Beranda blog Halaman 7

Diduga Ada Pengrusakan dan Penghambatan, Proyek Pengecoran Jalan di Desa Palon Dilaporkan ke Polisi

Supriyanto
-
0
Diduga Ada Pengrusakan dan Penghambatan, Proyek Pengecoran Jalan di Desa Palon Dilaporkan ke Polisi

Korandiva-BLORA.– Dugaan pengrusakan dan penghambatan proyek pengecoran jalan kabupaten di Desa Palon, Kecamatan Jepon, berujung laporan polisi. Pada Sabtu, 21 Februari 2026, Hermawan Susilo mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Blora untuk melaporkan insiden yang disebut mengganggu jalannya pekerjaan di lapangan.

Laporan tersebut berkaitan dengan proyek pengecoran jalan kabupaten yang tengah dikerjakan di wilayah Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Dalam pengaduannya, Hermawan menyebut nama Agus Sutrisno alias Agus Palon sebagai pihak teradu. Ia diduga melakukan tindakan yang mengarah pada pengrusakan serta menghambat aktivitas pengecoran jalan.

Adapun pihak yang disebut sebagai korban dalam peristiwa tersebut adalah Moh. Asfuri Azhari, kontraktor pelaksana proyek jalan kabupaten di wilayah tersebut. Dugaan penghambatan itu dinilai berdampak langsung pada proses pekerjaan serta berpotensi mengganggu target penyelesaian proyek.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut proyek infrastruktur publik yang dibiayai negara. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani secara profesional dan transparan, guna memastikan pembangunan tetap berjalan serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kecamatan Jepon tetap kondusif. (*)

Kuota DOC Masih Dinilai Berat Sebelah, Peternak Mandiri Pantura Kian Tertekan

Andika Setya Chrisanto
-
0
Kuota DOC Masih Dinilai Berat Sebelah, Peternak Mandiri Pantura Kian Tertekan

Korandiva-PATI.– Rasa resah terus dirasakan para peternak ayam mandiri di Kabupaten Pati. Mereka menilai pola distribusi Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam hingga kini belum berjalan adil. Kondisi tersebut mendorong para peternak yang tergabung dalam Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP) bersiap menggelar aksi sebagai bentuk protes atas ketimpangan yang dinilai terus berulang.

Barry, salah satu peternak mandiri di Pati, menyampaikan bahwa posisi peternak lokal saat ini berada pada situasi yang paling rentan dalam memperoleh pasokan DOC. Ia menilai pembagian kuota sering kali tidak merata dan lebih banyak terserap oleh jaringan internal maupun relasi bisnis tertentu. Sementara peternak kecil harus berebut sisa kuota dengan harga lebih mahal dan syarat yang cenderung memberatkan.

Ia menambahkan, situasi tersebut membuat banyak peternak terpaksa menunda siklus pemeliharaan atau membeli DOC dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari seharusnya. Dampaknya tidak hanya pada operasional kandang, tetapi juga langsung menekan pendapatan peternak serta mengancam keberlanjutan usaha mandiri yang selama ini menopang ekonomi pedesaan.

Kekecewaan para peternak kian mendalam karena persoalan distribusi DOC sebenarnya telah dimediasi pada November 2025. Saat itu, seorang peternak lokal mengajukan audiensi kepada kepala daerah di Pati dan menghadirkan pihak integrator besar dalam forum tersebut. Dalam pertemuan itu, integrator besar disebut telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan DOC peternak mandiri secara adil.

Namun, menurut Barry, realita di lapangan dinilai belum mencerminkan komitmen tersebut. Distribusi yang dijanjikan tidak kunjung mendekati persentase sesuai aturan, sehingga kesepakatan yang sempat disampaikan dianggap hanya sebatas janji di atas meja tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.
Atas dasar itu, para peternak merencanakan aksi pada Senin (23/2) di depan pintu masuk perusahaan pembibitan ayam milik integrator besar di wilayah Kecamatan Pucakwangi. Ratusan peternak disebut siap bergabung untuk menyuarakan kekecewaan atas dominasi korporasi besar dalam penguasaan pasokan DOC.
PPMP menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar pelampiasan emosi, melainkan bentuk kegelisahan atas ketimpangan yang terus berulang. Mereka merasa selama ini hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam rantai industri perunggasan, bukan sebagai mitra sejajar yang layak dilindungi dan diperkuat.

