Beranda blog Halaman 65

Momentum Hari Pers Nasional 2025. Siswanto: Era Pemberitaan Inspiratif dan Konstruktif

0

Korandiva – BLORA.- Wartawan di seluruh negeri baru saja memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada Minggu, 9 Februari 2025 kemarin. Pada momen peringatan HPN ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto memilikli harapan besar bagi insan pers agar bisa menterjemahkan fenomena yang ada di masyarakat dan lingkungan.

“Rekan wartawan harus bisa menterjemahkan fenomena di lingkungan dengan bahasa dan tulisan yang menarik dan mengedukasi, dapat menyampaikan subtansi berita secara seimbang,” ungkap mantan wartawan televisi nasional (RCTI) dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.

Itulah pentingnya kekayaan informasi yang diperlukan dalam setiap pemberitaan. Dan akan lebih baik jika di dalam pemberitaan itu mengandung nilai edukasi kepada masyarakat. Menurut Siswanto, berita yang edukatif, konstruktif dan inspiratif sekarang makin diminati. Banyak tokoh muda lahir karena inspirasi dari generasi diatasnya.

“Wartawan jangan hanya mem-viralkan berita, tapi juga membuat masyarakat yang membaca berita itu bisa memetik manfaat setelah menyimpulkan titik tekannya,” imbuh Siswanto.

Menurut Sisswanto, menjadi seorang jurnalis untuk menyampaikan sebuah tulisan bergantung pada kemampuan masing-masing. Itulah pentingnya sebuah informasi untuk dikembangkan secara berimbang menjadi tulisan yang menarik.

“Sekarang ini semua orang atau individu bisa menjadi jurnalis, namun masyarakat tetap akan menilai sebuah tulisan itu dikembalikan lagi pada kemampuan ketika menulis,” terang politisi Partai Golkar Kabupaten Blora ini.

Yang perlu ditekankan, lanjut Siswanto pentingnya tidak melakukan copy-paste. Sehingga seluruh proses jurnalistik harus dilakukan secara menyeluruh, agar pemberitaan jadi lebih berbobot.

Siswanto pun berharap, baik media online, cetak terlebih mainstream tidak memberikan informasi sepenggal-penggal. Hal ini yang dapat memicu informasi yang bisa meresahkan di masyarakat. Sehingga bisa menimbulkan gejolak. (*)

Guru Honorer di Pati Mengadu ke DPRD: Gaji Rendah Meski Puluhan Tahun Mengabdi

0

Korandiva – PATI.- Diana Sukarti, seorang Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Pati, mengungkapkan keprihatinannya terkait kesejahteraan guru honorer dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Jumat (7/2/25). Dalam pertemuan tersebut, Diana yang telah mengabdi selama 20 tahun, menyampaikan bahwa ia hanya menerima gaji sebesar Rp300 ribu per bulan, ditambah bantuan kesejahteraan sebesar Rp500 ribu.

Diana bersama sekitar 139 guru lainnya, yang terdiri dari 121 guru Sekolah Dasar (SD) dan sisanya guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), menghadiri audiensi tersebut. Mereka termasuk dalam kategori R2 dan R3, di mana R2 adalah eks tenaga honorer Kategori II, sedangkan R3 adalah peserta non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata. Dalam kesempatan itu, perwakilan guru, Sinta, menyatakan harapannya agar status mereka menjadi jelas dan gaji yang diterima setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pati, yaitu Rp 2.332.350.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait mekanisme kerja dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia juga mempertimbangkan penyesuaian gaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan kepantasan.

“Kami akan menanyakan terkait kejelasan mekanisme kerja dan PPPK paruh waktu ke BKN. Selain itu, kami juga akan mempertimbangkan penyesuaian gaji yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan kepantasan,” ujar Narso.

Para guru berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan kejelasan status kepegawaian di masa mendatang. (*)

Dua Pekerja Tewas Tersengat Listrik saat Memasang Panggung Hajatan di Jaken, Pati

0

Korandiva – PATI.- Dua pekerja penata panggung asal Japah, Kabupaten Blora, yaitu Prih Kustoyo (39) dan Muhammad Ridwan (20), meninggal dunia akibat tersengat listrik saat memasang panggung hajatan di RT 03 RW 06 Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, pada Jumat (7/2/2025).

