Beranda blog Halaman 21

Saatnya BPE Berpikir

0

KABUPATEN Blora dan Bojonegoro memiliki kemiripan yang kuat dalam hal sumber daya alam. Dua daerah yang hanya dipisahkan Bengawan Solo ini sama-sama memiliki hutan jati luas dan sekitar 500 titik sumur minyak tua peninggalan Belanda di masing-masing kabupaten. Di Bojonegoro, sumur-sumur tersebut tersebar di Ngasem, Kedewan, Malo, dan Margomulyo. Sementara di Blora berada di Sambong, Jiken, dan Jepon.

Meski jumlah titiknya hampir sama, produktivitas keduanya kontras. Di Bojonegoro, hampir seluruh sumur tua kini kembali aktif. Di Blora, lebih dari separuh justru berhenti beroperasi. Kondisi ini tidak lepas dari keputusan para investor yang cenderung memilih Bojonegoro sebagai lokasi eksplorasi. Alasannya jelas: iklim investasi di sana jauh lebih ramah.

PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), BUMD setempat, dinilai mampu memberikan rasa aman melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan Muspida. Sejak lama, nyaris tidak ada investor sumur tua di Bojonegoro yang berurusan dengan aparat hukum, kecuali kasus pengeboran liar tanpa izin. Situasi itulah yang membangun kepercayaan dan membuat investor betah.

Kondisi berbeda dialami penambang di Blora. Para pekerja di Ledok, Semanggi, dan Bangowan mengaku sudah sering mengajak investor masuk, namun kerja sama berhenti di tengah jalan akibat minimnya dukungan dan perlindungan dari BUMD PT Blora Patra Energi (BPE). Salah satu persoalan berulang adalah sulitnya izin untuk pengeboran samping (side tracking) atau pemasangan pompa submersible, yang dinyatakan tidak sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008.

Padahal, di Bojonegoro, pengeboran samping justru menjadi kunci hidupnya ratusan sumur tua. Mayoritas sumur peninggalan Belanda hanya bercassing 5 inci—terlalu kecil untuk pompa submersible—sehingga side tracking menjadi pilihan paling realistis. Cara ini memungkinkan pemasangan pompa lebih besar dan akan meningkatkan produksi. Di Bojonegoro, kegiatan tersebut masuk dalam kategori well service dan tidak menjadi persoalan hukum.

Sebaliknya, pernah terjadi kasus di Ledok di mana investor yang mencoba side tracking justru terseret masalah hukum. Situasi ini membuat banyak calon investor mundur, meski mereka berniat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Ironis, padahal seluruh minyak dari sumur tua tetap disetor ke Pertamina dan membantu menekan impor.

BPE semestinya tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga memahami praktik lapangan seperti yang diterapkan Bojonegoro dan Tuban. Dengan jarak yang tak jauh, studi banding sangat mungkin dilakukan untuk melihat bagaimana regulasi dapat dijalankan tanpa menghambat produksi.

Menariknya lagi, jumlah sumur aktif di Bojonegoro bahkan melebihi jumlah titik yang ada. Satu titik sumur tua bisa memiliki dua hingga tiga mulut sumur hasil pengeboran samping—sebuah pemandangan yang nyaris tidak dijumpai di Blora.

Potensi Blora sebenarnya sama besar. Yang membedakan hanyalah keberanian merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan kesiapan memberi ruang bagi mereka yang ingin menghidupkan kembali warisan sumur tua itu.
***

Dapur Sebara Disorot, Belatung Ditemukan di Menu Makan Gratis SD Gersi

0

Korandiva-BLORA.— Program makan bergizi gratis di SD Gersi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, menuai kritik setelah diduga ditemukan belatung dalam menu pentol bakso yang disajikan kepada siswa, Kamis (13/11).

Menu makan bergizi hari itu terdiri dari bihun goreng, tiga butir telur puyuh, dan tiga pentol bakso. Salah satu wali murid mengaku kaget dan khawatir setelah mendapati belatung di makanan anaknya.

