Beranda blog Halaman 27

Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SDN 2 Jepon, Yatni: Kami Komunikasikan dengan Orang Tua

0

Korandiva-BLORA. Pendidikan karakter menjadi kunci utama untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, SDN 2 Jepon, Kabupaten Blora, sejak Januari 2025 mulai melaksanakan gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).

Tujuh kebiasaan yang ditanamkan kepada siswa sejak dini meliputi: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar bela-jar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal.

Kepala SDN 2 Jepon, Yatni S.Pd., M.MPd., mengatakan pelaksanaan program berjalan lancar karena sekolah melibatkan orang tua dalam kegiatan sehari-hari.
“Program ini kami sampaikan kepada orang tua melalui buku kendali siswa. Anak-anak mencatat kebiasaan mereka di rumah dengan pantauan langsung dari orang tua,” jelas Yatni, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, 7KAIH penting diterapkan agar anak terbiasa disiplin dan taat beribadah. “Gerakan ini menjadikan anak sehat jasmani maupun rohani, sekaligus membentuk karakter yang kuat,” tambahnya.

Hasil evaluasi menunjukkan penerapan program di sekolah yang memiliki 161 murid tersebut sudah mencapai sekitar 70 persen. Meski begitu, kebiasaan bangun pagi dan beribadah masih perlu ditingkatkan.

“Hal ini juga terus kami komunikasikan dengan orang tua, agar anak terbiasa bangun pagi dan melaksanakan ibadah,” ujar Yatni. (*)

Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Kabupaten Blora, Jadikan Anak Tumbuh Menuju Generasi Tangguh

0

Korandiva-BLORA.- Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Blora, Sunaryo, menilai program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH) yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 27 Desember 2024, belum berjalan maksimal di lapangan.

Program ini menanamkan tujuh kebiasaan positif pada anak: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, rajin belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Harapannya, anak-anak tumbuh menjadi generasi tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045.

Namun menurut Sunaryo, implementasinya masih lemah. “Di sekolah masih bisa dipantau guru, tapi di rumah sulit. Misalnya tidur cepat atau bangun pagi, itu bergantung kesadaran orang tua,” katanya.

Ia menyoroti kebiasaan bermasyarakat sebagai tantangan terbesar. Anak-anak kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai dan media sosial ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. “Anjangsana ke tetangga atau nongkrong di pos ronda sudah jarang. Anak-anak lebih suka mengurung diri di kamar dengan gawai,” tambahnya.

Selain itu, Sunaryo menilai sosialisasi program masih minim. Selama hampir 10 bulan berjalan, kampanye hanya sebatas banner atau pamflet di sekolah. Ia mendorong adanya gaung lebih besar, seperti lomba rutin atau kampanye terbuka. “Program ini bagus dan visioner. Jangan sampai berhenti hanya jadi slogan,” tegasnya, , Rabu (24/9/2025).

Dindik Blora pun mengajak semua pihak, mulai sekolah, orang tua, hingga stakeholder terkait, ikut menginternalisasi gerakan ini. Salah satu usulan yakni menjadikan kegiatan fisik seperti Senam Anak Hebat sebagai event rutin untuk mengampanyekan kebiasaan sehat dan disiplin.

“Kalau semua pihak terlibat, gerakan ini bisa membentuk karakter anak. Tapi kalau hanya berhenti di papan slogan, hasilnya tidak akan terasa,” pungkas Sunaryo. (*)

MAN Blora Diduga Melakukan Pungli Berkedok Sumbangan ke Wali Murid

0

Korandiva-BLORA.- Sistem pendidikan kembali tercoreng dengan ditemukannya draf hasil iuran dari wali murid kepada pihak sekolah melalui komite sekolah. Tak tanggung-tanggung angka dari hasil iuran tersebut mencapai Rp 1.828.418.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) di tahun 2024-2025.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang mengatur tentang Komite menyebutkan bahwa pihak komite dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua wali murid, pun demikian dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur bahwa komite madrasah swasta dapat menerima sumbangan rutin tetapi tidak untuk MAN.