“Ketika akses DOC tidak merata, peternak mandiri berada dalam posisi serba terhimpit. Mereka bergantung pada pasokan dari integrator besar, tetapi tidak memiliki kekuatan tawar untuk menjamin distribusi yang adil,” ungkapnya dengan nada kecewa. (*)

PELANTIKAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI MAHALLI: Semangat Baru untuk Masa Depan yang Lebih Cemerlang

Taufiq Rohman
-
0
PELANTIKAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI MAHALLI: Semangat Baru untuk Masa Depan yang Lebih Cemerlang

Korandiva–BLORA.- Koperasi Mahalli Patra Mulia Blora kembali melangkah maju dengan pelantikan pengurus dan pengawas baru periode tahun 2026-2028.

Acara yang berlangsung pada Ahad, 15 Februari 2026, di Aula Hotel Dian Edu Cepu, dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora Kiswoyo, S.H., M.Si, pendiri Koperasi Mahalli Patra Mulia Blora Taufiq Rohman, S.Pd, M.MPd, Ketua Koperasi Mahalli Patra Mulia Novi Masudi Rahman, S.Pd.I.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Blora Kiswoyo, S.H., M.Si secara resmi melantik pengurus dan pengawas Koperasi Mahalli.

RAT (Rapat Anggota Tahunan) TB 2025 yang berlangsung serentak dengan pelantikan tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Semoga dengan kepengurusan baru, Koperasi Mahalli dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat sekitar.

Pendiri Koperasi Mahalli Patra Mulia Blora, Taufiq Rohman, S.Pd, M.MPd, menyampaikan pesan singkat: “Sesuai Undang-Undang Koperasian, mari wujudkan koperasi kita sebagai usaha bersama berbasis demokrasi dan kekeluargaan.

Pengurus serta pengawas baru diharap amanah menjalankan asas-asas koperasi: kebersamaan, pemberdayaan anggota, dan kemakmuran berkelanjutan untuk anggota koperasi/jamaah Mahalli.”

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Blora Kiswoyo, S.H., M.Si menambahkan, “Semoga pengurus dan pengawas yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan profesional, sehingga Koperasi Mahalli terus maju dan berjaya dalam mensejahterakan anggota.”

Acara tersebut diakhiri dengan doa penutup dipimpin oleh Drs.KH.Nuril Asrori, M.Hum, dilanjut bersalam salaman memohon keberkahan dan kesuksesan bagi Koperasi Mahalli di masa depan. Aamiin ya rabbal ‘alamiin. (*)

Dari Silaturahmi ke Kemandirian: Menyemai Harapan di Fajar Ramadan Blora

Veri Dwi Susanto
-
0
Dari Silaturahmi ke Kemandirian: Menyemai Harapan di Fajar Ramadan Blora

Korandiva-BLORA.- Fajar Ramadan 1447 Hijriah baru saja merekah ketika langkah-langkah penuh semangat memasuki Kantor BAZNAS Kabupaten Blora, Kamis Pahing, 19 Februari 2026. Di tengah suasana awal bulan suci yang sarat harapan, rombongan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora datang membawa satu misi: merawat kepedulian, menumbuhkan kemandirian.

Di barisan terdepan, Ketua PWRI Blora, Ir. H. Bambang Sulistya, M.M.A., melangkah mantap. Wajahnya menyiratkan optimisme. Bersamanya, Sriyono, pengurus PWRI Kecamatan Kradenan, turut mengawal aspirasi warga kurang mampu di Desa Mendenrejo yang membutuhkan sentuhan nyata pemberdayaan ekonomi.

Kedatangan para purnabakti ASN itu disambut hangat Ketua BAZNAS Blora, H. Sutaat, S.Pd. Pertemuan sederhana di ruang kantor tersebut terasa lebih dari sekadar agenda formal. Ia menjadi ruang temu gagasan—tentang bagaimana zakat tak hanya berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan bergerak menjadi modal kehidupan.

Usulan yang dibawa PWRI pun konkret: bantuan bibit ayam petelur berikut sarana kandangnya. Bukan sekadar bantuan, melainkan “kail” untuk memancing kemandirian. Harapannya, warga yang hari ini berstatus mustahik, kelak tumbuh menjadi muzakki—pemberi zakat.