“Kami khawatir karena ini menyangkut kesehatan anak-anak. Kami harap pihak penyedia lebih memperhatikan kebersihan dan cara pengolahan makanannya,” ujar salah satu wali murid saat ditemui wartawan.

Kepala SD Gersi, Sri Pudjiati, belum bisa dimintai keterangan karena tengah sakit dan tidak masuk sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah tersebut disuplai oleh dapur Sebara, yang juga melayani beberapa sekolah lain di wilayah Kecamatan Jepon.

Menanggapi kejadian ini, Kepala SPPG Sebara, Sutarno, menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi internal.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika benar berasal dari dapur kami, kami akan evaluasi dan perbaiki proses pengolahannya,” ujar Sutarno dalam pernyataannya.

Temuan ini membuat masyarakat resah dan meminta pemerintah lebih ketat mengawasi program makan bergizi gratis. Warga berharap kejadian serupa tak terulang, mengingat program ini seharusnya menjadi upaya untuk meningkatkan gizi siswa, bukan membahayakan kesehatannya. (*)

Halaman SDN 5 Bleboh Kini Rata dan Bersih, Dukung Kegiatan Belajar Siswa

0

Korandiva-BLORA.– Halaman sekolah yang bersih dan rata setelah dipaving tak hanya mendukung kegiatan luar kelas, tetapi juga meningkatkan citra serta kebanggaan sekolah. Hal itu kini dirasakan oleh keluarga besar SD Negeri 5 Bleboh, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, setelah sekolah tersebut mendapat bantuan paving dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Bantuan yang diterima pada tahun ini senilai Rp 185.672.000 digunakan untuk pemasangan paving di halaman depan sekolah hingga sisi kiri bangunan.
Plt Kepala SDN 5 Bleboh, Oktavia Handayani, S.Pd. SD, menjelaskan, sebelum dipaving, halaman depan sekolah masih berupa tanah merah, sedangkan bagian kiri sekolah diurug dengan batu-batu besar.

“Karena itu pemasangan paving dibuat bertingkat-tingkat, mengikuti permukaan urugan batu besar tersebut,” jelas Oktavia, yang juga definitif menjabat Kepala SDN 2 Nglobo.

Sebelum halaman dipaving, kegiatan upacara bendera sering dilaksanakan di depan kelas karena kondisi halaman yang becek setelah hujan. Sementara kegiatan olahraga seperti senam lantai dilakukan di dalam ruangan.

“Sekarang anak-anak bisa berolahraga di halaman dengan lebih leluasa. Mereka sangat senang dengan halaman baru ini,” ujarnya.

Bu Okta, sapaan akrabnya, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut. “Bantuan paving ini sangat bermanfaat bagi guru dan siswa di sekolah kami,” katanya.

SDN 5 Bleboh saat ini memiliki satu ruang kantor dan enam ruang kelas, dua ruang di antaranya masih tergolong kurang layak. Meski begitu, pihak sekolah berinisiatif melakukan perbaikan secara bertahap.
Adapun jumlah murid di sekolah tersebut sebanyak 62 siswa, dengan tenaga pendidik lima guru, dibantu satu operator dan satu penjaga sekolah.

“Selain belum memiliki guru agama dan guru olahraga, kami juga masih kekurangan satu guru kelas,” tandas Oktavia, Kamis (13/11/2025). (*)

Ruang Kelas Baru Dongkrak Semangat Belajar Siswa SDN 3 Sambongrejo

0

Korandiva-BLORA.– Kehadiran ruang kelas baru membawa pengaruh positif bagi kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 3 Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Baik siswa maupun guru, terutama kelas 4, 5, dan 6, kini dapat belajar dengan lebih nyaman dan aman.

