Korandiva-BLORA.– Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi maupun verifikasi pihak yang akan menjadi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, S.Sos., M.Han., dalam konferensi pers menanggapi simpang siur informasi di masyarakat.

Menurutnya, pendaftaran dan verifikasi pelaksana MBG dilakukan sepenuhnya secara online melalui sistem pusat MBG, bukan melalui Kodim. “Kodim tidak punya kewenangan untuk melakukan seleksi. Semua proses administratif dan verifikasi ada di pemerintah pusat maupun daerah sesuai instansi yang ditunjuk,” tegas Agung Cahyono.

Ia menjelaskan, lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah kementerian atau dinas terkait, seperti Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemensos, maupun pemerintah daerah. Kodim, lanjutnya, hanya berperan dalam pendampingan, pengawasan lapangan, dan pengawalan distribusi agar program berjalan tepat sasaran, aman, tertib, serta sesuai standar gizi.

“Jadi kalau ada pihak seperti katering, koperasi, UMKM, atau sekolah yang ingin ikut menjadi pelaksana MBG, pendaftarannya bukan melalui Kodim, tetapi melalui mekanisme resmi pemerintah. Kodim baru terlibat setelah pelaksana ditetapkan, yakni pada saat pengawasan di lapangan,” jelasnya.

Dengan penegasan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi salah paham mengenai keterlibatan TNI dalam program unggulan pemerintah Prabowo–Gibran tersebut. (*)

Korandiva-BLORA.– Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa di Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, kembali mendapat sorotan. Kali ini, tim kuasa hukum dari Kuwatono, perangkat desa yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, mengajukan permohonan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

Permohonan ini dilayangkan secara resmi oleh Mohammad Ababilil Mujaddiyin, S.Sy., M.H., C.I.A, dari Kantor Advokat Billy Nobile & Associates. Ia menyampaikan bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum kliennya, karena bukti-bukti yang ada dinilai tidak cukup kuat untuk menetapkan adanya korupsi aset desa.

Aset yang Dipersoalkan Bukan Milik Desa
Menurut Ababilil, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen resmi dari berbagai instansi yang menyatakan bahwa jaringan air bersih yang menjadi objek perkara bukanlah aset milik Pemerintah Desa Sogo. Oleh karena itu, penetapan kliennya sebagai pihak yang bertanggung jawab dinilai tidak berdasar.

Beberapa dokumen penting yang disampaikan antara lain:
Surat dari BPD Desa Sogo dan Dinas PMD Blora yang menyatakan tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) terkait aset air bersih untuk periode 2010–2014.
Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali–Juwana yang menyebut bahwa jaringan air bersih tersebut merupakan aset kewenangan pusat, bukan milik desa.
Tanggapan dari Dinas PMD dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang mengonfirmasi bahwa pipa induk eks PNPM di Desa Sogo tidak tercatat sebagai aset milik provinsi.
“Semua bukti tersebut menunjukkan bahwa aset yang dimaksud bukan merupakan aset desa. Maka dari itu, posisi hukum klien kami lemah untuk dikaitkan dengan tindak pidana korupsi,” ujar Ababilil.

Ajukan SP3, Kejaksaan Diharap Bertindak Objektif
Pihak kuasa hukum juga meminta agar Kejaksaan Negeri Blora dapat segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Kuwatono, dengan pertimbangan bahwa objek perkara berada di luar kewenangan desa.
Permohonan ini turut disertai dasar hukum berupa sejumlah regulasi nasional, seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang mengatur soal pengelolaan aset desa.
“Jika objek penyidikan saja tidak jelas kepemilikannya, maka proses hukum terhadap klien kami berpotensi mencederai keadilan,” tambahnya.