Kapolsek Jaken, Kompol Sukahar, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika para pekerja sedang mendirikan tiang panggung. Diduga, ujung tiang tersebut tanpa disadari menyentuh kabel listrik desa, mengakibatkan empat pekerja tersengat aliran listrik. Dua pekerja berhasil selamat setelah terpental dari tiang, sementara Prih dan Ridwan meninggal di lokasi kejadian.

Setelah menerima laporan, Polsek Jaken bersama Tim Inafis Polresta Pati segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas terdekat. Keluarga korban menolak dilakukan autopsi dan telah membuat surat pernyataan bermeterai terkait hal tersebut.

Kompol Sukahar menekankan pentingnya keselamatan kerja, terutama saat berurusan dengan instalasi listrik. Beliau mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memastikan lingkungan sekitar aman sebelum melakukan pekerjaan yang berisiko.

“Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan kerja, terutama saat berurusan dengan instalasi listrik. Masyarakat diimbau selalu berhati-hati dan memastikan lingkungan sekitar aman sebelum melakukan pekerjaan yang berisiko,” ujar Sukahar. (*)

Petani Pundenrejo Tuntut Pengembalian Lahan yang Dikuasai PT LPI

0

Korandiva – PATI.- Perwakilan petani dari Desa Pundenrejo menggelar audiensi di tiga lokasi: depan Kantor DPRD Pati, Kantor Bupati Pati, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati, pada Senin (10/2/25). Mereka menuntut pengembalian lahan seluas 7,3 hektare yang dikuasai oleh PT Laju Perdana Indah (LPI), dengan alasan bahwa izin Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan tersebut telah berakhir pada 27 September 2024.

Zainuddin, perwakilan petani Pundenrejo, menyatakan bahwa mereka meminta DPRD Pati memberikan rekomendasi agar tanah tersebut dikembalikan kepada rakyat.

Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, petani Pundenrejo telah melakukan aksi serupa di depan Kantor BPN Pati, menuntut agar izin HGB PT LPI tidak diperpanjang. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan atau solusi yang dicapai, sehingga aksi dan audiensi terus berlanjut.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Direksi PT LPI Jakarta, Teguh Hindrawan, menjelaskan bahwa kehadiran PT LPI di Desa Pundenrejo bertujuan membantu perbaikan perekonomian masyarakat setempat saat krisis ekonomi. Perusahaan bergerak di bidang pabrik tebu dan gula.

Hingga pukul 10.00 WIB, massa masih berada di luar gedung DPRD dengan pengawalan aparat keamanan. Audiensi berlangsung damai, namun belum ada perwakilan DPRD yang menemui massa.

Para petani berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan solusi atas permasalahan ini, sehingga lahan yang mereka klaim sebagai warisan nenek moyang dapat kembali ke tangan mereka. (*)

Bulog Pati Siap Serap Gabah Petani dengan Harga Baru

0

Korandiva – PATI.- Perum Bulog Kantor Cabang Pati memastikan akan menyerap gabah kering panen (GKP) dan beras dari petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Harga yang ditetapkan adalah Rp 6.500 per kilogram untuk GKP dan Rp 12.000 per kilogram untuk beras.

Pemimpin Bulog Cabang Pati, Nur Hardiansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan ke lahan-lahan persawahan yang siap panen dan mulai membeli gabah serta beras dari petani. Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan GKP dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah.

Untuk mencapai target penyerapan, Bulog bekerja sama dengan Satuan Kerja (Satker) penyerapan gabah dan beras, didukung oleh penggilingan padi mitra kerja serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain itu, Bulog Kanwil Jawa Tengah telah mengadakan rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen pencapaian target pada 5 Februari di Semarang. Kerja sama juga dijalin dengan pemerintah daerah, dinas pertanian dan ketahanan pangan, TNI AD, Perpadi, HKTI, dan KTNA untuk meningkatkan potensi serapan di Jawa Tengah.