Kepala SDN 3 Sambongrejo, Oktafiastuti, S.Pd., Gr., mengatakan bahwa tiga ruang kelas tersebut baru selesai direhabilitasi pada Agustus 2025 dengan anggaran sebesar Rp 364.117.000. Dana tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

“Alhamdulillah, ruang kelas yang baru sudah jadi dan kini bisa kami tempati,” ujar Oktafiastuti, yang mulai menjabat Kepala SDN 3 Sambongrejo sejak Mei 2025.

Sebelum direhabilitasi, tiga ruang kelas itu mengalami kerusakan, terutama pada lantai dan dinding yang retak, sehingga membahayakan keselamatan siswa. Namun karena keterbatasan fasilitas, ruang tersebut masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Renovasi dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak Juni hingga Agustus 2025. Selama masa pengerjaan, kegiatan belajar diatur dengan sistem masuk pagi dan siang secara bergantian agar tetap berjalan.

“Alhamdulillah, kini ruang baru sudah selesai dan bisa digunakan kembali seperti semula,” tambahnya.

Meski demikian, tiga ruang baru tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Hingga saat ini, bagian plafon dan keramik belum terpasang, lantainya masih diplester semen. Alasan tim survey, struktur lantai perlu diperkuat dengan fondasi baru karena lokasi sekolah berada di tepi sungai yang rawan pergerakan tanah.

“Kondisi tanah di sekitar sekolah sering bergeser, jadi perbaikannya memang seperti membangun ulang mulai dari fondasi,” jelas Oktafiastuti.

Setelah renovasi tiga ruang kelas itu rampung, kondisi seluruh bangunan di sekolah ini relatif baik, karena ruang kelas lainnya sudah lebih dulu diperbaiki pada sekitar tahun 2023.

“Harapan kami, ke depan bisa mendapat bantuan lagi untuk penyempurnaan plafon dan pemasangan keramik di tiga ruang kelas itu saja,” tandas lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 itu.

Dengan selesainya pembangunan ruang kelas baru, suasana belajar di SDN 3 Sambongrejo kini menjadi lebih nyaman dan kondusif. Para guru pun berharap, semangat baru dari fasilitas ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan prestasi para siswa. (*)

Warga Kalitengah Geruduk Jalan Rusak, Bongkar Janji Politik Bupati Blora 2020

0

Korandiva-BLORA.– Warga Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, turun tangan memperbaiki jalan desa secara swadaya setelah janji politik yang diucapkan saat Pilkada 2020 tak kunjung direalisasikan. Aksi kerja bakti pemadatan jalan ini dilakukan secara gotong royong dengan alat sederhana, menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap janji kampanye yang dianggap diingkari.

Aksi warga ini dipicu oleh munculnya kembali surat perjanjian kontrak politik dan kontrak sosial antara H. Arif Rohman, M.Si., calon Bupati Blora pada Pilkada 2020 (alamat Jl. Pemuda No. 12, Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora) sebagai pihak pertama, dan Sudaryanto, tokoh masyarakat Desa Jiken, sebagai pihak kedua.

Dalam surat perjanjian tersebut, pihak kedua berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 di wilayah Dusun Balongan dan Kalitengah dengan target minimal 52% suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagai timbal balik, pihak pertama berjanji akan mengaspal jalan desa sepanjang 2,5 kilometer dari Balai Desa Jiken hingga Dusun Kalitengah, serta membangun jalan makadam 1,5 kilometer hingga perempatan Lemah Putih.
Namun, empat tahun berselang, janji itu tak juga terealisasi. Jalan yang dijanjikan kini rusak berat dan menjadi keluhan utama warga. “Dulu dijanjikan aspal kalau menang, tapi sampai sekarang belum ada apa-apa. Jadi kami kerja bakti sendiri,” ujar salah satu warga Kalitengah.

