Beranda blog Halaman 10

Tumpeng Syukur di Peresmian Jalan Bulakan–Pilang–Temulus

0

Korandiva-BLORA.- Pagi di Randublatung terasa lebih meriah dari biasanya. Di sepanjang ruas Jalan Bulakan–Pilang–Temulus yang baru selesai dibangun, warga berjejer menyambut kedatangan Bupati Blora H. Arief Rohman, Sabtu (31/1/2026). Iringan drumband siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah memecah suasana, disusul prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas jalan baru yang kini membentang mulus sepanjang kurang lebih empat kilometer.

Bagi warga, peresmian itu bukan sekadar seremoni pembangunan infrastruktur. Jalan yang dahulu sempit dan rusak kini menjelma akses yang lebih lapang dan nyaman, membuka harapan akan aktivitas harian yang lebih lancar.

Senyum dan tepuk tangan mengiringi langkah Bupati saat menyapa warga, mencerminkan kebanggaan sekaligus optimisme yang tumbuh di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Arief Rohman menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai penggerak ekonomi desa. Ia berharap jalan yang semakin mantap mampu memangkas biaya transportasi dan mempercepat distribusi hasil pertanian—sektor yang menjadi tulang punggung kehidupan warga Randublatung. “Akses yang baik akan membawa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan ruas Bulakan–Pilang–Temulus menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Blora untuk membuka keterisolasian wilayah selatan. Jalan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur Randublatung–Getas yang menjadi penghubung utama menuju pintu Tol Ngawi, Jawa Timur. Konektivitas yang lebih baik diyakini akan mempermudah mobilitas sekaligus memperluas peluang ekonomi warga.

Di balik hamparan beton yang kokoh, tersimpan cerita penantian panjang masyarakat. Berdasarkan data teknis tahun anggaran 2025/2026, proyek ini menelan biaya sekitar Rp12 miliar yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah. Status jalannya pun telah meningkat menjadi jalan kabupaten sejak akhir 2022 dan masuk dalam lima paket pekerjaan prioritas di Blora tahun ini.

Bagi Zaenal, warga Desa Bulakan, perubahan itu terasa nyata. Kini perjalanan menuju Randublatung maupun Kradenan menjadi lebih singkat dan nyaman. “Senang jalan sudah bagus. Terima kasih Pak Bupati, baru kali ini pembangunan dilakukan menyeluruh,” tuturnya. Jalan baru itu bukan hanya penghubung antardesa, melainkan juga jembatan harapan menuju kehidupan yang lebih mudah dan sejahtera. (*)

Gerakan Belanja di Pasar Tradisional, Gebrakan Visioner Bupati Blora Dongkrak Ekonomi Rakyat

0

Korandiva-BLORA.– Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., melakukan langkah visioner dengan mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja di pasar tradisional.

Imbauan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, namun dibuktikan dengan aksi belanja langsung di Pasar Sido Makmur usai senam pagi bersama jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut diikuti Sekda Blora Komang Gede Irawadi, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para kepala OPD, serta ASN.

Bupati yang akrab disapa Gus Arief menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi pasar tradisional sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas di kalangan ASN.

Sekda Blora menambahkan, gerakan ini juga menjadi wujud rasa syukur ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi daerah, mengingat TPP ASN Blora tidak mengalami pemotongan seperti di sejumlah daerah lain.

Apresiasi turut datang dari Ketua PWRI Kabupaten Blora, Ir. H. Bambang Sulistya, M.M.A. Ia berharap para purna tugas PNS/ASN ikut mendukung imbauan tersebut.

Menurutnya, berbelanja di pasar tradisional tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal yang alami.

Bambang yang rutin berbelanja ke Pasar Sido Makmur dua kali sepekan memperkenalkan filosofi akronim “SOLEH” sebagai panduan berbelanja di pasar tradisional, yakni Sedekah langsung tanpa menawar, Olahraga sambil rekreasi, Lakukan silaturahmi, Enyahkan prasangka buruk, dan Hadirkan semangat kekeluargaan.