Sebagai bentuk komitmen menjaga harga gabah di tingkat produsen agar tidak berada di bawah HPP, Bulog Cabang Pati telah memulai pembelian hasil panen pada lahan seluas 1,5 hektare milik Kelompok Tani Angudi Luhuring Tani III di Kecamatan Sumber, Rembang, dengan harga sesuai HPP terbaru. Diharapkan, dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk GKP di tingkat petani, mereka akan mendapatkan harga yang layak dan tetap termotivasi untuk berproduksi.

Nur Hardiansyah menambahkan bahwa dengan adanya perubahan harga ini, diharapkan petani mendapatkan harga yang baik dari pemerintah. Bulog Kantor Cabang Pati berkomitmen untuk menyerap hasil panen secara maksimal guna pemupukan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

Diharapkan produksi padi tahun ini meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga Bulog dapat memaksimalkan penyerapan hasil panen petani lokal. Bulog juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada petani dan kelompok tani yang ingin menjual gabah atau beras mereka. (*)

Berpegang pada Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK, Disdik Pati Bantah Tuduhan Dapodik Siluman

0

Korandiva – PATI.– Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo menanggapi tuduhan dari Forum Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pati mengenai adanya tawaran berbayar untuk masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta dugaan data siluman. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Pati telah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tidak benar ada hal seperti itu di Disdik. Memang saya pejabat baru (menjabat per Oktober 2023), tetapi kami menjalankan sesuai mekanisme yang ada,” jelas Tulus pada Minggu, 9 Februari 2025.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang membatasi penerimaan tenaga honorer hingga November 2023. Setelah tanggal tersebut, Dinas Pendidikan Pati tidak lagi menerima data kependidikan guru baru.

“Kalau ada yang bilang, ada orang dalam menawarkan bisa masuk dengan bayar itu tidak benar,” tegasnya.

Menanggapi keluhan dari guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap I meskipun telah lama mengabdi, Tulus menjelaskan bahwa sesuai regulasi, peserta yang dapat lulus administrasi minimal harus terdaftar selama dua tahun di Dapodik, dengan batas akhir pendaftaran pada Oktober 2022.

“Kami berharap semuanya bisa diangkat menjadi PPPK, tapi kami hanya menjalankan aturan. Semua tergantung kebijakan di pusat untuk penataan pegawai,” tambahnya.

Sebelumnya, ratusan guru honorer di Kabupaten Pati menggelar audiensi dengan DPRD Pati pada Jumat, 7 Februari 2025. Mereka mengadukan nasib sebagai guru honorer yang masuk dalam data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kategori R2 dan R3, namun tidak terakomodir dalam seleksi PPPK Tahap I. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan adanya data ‘siluman’ dalam Dapodik yang diduga melibatkan pembayaran kepada oknum di Dinas Pendidikan Pati.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk menelusuri dugaan adanya data Dapodik jalur siluman. (*)

Kembangkan Luas Areal Tebu, PT. SGN Siap Kerja Sama dengan Petani Tebu di Blora

0

Korandiva – BLORA.- Utusan tim PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mawahib Afkar (adik Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia) bersilaturahmi ke Bupati Blora Dr. Arief Rohman, S.IP., M.Si., di rumah dinas Bupati Blora, Sabtu 9 Februari 2025.

Mawahib mantan anggota DPRD Provinsi Jateng menginformasikan bahwa SGN adalah perusahaan yang mengelola pabrik gula di lingkungan PTPN Group.

“SGN dibentuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung Program Ketahanan Pangan,” terangnya.
Beberapa yang dilakukan oleh SGN di antaranya, meningkatkan produksi gula nasional, membantu memenuhi kebutuhan gula nasional dan memastikan kualitas gula yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kedatangan ke Kabupaten Blora sebagai upaya untuk melakukan kerja sama dengan para petani tebu guna pengembangan luas areal tebu di Kabupaten Blora.