Warga menilai janji politik tersebut hanya dijadikan alat meraih suara tanpa komitmen nyata terhadap pembangunan di wilayah selatan Blora. Aksi swadaya ini pun menjadi bentuk protes moral terhadap pemimpin daerah yang dinilai abai terhadap kesepakatan politiknya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Blora terkait isi perjanjian politik yang kini kembali disorot publik. (*)

Cegah Keracunan, MTsN Blora Kembalikan 870 Porsi Makan Gratis yang Diduga Basi

0

Korandiva-BLORA.— Program makan siang gratis di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Blora mendadak dihentikan sementara pada Senin (10/11), setelah pihak sekolah menemukan salah satu menu diduga sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 870 porsi makanan yang semula disiapkan untuk siswa akhirnya dikembalikan kepada pihak katering.

Menu makan siang hari itu terdiri dari tumis buncis, kecambah, wortel, semangka, susu kotak merek Clevo, serta rolade tahu. Namun sebelum sempat dibagikan kepada siswa, muncul laporan bahwa rolade tahu berbau kecut dan diduga basi.

“Saya dengar tahunya kecut, Mas. Jadi semua porsi langsung ditarik lagi,” ujar salah satu driver pengantar makanan saat ditemui Koran Diva di halaman sekolah.

Pihak sekolah segera berkoordinasi dengan penyedia konsumsi SPPI Dapur Turirejo (Dapur Pitulikur) untuk menarik seluruh porsi dan memastikan tidak ada makanan yang terlanjur dikonsumsi siswa. Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi risiko keracunan massal di lingkungan sekolah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dapur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan makanan basi tersebut.

Sementara itu, pihak MTsN Blora memastikan program makan siang gratis akan dihentikan sementara sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan mutu makanan dari penyedia.

Kasus ini memantik perhatian publik, mengingat program makan siang gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik. Insiden di MTsN Blora ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap higienitas dan kualitas makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah penerima. (*)

Pemerintah Desa Pelem Prioritaskan Pembangunan Jalan Baru dari Dana Internal Desa

0

Korandiva-BLORA.- Tanpa menunggu bantuan dari pihak luar, Pemerintah Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, berinisiatif membangun jalan baru secara mandiri. Pembangunan jalan sepanjang lima ratus meter dengan lebar delapan meter ini saat ini telah memasuki tahap pengurukan, menggunakan alat berat yang disewa harian dari dana desa sendiri.

Kepala Desa Pelem, Suyoto, yang memantau langsung kegiatan di lapangan, mengatakan bahwa pembangunan jalan ini telah melalui musyawarah bersama perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat.

“Ya memang mulai dari BPD, tokoh masyarakat, dan warga sekitar semuanya mendukung. Jadi tanpa menunggu bantuan, kita bergerak membangun jalan baru secara mandiri,” ujar Suyoto, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Suyoto menjelaskan bahwa jalan tersebut menghubungkan Dukuh Serut hingga Dukuh Kedungglagah, dengan panjang sekitar 500 meter dan lebar 8 meter. Estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp25 juta, dan hingga kini telah terkumpul Rp2 juta dari swadaya warga.

“Alhamdulillah sudah ada dana masuk dari warga, dan kami optimistis pembangunan jalan ini akan terus berjalan hingga selesai,” tambahnya penuh semangat.

Sementara itu, Kirno (43), salah satu tokoh masyarakat setempat, mengaku sangat berterima kasih dan mendukung penuh gagasan Kepala Desa Pelem yang berani membangun jalan baru tanpa menunggu bantuan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Kades atas gagasannya. Warga tentu mendukung sepenuhnya agar pembangunan jalan ini bisa selesai dan bermanfaat bagi semua,” ujar Kirno dengan antusias. (*)

Warga Desa Asempapan Menduduki Balai Desa, Tuntut Kepala Desa Mundur

0

Korandiva-PATI.- Situasi di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, memanas setelah ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan balai desa pada Kamis pagi. Massa yang mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB membawa poster dan pengeras suara untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah desa.

Salah satu tuntutan utama massa adalah agar Kepala Desa Asempapan, Sukarno, segera mundur dari jabatannya. Warga menilai sang kades bersikap arogan dan diduga terlibat dalam penyimpangan penggunaan anggaran desa periode 2020–2025. Selain itu, warga juga menolak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kegiatan haul di makam Mbah Panggeng karena dianggap menyalahi tradisi masyarakat setempat.