Gerakan ini diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi rakyat sekaligus membangun budaya sosial yang lebih peduli dan humanis di tengah masyarakat Blora. (*)

APTRI Blora Cari Antisipasi Giling 2026, Gandeng PG Rendeng Kudus

0

Korandiva-BLORA.- Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora menggelar Forum Temu Kemitraan (FTK) dengan Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus di Todanan, Blora, Jumat (30/1/2026). Forum ini menjadi langkah antisipatif menyusul kekhawatiran petani terhadap rencana giling tebu 2026 di Pabrik Gula PT GMM Bulog.

FTK dihadiri General Manager PG Rendeng Kudus Ir. Erwin, jajaran pengurus APTRI Blora, serta perwakilan petani tebu, sebagian besar di antaranya sebelumnya mengikuti aksi ke Jakarta.

Ketua APTRI Blora Drs. H. Sunoto menjelaskan, forum tersebut digelar untuk mencari solusi jika rencana giling PT GMM Bulog pada awal Juni 2026 tidak terealisasi. Meski sebelumnya Direktur Operasional PT GMM Bulog menjamin giling tebu akan dimulai tepat waktu, janji itu belum sepenuhnya meyakinkan petani.

“Faktanya hingga kini belum terlihat persiapan renovasi berat, terutama penggantian dua boiler yang rusak parah dan membutuhkan waktu minimal empat bulan,” kata Sunoto.

Ia menambahkan, trauma petani masih kuat akibat berhentinya giling tebu 2025 secara sepihak, yang menyebabkan ribuan hektare tebu tidak tertebang dan beban utang petani semakin besar. Sunoto menegaskan, kegagalan giling tidak boleh terulang pada 2026.

“Kalau pabrik rugi pegawainya tetap digaji, tapi kalau petani rugi siapa yang mengganti?” tegasnya.

Sekretaris APTRI Blora Anton Sudibdyo menilai petani selama ini selalu menjadi korban kebijakan manajemen PT GMM Bulog. Ia mendorong reformasi total tata kelola dan percepatan renovasi pabrik gula.

“Petani masih sabar dan loyal. Tapi jika janji kembali tak terealisasi, awal Februari 2026 kami akan wadul ke Jakarta lagi,” ujarnya.

Sementara itu, GM PG Rendeng Kudus Ir. Erwin menyampaikan sejumlah tawaran yang memberi harapan bagi petani tebu. PG Rendeng memastikan giling tebu 2026 dimulai Mei 2026, memberikan subsidi angkutan Rp5.000 per ton, serta menerapkan sistem bagi hasil 70:30 dan pembelian tebu putus.

PG Rendeng juga menawarkan pinjaman lunak, tanpa agunan hingga Rp 100 juta dan maksimal Rp 500 juta dengan agunan, serta membuka akses program pengembangan tebu dari pemerintah. Petani yang tebunya belum tertebang juga diprioritaskan mendapat jatah giling awal. Forum berlangsung dalam suasana penuh semangat kekeluargaan dan ditutup dengan makan bersama. (*)

APTRI Blora Desak Kepastian Renovasi PG GMM Bulog, Giling 2026 Ditarget Mulai Juni

0

Korandiva-BLORA.– Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora menggelar rapat istimewa di Bumi Indah Flora Tinapan, Kecamatan Todanan, Rabu (28/1/2026). Rapat dipimpin Ketua APTRI Blora, Drs H. Sunoto, dan dihadiri perwakilan petani tebu, termasuk yang sebelumnya ikut aksi ke Kantor Bulog Pusat Jakarta, serta utusan manajemen PT GMM Bulog, Rahmatouloh ST.

