Beranda blog Halaman 35

Bakesbangpol dan PWRI Blora Gelar SAPA Ormas, Pererat Silaturahmi dan Tebar Inspirasi

Redaksi Diva
-
0
Bakesbangpol dan PWRI Blora Gelar SAPA Ormas, Pererat Silaturahmi dan Tebar Inspirasi

Korandiva-BLORA.– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blora bersinergi dengan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) menggelar kegiatan SAPA Ormas, Senin (4/8/2025), bertempat di ruang pertemuan Sekretariat PWRI Blora.
Ketua PWRI Kabupaten Blora, Ir. Bambang Sulistya, M.MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mempererat silaturahmi dan menambah wawasan bagi para purna tugas.

“Ini sangat membahagiakan, mempererat silaturrahmi dan menambah wawasan sehingga bisa merefresh serta memotivasi para purna tugas untuk tetap mengambil peran di masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, Nurkhamid, S.Kom., mewakili Kepala Bakesbangpol Sujianto, SE., MM., menjelaskan bahwa kegiatan SAPA (Sinergi, Aksi, Pendekatan, dan Apresiasi) Ormas telah dilaksanakan empat kali dengan berbagai organisasi kemasyarakatan di Blora.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah strategis membangun komunikasi dan koordinasi dengan ormas untuk menciptakan situasi yang kondusif, rukun, dan damai di masyarakat.
Selain itu, SAPA Ormas juga menjadi sarana menyerap masukan dan saran dari para tokoh masyarakat terkait kebijakan publik, peningkatan pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Nurkhamid secara khusus menyampaikan harapannya terhadap para senior di PWRI yang merupakan mantan pejabat birokrasi, agar dalam forum ini bisa memberi petuah, pitutur bijak, serta saran konstruktif.
Ia pun menyebut beberapa nama tokoh senior yang hadir, seperti Bambang Sulistya (mantan Sekda), H. Umartono (mantan Asisten II Setda), Drs. Sugiyono, M.Si (mantan Kepala Dinas Kominfo dan Inspektorat), serta H. Subagyo, S.Pd., MM (mantan guru SMAN 1 Blora).

“Berbagai ungkapan dari bapak-bapak semua akan menjadi bahan evaluasi dan solusi dalam menciptakan suasana adem ayem di Bumi Blora Mustika di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Arief Rohman dan Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini,” jelas Nurkhamid.

Sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan pelayanan publik, Nurkhamid juga memperkenalkan dua aplikasi digital yang telah digulirkan Bakesbangpol, yaitu Simpatik dan Sijempol.
Dalam forum ini, Ir. Bambang Sulistya turut menyampaikan pesan inspiratif kepada para pengurus PWRI. Ia memaparkan tujuh hal gratis yang bisa menentukan kebahagiaan dan kesuksesan hidup, terutama bagi para purna tugas.

Ketujuh hal tersebut meliputi: ide atau gagasan, kesempatan, cita-cita, semangat, rencana, mental, dan sahabat. Menurutnya, semua itu bisa dimiliki tanpa harus mengeluarkan biaya, hanya perlu kemauan untuk memanfaatkannya.
“Ide adalah sesuatu yang dahsyat dan bernilai tinggi. Kesempatan pun selalu ada, tinggal kita mau atau tidak untuk menangkapnya. Cita-cita menentukan arah hidup, dan semangat adalah bahan bakar untuk terus melangkah,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa rencana, mental kuat, dan kehadiran sahabat sejati menjadi kunci sukses dan kebahagiaan, terutama dalam menghadapi masa purna tugas dengan tetap berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam sesi curah pendapat, beberapa pengurus PWRI seperti H. Umartono, Drs. Sugiyono, dan H. Soedadyo menyampaikan masukan terkait perhatian pemerintah daerah kepada para pensiunan. Mereka berharap agar undangan dalam momen penting seperti HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Blora dapat kembali diberikan seperti sebelum pandemi.