Gagasan itu sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora di bawah kepemimpinan Bupati Arief Rohman yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat, kini kian fokus pada program pemberdayaan produktif.

“Kami ingin zakat benar-benar berdampak. Bantuan ayam petelur ini diharapkan mampu menjadi awal kemandirian ekonomi warga,” ujar Sutaat, menegaskan komitmennya. Ia memastikan tim akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi sebelum bantuan direalisasikan.

Langkah sosial PWRI ini bukan yang pertama. Pada akhir 2025, organisasi tersebut menyalurkan donasi Rp23,2 juta bagi korban bencana di Sumatera. Spirit kemanusiaan itu kini diarahkan untuk membangun daya tahan ekonomi di kampung halaman sendiri.

Di sela pertemuan, Bambang Sulistya juga menyampaikan apresiasi atas rencana distribusi sembako dari BAZNAS bagi anggota PWRI menjelang Idulfitri. Baginya, Ramadan adalah momentum menyatukan ibadah ritual dan ibadah sosial.
Ia pun mengajak masyarakat menghidupkan “Lima Sukses Ramadan”: sukses puasa, sukses tarawih, sukses tadarus, sukses iktikaf dan meraih Lailatul Qadar, serta sukses zakat fitrah.

“Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menumbuhkan kepedulian dan istiqamah dalam berbuat baik,” ujarnya.

Di awal bulan suci ini, silaturahmi antara PWRI dan BAZNAS Blora seakan menjadi penanda bahwa keberkahan tak hanya dicari di sajadah, tetapi juga di kandang ayam petelur yang kelak menghidupi sebuah keluarga. Ramadan pun menemukan maknanya—hadir sebagai cahaya yang menggerakkan, bukan sekadar menerangi. (*)

DRAMA TANAH WARISAN: Sengketa Tanah Rp 6 Miliar di Blora Memanas, Pihak Terlapor ‘Menghilang’ dari Mediasi!

Veri Dwi Susanto
-
0
DRAMA TANAH WARISAN: Sengketa Tanah Rp 6 Miliar di Blora Memanas, Pihak Terlapor ‘Menghilang’ dari Mediasi!

Korandiva-BLORA.- Sengketa tanah warisan almarhum Soeban Asmuri bin Salimin di Desa Sitirejo, Tunjungan, Blora, Jawa Tengah, kembali memanas! Mediasi keenam di Kantor BPN/ATR Blora gagal karena pihak terlapor tidak hadir, memicu kecurigaan adanya permainan mafia tanah.

Tanah seluas 12.630 meter persegi ini diperebutkan oleh ahli waris sah almarhum, termasuk Kyai Abdul Karim, Ibu Siti Amini, dan Pak Supriyanto. Mereka mengklaim tanah telah dikuasai secara sepihak oleh tetangga yang juga saudara tiri almarhum selama 49 tahun.

Pemicu ketegangan adalah klaim palsu bahwa tanah sengketa telah bersertifikat. H. Muhammad Mashuri, cucu ahli waris, membantah keras, “Kami cek ke BPN, tidak ada riwayat proses pembuatan sertifikat”, Ungkap Mashuri dengan nada tegas (15/02/2026).

Kecurigaan mengarah pada Pimpinan Dusun yang diduga memberikan keterangan palsu di BPN. Mashuri berjuang dengan prinsip “Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi”: menjaga harga diri keluarga dengan memperjuangkan tanah warisan.

BPN Blora menjadwalkan mediasi ulang setelah Lebaran. Ahli waris berharap doa dan dukungan masyarakat: “Mohon doanya semoga dimudahkan jalannya!” Perjuangan ini simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria di Blora. (*)

Jelang Ramadhan, Kapolda Jateng Salurkan Bantuan Perangkat Salat ke Masjid di Jepon

Supriyanto
-
0
Jelang Ramadhan, Kapolda Jateng Salurkan Bantuan Perangkat Salat ke Masjid di Jepon