Belum Ada Tanggapan Resmi dari Kejari Blora
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Blora terkait permohonan pemeriksaan tambahan ini. Namun masyarakat berharap agar perkara ini dapat segera mendapat kejelasan hukum dan tidak berlarut-larut.
Sementara itu, Kuwatono yang selama ini dikenal sebagai perangkat desa yang aktif dan kooperatif, mengaku siap mengikuti seluruh proses hukum, namun tetap berharap keadilan ditegakkan secara objektif. (*)

Korandiva-BLORA.– Sabar, syukur, ikhlas, aktif, dan pasrah menjadi sikap yang mampu menjaga kedamaian jiwa, menumbuhkan optimisme, sekaligus membimbing manusia menjalani hidup lebih bermakna dan bermartabat.
Hal itu disampaikan Ir. H. Bambang Sulistya, M.MA, saat mengisi kuliah tujuh menit (kultum) bertema SIAP di Masjid Nurul Falah Perumnas RW V, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Minggu (21/9/2025) seusai salat subuh berjemaah.

“Alhamdulillah, saya diberi amanah menyampaikan pesan kebaikan kepada para jemaah dengan judul SIAP, sebuah kata yang populer di media sosial dan sering digunakan dalam keseharian,” ujar mantan Sekda Blora itu, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, SIAP bukan sekadar ungkapan, tetapi juga sikap mental untuk menghadapi realita kehidupan yang penuh dinamika. Ia mengutip filosofi Jawa Urip kaya Cakra Manggilingan (hidup seperti roda berputar), yang menggambarkan pasang surut perjalanan manusia.

Bambang menjelaskan, akronim SIAP terdiri dari lima sikap penting:
(S)abar, menahan diri dari emosi dan tergesa-gesa.
(S)yukur, menghargai nikmat yang ada sehingga membuka pintu rezeki.
(I)khlas, beramal tulus demi ridha Allah.
(A)ktif, berbuat nyata memberi manfaat bagi diri dan orang lain.
(P)asrah, menyerahkan hasil usaha sepenuhnya kepada Tuhan.
“Kolaborasi kelima sikap ini akan menciptakan optimisme, ketenangan, dan keyakinan dalam menyelesaikan persoalan hidup,” jelasnya.

Di akhir tausiyah, Bambang menutup dengan pantun:
“Bendera merah putih berkibar-kibar. Wanita cantik sedang berikrar. Saat amarah berkobar-kobar. Kuatkan hati untuk bersabar.”
Sebagai penutup acara, panitia juga membagikan doorprize berupa kaos bertuliskan “SIAP” kepada jemaah yang beruntung. (*)

Korandiva-BLORA.- Sebanyak 83 sekolah dasar di Kabupaten Blora kini telah menerima anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam program pendidikan inklusi. Meski demikian, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar masih menjadi kendala utama.

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, S.Pd., M.H., menilai bahwa sudah saatnya pembangunan Unit Layanan Disabilitas (ULD) mulai dirintis sebagai pusat layanan bagi siswa ABK.

“Kalau ke depan bisa disentralisasi dalam sebuah unit, akan lebih mudah bagi anak-anak tersebut untuk bergaul dan mengakses pendidikan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025).

Menurut Siswanto, Dinas Pendidikan perlu mulai menyusun perencanaan pembangunan ULD untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Perencanaan tersebut harus mencakup tahapan-tahapan kerja yang jelas dari tahun ke tahun.

“Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari visi misi kepala daerah, dan di dalamnya termasuk pendidikan inklusif. Pendidikan harus bisa diakses semua orang, tanpa kecuali,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya penyusunan grand desain pendidikan inklusif selama lima tahun yang kemudian dipecah ke dalam rencana kerja tahunan. “Setiap tahun harus jelas apa saja yang akan dicapai — mulai dari pembangunan gedung, penyusunan kurikulum, pelatihan sumber daya manusia, penganggaran, hingga program sosialisasinya,” jelas Siswanto.

Terkait anggaran, Siswanto menyatakan hal tersebut bisa dibahas bersama ketika grand desain dan rencana tahunan sudah tersusun dengan matang.
“Nantinya bisa disinergikan antara program pemerintah daerah dan DPRD. Kita juga akan lakukan tinjauan langsung ke lokasi sebagai bagian dari persiapan,” pungkasnya. (*)