Mereka juga mengapresiasi SAPA Ormas sebagai kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat, meminimalisir berita hoaks, serta menciptakan kekompakan dan kerukunan antarwarga.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sambil mengumandangkan sesanti PWRI: Sehat, Semangat, dan Bahagia. Suasana keakraban semakin terasa dengan makan tumpeng bersama menu khas Jawa. (*)

Tasyakuran Sederhana, Wakil Bupati Blora Tempati Rumah Dinas Baru

Redaksi Diva
-
0
Tasyakuran Sederhana, Wakil Bupati Blora Tempati Rumah Dinas Baru

Korandiva-BLORA.- Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menggelar tasyakuran atas mulai ditempatinya rumah dinas di Jalan Pemuda No. 15A, Kota Blora, Jumat malam (1/8/2025). Acara digelar santai, tanpa protokoler, namun penuh nuansa kekeluargaan dan kehangatan.
“Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Mohon doa restunya agar saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga tetap istiqomah selama menjabat,” ucap Wakil Bupati yang akrab disapa Bude Rini.

Acara dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bersama istri, Sekda Blora Komang Gede Irawadi beserta istri dan jajaran, serta para pimpinan OPD. Hadir pula mantan pejabat seperti HM Kusnanto, SH (mantan Ketua DPRD), Ir. Bambang Sulistya, M.MA (mantan Sekda), serta keluarga besar Soebekti, SP., M.MA.

Aneka kuliner khas Blora disajikan secara prasmanan, termasuk sate ayam, soto kletuk, opor ayam, bakso, siomay, dan rames.
Acara semakin meriah dengan hiburan musik. Bude Rini mengajak para tamu menyumbangkan lagu. Ia sendiri bersama pejabat Setda dan pimpinan OPD menyanyikan empat lagu secara medley, disambung suara emas Kapolres Blora yang membawakan lagu “Gereja Tua” dan “Widuri”.

Suasana makin hangat dengan penampilan ibu-ibu dari rombongan Kapolres serta penyanyi profesional yang turut meramaikan panggung. Hiburan musik solo orgen ini memberi kesan meriah namun akrab.
“Acara ini tidak formal, menyenangkan, dan mempererat kebersamaan,” ujar Sekda Blora Komang Gede Irawadi. Hal senada disampaikan mantan Sekda, Bambang Sulistya, yang merasa seperti dalam reuni, penuh keakraban dan semangat positif.

HM Kusnanto menilai, acara ini menciptakan suasana guyub rukun dan harmonis. “Mendamaikan hati dan menumbuhkan paseduluran sak lawase,” ujarnya.

Rumah Dinas Bergaya Klasik Eropa
Rumah dinas Wakil Bupati Blora memiliki gaya arsitektur klasik Eropa yang masih terawat. Fasade depan dihiasi ornamen khas, dengan pilar bergaya Korintus dan Doria. Bangunan berdiri di atas lahan ±1.500 m², dengan luas bangunan ±700 m².
Terdapat tiga pintu ganda berjajar, dengan kaca dan kayu jati. Bagian atap dihiasi patung malaikat kecil dan sulur tumbuhan, simbol harapan akan perlindungan dan kesejahteraan.

Bangunan terdiri dari empat kamar, teras depan dan belakang, ruang makan, dapur, garasi, gudang, dan kamar mandi dalam. Sebelum menjadi rumah dinas, bangunan ini pernah digunakan sebagai Kantor Perizinan, Kantor Bappeda, dan sempat disewa perusahaan minyak milik Grup Humpuss. (*)

Dugaan Pungli Warnai Persiapan Karnaval SDN 2 Jetis, Wali Murid Pertanyakan Transparansi Iuran

Supriyanto
-
0
Dugaan Pungli Warnai Persiapan Karnaval SDN 2 Jetis, Wali Murid Pertanyakan Transparansi Iuran

Korandiva-BLORA.– 2 Agustus 2025 Sejumlah wali murid SDN 2 Jetis, Kecamatan Blora, mempertanyakan transparansi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan karnaval sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Kegiatan bertema budaya “Jawa Barat” tersebut akan melibatkan sekitar 70 siswa sebagai peserta.

