Korandiva-BLORA.- Komitmen Kabupaten Blora dalam melaksanakan pendidikan inklusif kian nyata. Terbukti, tidak ada satu pun sekolah di Blora yang menolak pendaftaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini menjadi indikator positif bahwa Blora siap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., mengapresiasi semangat para pendidik yang antusias mengikuti pelatihan penanganan ABK yang digelar Dinas Pendidikan. Ia menyebutkan, banyak sekolah juga mulai melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan terhadap ABK.
“Berbagai upaya ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Blora bersedia menerima dan melayani ABK dengan baik,” ujar Bupati Arief Rohman saat ditemui, Jumat (19/9/2025).

Sebelumnya, diberitakan bahwa sebanyak 83 sekolah di Blora telah menampung ABK, mulai dari jenjang SD kelas 1 hingga SMP kelas 2. Melihat perkembangan jumlah ABK, Bupati menyatakan dukungan-nya terhadap rencana Di-nas Pendidikan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD).
“Saya kira pembentukan ULD memang sudah diperlukan, terutama untuk memberikan layanan terbaik bagi ABK,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nuril Huda, SP., MM., ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa proses pembentukan ULD sedang berjalan. Gedung telah disiapkan dan para guru telah mendapatkan pelatihan penanganan ABK.
“Dalam waktu dekat, sarana dan prasarana ULD akan segera dilengkapi. Kami juga akan me-ngusulkan penempatan tenaga profesional seperti psikolog dan terapis agar layanan lebih maksimal,” jelas Nuril.

Mengutip Undang Undang, Nuril menegaskan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan yang layak.
“Sekarang yang terpenting adalah memastikan bahwa ABK memperoleh layanan yang memadai di sekolah reguler, dengan pendekatan yang ramah, setara, dan tanpa diskriminasi. Harapannya, mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki,” pungkasnya. (*)

Korandiva-BLORA.- Warga RT 09/RW V Perumnas Karangjati, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, menggelar pertemuan rutin bulanan yang dikemas secara istimewa, Selasa (9/9/2025). Acara digelar di kediaman Bambang Sulistya, mantan Sekda Blora, yang juga menjadi tuan rumah pertemuan kali ini.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, dipimpin langsung oleh Ketua RT 09, Drs. H. Pudji Suhardjo, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari serta membangun suasana harmonis melalui prinsip K3: Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kepedulian.

“Dengan semangat guyub rukun, kita ingin menjaga lingkungan RT 9 tetap adem ayem, damai, dan nyaman. Apalagi saat ini, partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan bank sampah sangat positif dan sudah menunjukkan hasil nyata,” ujar Pudji.

Bambang Sulistya menjelaskan bahwa dipilihnya tanggal 9 sebagai waktu pertemuan bukan tanpa alasan. Selain untuk menegaskan identitas RT 09, angka 9 dianggap sebagai simbol kemenangan dan kebersamaan.

“Tanggal 9 September juga bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau adalah tokoh nasional yang bisa menginspirasi kita, dengan semangatnya ‘Bersama Kita Bisa’. Kebersamaan menjadi kunci keberhasilan masyarakat RT 09 dalam membangun lingkungan,” ungkapnya.

Salah satu keberhasilan nyata yang disampaikan adalah hasil gerakan bank sampah yang dikelola ibu-ibu RT 09. Dana yang terkumpul telah dimanfaatkan untuk pengadaan lampu penerangan jalan, sehingga suasana malam hari di lingkungan menjadi lebih terang dan aman.

Kegiatan Meriah dan Penuh Kehangatan
Untuk menambah semarak acara, panitia menyediakan doorprize menarik yang dibagikan melalui undian nomor absen peserta. Suasana penuh kegembiraan tercipta saat hadiah utama berhasil diraih oleh Pujianto, S.H., M.Hum, mantan Kabag Hukum Setda yang kini aktif sebagai advokat.
Tak hanya itu, pertemuan juga diselingi dengan santap bersama menu khas rakyat seperti bakso, krowotan kacang, pisang godog, roti, dan minuman jahe yang menambah keakraban antarpeserta.

