Beranda blog Halaman 160

FGDN Pati Bersatu Gelar Diskusi dengan Tema “Lestarikan Pegunungan Selatan dan Utara Jawa”

0

PATI.-

Forum Group Discusion Nasional (FGDN) Pati Bersatu dalam tema “Lestarikan Pegunungan Selatan dan Utara Jawa” yang dilaksanakan di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Rabu (21/12/2022) berlangsung hangat dan penuh semangat.
Acara dihadiri oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Anggota DPR RI dari Komisi II Riyanta, dan beberapa Narasumber dari Dinas ESDM, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pati, dan Kepala Desa Sukobubuk Saman SH. MH.
Dalam sambutannya Pj Bupati berharap Forum diskusi tersebut dapat memberikan sumbangsih terkait permasalahan yang dihadapi yaitu terkait alih fungsi hutan yang tidak sebagaimana mestinya, serta perlunya masukan dari para akademisi, kementerian, serta pihak terkait menuju Pati yang lebih baik,terangnya.
Sementara Saman SH.MH Kepala Desa Sukobubuk yang juga penggagas Perhutanan Sosial di Jawa Tengah berharap, bahwa program perhutanan sosial ini akan terus berlanjut karena program ini adalah sangat bagus, hanya saja harus ada pendampingan dan persamaan visi dan misi bersama.
“Karena sebenarnya telah terjadi salah kaprah dan salah penafsiran dari penggarap itu sendiri terkait perhutanan sosial, yang mana calon penggarap hanya asal tebang untuk mendapatkan luas garapan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kelestarian dari tanaman keras yang ada,” ujarnya.
Saman mencontohkan di daerahnya, luas 1 ha apabila ditanami buah alpukat dengan jarak 6 – 8 meter, akan muat antara 200 sampai 220 batang pohon Alpukat. “Bayangkan jika 1 pohon alpukat buahnya laku 1 Juta/ pohon, maka masyarakat sekitar hutan akan bisa sejahtera dan jauh dari kata miskin,” tandasnya.
Berbeda dengan pendapat Saman, Ketua POKDARWIS Kabupaten Pati, Sukrisno mengusulkan untuk pemerintah Kabupaten Pati agar segera mencanangkan “Gemar Selingkuh” yaitu Gerakan Masyarakat Senang Lingkungan Hidup. Hal ini sudah dia terapkan di Lingkungan Sukrisno sendiri yaitu di daerah Duren Sawit dan Beketel.
Selain ditanami tanaman keras, Sukrisno memilih tanaman nanas madu, selain kapulaga dan serai. Tanaman ini terbukti ampuh untuk mengurangi bahkan menanggulangi musibah banjir di daerahnya.
Selain harga bibitnya yang murah, menurut Krisno untuk 1 ha lahan dapat di tanami 6000 pohon nanas madu. “Dan, hanya sekali tanam untuk seumur hidup,” pungkasnya.
Sementara aktivis peduli pegunungan Kendeng, Slamet menyoroti masalah Galian C / penambangan liar yang seakan mendapat angin segar atau adanya pembiaran dari Aparat Penegak Hukum selama ini.
Menurutnya, tidak sebanding apa yang dihasilkan dari kegiatan penambangan di daerah Sukolilo dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.
“Saya berharap adanya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum terhadap kegiatan ilegal tersebut dan tidak perlu ada pandang bulu siapa backing dibalik kegiatan Tambang ilegal ini,” katanya.
Menanggapi hal itu Riyanta Anggota DPR RI dari Komisi II mengajak semua pihak untuk ikut memanfaatkan program-program bagus dari pemerintah.
“Kita jangan hanya jadi penonton, kita sebagai pribumi jangan kalah dengan warga keturunan (dalam tanda kutip). Terkait Perijinan kalau bisa dipermudah jangan dipersulit, dan kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain, kita harus mencari solusi dari Permasalahan tersebut,” ujar Riyanta.
Terkait backing aparat yang menjadi sorotan media beberapa saat lalu Riyanta mengatakan, bahwa proses tersebut sudah sampai Irwasda. “Bahkan bila perlu kita teruskan ke Irwasum dan Presiden Bila Perlu,” tandasnya.
Acara yang digagas oleh PT. Media Jurnalis Sabdo Palon dan dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh LSM dan pimpinan media serta Assosiasi Media Kabupaten ini diharapkan nantinya daerah pegunungan kapur Kendeng Wilayah kabupaten Pati bisa dikelola bersama-sama antara masyarakat wilayah hutan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten, sehingga bisa menambah Pendapatan Negara.
“Sehingga bisa menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup,” pungkasnya. (*)