Berdasarkan hasil rapat panitia, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp17.250.000. Rincian dana tersebut meliputi:
-Replika Manuk Dadali: Rp 6.500.000
-Konsumsi nasi dan snack untuk 100 orang: Rp 3.500.000
-Air kemasan dus: Rp 250.000
-Honor Mas Wahid: Rp 1.500.000
-Sewa sound system: Rp 3.000.000
-Perlengkapan (banner, tampah, dll.): Rp 1.000.000
-Gunungan: Rp 1.000.000
-Pengeluaran lain-lain: Rp 500.000

Untuk menutupi biaya tersebut, orang tua siswa diminta membayar iuran sebesar Rp 75.000 per anak. Kebijakan ini dikecualikan bagi siswa peserta karnaval serta bagi keluarga dengan lebih dari satu anak di sekolah—hanya satu anak yang dikenakan iuran.

Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah wali murid. Mereka menilai belum ada penjelasan atau bukti tertulis mengenai rincian anggaran, seperti kuitansi, penawaran harga, maupun mekanisme pengambilan keputusan.

“Kami tidak keberatan mendukung kegiatan sekolah, tapi kami ingin tahu uang itu digunakan untuk apa saja secara jelas dan terbuka. Jangan sampai iuran ini dianggap pungutan liar karena tidak melalui mekanisme resmi dan tidak transparan,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Pihak sekolah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Sementara itu, batas waktu pembayaran iuran ditetapkan pada 9 atau 10 Agustus 2025 melalui bendahara paguyuban masing-masing kelas.
Mengingat kegiatan ini melibatkan dana dari masyarakat, sejumlah pihak mendesak sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan profesional, agar tidak menimbulkan konflik maupun dugaan penyelewengan di kemudian hari.
Kepala SDN 2 Jetis Blora, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. (*)

Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora Kirim Aspirasi Nasional: Desa Andongrejo Siap Jadi Percontohan Demokrasi Bersih

Redaksi Diva
-
0
Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora Kirim Aspirasi Nasional: Desa Andongrejo Siap Jadi Percontohan Demokrasi Bersih

Korandiva-BLORA.— Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora melalui tokohnya, Eko Budi Kasmijan, telah mengirimkan surat aspirasi nasional kepada sejumlah pejabat dan lembaga tinggi negara. Surat-surat tersebut mengangkat harapan dan kegelisahan masyarakat Desa Andongrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas proses demokrasi di tingkat desa yang dinilai masih jauh dari ideal.

Surat berjudul Laporan Harapan Demokrasi Bersih di Desa Andongrejo itu disampaikan kepada:

  1. Wakil Presiden Republik Indonesia
  2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
  3. Ketua Komisi II DPR RI
  4. Ketua KPU RI
  5. Ketua Bawaslu RI
  6. Ketua KPK RI
  7. Gubernur Jawa Tengah
  8. Bupati Blora

Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait masih adanya indikasi praktik politik uang (money politics) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi, menghambat lahirnya pemimpin visioner, serta merusak sendi-sendi sosial desa.

“Desa kami ingin menjadi desa yang mandiri, produktif, dan berbudaya kuat. Tapi jika pemimpin kami lahir dari proses yang transaksional, maka nilai-nilai itu sulit dibangun,” ujar Eko Budi Kasmijan.

Forum menyampaikan beberapa harapan dan rekomendasi, di antaranya:

  1. Regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik politik uang di Pilkades.
  2. Perlindungan bagi pemilih agar bebas dari tekanan atau iming-iming material.
  3. Pembinaan politik bagi calon kepala desa dan masyarakat.
  4. Insentif bagi desa yang berhasil menyelenggarakan Pilkades bersih.

“Desa Andongrejo siap menjadi desa percontohan demokrasi bersih. Kami butuh dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah,” lanjut Eko.