Menutup pertemuan, Ketua RT mengajak seluruh warga, terutama kaum bapak, untuk lebih aktif dalam mendukung gerakan peduli lingkungan yang selama ini sudah dirintis oleh para ibu-ibu. “Cawe-cawe untuk lingkungan adalah bentuk tanggung jawab bersama,” tegasnya. (*)

Korandiva-BLORA.- Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Blora, Andita Nugrahanto berikan apresiasi Pemkab Blora terkait konsistensi menjalankan amanah terkait infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan rusak.
“Saya ucapkan banyak terima kasih komitmen Bupati Blora senantiasa konsisten dengan jargon jalane (jalannya) halus,” jelasnya, Kamis (11/9/2025).

Anggota Komisi C DPRD Blora tersebut juga mengingatkan bahwa proses lelang sudah selesai, dan saatnya masyarakat turut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya pengerjaan proyek jalan dan jembatan tersebut.

“Monggo masyarakat semua, kita awasi pekerjaan infrastruktur ini bersama-sama. Karena pembangunan ini sebagian dibayar dari pajak kita,” terangnya.

Menurut Andita, pengawasan bukan hanya tanggung jawab kelompok atau golongan, namun kewajiban bersama.

“Masyarakat berhak untuk berpartisipasi mengawasi dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dalam pengerjaan,” ucapnya.

“Selain pengawasan sebagai fungsi dan wewenang DPRD dalam hal penggunaan anggaran, di sini masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta mengawasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Monggo, jika ada yang mencurigakan atau menyimpang dari ketentuan, silakan dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Diketahui bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih berkomitmen untuk tetap menjalankan aspirasi masyarakat terkait memperbaiki jalan rusak.

Di era Bupati Arief Rohman periode kedua ini, Pemkab Blora menyiapkan anggaran sebesar Rp 270 miliar untuk percepatan pembangunan lebih dari 50 ruas jalan pada tahun 2025.

“Jadi tahun ini kita berencana akan membangun infrastruktur jalan di lebih 50 ruas jalan yang ada di Blora dengan anggaran hampir sekitar Rp 270 miliar,” ungkap Arief Rohman saat meninjau lokasi Jembatan Temuwoh di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Senin (23/6).

Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 270 miliar tersebut bersumber dari berbagai komponen baik dari APBD hingga pinjaman daerah.
“Sumbernya ada dari pinjaman daerah (215 miliar), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), ada bantuan dari Pemerintah Provinsi,” ungkapnya. (*)

Korandiva-BLORA.- Kabupaten Blora tengah menapaki jalan panjang menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Perjalanan ini penuh tantangan, namun bukan berarti mustahil diwujudkan. Upaya yang dilakukan RSUD dr. R. Soetijono Blora bersama para pegiat pendidikan menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari empati di ruang kelas hingga dukungan nyata dari pemerintah.

Psikolog RSUD Blora, Stefany Widya Ayu W., menjadi salah satu sosok penting di balik upaya ini. Ia menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar kebijakan, tetapi cerminan nilai kemanusiaan.
“Pendidikan inklusif di Blora memang mulai berkembang ke arah positif. Namun, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.

Stigma Masih Jadi Kendala
Menurut Stefany, hambatan terbesar masih datang dari lingkungan sosial, terutama stigma terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Tidak jarang ABK menjadi sasaran ejekan teman sebaya, bahkan mendapat perlakuan kurang sensitif dari pendidik.

“Ketika anak merasa tidak diterima, kepercayaan dirinya akan jatuh. Padahal, penerimaan adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang psikologis mereka,” jelasnya.

Minimnya tenaga pendamping atau guru pembimbing khusus (GPK) juga menjadi persoalan serius. Anak-anak merasa kurang didukung, sementara guru sering kewalahan menghadapi keragaman kebutuhan di dalam kelas.

Peran Psikolog di Sekolah
RSUD Blora tidak hanya berperan secara klinis, tetapi aktif menjalin kerja sama dengan sekolah dan orang tua. Layanan seperti konseling, asesmen psikologi, terapi wicara, dan terapi okupasi kini rutin diberikan. Sejumlah sekolah juga mulai merujuk siswa untuk mendapatkan intervensi profesional.

Stefany menekankan pentingnya pelatihan psikologi anak bagi para guru agar mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan suportif. Dukungan dari teman sebaya juga dinilai krusial dalam membangun interaksi positif di kelas.
“Kami berharap guru tidak ragu untuk berkomunikasi dengan psikolog. Integrasi data antara sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan akan menghasilkan penanganan yang lebih efektif,” tegasnya.