Dalam rapat tersebut, Sunoto menyampaikan kabar bahwa Pabrik Gula (PG) PT GMM Bulog dipastikan tetap melaksanakan giling tebu 2026. Keputusan itu, menurutnya, merupakan hasil perjuangan berbagai pihak, termasuk Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD Mustopa, serta dukungan petani tebu.

Bulog berkomitmen mengganti dua boiler rusak berat dengan unit baru, melakukan reformasi manajemen internal, serta merevitalisasi hubungan tripartit antara pabrik gula, petani/APTRI, dan pemerintah daerah.

Namun hingga akhir Januari, dana renovasi belum juga cair. Padahal, usulan margin fee Bulog sebesar 7 persen disebut telah disetujui Menteri Sekretaris Negara pada 23 Januari 2026. “Sampai hari ini belum jelas kapan dana direalisasikan, sementara proses lelang dan perbaikan boiler butuh sekitar empat bulan,” ujar Sunoto.

Jika dana cair Januari ini, giling tebu diperkirakan bisa dimulai awal Juni 2026. Keterlambatan pencairan dikhawatirkan menggeser jadwal giling dan berdampak pada turunnya harga tebu.

Kondisi tersebut memicu keresahan petani. Sejumlah peserta rapat mengusulkan langkah lanjutan, termasuk aksi kembali ke Jakarta guna meminta kepastian langsung ke Dirut Perum Bulog, kementerian terkait, Istana Presiden, hingga KPK.

Darmadi, salah satu peserta, setuju aksi digelar lagi dengan persiapan matang serta koordinasi dengan Bupati dan DPRD. Agus Joko Susilo menekankan pentingnya kekompakan petani agar memiliki daya tawar kuat. Sementara Sri Wahyuningsih mengusulkan pengiriman surat resmi APTRI kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan lain datang dari Choirul yang mendorong aksi damai di tingkat lokal lebih dulu, mendatangi pabrik gula, Kantor Bupati, dan DPRD Blora dengan membawa spanduk tuntutan petani.

Sekretaris APTRI Anton Sudibdyo juga menyoroti seringnya kerusakan pada pabrik yang tergolong baru dan kerugian berulang tiap musim giling. Ia menilai petani harus berani bersuara agar tidak terus diberi janji tanpa realisasi.

Menanggapi hal itu, Rahmatouloh dari manajemen PG GMM Bulog meminta agar persoalan diselesaikan melalui dialog. Ia optimistis janji Dirut Bulog akan dipenuhi dan menyebut manajemen telah menyiapkan langkah renovasi, termasuk penentuan awal giling 2026.

Penasehat APTRI, Ir. H. Bambang Sulistya, menyarankan tiga langkah cepat: berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk informasi terbaru pencairan dana, membangun komunikasi DPRD dengan Sekretariat Negara, serta menemui langsung pimpinan PT GMM Bulog yang saat itu berada di Blora.

Tak disangka, rombongan APTRI diterima langsung jajaran direksi PT GMM Bulog. Manajemen menyampaikan telah menjajaki vendor penyedia boiler sembari menunggu proses administrasi pencairan dana dari pusat.

Direktur Operasional PT GMM Bulog, Krisna Murtiyanto, menyatakan optimistis. “99 persen dipastikan giling 2026 tetap berjalan dan tidak akan terlambat,” tegasnya.

Pernyataan itu disambut lega para petani. Rapat ditutup doa bersama dengan harapan musim giling 2026 berjalan lancar dan pendapatan petani tebu meningkat. (*)

MBG: Manfaat Ada, Masalah Nyata

0

SUDAH genap satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Sejak awal diluncurkan, program ini membawa harapan besar: anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi lebih baik, angka stunting ditekan, dan beban orang tua berkurang. Secara konsep, MBG adalah wujud kehadiran negara di meja makan generasi masa depan. Namun perjalanan setahun ini menunjukkan bahwa niat baik saja belum cukup tanpa pelaksanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.