Langkah pengiriman surat ini menjadi bagian dari gerakan moral dan demokratisasi yang diusung Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora. Tidak sekadar mengkritisi, forum ini juga menawarkan solusi dan komitmen untuk membangun desa yang demokratis dan bermartabat. (*)

Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan Dirangkaikan dengan HUT Pertama RSUD Samin Surosentiko

Pinar
-
0
Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan Dirangkaikan dengan HUT Pertama RSUD Samin Surosentiko

Korandiva-BLORA.— Bertempat di halaman depan gedung RSUD Samin Surosentiko Randublatung, digelar acara sosialisasi pelayanan BPJS Kesehatan lintas sektoral masyarakat, Kamis (31/7/2025). Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama RSUD tersebut.

Direktur RSUD Samin Surosentiko, dr. Hartono, MM., dalam sambutannya menyampaikan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya kini telah resmi melayani pasien peserta BPJS Kesehatan.

“Terhitung mulai 7 Juli 2025, RSUD Samin Surosentiko sudah resmi melayani pasien BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat wilayah Blora Selatan,” jelas dr. Hartono.

Ia merinci bahwa saat ini RSUD telah memiliki empat dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, dan spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn). Selain itu, juga didukung oleh tenaga penunjang medis seperti anestesi, radiologi, dan patologi klinik.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blora, Mulyanto, dalam sambutannya mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Blora terhadap RSUD Samin Surosentiko dalam menghadirkan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

“Tentunya kami dari BPJS Kesehatan menitipkan mohon kerja sama yang baik, permudah layanan BPJS Kesehatan, kolaborasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal,” ujar Mulyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah daerah.

“Saya minta agar semua fasilitas layanan kesehatan seperti RSUD maupun Puskesmas yang berada di bawah naungan Pemkab Blora terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati di hadapan para direktur RSUD dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Blora.
Ia berharap kehadiran layanan BPJS Kesehatan di RSUD Samin Surosentiko dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan hadirnya layanan BPJS di RSUD ini, saya berharap kualitas pelayanannya juga harus semakin baik,” pungkasnya.

Acara sosialisasi dan peringatan HUT ini turut dihadiri Ketua Komisi D DPRD Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora, Forkopimcam Randublatung, Dewan Pengawas RSUD Samin Surosentiko, Kepala Puskesmas dan Klinik di wilayah Blora Selatan, serta para kepala desa dari tiga kecamatan, yaitu Randublatung, Jati, dan Kradenan. (*)

Setelah Melalui Lima Periode Kepemimpinan dalam 25 Tahun, SKB Blora Siap Hadapi Digitalisasi

Redaksi Diva
-
0
Setelah Melalui Lima Periode Kepemimpinan dalam 25 Tahun, SKB Blora Siap Hadapi Digitalisasi

Korandiva-BLORA.- Tak banyak yang tahu bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blora pernah berawal dari bangunan tua bekas sekolah dasar yang nyaris roboh. Namun dari kondisi memprihatinkan itu, lahir perjuangan besar yang kini menjelma menjadi pusat pendidikan nonformal unggulan di Kabupaten Blora. Di balik kisah panjang ini, sosok-sosok penting turut berperan, terutama Kepala SKB pertama, Widodo, yang meletakkan fondasi kuat sejak SKB berdiri pada Desember 2000.

“Kami dulu berjumlah 18 orang—Pak Widodo sebagai kepala SKB, dua TU, dan 15 Pamong Belajar. Bangunannya bekas SD Kauman 2 dan 3, banyak yang rusak dan kosong. Tapi semangat kami tak pernah kosong,” kenang Jumini, S.E., yang kala itu menjadi salah satu pamong muda dan kini menjabat Kepala SKB Blora.

Sebagai CPNS angkatan 2000, Jumini langsung terlibat dalam proses awal berdirinya SKB Blora. Ia tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga juru kampanye penting untuk menyuarakan manfaat pendidikan nonformal kepada masyarakat. Ia menyerap nilai dan semangat kepemimpinan dari Pak Widodo yang disebutnya sebagai “guru kehidupan” dalam dunia pendidikan masyarakat.

