Korandiva-BLORA.— Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Blora–Grobogan, H. Abdullah Aminudin, menegaskan tiga sektor yang harus menjadi mesin percepatan pembangunan Blora: agroindustri, sumber daya alam, dan pariwisata. Tiga sektor ini, menurutnya, realistis dan saling menguatkan jika dikelola dengan arah dan tata kelola yang tepat.

Dalam diskusi agroindustri yang digelar FJMSB–JMSI baru-baru ini, Aminudin menjelaskan perannya sebagai penghubung antara regulasi di provinsi dan upaya menggandeng investor yang relevan dengan potensi Blora. “Saya bekerja di tingkat aturan dan anggaran, lalu mempertemukan potensi daerah dengan mitra yang tepat,” ujarnya.

Ia mengakui persaingan antar daerah di Jawa Tengah sangat ketat, sehingga perjuangan agar program provinsi berpihak ke Blora harus dibarengi data kuat, argumentasi logis, dan koalisi lintas fraksi. PKB, partai yang ia wakili, ditegaskannya harus tampil sebagai partai advokatif yang hadir tidak hanya saat pemilu, tetapi dalam penyelesaian masalah konkret warga.

Saat turun ke masyarakat, Amin hampir selalu menerima empat keluhan utama: jalan rusak, pertanian yang tidak menguntungkan, kesehatan yang mahal, dan pendidikan yang belum merata kualitasnya. Empat isu itulah yang ia kawal dalam kerja legislatif: perbaikan jalan lewat anggaran provinsi, advokasi pupuk subsidi, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.

Namun ia menolak membuat daftar prioritas yang saling menyingkirkan. “Semua sektor penting dan harus berjalan paralel,” tegasnya. Karena itu, ia mendorong agar program PU, pertanian, pendidikan, dan kesehatan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi di dapil.

Amin juga menyoroti dua kelemahan besar yang menghambat investasi dan hilirisasi di Blora: belum adanya SOP investasi yang baku dan lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan. “Investor butuh kepastian, bukan sekadar promosi,” katanya. Ia mendorong penguatan regulasi investasi di provinsi sekaligus pembentukan forum tematik yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, dan calon investor.

Menurutnya, bukti perjuangan tidak cukup dengan pernyataan di media. Ia menyebut beberapa hasil yang sudah dirasakan warga: perbaikan infrastruktur jalan melalui anggaran provinsi, advokasi keteraturan distribusi pupuk subsidi, serta dukungan terhadap guru madrasah diniyah yang selama ini menjadi garda depan pendidikan keagamaan.

Untuk masa depan Blora 5–10 tahun ke depan, Amin menawarkan tiga arah besar: layanan publik yang lebih sederhana berbasis teknologi informasi; industrialisasi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan; serta pertanian yang benar-benar memakmurkan petani.

“Komitmen saya adalah memastikan aspirasi itu masuk dalam kebijakan dan anggaran provinsi. Ukurannya sederhana: keputusan di Semarang harus bisa dirasakan di desa-desa Blora dan Grobogan,” ujarnya.

Di usia ke-276, kata Aminudin, Blora tidak boleh sekadar merayakan sejarah. Daerah ini harus berlari cepat mengejar ketertinggalan. Dan di ruang sidang DPRD Jawa Tengah, ia memastikan satu hal: suara Blora harus terdengar — dan diwujudkan dalam kebijakan nyata. (*)