Di berbagai daerah, termasuk sejumlah sekolah di Kabupaten Blora, pelaksanaan MBG masih menyisakan banyak persoalan. Distribusi tidak merata, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas makanan yang kurang layak menjadi keluhan berulang. Ada makanan yang datang sudah dingin, porsi tak sesuai standar gizi, serta menu yang kurang disukai siswa sehingga berujung terbuang. Kondisi ini jelas mengurangi tujuan utama program.

Masalah memuncak saat insiden keracunan massal pada akhir November 2025 yang kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), setelah ratusan siswa SMPN 1 Blora mengalami mual, muntah, dan diare. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa aspek keamanan pangan dalam program MBG belum dijalankan dengan disiplin tinggi. Program yang seharusnya menyehatkan justru berisiko membahayakan bila standar diabaikan.

Kesiapan dapur penyedia dan pengawasan mutu menjadi titik lemah yang tak bisa ditutup-tutupi. Program berskala besar menuntut standar kebersihan, pengolahan, dan distribusi yang profesional. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada penyedia dengan fasilitas terbatas dan kontrol kualitas yang longgar. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga juga belum solid, membuat sekolah sering menanggung beban teknis di luar tugas utama mereka sebagai institusi pendidikan.

Disayangkan pula, sempat beredar surat perjanjian MoU program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora yang memuat poin kontroversial, meminta pihak sekolah merahasiakan insiden seperti keracunan atau makanan basi dari publik dan media.
Juga, dalam beberapa kejadian terkait MBG, muncul sikap aparat yang justru membatasi ruang gerak media untuk meliput dan menulis peristiwa di lapangan. Pendekatan semacam ini keliru. Pers bukan musuh program, melainkan bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar. Menutup informasi hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menggerus kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, MBG bukan tanpa manfaat. Di sejumlah sekolah, program ini membantu siswa yang sebelumnya datang tanpa sarapan dan meningkatkan semangat belajar mereka. Artinya, fondasi tujuan program sudah tepat, tetapi pelaksanaan di lapangan masih perlu pembenahan serius agar manfaatnya dirasakan merata dan aman.

Memasuki tahun kedua, evaluasi menyeluruh adalah keharusan. Perbaikan distribusi, standarisasi ketat dapur penyedia, pengawasan rutin kualitas makanan, pelibatan UMKM lokal yang dibina profesional, variasi menu sesuai selera anak, serta saluran pengaduan yang responsif harus segera diwujudkan. Yang tak kalah penting, keterbukaan informasi harus dijaga. Anak-anak kita tidak butuh program yang hanya terdengar megah, tetapi makanan bergizi yang benar-benar layak di piring mereka setiap hari. MBG harus dibuktikan sebagai komitmen nyata, bukan sekadar proyek besar. (*)

Melalui Musdesus, Desa Jeruk Tetapkan KPM BLT-DD Tahun 2026

0

Korandiva-BLORA.– Pagi itu, Balai Desa Jeruk terasa lebih hidup dari biasanya. Kursi-kursi tertata rapi, suara sapaan saling bersahutan, dan wajah-wajah warga yang hadir memancarkan harapan. Selasa, 27 Januari 2026, menjadi hari penting bagi desa tersebut: Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 digelar dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Di ruangan itu, bukan hanya perangkat desa yang duduk berdampingan. Jajaran Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas turut hadir. Kebersamaan lintas unsur ini seolah menegaskan bahwa urusan bantuan sosial bukan sekadar administrasi, melainkan tanggung jawab moral bersama agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Musyawarah berjalan terbuka. Ketua BPD Desa Jeruk berdiri di depan forum, membacakan rencana penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Setiap poin dipaparkan dengan jelas, memberi ruang bagi peserta untuk memahami arah kebijakan anggaran desa. Transparansi menjadi kunci, agar tak ada prasangka yang tumbuh di kemudian hari.

Kepala Desa Jeruk, dalam sambutannya, tak menyembunyikan rasa terima kasihnya atas kehadiran para undangan. Baginya, proses penetapan KPM BLT-DD 2026 bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Sebulan sebelumnya, rangkaian musyawarah telah digelar, melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyaring data dan masukan.