Bupati Blora Arief Rohman menyambut kedatangan tim dengan antusias penuh rasa kekeluargaan. Pihaknya merespon secara positif atas rencana pengembangan areal tebu tersebut di Kabupaten Blora, mengingat lahan di kabupaten Blora sangat cocok untuk pengembangan budidaya tanaman tebu baik di lahan tegalan maupun di lahan hutan.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pangan,Pertanian,Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Ngaliman, SP.,M.MA., luas pertanaman tebu tahun 2024 sudah mencapai sekitar 5.000 ha terdiri dari 3.824 ha di lahan sawah dan tegalan dan sisanya di lahan hutan.

Persoalan utama yang dihadapi petani tebu dalam perluasan areal tebu adalah modal. “Untuk itu perlu diupayakan pemecahan persoalan dengan skema win- win solution,” ujarnya.

Sementara itu penasehat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Ketua Koperasi Tebu Rakyat( KPTR) Manteb Blora, Ir. Bambang Sulistya,M.MA., sangat mengharapkan agar ditindak lanjuti pertemuan secara teknis dengan pengurus APTRI Kabupaten Blora yang diketuai oleh Drs Sunoto dan berbagai tokoh petani tebu di Bumi Blora Mustika.

“Semoga kehadiran utusan dari SGN ini mampu memberi spirit baru bagi para petani tebu di kabupaten Blora untuk berkiprah dan berkarya nyata meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen yang lebih tinggi. Sehingga ungkapan manis tebuku mulyo uripku dapat terwujud,” terangnya. (*)

Pemerintah Tegaskan Larangan Penggunaan Elpiji 3 Kg bagi ASN dan Sejumlah Kelompok Usaha

0

Korandiva – PATI.- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan baru mengenai kelompok masyarakat yang dilarang menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram (LPG 3 kg) atau yang dikenal sebagai “gas melon”. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam dokumen yang diterima Tempo, aparatur sipil negara (ASN) kini termasuk dalam kelompok yang dilarang menggunakan LPG bersubsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mensosialisasikan aturan ini melalui Surat Edaran Nomor 500.2.1/196 tentang Larangan ASN Menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, dan ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga RJBT.

Dalam edaran yang ditandatangani pada 4 Februari 2025 itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghimbau seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk beralih ke LPG non-subsidi.

“Dalam rangka mendukung penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran, maka dihimbau kepada seluruh ASN agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kg dan wajib menggunakan LPG non-subsidi,” demikian kutipan dalam surat edaran tersebut.

Selain ASN, sejumlah sektor usaha juga dilarang menggunakan LPG bersubsidi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tertanggal 25 Maret 2022. Berikut adalah daftar kelompok usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg:

1. Restoran – Usaha kuliner berskala besar yang dinilai mampu menggunakan LPG non-subsidi.
2. Hotel – Baik hotel berbintang maupun non-berbintang.
3. Usaha Peternakan – Kecuali yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2019 atau program konversi pemerintah.
4. Usaha Pertanian – Berlaku bagi usaha pertanian yang tidak termasuk dalam program konversi energi pemerintah.
5. Usaha Tani Tembakau – Petani tembakau tidak termasuk penerima subsidi elpiji 3 kg.
6. Usaha Jasa Las – Bengkel dan usaha pengelasan diwajibkan menggunakan sumber energi non-subsidi.
7. Usaha Binatu (Laundry) – Bisnis laundry komersial dilarang menggunakan LPG bersubsidi.
8. Usaha Batik – Pemilik usaha batik juga termasuk dalam daftar pelaku usaha yang dilarang menggunakan elpiji bersubsidi.

Sementara itu, pemerintah tetap mengizinkan empat kelompok masyarakat untuk membeli dan menggunakan LPG 3 kg, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021. Kelompok tersebut adalah:

1. Rumah Tangga – Warga dengan kependudukan resmi yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak di rumah.
2. Usaha Mikro – Pemilik usaha produktif perorangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menggunakan LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak. Jenis usaha yang diperbolehkan meliputi warung makan, kedai makanan/minuman, dan penyedia makanan/minuman keliling.
3. Petani Sasaran – Petani yang menerima bantuan LPG dari pemerintah untuk mesin pompa air dalam kegiatan pertanian.
4. Nelayan Sasaran – Nelayan yang telah memperoleh paket bantuan LPG dari pemerintah untuk bahan bakar kapal penangkap ikan.

Aturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyalurkan subsidi energi secara tepat sasaran. Dengan pembatasan penggunaan LPG 3 kg bagi ASN dan sektor usaha tertentu, diharapkan masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi dapat merasakan manfaatnya secara optimal.
Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat mematuhi ketentuan ini dan beralih ke LPG non-subsidi sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing. (sin)

Insiden Lift Jatuh dari Lantai 5 Bangunan RS PKU Blora, Korban Tewas 4 Orang

0

Korandiva – BLORA.- Insiden kecelakaan kerja di proyek pembangunan RS PKU Muhammadiyah Blora yang menewaskan 4 (empat) orang pekerja mendapat perhatian serius dari manajemen rumah sakit.

Sugiyanto, selaku Majelis Pelayanan Kegiatan Umat menyampaikan, bahwa pihak RS PKU Muhammadiyah Blora telah menunjukkan kepedulian terhadap keluarga korban pada Sabtu, 8 Februari 2025.

“Direktur dan Wakil Direktur RS PKU Muhammadiyah Blora secara langsung melakukan takziah ke rumah duka dan memberikan santunan kepada keluarga korban,” katanya.

Selain itu, panitia pembangunan juga turut memberikan santunan kepada korban yang masih dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD).

Terkait proyek pembangunan Sugiyanto menjelaskan, gedung baru tersebut terdiri dari lima lantai dengan fungsi yang telah direncanakan dengan matang. Lantai pertama direncanakan untuk ruang poli dan ruang rehabilitasi medis, sementara lantai kedua khusus untuk ruang PICU, ICU, dan HACU. Lantai ketiga, keempat, dan kelima akan digunakan untuk ruang rawat inap standar (KRIS), dengan setiap kamar memiliki dua tempat tidur.

Lantai ketiga gedung baru ini akan memiliki 32 tempat tidur KRIS, lantai keempat 32 tempat tidur KRIS, dan lantai kelima mencakup 18 tempat tidur KRIS serta 7 tempat tidur VIP, sehingga total tempat tidur yang disediakan mencapai 89 tempat tidur.

“Proyek pembangunan gedung baru RS PKU Muhammadiyah Blora ini ditargetkan selesai dalam waktu 12 bulan dan dikerjakan secara swakelola,” ungkapnya.

Pihak rumah sakit berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu dan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Blora. (*)

Insiden Kecelakaan Kerja di Proyek Pembangunan RS PKU Muhammadiyah Blora. Angkut 13 Pekerja ke Lantai 5 Tali Lift Putus, 3 Orang Meninggal Dunia

0

Korandiva – BLORA.- Sebuah kecelakaan tragis terjadi di proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora pada hari Sabtu, 8 Februari 2025, sekitar pukul 07.30 WIB.

Insiden ini melibatkan sebuah Lift yang digunakan untuk mengangkut 13 pekerja ke lantai 5. Namun, tali pengikat atau seling lift tiba-tiba putus, mengakibatkan alat tersebut terjatuh bersama para pekerja yang berada di atasnya.

Menurut keterangan saksi mata sekaligus salah satu pekerja proyek, Sunandar, kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Ia menyebutkan bahwa saat lift sedang ditarik ke lantai 5, tali pengikatnya tidak dapat menahan beban dan putus. Akibatnya, 13 pekerja yang berada di atasnya terjatuh ke bawah. “Saya melihat semuanya jatuh begitu saja, dan suara benturan sangat keras,” ujar Sunandar dengan wajah pucat.

Akibat insiden ini, sebanyak 13 orang menjadi korban, dengan 10 orang mengalami luka-luka dan 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal dunia tercatat atas nama Fadil (warga Puledagel, Kecamatan Jepon), Mbah Jami (warga Weru, Kecamatan Kota), dan Marsono (warga Ngampon, Kecamatan Kota). Mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun nyawa mereka tidak dapat diselamatkan.

Pihak kepolisian dan tim investigasi kini sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. (*)