Korandiva-BLORA.– Menyambut Bulan Suci Ramadhan 2026, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyalurkan bantuan perangkat salat berupa sajadah dan Al-Qur’an kepada sejumlah masjid di wilayah Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Rabu (18/2/2026) pukul 08.30 WIB. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui jajaran Polsek Jepon sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap sarana ibadah masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolsek Jepon IPTU Moh Junaidi, S.H., M.H. kepada para takmir masjid di wilayah hukum Polsek Jepon. Adapun masjid yang menerima bantuan yakni Masjid Miftahul Jannah di Komplek Pasar Jepon, Masjid Al-Maksum di Jalan Raya Blora–Cepu, serta Masjid Al-Muktar di Jalan Nasional Blora–Cepu. Untuk wilayah Jepon sendiri, total bantuan yang diterima sebanyak tiga paket sajadah dan Al-Qur’an.

Kapolsek Jepon IPTU Moh Junaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk berbagi menjelang Ramadhan, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang semakin harmonis serta tercipta situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif selama Bulan Suci Ramadhan,” ujarnya. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. (*)

Blora Pertahankan Predikat Lumbung Pangan, BIB Jadi Andalan Peningkatan Populasi Sapi Nasional

Supriyanto
-
0
Blora Pertahankan Predikat Lumbung Pangan, BIB Jadi Andalan Peningkatan Populasi Sapi Nasional

Korandiva-BLORA.- Di bawah kepemimpinan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini, Kabupaten Blora terus menunjukkan progres signifikan di berbagai sektor pembangunan. Dengan visi “Sesarengan Mbangun Blora, Maju dan Berkelanjutan”, pemerintah daerah berhasil menjaga posisi daerah sebagai lumbung pangan sekaligus pusat populasi sapi potong nasional.

Salah satu capaian terbaru datang dari sektor pertanian dan peternakan. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, baru-baru ini menerima penghargaan dari media harian di Kudus pada Jumat (13/2/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya dalam mendorong kedaulatan pangan melalui pengembangan pertanian organik dan pemberdayaan petani milenial.

Menurut Ngaliman, populasi sapi potong di Blora saat ini telah menembus lebih dari 270 ribu ekor. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 14 persen dari total populasi sapi di Jawa Tengah, sekaligus menempatkan Blora pada peringkat kedua nasional dalam populasi sapi potong.

BIB Blora Jadi Satu-satunya di Tingkat Kabupaten se-Jateng
Keunggulan strategis Blora juga ditopang keberadaan Balai Inseminasi Buatan Blora (BIB) yang dikelola UPTD Pembibitan Ternak di Desa Tunjungan. Balai ini menjadi satu-satunya balai inseminasi buatan tingkat kabupaten di Jawa Tengah yang mampu memproduksi semen beku (straw) berkualitas tinggi.

Sejak 2024, BIB Blora telah memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produk semen beku yang dihasilkan telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ISO 9001, sehingga kualitasnya diakui secara nasional.

Kepala UPTD Pembibitan Ternak, drh. Juliah Subaningsih, menjelaskan saat ini tersedia tujuh pejantan unggul jenis Simental dan Limosin. Selain memproduksi dan memasarkan semen beku, BIB juga berfungsi sebagai pusat pelatihan, magang, serta layanan pemeriksaan kesehatan ternak. Keberadaan fasilitas ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak sapi di Blora.

Sejarah Panjang dan Semangat Keberanian
Eksistensi BIB Blora yang telah berjalan selama 24 tahun tidak lepas dari sejarah panjang dan semangat keberanian para perintisnya. Mantan Kepala Dinas Peternakan Blora, Ir. Puspito Wardoyo, mengenang masa awal pendirian balai pada era Bupati Ir. Basuki Widodo. Saat itu, kebijakan provinsi belum memperbolehkan pendirian BIB di tingkat kabupaten.

Namun dengan semangat Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan kualitas ternak lokal Peranakan Ongole (PO) dengan menjalin komunikasi langsung hingga tingkat Direktorat Jenderal Peternakan serta pakar inseminasi buatan dari IPB, termasuk mendatangkan pejantan unggul dari Australia.

Apresiasi Tokoh Senior
Apresiasi juga datang dari mantan Kepala Dinas Pertanian Blora, Ir. Bambang Sulistya, M.MA. Ia menilai pengelolaan balai inseminasi membutuhkan prinsip K3, yakni Kesabaran, Ketulusan, dan Kegigihan. Menurutnya, keberadaan BIB harus terus dijaga agar menjadi sumber peningkatan kesejahteraan peternak di daerah.