Tak hanya itu, massa turut menyoroti persoalan lingkungan, terutama soal aliran limbah dari Pabrik Gula (PG) Trangkil yang dinilai mencemari lahan pertanian dan tambak warga. “Limbah itu mengalir ke sawah kami, menyebabkan bau tidak sedap dan merusak hasil panen,” ujar salah satu warga dalam aksi tersebut.

Dalam menjawab, Sukarno mengatakan, “Limbah itu sebelum kepemimpinan saya, sudah ada, dari pada saya menutup, saya lebih memilih asas manfaat, justru dengan limbah itu petani sawah si desa Asempapan bisa panen sampai tiga kali,” jawabnya.

Sebelum aksi berlangsung, sempat beredar pesan berantai di grup WhatsApp yang berisi imbauan agar warga tidak ikut demonstrasi dengan alasan bisa berdampak pada pencabutan bantuan sosial (bansos). Pesan tersebut menuai kecaman karena dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Sukarno membantah keras tudingan telah menginstruksikan untuk melarang warga ikut aksi. “Saya tidak tahu soal itu, karena masyarakat itu kan ada yang suka dan ada yang tidak suka, bahkan tadi malam saya sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berunding, saya menjunjung tinggi demokrasi, saya tidak memerintahkan, dan yang jelas di Asempapan itu sangat kondusif,” tegasnya.

Sukarno juga menjelaskan bahwa Perdes tentang haul telah dibahas bersama tokoh agama dan masyarakat melalui musyawarah desa. Ia menambahkan, laporan keuangan dan kegiatan pembangunan desa sudah diumumkan secara terbuka melalui infografis dan papan pengumuman di balai desa. (*)

Dandim 0721/Blora Resmi Tutup TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2025 di Desa Muraharjo

0

Korandiva-BLORA.– Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap IV Tahun Anggaran 2025 di Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025).

Upacara penutupan digelar di lapangan desa setempat dengan Inspektur Upacara Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, S.Sos., M.Han. Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.”

Dalam rangkaian acara, dilakukan penyerahan simbolis peralatan kerja, penandatanganan naskah serah terima hasil TMMD antara Dandim 0721/Blora dengan Pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili Kepala Dinas PMD Blora Yayuk Windrati, S.IP., serta pemukulan kentongan bersama Forkopimda sebagai tanda berakhirnya program.

Dalam sambutannya, Dandim 0721/Blora membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD. Kasad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program TMMD, termasuk pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran APBD serta masyarakat yang turut berpartisipasi.

“Terima kasih kepada para prajurit TNI, pemerintah daerah, mitra TNI Angkatan Darat, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” demikian amanat Kasad yang dibacakan Dandim.

Kasad juga berpesan agar semangat gotong royong yang ditunjukkan selama pelaksanaan TMMD terus dipertahankan. Masyarakat diharapkan dapat menjaga serta memelihara hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

TMMD ke-126 sekaligus Sengkuyung Tahap IV ini menjadi penutup kegiatan TMMD Tahun Anggaran 2025. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta membuka akses fasilitas umum dan sosial yang lebih memadai.
Menurut laporan Pasiter Kodim 0721/Blora, Kapten Inf Maningsun, pelaksanaan TMMD berlangsung sejak 8 Oktober hingga 6 November 2025 dengan capaian 100 persen.

Sasaran fisik yang berhasil diselesaikan antara lain pembangunan jalan makadam sepanjang 450 meter dengan lebar 4 meter, talud sepanjang 178 meter di sisi kanan-kiri jalan, serta pembuatan lima unit plat beton berukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter.

Untuk kegiatan non fisik, TMMD juga menggelar berbagai penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan narasumber dari dinas dan instansi terkait di Kabupaten Blora.