“Keputusan yang dihasilkan hari ini merupakan hasil musyawarah bersama. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami dan menerima hasil ini dengan lapang dada, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari dan suasana desa tetap aman serta kondusif,” ujarnya, dengan nada penuh harap.

Suasana forum pun mencerminkan semangat itu. Tak ada suara tinggi, tak ada perdebatan yang memanas. Yang tampak justru kesadaran bersama bahwa bantuan ini adalah ikhtiar untuk saling menguatkan di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Melalui Musdesus ini, Pemerintah Desa Jeruk menaruh harapan besar: agar BLT-DD Tahun 2026 benar-benar tepat sasaran, memberi manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus menjaga persatuan warga. Di balai desa sederhana itu, semangat gotong royong kembali menemukan maknanya—bahwa membangun desa bukan hanya soal fisik dan angka, tetapi juga tentang rasa peduli dan kebersamaan. (*)

Primkoptama Subur Jepon Gelar RAT, SHU Naik 4 Persen

0

Korandiva-BLORA.– Pengurus Primkoptama Subur PWRI Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2025 di Aula Kantor KPRI Dwi Eksa Jepon, Selasa (27/1/2026).

Ketua Primkoptama Subur, Tasmi, mantan kepala sekolah dasar yang dikenal disiplin, komunikatif, bersahaja, dan jujur, menegaskan bahwa pengelolaan koperasi selalu mengedepankan prinsip efisiensi, pelayanan prima, serta peningkatan kesejahteraan anggota. Hasilnya, Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2025 meningkat 4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ketua PWRI Kecamatan Jepon, Rajiman Santarko, SE, M.Si, menyampaikan bahwa jajaran pengurus Primkoptama diisi oleh SDM berpengalaman di bidang perkoperasian, termasuk pernah menjadi pengurus KUD Jepon. Ia berharap Primkoptama Subur semakin maju dan RAT mampu menghasilkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan anggota.

Perwakilan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora, Dita Noviani Puspasari, SE, menilai Primkoptama Subur sebagai koperasi yang sehat, tertib administrasi, rutin menggelar RAT, serta mampu memberikan pelayanan prima. Ia juga membuka peluang konsultasi bagi pengurus apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan koperasi.

Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Blora, Ir. H. Bambang Sulistya, M.MA, memberikan apresiasi atas kinerja pengurus yang mampu menjaga kesehatan koperasi. Ia juga mengajak anggota menyambut tahun 2026 dengan semangat positif melalui budaya senyum.

Menurutnya, senyum membawa banyak manfaat, mulai dari mengurangi stres, menjaga kesehatan, hingga mempererat hubungan sosial. Dalam Islam, senyum juga bernilai sedekah, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi: “Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah.”

Ia memaknai SENYUM sebagai akronim motivatif:

  • S – Selalu ceria,
  • E – Enyahkan pikiran negatif,
  • N – Nuansa kekeluargaan,
  • Y – Yakin dan bersyukur,
  • U – Utamakan empati,
  • M – Mantapkan niat berbuat baik.

“Buah jambu buah rambutan, senyummu tak bisa kulupakan,” tutupnya dengan pantun. (*)

GERMAP Layangkan Dumas ke KPK, Yayak Gundul dan Belasan Massa Gelar Aksi Singkat di DPRD Pati

0

Korandiva-PATI.- Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi (GERMAP) Kabupaten Pati secara resmi melayangkan Dumas (Aduan Masyarakat) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait dugaan aliran dana Bupati Pati Sudewo. Surat aduan tersebut tertanggal 22 Januari 2026 dan ditujukan langsung kepada KPK RI, dengan tembusan kepada Presiden RI, Kementerian Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Kejaksaan Agung RI.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua GERMAP Pati, Yayak Gundul, GERMAP mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan aliran dana yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo, yang disebut-sebut berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026 di wilayah Kabupaten Pati.