“Pak Widodo adalah tokoh sentral dan inspirasi kami semua. Beliau mengajari bagaimana mengelola pendidikan nonformal, membangun kepercayaan masyarakat, dan merintis program dari nol,” tutur Jumini.

Selama 25 tahun menjadi Pamong Belajar, Jumini menyaksikan langsung transformasi SKB Blora melalui lima periode kepemimpinan: Widodo, Sarjono, Ripanto, Nuril, dan sejak tiga tahun terakhir, ia sendiri melanjutkan tongkat estafet sebagai kepala lembaga.

Tiga Pilar Utama: PAUD, Kesetaraan, dan Vokasi
Kini, SKB Blora telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang memayungi tiga program utama, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Vokasi. Ketiganya dirancang berbasis kebutuhan masyarakat dan inklusif untuk semua kalangan.

Program PAUD melayani anak usia dini melalui Kelompok Bermain (0–4 tahun), Taman Kanak-Kanak (4–6 tahun), serta dua unit Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan layanan fullday hingga pukul 15.00 WIB. Semua layanan terintegrasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) Dinas Pendidikan, bukti mutu dan kepercayaannya di mata publik.

Pendidikan Kesetaraan hadir dalam tiga jenjang: Paket A (setara SD), Paket B (SMP), dan Paket C (SMA).
Program ini menyasar warga yang putus sekolah, terutama Anak Tidak Sekolah (ATS). Tahun ini, tercatat 200 pendaftar baru, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Menatap Masa Depan: Digitalisasi dan Akses Merata
Di usia ke-25 tahun yang akan datang, SKB Blora tengah bersiap menghadapi tantangan baru: digitalisasi. Upaya integrasi data dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau desa-desa pelosok mulai dirintis secara bertahap. Harapannya, layanan pendidikan nonformal dapat diakses lebih luas oleh warga yang selama ini terpinggirkan oleh sistem.

“Kalau bukan kita yang memperjuangkan pendidikan masyarakat, siapa lagi? SKB harus jadi wajah pendidikan yang merangkul semua,” tutup Jumini penuh optimisme.

Dari kepemimpinan Widodo yang membangun fondasi, hingga konsistensi Jumini yang merawat dan meneruskannya selama dua dekade lebih, SKB Blora adalah bukti bahwa pendidikan nonformal mampu menjadi gerakan perubahan sosial. Jumini, S.E. bukan sekadar kepala lembaga, ia adalah saksi hidup dan pelaku sejarah SKB—membawa sema-ngat belajar yang tak pernah padam hingga kini. (*)

Kabupaten Blora Rintis Unit Layanan Disabilitas, 83 SD Tampung Anak Berkebutuhan Khusus

Redaksi Diva
-
0
Kabupaten Blora Rintis Unit Layanan Disabilitas, 83 SD Tampung Anak Berkebutuhan Khusus

Korandiva – BLORA.- Komitmen Kabupaten Blora dalam mewujudkan pendidikan inklusif semakin nyata. Selain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), berbagai sekolah formal kini turut membuka akses bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, S.Pd., M.Si., menyebutkan bahwa saat ini terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB) serta sekolah-sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusi, khususnya pada jenjang SD dan SMP. “Ada sekitar 83 Sekolah Dasar (SD) di Blora yang telah menerima anak-anak ABK,” ungkap Sunaryo kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, para siswa ABK yang tersebar di sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki kondisi tuna daksa (cacat fisik), slow learner (lambat belajar), dan autisme. Beberapa sekolah bahkan menangani lebih dari satu anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas.

Meski belum ada bantuan anggaran khusus untuk sekolah-sekolah inklusi, Dinas Pendidikan Blora telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung proses belajar-mengajar yang ramah ABK. “Kami baru sebatas memberikan pelatihan untuk guru inklusi, agar mereka mampu mendampingi anak-anak secara optimal,” jelasnya kepada awak media.