Bimtek Keprotokolan dan MC di Desa Nglungger, Kradenan Diikuti Perades, BPD, dan PKK

0

BLORA.-

Selama tiga hari sejak Senin (19/12/2022), kegiatan pelatihan keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, PKK, dan Lembaga desa lain digelar di Balai Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
Pelatihan dihadiri oleh Bagian Prokompim Setda Blora M. Syukron, Dinas Kominfo Kabupaten Blora Tya Aristya, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kradenan Kasdi S.Sos, dan Stap Kantor Kecamatan Kradenan Kiswati.

Di hari pertama Kasdi S.Sos selaku nara sumber menyampaikan beberapa materi terkait protokol atau MC yang harus diketahui dan apa yang harus dipersiapkan oleh peserta Bimtek, diantaranya koordinasi dengan penyelenggara acara.

“Menguasai materi, melaksanakan gladi bersih, hadir tepat waktu, memiliki kepercayaan diri, Komunikatif, fleksibel dan adatip, mampu mengolah suwara dengan baik,Memiliki pengetahuan yang baik dan luas,Kreatif inisiatif serta mampu berpikir cepat dan tepat,” tutur Kasdi.

Pada hari ketiga diadakan praktek langsung oleh masing-masing peserta dan sekaligus ditutup oleh Kepala Desa Nglungger, Nursaian.
Kades Nursaian mengatakan, setelah diadakan bimtek protokol selama tiga hari tentunya banyak manfaat bagi para perangkat dan ibu PKK dan peserta yang lain.

“Memang agak sulit karena kadang pakai bahasa Jawa, aku sendiri juga merasa sulit,” cetus Nursaian.

“Tapi kalau kita sungguh-sungguh tetap akan mampu menguasai dan bisa menjadi protokol / MC yang baik,” pungkasnya. (*).

Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil Tidak Cantumkan Jumlah CSR, Publik Blora Kecewa

0

BLORA.-

Acara Forum Grup Discussion (FGD) Coorporate Social and Responsibility (CSR) perusahaan di Blora yang dilaksanakan di Gedung Bapedda, Rabu (21/12/2022), memunculkan kekecewaan publik.
Hal itu disampaikan juru bicara LSM Pemantau Keuangan Negara ( PKN), Seno Margo Utomo. Pihaknya menyatakan kecewa karena realisasi CSR jauh dari potensi maupun ekspektasi publik. Selain itu CSR hanya didominasi oleh charity atau pemberian bukan pemberdayaan sehingga tidak membantu permasalahan di Blora.

“Potensi CSR 2022 yang muncul dalam FGD CSR di bulan Maret 2022 sebesar 41 miliar tetapi angka realisasi 1,9 milyar. Jauh dari ekspektasi publik, dan kami memberikan penilaian terhadap perusahaan pemberi CSR adalah tidak bertanggungjawab,” tegas Seno.

Krisna, direktur PT GMM (Gendhis Multi Manis) selaku sekretaris Forum Pelaksana TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) menyampaikan, realisasi CSR Tahun 2022 hanya 1,9 milyar. Dan, dari sekian puluh perusahaan hanya 11 yang memberi laporan CSR.

“Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil hanya memberikan jumlah kegiatan, tanpa mencantumkan berapa jumlah angka CSR,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Blora, Arief Rohman dalam sambutan singkatnya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada perusahaan pemberi CSR.

“Saya mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada perusahaan yang telah memberikan CSR. Kedepan saya berharap CSR lebih diarahkan pada kegiatan pemberdayaan, selain untuk kegiatan termasuk hiburan di HUT Blora,” ujar Bupati.

Sekda Blora Komang Irawadi, dalam forum tanya jawab sepakat atas masukan dan mohon keterlibatan elemen masyarakat dalam perencanaan CSR selain Bappeda.

