut Lulus, Pemilu maupun pemilihan merupakan alat yang digunakan rakyat untuk memilih pemimpin selama 5 tahun. Dan rakyat mempunyai kedaulatan memilih calon pemimpin ketika Pemilu atau pemilihan itu digelar.

“Masyarakat perlu memahami bahwa pemilu merupakan sebuah alat yang sangat penting karena hanya dengan pemilu masyarakat memiliki kuasa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat,” ungkap Lulus.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Jurangjero yang hadir, Bibit, mengungkapkan dukungannya dalam melawan politik uang.

Menurutnya, pemberian uang dalam memilih itu tidak mendidik, bahkan cenderung merendahkan masyarakat dan mendorong adanya korupsi.

“Iming-iming uang yang tak seberapa untuk memilih calon tertentu itu adalah hal yang tidak mendidik, tidak menghargai martabat kita sebagai pemilih, juga sebagai awal adanya korupsi,” ungkap Bibit. (*)

BLORA. – Dalam sepekan, Kepolisian Sektor (Polsek) Jiken menangani 2 kasus kematian dengan cara gantung diri.

Pada Selasa (8/6) lalu, Sidjiran (78), warga Desa Nglebur RT.04, RW.02, Kecamatan Jiken ditemukan tewas gantung diri di pohon jati dengan menggunakan tali plastik warna biru.

Rusdianto, anak korban, menemukan orangtuanya sudah tergantung di atas pohon jati dibelakang rumah pada pukul 06.00 WIB.

Sementara pada Kamis (10/6) lalu, Sawi (71) warga Desa Ketringan RT.03, RW.01, ditemukan mati gantung diri pada kusen pintu kamar tidur menggunakan selendang warna pink. Surip, adik korban menemukan jasad saudaranya itu pada pukul 08.00 WIB.

Petugas Kepolisian dari Polsek Jiken, Bripka Bowo mengatakan, kedua kasus kematian ini (Sidjiran dan Sawi) murni mati bunuh diri. “Tidak ditemukan bekas penganiayaan pada tubuh korban, ujarnya.

Rusdianto mengatakan, bapaknya yang bernama Sidjiran itu putus asa karena sakit mag dan lambung yang sudah lama tidak kunjung sembuh.

Sementara Surip menceritakan, bahwas saudaranya yang bernama Sawi nekat gantung diri karena sakit stroke yang tidak kunjung sembuh.

Hal menarik yang sempat menjadi perbincangan warga adalah ketika acara pemakaman Sidjiran. Hal itu dikarenakan almharmuh Sidjiran pernah berwasiat kepada keluarga, jika suatu saat dia meninggal, dia meminta untuk diberi batu nisan berwarna merah.

“Bapak (Sidjiran ) berwasiat supaya diberi nisan warna merah karena beliau senang pada partai yang lambangnya berwarna merah,” ujar Rusdianto seraya menceritakan, bahwa bapaknya dulu memang pernah menjadi ketua ranting PDI Desa Nglebur ketika partai politik di Indonesia masih tiga yaitu PDI, GOLKAR, dan PPP. (*)