Dinas juga tengah merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan pendidikan. ULD nantinya akan menjadi pusat layanan pendukung dengan menyediakan tenaga psikolog, terapis, dan profesional lain yang siap mendampingi siswa ABK maupun guru.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan inklusi di Blora serta memastikan setiap anak mendapatkan hak yang setara untuk berkembang melalui pendidikan. (*)

Komisaris BPE

Kang Abas
-
0
Komisaris BPE

MINIMNYA minat masyarakat (termasuk ASN) terhadap lowongan jabatan komisaris pada PT Blora Patra Energi (BPE) patut menjadi perhatian serius. Kondisi ini mencerminkan adanya persepsi negatif terhadap perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Blora tersebut. Bukan hanya soal kurangnya publikasi lowongan, tetapi juga terkait reputasi dan kredibilitas perusahaan yang dinilai kurang meyakinkan.
BPE pernah menjalin kerja sama dengan salah satu perkumpulan penambang lokal yang menuai kontroversi. Ditambah lagi, isu kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan kerap menjadi sorotan publik. Ini membentuk citra negatif terhadap BUMD tersebut di mata masyarakat Blora.

Kasus pengunduran diri direktur utama BPE setelah tepergok memberikan suap berupa uang senilai Rp 50 juta kepada wartawan tahun silam makin memperburuk citra manajemen. Peristiwa itu masih melekat kuat dalam ingatan publik sebagai contoh nyata lemahnya tata kelola perusahaan.
Selain itu, masyarakat menilai BPE sebagai perusahaan yang kurang bonafide karena memiliki aset dan modal yang sangat minim. Meski disebut mengelola ratusan sumur tua, faktanya sumur tersebut bukan milik BPE, melainkan milik warga desa penambang yang selama ini beroperasi secara tradisional.
Konsekuensinya, otoritas BPE terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak sangat terbatas. Masyarakat penambanglah yang memiliki kendali penuh atas sumur-sumur tersebut, termasuk dalam menentukan apakah investor diperbolehkan masuk atau tidak.

Secara operasional, BPE juga bergantung sepenuhnya pada jasa pihak ketiga. Perusahaan ini tidak memiliki armada truk tangki sendiri untuk mengangkut minyak mentah ke kilang Pertamina. Seluruh kegiatan angkutan dilakukan oleh kendaraan milik warga yang disewa setiap hari oleh BPE, yang mencerminkan keterbatasan modal dan kapasitas.
Dari sisi bisnis, BPE hanya memperoleh pendapatan dari komisi atas ongkos angkut minyak tua, bukan dari hasil eksplorasi atau penjualan langsung. Skala usaha yang sangat terbatas ini menjadi alasan mengapa jabatan komisaris tidak menarik bagi kalangan profesional berpengalaman, karena tunjangan dan kompensasi yang ditawarkan dinilai tidak sepadan dengan tanggung jawabnya.

Yang juga mengikis kepercayaan masyarakat adalah persepsi bahwa proses seleksi jabatan di BUMD, termasuk BPE, hanya formalitas belaka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekrutmen pejabat kerap diwarnai nuansa politis dan dominasi “orang dalam” yang seolah sudah disiapkan sejak awal proses.

Minimnya peminat untuk po-sisi komisaris seharusnya menjadi alarm bagi Pemkab Blora dan manajemen BPE untuk segera berbenah. Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola, serta membangun kembali kepercayaan publik.
Lebih dari itu, Pemkab Blora perlu menjadikan rekrutmen pejabat BUMD sebagai proses profesional yang terbuka dan kompetitif. Jika tidak, sulit bagi BUMD seperti BPE untuk berkembang dan menjadi tempat karier yang diminati oleh figur-figur berintegritas dan berkualitas. (*)

Sedekah Bumi Desa Karangjong Meriah, Wujud Syukur dan Pelestarian Budaya

Sujiman
-
0
Sedekah Bumi Desa Karangjong Meriah, Wujud Syukur dan Pelestarian Budaya

Korandiva – BLORA.- Tradisi tahunan sedekah bumi atau gas deso di Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung meriah dan penuh kekhidmatan. Acara ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga desa setempat dan warga dari desa lain yang turut hadir untuk menyaksikan dan meramaikan acara.