“BUMD Blora harus memberi contoh dan menyampaikan CSR secara terbuka. Kalau belum habis segera sampaikan ke Forum Sosial Perusahaan. Selain itu, skema pengelolaan CSR lebih susah jika harus masuk DPA APBD. Dan lebih simple jika skema CSR dikelola forum,” ujarnya.

Sementara itu juru bicara EMCL Rexy Mawardijaya kepada wartawan mengatakan, bahwa EMCL terus mendukung Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dalam pelaksanaannya bermitra dengan lembaga nirlaba yang memiliki kompetensi di bidangnya.
“Tentunya PPM tersebut telah disetujui oleh SKK Migas dan dalam pelaksanaanya berkoordinasi serta bersinergi dengan pemerintah terkait untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (22/12/2022).

PT. Juara Agroniaga Sejahtera Prakarsai Agribisnis Domba di Blora dan Bojonegoro

0

BLORA.-

Makin tingginya permintaan daging domba atau kambing di tengah minimnya jumlah pelaku agribisnis domba mendorong PT. Juara Agroniaga Sejahtera mengambil peluang di bidang ini. Dalam upaya tersebut perusahaan bekerjasama dengan peternak domba sebagai Mitra.

Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peternak dalam berbudidaya domba, perusahaan menggandeng Universitas Brawijaya mengadakan pelatihan tehnologi pakan dan formulasi ransum domba pada tanggal 14-15 Desember 2022. Kegaitan yang dilaksanakan di Hotel Aston, Bojonegoro itu diikuti oleh para peternak domba di Blora dan Bojonegoro.

Direktur PT. Juara Agroniaga Sejahtera, Jhon Miftah yang alumni Universitas Brawijaya ini menjelaskan, bahwa perusahaannya sejak Tahun 2017 bergerak dalam agribisnis perunggasan dan punya cabang di berbagai kota, diantaranya di Malang, Ponorogo, Magetan, Jawa Timur dan Kuningan, Jawa Barat.

“Peternakan domba di Bojonegoro dan Blora merupakan ekspansi bisnis perusahaan kami yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk bisa menggapai kesejahteraan bersama peternak domba,” ujar pria yang asli Dukuh Glagahan Desa Jepang Rejo, Blora itu. (*)

Warga Pojokwatu, Sambong Kerja Bakti Perbaiki Tanggul Jembatan

0

BLORA.-

Dengan semangat guyub rukun, puluhan warga Dukuh Pojok Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Minggu (18/12/2022) memperbaiki tanggul tiang jembatan dengan menggunakan bambu.
Tanggul tiang jembatan di Dukuh Pojok itu sudah sejak beberapa bulan mengalami longsor akibat curah hujan yang cukup deras. Perbaikan tanggul dimaksudkan untuk mencegah agar kerusakannya tidak bertambah parah karena jembatan itu merupakan jalan utama warga menuju makam dan ke sawah.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Tasmo, bahwa jembatan itu sendiri baru saja selesai dibangun dengan Anggaran Aspirasi DPRD Propinsi sejumlah 200 juta. “Belum diketahui persis apa penyebab longsornya tanggul jembatan ini, akibat kesalahan dalam perencanaannya atau dalam pelaksanaannya,” ujar Tasmo. (*)

Proyek Kejar Tayang

0

KOMISI C DPRD Blora akan turun ke lapangan untuk meninjau dari dekat proyek infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan Bupati Blora Arief Rohman, hal itu mengingat banyaknya pekerjaan infrastruktur yang dibangun selama Tahun 2022. Wakil rakyat itu sudah menginventarisir pekerjaan yang belum ataupun sudah selesai dikerjakan hingga menjelang tutup tahun ini.

Para wakil rakyat itu tergerak hatinya setelah mendengar ada pihak yang mengkritik, bahwa pembangunan infrastruktur di Blora tidak disertai perencanaan yang matang sehingga pengerjaanya terkesan dilakukan terburu-buru sehingga mengabaikan aspek kualitas.
Setelah sisa waktu tinggal hitungan hari, proyek dikebut siang dan malam untuk mengejar batas waktu pencairan pembayaran oleh Bank Jateng.