Sebagai bentuk penghormatan kepada para petugas inseminator yang bekerja di lapangan, sebuah pantun penutup disampaikan:
“Buah jambu buah pepaya,
Bergizi tinggi manis rasanya.
Jangan ragu terus berkarya,
Demi Blora makin sejahtera.” (*)

Perangkat Desa Gedebeg Adukan Pemotongan Bengkok ke Bupati Blora

Veri Dwi Susanto
-
0
Perangkat Desa Gedebeg Adukan Pemotongan Bengkok ke Bupati Blora

Korandiva-BLORA.- Seorang perangkat Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, bernama Suparsih mengadukan nasibnya kepada Bupati Blora melalui surat tertanggal Senin, 2 Februari 2026.

Aduan tersebut dilayangkan lantaran ia merasa diperlakukan tidak adil setelah tanah bengkok yang selama ini menjadi sumber penghasilannya dipotong secara sepihak oleh kepala desa setempat.

Suparsih yang menjabat sebagai Bayan atau Kaur Umum mengungkapkan, dirinya diangkat sebagai perangkat desa melalui seleksi pada tahun 2003.

Berdasarkan surat keputusan (SK) kepala desa saat itu, ia memperoleh tanah bengkok Bayan di Dukuh Gedebeg seluas dua bahu sebagai sumber penghasilan jabatan.

Namun pada 2023, kepala Desa Gedebeg yang menjabat saat ini, Sumarwan, mengangkat perangkat desa baru sebagai Kaur Keuangan. Menurut Suparsi, tanpa persetujuan dirinya, kepala desa memerintahkan perangkat baru tersebut untuk mengambil alih satu bahu tanah bengkok yang selama ini ia kelola. Akibatnya, hak bengkok yang semula dua bahu berkurang menjadi satu bahu.

“Tanpa minta persetujuan saya, Kades memerintahkan Kaur Keuangan baru mengambil alih hak saya satu bahu untuk dikelola, sehingga hak saya sekarang tinggal satu bahu,” ujar Suparsih, perempuan berusia 51 tahun itu kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Ia mengaku telah menyampaikan keberatan secara langsung kepada kepala desa. Namun, menurutnya, jawaban yang diterima hanya bersifat lisan dengan alasan keputusan desa, tanpa disertai penjelasan hukum tertulis.

Suparsi menilai tanah bengkok sebagai sumber penghasilan perangkat desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ia juga menegaskan bahwa peraturan desa yang terbit pada 2023 tidak dapat dijadikan dasar pengurangan haknya.

“Kalaupun ada Perdes baru tahun 2023, tidak bisa berlaku surut dan tidak boleh merugikan hak yang telah melekat secara sah, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” tegasnya.

Dalam surat aduannya kepada Bupati Blora, Suparsih menyatakan tujuan utamanya adalah meminta penegakan hukum. Ia menilai hak bengkok merupakan bagian dari penghasilan jabatan perangkat desa yang melekat dan tidak dapat dikurangi selama masih menjabat secara sah. Ia pun meminta bupati memerintahkan kepala Desa Gedebeg untuk mengembalikan hak bengkoknya seluas dua bahu seperti semula.

Sementara itu, Bupati Blora melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windarti saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026) lalu menyatakan pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi dari Camat Ngawen.

“Kami masih menunggu hasil klarifikasi dari Kecamatan Ngawen. Setelah itu akan kami rapatkan bersama tim penyelesaian kasus,” ujarnya singkat. (*)

Menata Asa Kesehatan dari Aula Dinkesda Blora

Supriyanto
-
0
Menata Asa Kesehatan dari Aula Dinkesda Blora

Korandiva-BLORA.- Suasana Aula Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, Jumat Legi 13 Februari 2026, terasa berbeda dari biasanya. Deretan kursi tertata rapi, percakapan hangat antarpejabat dan pemangku kepentingan terdengar bersahutan, seolah menandai satu semangat yang sama: menyiapkan arah pembangunan kesehatan untuk tahun-tahun mendatang.

Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinkesda pagi itu bukan sekadar agenda rutin penyusunan Rencana Kerja 2027. Ia menjadi ruang temu lintas sektor—dari unsur legislatif, organisasi perangkat daerah, pimpinan rumah sakit, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan tenaga kesehatan—yang membawa harapan agar layanan kesehatan semakin merata dan bermutu.

Di tengah forum, Kepala Dinkesda Edi Widayat membuka sambutan dengan nada yang tenang namun tegas. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang tidak dalam situasi ideal. Karena itu, setiap rencana harus disusun dengan penuh kehati-hatian, realistis, namun tetap optimistis. Ungkapan Jawa “Jer Basuki Mowo Geni” pun meluncur dari bibirnya—sebuah pesan bahwa keberhasilan menuntut pengorbanan dan kesungguhan.

Meski menyadari keterbatasan, Edi tidak menutup mata terhadap capaian yang telah diraih. Salah satu kebanggaan yang disampaikan adalah keberadaan fasilitas USG di seluruh puskesmas wilayah Blora—sebuah langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Namun di balik pencapaian itu, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang menanti.

Persoalan penyakit menular dan tidak menular yang belum sepenuhnya terkendali, angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, hingga kualitas pelayanan publik yang perlu terus diperbaiki menjadi sorotan utama. Di sisi lain, usia harapan hidup masyarakat yang telah menyentuh angka lebih dari 74 tahun menunjukkan bahwa upaya kesehatan selama ini tidak sia-sia, meski tantangan stunting dan gizi masih membayangi.

Forum tak hanya diisi paparan data dan program. Ketika sesi dialog dibuka, suara aspirasi mengalir lebih personal. Bambang Sulistya, perwakilan organisasi purna tugas aparatur sipil negara, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan. Baginya, kepemimpinan di Dinkesda tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Usulan yang ia bawa sederhana namun sarat makna: menghadirkan program kebahagiaan dan kesehatan bagi para lanjut usia. Senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi, hingga wisata rekreasi diharapkan mampu memberi ruang kebugaran sekaligus kebersamaan bagi mereka yang telah memasuki senja usia. Tak kalah penting, pelayanan yang ramah dan penuh penghormatan saat lansia berobat di puskesmas maupun rumah sakit juga menjadi penekanan.

Respon positif pun datang dari pimpinan forum. Usulan tersebut dicatat sebagai bagian dari bahan pertimbangan penyusunan program ke depan. Di penghujung acara, penandatanganan komitmen bersama dan foto kelompok menutup rangkaian kegiatan.

Senyum para peserta merekah—sebuah penanda bahwa di balik angka, tabel, dan rencana kerja, terdapat harapan kolektif untuk satu tujuan yang sama: masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Jumat Legi itu pun berlalu dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi kesehatan esok hari. (*)

APTRI Blora Bongkar Hasil Lobi Jakarta: Tiga Tuntutan Petani Tebu Disetujui, Aksi 50 Truk Terancam Batal

Supriyanto
-
0
APTRI Blora Bongkar Hasil Lobi Jakarta: Tiga Tuntutan Petani Tebu Disetujui, Aksi 50 Truk Terancam Batal

Korandiva-BLORA.- Pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Kabupaten Blora di bawah komando Drs. H. Sunoto akhirnya membuka secara terang hasil perjuangan bersama Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si. di Jakarta. Langkah yang ditempuh bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan lobi politik tingkat tinggi demi menyelamatkan nasib ribuan petani tebu yang terancam kolaps akibat penghentian giling sepihak PT GMM Bulog pada musim 2025.

Rombongan APTRI yang terdiri dari Sunoto, Anton Sudibdyo, S.Ag., Agus Joko Susilo, dan Ir. H. Bambang Sulistya, M.MA berangkat dari Blora pada Minggu (8/2/2026) dini hari usai salat subuh berjamaah. Mereka menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 11 jam menuju Jakarta dengan satu misi: menuntut kejelasan masa depan Pabrik Gula PT GMM Bulog.

Hasil perjuangan itu disampaikan secara terbuka dalam pertemuan di Bumi Indah Flora Tinapan, Todanan, bersebelahan dengan lokasi pabrik gula yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda renovasi. Hadir dalam forum tersebut perwakilan petani tebu, unsur DP4 Blora Ir. Lilik Setyawan, MM, serta sejumlah awak media.