Kepala Desa Karangjong, Sugiono, mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh warga atas terselenggaranya tradisi sedekah bumi yang digelar setahun sekali ini. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua warga yang telah mendukung acara ini. Semoga hasil pertanian kita ke depan semakin melimpah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ungkapnya.

Ciri khas dari sedekah bumi di Desa Karangjong adalah antusiasme warga yang membawa ambengan atau sesaji berupa hasil bumi ke punden sebagai bentuk syukur dan pelestarian tradisi turun-temurun. Di area punden, telah disiapkan rumah-rumahan dan meja-meja khusus sebagai tempat menaruh ambengan.

Setelah pembacaan doa oleh modin desa, seluruh warga menikmati makan bersama dengan penuh kebersamaan. Makanan yang tersisa kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir, sebagai simbol solidaritas dan rezeki yang dibagi bersama.

Menariknya, setiap tahun acara sedekah bumi ini selalu dilengkapi dengan hiburan rakyat seperti tayub atau kethoprak, tergantung hasil musyawarah warga desa. Tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri dan wujud nyata semangat gotong royong serta kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. (*)

Sosialisasi Pengadaan Tanah PSN Pembangunan Bendungan Karangnongko di Desa Nglebak

Pinar
-
0
Sosialisasi Pengadaan Tanah PSN Pembangunan Bendungan Karangnongko di Desa Nglebak

Korandiva-BLORA.– Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Karangnongko kini telah memasuki tahap ketiga, yaitu proses pembebasan lahan bagi warga terdampak. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2023 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.

Bendungan Karangnongko dibangun di dua wilayah administratif, yakni Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di wilayah Blora sendiri, terdapat lima desa yang terdampak langsung, yaitu Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri.
Kepala Kantor Pertanahan Blora,

Jaka Pramono, menyampaikan bahwa total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan di wilayah Kabupaten Blora mencapai sekitar 390 hektare.
“Seluruh kebutuhan lahan terdiri dari 190 hektare milik masyarakat dan 200 hektare kategori khusus, seperti tanah kas desa (TKD), tanah wakaf, dan lahan Perhutani,” ujar Jaka saat kegiatan sosialisasi, Rabu (30/7/2025).

Jaka menjelaskan bahwa untuk lahan kategori khusus, proses pembebasan sudah diselesaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sementara itu, pembebasan tanah milik warga masyarakat dilakukan melalui tahapan sosialisasi, identifikasi, dan inventarisasi objek, sebelum diberikan ganti rugi.

Dari lima desa terdampak di Blora, Desa Nglebak menjadi wilayah dengan bidang tanah masyarakat terbanyak yang terdampak.

Rinciannya sebagai berikut:
-Desa Mendenrejo: 4,9 Ha (13 bidang)
-Desa Ngrawoh: 46 Ha (285 bidang)
-Desa Nginggil: 31,55 Ha (159 bidang)
-Desa Nglebak: 65,12 Ha (309 bidang)
-Desa Megeri: 36 Ha (138 bidang)
“Total keseluruhan terdapat 905 bidang tanah milik masyarakat yang akan dibayarkan ganti kerugiannya. Kami jadwalkan pembayaran terakhir dilakukan pada pertengahan Desember 2025,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono, mengatakan bahwa terdapat sebanyak 236 kepala keluarga (KK) di desanya yang terdampak pembangunan bendungan. Mereka berasal dari tiga dusun, yakni Dusun Nglebak, Ngandong, dan Plumbon.
“Yang paling banyak terdampak dari Dusun Nglebak. Warga telah sepakat sejak awal untuk menerima ganti untung,” ujar Eko Puryono. (*)

1...343536...265Halaman 35 dari 265