Namun hal tersebut tetap dilanggar oleh pihak sekolah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Blora melalui komite untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hasil pungutan kepada wali murid berkedok sumbangan.

Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menerangkan bahwa syarat untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah tersebut harus bersedia membayar uang gedung sebesar Rp 1.600.000,00, selain itu juga dikenakan biaya sumbangan bulanan sebesar Rp 175.000,00 di tahun 2025 yang sebelumnya Rp 135.000,00 ditahun 2024.
“Sebenarnya keberatan, Mas. Tapi suka tidak suka harus mengusahakan demi masa depan anak”, ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya (5/10/2025).

Senada dengan wali murid dengan inisial SP, dia juga mengaku dikenakan biaya uang gedung sebesar Rp 1.600.000,00 kepada pihak sekolah. “Uang gedungnya Rp 1.600.000,00 bisa dicicil sebanyak tiga kali dalam setahun. Sebenarnya sangat keberatan namun mau gimana lagi? Sudah aturan dari sekolah, padahal Sekolah Negeri, katanya gratis tapi ini masih bayar uang gedung dan SPP”, ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah melalui Kepala Sekolah, DRA. Hj. Adibatus Syarifah, M. S. I, ketika ditemui di MAN tidak berada ditempat.

Mencoba dihubungi melalui pesan Whatsapp hanya menjawab “mohon maaf ini kami masih ada kegiatan”, jawabannya singkat. Ketika ditanya lagi melalui pesan Whatsapp terkait dugaan Pungli berkedok sumbangan namun tidak ada jawaban dari Kepala Sekolah. (7/10/2025). (*)

Budidaya Okra di Jepon Blora Kian Diminati, Buka Harapan Baru bagi Petani

0

Korandiva-BLORA.– Pengembangan budidaya tanaman okra (Abelmoschus Esculentus) di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, kini mulai menarik perhatian banyak pihak. Seperti pepatah “diam-diam menghanyutkan”, tanaman yang semula kurang dikenal ini justru membuka harapan baru bagi petani setempat.

Ketua Kelompok Tani Subur Desa Turirejo, Parjan, mengatakan antusiasme petani terhadap tanaman okra terus meningkat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Yani Dwi Rahayu, SH., M.Kn, seorang notaris-PPAT di Blora, dan dr. Tegar Mohammad Wijaya, penanggung jawab Rumah Sakit Muhammadiyah Blora, pada Senin (6/10/2025).

Keduanya datang untuk belajar sekaligus menunjukkan minat ikut mengembangkan budidaya okra di Blora.

Parjan menjelaskan, dirinya telah dua tahun menanam okra di lahan seluas dua hektare, dan hasilnya sangat menggembirakan.

“Pemeliharaan tanaman okra tergolong mudah dan biaya produksinya rendah. Setelah berumur 45 hari, tanaman sudah bisa dipanen setiap hari hingga usia lima bulan,” jelasnya.

Setiap hektare lahan membutuhkan delapan tenaga kerja harian untuk panen. Hasilnya langsung dibeli oleh PT Kelola Agro Makmur di Kabupaten Temanggung. Harga jual buah okra bervariasi, mulai Rp5.700 per kilogram untuk kualitas A, Rp3.000 untuk kualitas rata-rata, dan Rp2.250 untuk kualitas B.

Dari pengalaman tanam perdananya, Parjan memperoleh pendapatan hingga Rp25 juta per hektare. Nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan menanam komoditas pertanian lain. Karena itu, pada tahun 2025 ini ia menargetkan luas tanam okra di Kecamatan Jepon bisa mencapai 30 hektare.

Tak hanya menanam, Parjan juga mengembangkan inovasi olahan produk turunan okra, seperti kerupuk okra dan kopi okra. Ia bahkan berencana memanfaatkan sisa buah okra yang tidak lolos sortir sebagai pakan ternak kambing, agar tidak ada limbah terbuang.