Sinergi Tiga Pihak
Kolaborasi antara psikolog, guru, dan orang tua menjadi fondasi utama pendidikan inklusif. Psikolog bertugas memantau kondisi emosional ABK, guru menyesuaikan metode pengajaran, dan orang tua memberikan dukungan di rumah.
Stefany juga mendorong praktik pendampingan anak melalui kehadiran shadow teacher atau pendamping pribadi yang memahami karakter anak. Model ini, yang telah diterapkan di sejumlah kota besar, menurut-nya dapat diadopsi di Blora.

Masyarakat yang Lebih Empatik
Bagi Stefany, pendidikan inklusif bukan hanya tentang hak ABK, melainkan juga tentang membangun masyarakat yang lebih peduli dan empatik. Jika inklusi gagal diwujudkan, dampak jangka panjangnya serius: anak-anak terpinggirkan, masyarakat makin eksklusif, dan potensi besar dari generasi ini terabaikan.

Meski tantangannya besar, Stefany tetap optimistis. Ia berharap pemerintah daerah lebih serius dalam meningkatkan jumlah tenaga pendamping, psikolog, dan terapis. Guru pun perlu terus dilatih agar semakin peka dan sabar.
“Yang tidak kalah penting, orang tua juga harus menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak mereka, agar tidak membeda-bedakan teman,” pungkas Stefany. (*)

Korandiva-BLORA.- Isu pendidikan inklusif kini menjadi perhatian nasional sejak diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Aturan ini mewajibkan semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, untuk menerima dan memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (ABK).
Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah. Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah yang mulai menapaki jalur pendidikan inklusif, meski masih dibayangi keterbatasan.

83 SD Sudah Terima ABK
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, hingga kini terdapat 83 Sekolah Dasar (SD) yang telah mene-rima siswa ABK dengan berbagai kondisi, seperti tuna daksa, slow learner, dan autisme. Pemerintah daerah juga tengah merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memperkuat pendampingan.
Namun, Sekretaris Di-nas Pendidikan Blora, Nuril Huda, menyebut bahwa tantangan masih besar. “Inklusi bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kewajiban hukum dan komitmen moral,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Ia menambahkan, menerima ABK hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya adalah memastikan mereka benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkembang secara optimal.

Bimtek Shadow Teacher dan ULD
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Blora akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon shadow teacher pada 2025. Guruguru reguler akan dibekali kompetensi dasar untuk mendampingi siswa ABK secara efektif di kelas.

Selain itu, dinas juga menjalin kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Guru SLB akan dilibatkan dalam pelatihan sekaligus disiapkan menjadi bagian dari ULD. ULD direncanakan akan diperkuat dengan kehadiran psikolog, terapis, dokter, serta mekanisme kunjungan rumah bagi siswa yang tidak bisa hadir rutin ke sekolah.

“Melalui ULD, pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Ini akan sangat membantu sekolah dan keluarga,” jelas Nuril. Lokasi ULD telah disiapkan di kawasan Kauman, Blora Kota.

Anggaran Masih Terbatas
Pemerintah daerah telah mulai mengalokasikan anggaran untuk program inklusi, meski jumlahnya masih terbatas. Dana ini digunakan untuk pelatihan guru, perintis-an ULD, dan program Kartu Blora Pintar agar siswa ABK tidak putus sekolah.

Ke depan, Dinas Pendi-dikan juga menargetkan penambahan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) melalui pelatihan bertahap bagi guru SD dari kelas 1 hingga 6.
Salah satu sekolah yang dinilai berhasil menja-lankan program inklusi adalah SD Katolik Blora. Sekolah ini dinilai memiliki komitmen kuat, pelatihan guru yang cukup, serta dukungan fasilitas yang mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

Ujian Komitmen Daerah
Blora telah memulai langkah penting menuju sistem pendidikan inklusif. Namun, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komit-men pemerintah daerah dalam menyediakan ang-garan, meningkatkan kapasitas guru, dan membangun sistem pendu-kung yang memadai.

“Inklusi bukan sekadar menerima ABK, tetapi memastikan mereka berkembang. Tanpa dukungan nyata, inklusi bisa berubah menjadi bentuk baru dari diskriminasi,” ujar seorang aktivis pendidikan itu. (*)