Aduan tersebut juga menyinggung keterkaitan lingkungan DPRD Kabupaten Pati, khususnya terkait proses dan hasil Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Bupati Pati yang berujung pada putusan memenangkan bupati hingga 31 Oktober 2025.

Sebagai bentuk penguatan sikap dan penyampaian aspirasi, Yayak Gundul bersama GERMAP menggelar aksi demonstrasi singkat di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Selasa, 27 Januari 2026. Aksi tersebut diikuti sekitar 13 orang saja, jumlah yang relatif kecil namun ditegaskan sebagai aksi simbolik yang terukur dan terarah.

Dalam aksi itu, sekitar 13 massa membawa beberapa spanduk, dan Spanduk-spanduk tersebut diletakkan di depan Gedung DPRD Pati sebagai bentuk penyampaian pesan moral dan tekanan publik. Tidak ada orasi panjang maupun aksi lanjutan.

Setelah meletakkan spanduk, Yayak Gundul bersama 13 orang tim GERMAP langsung meninggalkan lokasi tanpa insiden dan tanpa pengawalan massa tambahan. Aksi berlangsung singkat dan tertib. (*)

Jelang Harjasda ke-167, Pemkab Sidoarjo Ziarah ke Makam Mantan Bupati di Blora

0

Korandiva-BLORA.– Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, kembali melaksanakan ziarah dan tabur bunga ke makam para mantan bupati. Salah satu yang diziarahi adalah makam Bupati Sidoarjo ke-15, Kolonel (Art.) Soegondo, di Desa Tambaksari, Kecamatan/Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026).

Ziarah dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, S.Sos., MM., bersama jajaran, antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo Rudi Setiawan, S.STP., M.Si., MH., Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Wahyu Herison Made, M.P., perwakilan Kemenag Sidoarjo, serta tim ziarah lainnya.

“Kegiatan ini merupakan tradisi dalam rangka Harjasda untuk nguri-uri para leluhur dan pemimpin terdahulu yang telah membawa kemajuan bagi masyarakat Sidoarjo. Kami mendoakan semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT,” ujar Probo.

Selain berziarah, rombongan juga mempererat silaturahmi antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Blora. Probo menegaskan, hubungan baik antardaerah perlu terus dijaga, termasuk membuka ruang bagi masyarakat Blora yang ingin berkarya di Sidoarjo, maupun sebaliknya.

Rombongan diterima jajaran Pemkab Blora dan pihak keluarga almarhum. Mewakili Pemkab Blora, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora Mohamad Toha Mustofa, S.Si., M.Kes., berharap hubungan kerja sama kedua daerah semakin erat.

Ia juga menekankan nilai edukatif dari tradisi ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para pemimpin terdahulu sekaligus teladan bagi generasi muda untuk meneruskan semangat pengabdian.

Doa bersama berlangsung khidmat dan dilanjutkan tabur bunga di pusara almarhum Soegondo yang menjabat Bupati Sidoarjo periode 1985–1990.

Turut menyambut, Kepala Dinas PMD Blora Yayuk Windrati, S.IP., keluarga almarhum yang diwakili Apt. Dadang Kun Septianto, S.Farm., MM., serta Kepala Desa Tambaksari Achmad Heru Gunawan, SE.

Mewakili keluarga, Dadang menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkab Sidoarjo yang terus mengenang jasa para pemimpin terdahulu. Ia berharap pemberitahuan kegiatan serupa dapat dilakukan lebih awal agar seluruh keluarga dapat hadir.

“Semoga Sidoarjo semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. Itu juga menjadi harapan beliau semasa memimpin,” ujarnya.

Kepala Desa Tambaksari Achmad Heru Gunawan turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Hari Jadi ke-167 Kabupaten Sidoarjo, seraya berharap hubungan baik antardaerah terus terjalin.

Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167 diperingati pada 31 Januari 2026 dengan tema yang menekankan inklusivitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan. (*)

APTRI Blora Optimistis PG GMM Bulog Giling 2026, Renovasi Pabrik Segera Dilakukan

0

Korandiva-BLORA.– Penasehat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, Ir. H. Bambang Sulistya, M.MA., melakukan silaturahmi ke rumah Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, di Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Senin Pon (26/1/2026).

Silaturahmi tersebut bertujuan memupuk semangat juang dan kesabaran, khususnya bagi jajaran pengurus APTRI Blora dalam memperjuangkan keberlangsungan operasional Pabrik Gula (PG) PT GMM Bulog.

“Kunjungan ini untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat dan kesabaran dalam perjuangan petani tebu,” ujar Bambang.

Kedatangannya disambut hangat oleh Sunoto yang juga mantan Kepala Desa Ngampon selama dua periode. Suasana penuh kekeluargaan dan keakraban mewarnai pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sunoto mengungkapkan optimismenya bahwa PG PT GMM Bulog akan tetap melaksanakan giling tebu pada tahun 2026. Keyakinan itu muncul setelah dirinya mendapat informasi dari Direktur Keuangan Bulog, Hendra Susanto, bahwa pengajuan margin fee Bulog sebesar 7 persen ke Sekretariat Negara telah disetujui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Jumat (23/1/2026).

“Persetujuan itu menjadi tanda bahwa renovasi pabrik gula PT GMM Bulog akan segera dilaksanakan. Dua boiler yang rusak akan diganti dengan yang baru, sekaligus dilakukan reformasi total pembenahan personel dan manajemen internal,” jelas Sunoto.

Menurutnya, komitmen tersebut juga pernah disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdani, dalam rapat khusus terkait keberlangsungan PG PT GMM Bulog pada 21 Januari 2026. Dalam rapat itu, Dirut Bulog menyatakan bahwa apabila margin fee sebesar 7 persen disetujui, maka berbagai aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Blora dan APTRI akan segera direalisasikan.

Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora H. Mustopa, S.Pd.I., serta pengurus APTRI Blora, yakni Ketua Drs. H. Sunoto dan Sekretaris Anton Sudibdyo, S.Ag.

Sunoto pun mengingatkan pentingnya komitmen terhadap janji, baik secara moral maupun keagamaan.

“Sebagai umat Muslim, ingkar janji termasuk dosa besar dan menjadi salah satu ciri orang munafik. Itu juga menjadi hutang moral yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda kemunafikan.

Tiga Langkah Strategis APTRI
Guna mengawal realisasi renovasi pabrik, Sunoto menyebut APTRI Blora telah menyiapkan tiga langkah strategis.

Pertama, pengurus APTRI akan segera berkirim surat kepada Direktur Utama Perum Bulog agar renovasi PG PT GMM Bulog segera direalisasikan, mengingat musim giling 2026 tinggal menghitung bulan dan perbaikan boiler memerlukan waktu yang tidak singkat.

Kedua, APTRI akan beraudiensi dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Blora guna memohon dukungan moril serta dorongan kepada para petani tebu agar tetap sabar dan ikut mengawal proses renovasi pabrik.

Ketiga, pengurus APTRI akan menggelar rapat konsolidasi guna memperkuat soliditas organisasi dengan semangat satu komando dan satu tujuan, demi memperjuangkan kesejahteraan petani tebu.

Sementara itu, Penasehat APTRI Bambang Sulistya mengimbau para pengurus dan petani tetap bersabar menunggu realisasi hasil perjuangan yang telah dilakukan.

“Saya minta para petani tetap tenang, sabar, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyikapi perkembangan ini. Rawat tebu dengan baik dan jangan lupa berdoa. Semoga musim giling 2026 membawa hasil yang lebih baik dibanding 2025 yang penuh musibah. Doa adalah senjata pamungkas bagi orang beriman,” tuturnya. (*)