Tekanan target waktu itu membuat para pekerja kehilangan kemampuan. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun berlabel ‘asal jadi’.
Karena itu, para masyarakat yang melintas atau sedang mamakai proyek infrastruktur juga harus hati-hati. Dan pemerintah sebagai penanggung jawab proyek harus bertanggung jawab jika nanti sampai jatuh korban.
Hujan yang turun dengan derasnya pada akhir-akhir waktu kemarin seolah ingin menjadi alat uji, seberapa kuat bangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Blora pada tahun 2023? Ada jalan usaha tani (JUT) yang jebol, ada jalan aspal yang ambles padahal proyek itu belum diserah-terimakan kepada Inspektorat.
Tidak keliru bila ada pihak yang cemas, karena dari hasil pantauan di lapangan, hingga awal Desember ini dana yang belum terserap untuk kegiatan Tahun 2022 masih Rp 797 miliar, dan dari jumlah tersebut yang Rp 200 milar adalah anggaran untuk infrastruktur.

Patut diwaspadai, pengerjaan proyek dipaksakan serupa membuat film kejar tayang. Mengabaikan kualitas bestek. Nilai barang dan atau jasa yang ditangani tidak seimbang dengan biaya.
Ujung-ujungnya rakyat dirugikan akibat pemborosan. Kita pastikan aparat terkait punya alasan mengapa dan bagaimana penyerapan anggaran lelet. Dari masa ke masa argumennya selalu stereotip atau klise. Misal, perencanaan molor, proses tender tertunda dan banyak lagi yang lainnya.

Bupati selaku kepala daerah akan meraih sukses besar jika kebiasaan lama tersebut disingkirkan. Apalagi untuk mengatasi problema yang terus-terusan mendera jutaan rakyat, pasti butuh prioritas. Anggaran dan jadwal kerja dirancang kalangan ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menghabiskan dana dan proses panjang. Ketika dilaksanakan mengapa selalu seperti itu?

Bagi wong cilik yang paling penting adalah tepat anggaran, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Kehidupan sekarang harus menjadi lebih baik daripada kemarin. Kita tidak ikhlas jika kelak kembali di Blora banyak jalan rusak seperti masa lalu, Tidak rela bila rusak lagi, banjir lagi, tanpa ada perubahan yang membaik. Apa kerjanya aparat pelayan publik?
***

SPBU Tempel-Jepon, Blora Layani Pembelian BBM Subsidi secara Illegal

0

BLORA.-

SPBU Tempel 44.582.02 yang berlokasi di Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora diduga melayani pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara illegal kepada oknum penimbun dalam jumlah besar, Jumat (16/12) lalu.
Pembelian BBM jenis Pertalite dalam jumlah besar itu dilakukan dengan cara membeli menggunakan beberapa unit sepeda motor secara berulang-ulang dalam kurun waktu beberapa jam saja.
Dari pantauan awak media Diva pada Selasa, 13 Desember 2022 ada 7 unit sepeda motor yang membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Tempel yang bolak-balik antara 20 hingga 30 kali dalam waktu 6 jam.
Sepeda motor yang digunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite rata-rata memiliki kapasitas tangki bahan bakar 12 liter, jika dihitung dari 7 unit sepeda motor yang digunakan maka 7 motor kali 10 Liter saja sudah 70 liter sekali mengisi, sedangkan dalam kurun waktu 6 jam, 7 unit motor bolak-balik antara 20-30 kali, berarti 70 liter kali 25 hasilnya 1.750 liter, kalau dimuat dalam jerigen 35 liter berarti ada 50 jerigen BBM jenis Pertalite.
Ihwan, salah satu pe-ngawas SPBU Tempel saat ditemui awak media Diva di kantornya me-nyampaikan bahwa diri-nya tidak mengetahui akan hal tersebut.
“Saya tidak tahu kalau ada pembelian BBM jenis Pertalite bolak-balik seperti itu, Mas. Coba nanti saya panggil petugas SPBU yang bertugas malam itu, tetapi yang jelas kalau dari management di sini, hal tersebut tidak diperbolehkan, Mas,” ucapnya, Kamis (15/12) lalu.
Sementara itu Kapolsek Jepon AKP Ramin ketika dihubungi melalui fasilitas WhatsApp menyatakan terima kasih atas info dari awak media Diva. Dia juga berjanji akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan melalui unit Reskrim.
“Kita lakukan penyelidikan dari unit reskrim ya. Maturnuwun mas infonya,” jawab Kapolsek.