Krisis Berawal dari Boiler Rusak, Petani di Ambang Kehancuran
Dalam sambutannya, Sunoto memaparkan kronologi krisis yang menimpa petani. Penghentian giling 2025 dilakukan manajemen PT GMM Bulog secara sepihak dengan alasan dua boiler rusak berat. Keputusan itu berdampak langsung pada keterpurukan ekonomi petani tebu yang kehilangan kepastian serapan hasil panen.

Menindaklanjuti rapat konsolidasi pada 5 Februari 2026, APTRI melaporkan pembentukan Tim Pencari Fakta dan rencana aksi besar-besaran ke Bupati Blora pada 7 Februari 2026. Aksi tersebut rencananya akan digelar 12 Februari 2026 dengan pengerahan 50 truk petani dan sopir angkutan tebu ke halaman pabrik gula.

Namun arah pergerakan berubah setelah Bupati Blora merespons cepat. Menurut Sunoto, Bupati langsung membangun komunikasi intensif dengan berbagai pihak berwenang melalui sambungan telepon, lalu memutuskan berangkat ke Jakarta di hari libur demi memperjuangkan nasib petani.

Lobi Tingkat Menteri, Tiga Tuntutan Disetujui
Pertemuan antara Bupati Blora, pengurus APTRI, dan salah satu menteri Kabinet Merah Putih berlangsung dalam suasana terbuka namun tegas. Dalam dialog tersebut, menteri terkait bahkan langsung menghubungi pejabat elite Bulog Pusat.

Hasilnya, tiga tuntutan utama petani tebu disetujui:

  1. Pabrik Gula PT GMM Bulog tetap beroperasi pada musim giling 2026 serta segera melakukan renovasi dengan penggantian dua boiler baru.
  2. Reformasi total manajerial PT GMM Bulog, termasuk evaluasi dan pembenahan personel internal sebelum perbaikan fisik pabrik dijalankan.
  3. Pembentukan hubungan tripartit yang adil dan transparan antara PT GMM Bulog, APTRI/petani tebu, dan Pemerintah Daerah.

Di luar tuntutan utama, pemerintah pusat juga membuka opsi pengadaan raw sugar untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan operasional pabrik.

Aksi Ditunda atau Tetap Jalan?
Meski tuntutan diakomodasi, Sunoto tidak serta-merta membatalkan rencana aksi. Ia meminta pendapat langsung dari para petani. Perhitungan biaya aksi hingga potensi risiko kericuhan menjadi pertimbangan serius. “Aksi tetap dilakukan jika komitmen tidak ditepati,” tegasnya.

Sekretaris APTRI Anton Sudibdyo mengingatkan bahwa realisasi kebijakan membutuhkan proses dan pengendalian diri. Ia mengungkapkan bahwa pengawas internal Bulog serta vendor Barata dari Jakarta telah turun langsung ke lokasi pabrik sebagai sinyal awal pembenahan. Namun ia menegaskan, janji pusat harus terus diawasi, bukan sekadar dipercaya.

Petani Pilih Jalan Damai, Pemerintah Diminta Konsisten
Perwakilan petani Sugiyanto, yang juga Kepala Desa Todanan dan mantan anggota DPRD, menyatakan apresiasi atas kerja keras Bupati dan APTRI. Ia menilai hasil lobi sudah cukup kuat sehingga aksi 12 Februari layak diurungkan demi menjaga stabilitas daerah. “Jalan damai lebih bermartabat daripada mobilisasi yang berisiko tinggi,” ujarnya.

Senada, Ir. Lilik Setyawan mewakili DP4 Blora menyebut langkah APTRI sebagai terobosan strategis yang menunjukkan daya juang luar biasa. Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan agar reformasi dan renovasi tidak berhenti pada janji.

Sementara itu, pengurus APTRI Agus Joko Susilo menutup forum dengan filosofi Jawa, “Nglurug tanpa bolo, menang tanpo ngasorake.” Ia menegaskan perjuangan dilakukan tanpa kompromi dan tanpa “masuk angin”. Targetnya satu: petani tebu kembali tersenyum dan tebu tak lagi terasa pahit.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah janji sudah diberikan, melainkan apakah janji itu akan ditepati. Petani Blora menunggu bukti, bukan retorika. (*)

1...678...265Halaman 7 dari 265