Usai upacara penutupan, Forkopimda Blora bersama tamu undangan melaksanakan foto bersama dan meninjau lokasi hasil pembangunan. Dandim 0721/Blora didampingi Forkopimda, memotong pita sebagai tanda peresmian hasil program TMMD di Desa Muraharjo.

Acara turut dihadiri Ketua TP PKK Blora Hj. Ainia Shalichah Arief Rohman, Kepala Dinas PMD Blora Yayuk Windrati, Ketua DPRD Blora Mustofa, Kapolres Blora diwakili Kabag Log Kompol Agus Budiana, Kepala Pengadilan Agama Blora Elly Fatmawati, Kepala Pengadilan Negeri Blora diwakili Laskita Anggrarini, Kajari Blora diwakili Suwarji, Kasdim Mayor Inf Bani, anggota DPRD Blora Komisi C Munawar, Kakorum Yonif 410/Alugoro Kapten Inf Turmudi, Forkopimcam Kunduran, Ketua Persit KCK Cabang XLII Dim 0721 Ny. Fitria Agung Cahyono serta Kepala Desa Muraharjo Karsono. Hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan peserta upacara dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, ormas, serta Pelajar. (*)

Doa yang Tak Tersampaikan di Trembul Kulon

0

Korandiva-BLORA.- Ketika seorang anak diberi nama Slamet, orang tuanya tentu menyematkan harapan: agar hidup sang buah hati senantiasa diliputi keselamatan dan keberkahan. Namun, takdir berkata lain.

Nama yang bermakna “selamat” itu tak mampu menyelamatkan Slamet, warga Dukuh Trembul Kulon, Desa Trembulrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dari maut yang datang tiba-tiba, Selasa sore (4/11/2025).

Hujan baru saja reda ketika lelaki berusia sekitar 60 tahun itu bersiap menjalani rutinitasnya — mencari rumput di sawah. Di tengah jalan desa yang becek dan licin, langkahnya terhenti di depan kabel listrik PLN yang menjuntai rendah dan basah tersapu hujan.

Tanpa sadar, Slamet melangkahi kabel itu. Seketika tubuhnya tersentak. Arus listrik menyambar dan merenggut nyawanya di tempat.

“Saya lihat dari jauh, tapi tak berani mendekat. Takut ikut kesetrum, apalagi waktu itu masih hujan,” tutur Mulyadi, saksi mata yang pertama kali melihat kejadian itu. Ia kemudian berlari memberi tahu kepala desa dan warga sekitar.

Tak lama, warga berdatangan. Namun, semua sudah terlambat. Slamet terbujur kaku di tepi jalan, rumput segar yang hendak dikaritnya masih berserakan di sekitar tubuhnya.

KELUHAN YANG TAK TERSAHUT
Menurut warga, kabel listrik yang melendot ke bawah itu bukan hal baru. “Sudah lama menjuntai begitu. Kami pernah melapor, tapi belum diperbaiki,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.

Keluhan serupa juga pernah disampaikan melalui perangkat desa, namun belum mendapat tanggapan nyata dari pihak PLN hingga peristiwa tragis ini terjadi.

Kapolsek Ngawen, AKP Lilik Eko Sukaryono, membenarkan kejadian tersebut. “Begitu kami menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, serta memeriksa saksi-saksi,” ujarnya.

Polisi juga mendokumentasikan kondisi kabel yang diduga menjadi penyebab sengatan dan mengevakuasi jenazah ke rumah duka.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi resmi kepada pihak PLN masih dilakukan untuk memastikan kronologi laporan masyarakat dan tanggapan terhadap aduan yang pernah disampaikan.

NYAWA DI UJUNG KABEL
Peristiwa di Trembul Kulon menambah daftar panjang korban akibat kelalaian dalam penanganan jaringan listrik di pedesaan.

Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa keluhan warga seharusnya tidak berhenti di meja pengaduan. Sebab, di balik kabel yang menjuntai itu, ada nyawa manusia yang bergantung. (*)