JERAT HUKUM

Jika terjadi pelanggaran pelayanan pertalite, akan dilakukan pembinaan ataupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika hal tersebut memenuhi dua alat bukti yang cukup karena telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
Seperti yang tertuang alam Pasal 40 ayat 9 pasal 55 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, “Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar”.

JERAT HUKUM BAGI SPBU

Bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 KUHP, Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Jika petugas SPBU tersebut masuk dalam salah satu kategori tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 57 KUHP.
Perlu diketahui, ada perubahan status Pertalite dari Jenis BBM Umum (JBU) menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), maka ditegaskan bahwa SPBU/Lembara Penyalur DILARANG melayani pembelian Pertalite dengan jeriken/drum yang digunakan untuk diperjualbelikan kembali (pengecer).
Hal itu mengacu pada UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, selain itu sesuai Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. (*)

“Diancam” Bocah Cilik, Dua Perampok di Tambakromo, Pati Kabur

0

PATI.-

Sikap “berani” Zaki Prasetyo Budi, putra dari pasangan Sujarwo dan Sukarti, warga RT.04 RW.02, Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Selasa malam (13/12/2022) pukul 19.30 WIB berhasil menggagalkan aksi kejahatan yang akan dilakukan oleh dua orang pemuda tak dikenal yang sudah masuk ke dalam rumah melakukan pemalakan dan hendak merampas sepeda motor milik orang tuanya.

Pada malam itu siswa kelas 6 SD itu tinggal sendiri di rumah sambil menjaga toko. Kedua orang tuanya sedang pergi melayat ke salah seorang kerabat. Tiba-tiba datang dua orang pemuda tak dikenal yang berpura-pura membeli rokok, karena rokok yang dimaksud tidak ada, kedua pemuda itu meminta sejumlah uang namun tidak dikasih oleh Zaki.

Kemudian kedua pemuda tersebut masuk ke dalam rumah dan meminta kunci sepeda motor yang tergantung di atas pintu, namun dengan sigap Zaki mengambil kunci terlebih dahulu. “Lalu saya pura-pura haus, dan mau ambil air,” ucap Zaki.

Kesal karena tidak dikasih uang dan kunci motor, kedua pemuda itu mengancam akan menghabisi nyawa si anak. “Saya langsung lari ke dapur untuk ambil golok, lalu dia saya ancam balik,” tambah Zaki.
Zaki lalu mengancam balik kedua pemuda itu sambil berucap kalau di sebelah rumahnya adalah rumah aparat. Tak sia-sia, ancamannya membuat kedua orang tak dikenal itu meninggalkan rumah Zaki dengan tangan kosong.

Mendapat laporan dari si Anak, sang ayah langsung melapor kepada Ketua RT, yang selanjutnya diteruskan kepada Kades dan Polsek Tambakromo.

Sementara Hartono selaku Bhabinkamtibmas Desa Tambakromo yang kebetulan mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menghimbau kepada seluruh warga desa Tambakromo untuk waspada dan berhati-hati pada orang tak dikenal seperti pengamen, pemulung dan orang penjual jasa. “Jangan segan-segan untuk menanyakan identitasnya, sehingga mereka akan berpikir untuk berbuat kejahatan dengan kewaspadaan kita,” imbuhnya. (*)

AHY Jalan Kaki Ke KPU Diiringi Ratusan Kader

0

JAKARTA.-

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan kaki datang ke kantor KPU pusat, diiringi pengurus DPP serta ratusan kader Demokrat.
Menjelang sampai ke KPU, AHY dan massa Demokrat di sambut tarian jalanan (street dance) Wota oleh sejumlah remaja berkaus Demokrat.

“Kami siap mengikuti pemilu, dan siap memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia yang lebih baik,” Kata AHY sambil tersenyum pada para wartawan di depan gerbang KPU.

AHY dan rombongan DPP menggunakan jaket Varsity bertuliskan angka 14. Spanduk dan poster perubahan dan perbaikan di usung oleh massa.
Merujuk pada Perpu no 1/2022 pasal 137 ayat 3, Partai Demokrat memutuskan untuk kembali menggunakan nomor 14.

“Kebetulan hari ini tanggal 14, dan nanti pencoblosan di lakukan juga pada tanggal 14,” kata AHY.
”Kita ini menghadirkan Semangat, 14 itu kami rangkai dengan huruf S dan P, Jadi di baca S14P,” jelas AHY
“Siap juga memiliki arti, bersama rakyat kami siap memperjuangkan “Perubahan dan Perbaikan” Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera,” lanjutnya.

AHY juga menjelaskan makna lain dari kata SIAP yang di gunakan. “Kata SIAP juga mengandung makna bahwa Partai Demokrat harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menyongsong kontestasi pemilu serentak, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif,” sambung AHY.

Harapan tentu ikhtiar, doa dan perjuangan kami bersama, Demokrat bisa sukses dan menang. Selain itu tentu juga harus bisa berperan lebih banyak lagi, baik di pemerintahan Nasional maupun di Parlemen,”ujat AHY.

Terpisah, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY tersebut direspon secara positif oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Blora, Hj. Tety Indarti SH sebagai motivasi bagi para kader di daerah untuk siap tanpa ragu-ragu. Terjun langsung ke masyarakat untuk menanamkan harapan, bahwa Partai Demokrat siap memperjuangkan perubahan dan perbaikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Menurut pendapat orang winasis dari Blora, angka 14 adalah sebagai angka keberuntungan dan kemenangan bagi Partai Demokrat. Indikasinya saat ini, berdasarkan hasil dari berbagai survey jajak pendapat Partai Demokrat dan AHY selalu mendapat penilaian positif dari masyarakat,” ujar Tety. (*)

Kapolsek Kradenan Blora Langsung Dicopot dari Jabatannya Usai Ketahuan Pernah 14 Tahun Jadi Jurnalis

0

BLORA.-

Sosok Iptu Umbaran Wibowo yang pada Senin (12/12/2022) dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Polres Blora, Jawa Tengah menjadi buah bibir di kalangan wartawan.
Pasalnya selama 14 tahun Iptu Umbaran Wibowo diketahui berprofesi sebagai kontributor TVRI di salah satu daerah di Jawa Tengah. Namun profesi Iptu Umbaran Wibowo sebagai wartawan TVRI itu viral usai sertijab di halaman Mapolres Blora.
Usai dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, kabarnya yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatan Kapolseknya.

Kabar pencopotannya itu pun berkaitan dengan profesinya sebagai jurnalis di salah satu televisi nasional.
Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Nurul Azizah belum bisa membenarkan pencopotan Kapolsek Kradenan.
Sebab dirinya belum mendapat info terkait kabar pencopotan Kapolsek Kradenan.

Selain itu, Kombes Nurul juga mengaku bahwah prihal pencopotan itu merupakan kewenangan Polda Jawa Tengah.
“(Kalau pencopotan Kapolsek) Langsung ke Jateng ya,” kata Kombes Nurul saat dihubungi wartawan, Selasa (13/12/2022).
Seperti dikatahui, Iptu Umbaran Wibowo pernah ditempatkan sebagai Intelijen Khusus (Intelsus) Polda Jateng. Namanya tercatat di Dewan Pers.
Dilansir dari laman resmi dewanpers.or.id, nama Umbaran Wibowo tercatat bertugas di TVRI Jateng.

Nama Umbaran Wibowo tercatat sebagai wartawan madya dengan nomor anggota 8953-PWI/WDya/DP/I/2018/19/10/84.
Artinya, Iptu Umbaran Wibowo lulus sebagai wartawan madya di Dewan Pers pada tahun 2018.
Berdasarkan data tersebut, Iptu Umbaran Wibowo lahir pada tanggal 19 Oktober 1984.
Dengan begitu, Iptu Umbaran Wibowo yang bertugas menyamar selama 14 tahun menjadi wartawan TVRI. (*)