Sementara itu, Suparji, perwakilan manajemen PT Kelola Agro Makmur, mengungkapkan bahwa minat petani Blora terhadap okra sangat tinggi.

“Dari kapasitas pabrik kami yang mencapai 20 ton per hari, sekitar 65 persen bahan baku okra berasal dari Kabupaten Blora. Ke depan, kontribusi dari Blora diperkirakan akan terus meningkat,” ujarnya.

Ketertarikan terhadap tanaman okra juga datang dari kalangan profesional. Yani Dwi Rahayu mengaku terinspirasi setelah melihat popularitas okra saat berlibur ke Malaysia.

“Di sana, okra menjadi makanan favorit dan dikenal bergizi tinggi. Selain sebagai variasi kesibukan, saya ingin ikut menanam okra karena manfaatnya besar dan bisa mempererat hubungan dengan petani,” tuturnya.

Senada, dr. Tegar Mohammad Wijaya juga tertarik menanam okra karena manfaat kesehatannya. Ia berencana membuka kedai khusus makanan dan minuman berbahan okra di Desa Kamolan, Kecamatan Blora.

“Buah okra baik untuk mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Bahkan bisa membantu mengatasi stunting,” jelasnya.

Kedua profesional Blora itu akan menanam okra di lahan masing-masing seluas satu hektare sebagai tahap awal.

Dukungan juga datang dari Drs. H. Khoirurroziqin, M.Si., mantan pejabat Blora yang kini menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Agung Blora. Ia menyambut positif semangat mereka untuk ikut menanam okra.

“Menanam okra bukan hanya menambah penghasilan keluarga, tapi juga membuka peluang bersedekah lebih banyak bagi sesama,” ujarnya memberi semangat. (*)

Baru 25 Persen Perusahaan di Blora Miliki Izin Andalalin

0

Korandiva-BLORA.– Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blora mencatat baru sekitar 25 persen dari total 300 perusahaan di wilayah setempat yang telah mengantongi izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Lalu Lintas Dishub Blora, Sutiyono, saat kegiatan sosialisasi perdana program Andalalin di ruang pertemuan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Senin (7/10/2025).

“Dari sekitar 300 perusahaan di Kabupaten Blora, baru sekitar 25 persen yang memiliki izin Andalalin,” ujarnya kepada wartawan.

Sutiyono menjelaskan, izin Andalalin merupakan hal penting bagi pelaku usaha guna mencegah kemacetan, mengurangi konflik lalu lintas, serta menjaga keselamatan jalan. Selain itu, izin tersebut juga memberikan kepastian hukum terkait perizinan lalu lintas.

Menurutnya, Dishub Blora telah berupaya mengingatkan perusahaan yang belum melengkapi izin Andalalin melalui surat pemberitahuan resmi. Bila tetap diabaikan, pihaknya tidak segan akan memberikan sanksi tegas.

“Jika perusahaan tidak menindaklanjuti surat yang kami kirimkan, maka izin usahanya bisa kami cabut sementara hingga mereka melengkapi izin Andalalin. Tentunya hal ini akan kami lakukan melalui koordinasi dengan OPD terkait,” tegasnya.

Ia juga mengajak media dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai pengawas eksternal demi menyukseskan pelaksanaan program Andalalin di Kabupaten Blora.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi perdana tersebut dihadiri oleh 18 peserta, terdiri atas pelaku usaha, perwakilan OPD terkait, serta awak media, dengan dukungan dari Satlantas Polres Blora dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). (*)

Petani Tebu Blora Gugat PT GMM, DPRD Desak Solusi Konkret

0

Korandiva-BLORA.– Audiensi ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora di gedung DPRD setempat, Rabu (1/10/2025), memanas bak kisah pewayangan “Petruk Menggugat ke Khayangan Bumi Blora Mustika.”

Mereka mengadukan penghentian mendadak musim giling 2025 oleh manajemen PT GMM Bulog dengan alasan kerusakan mesin boiler. Kebijakan ini dinilai sepihak dan memukul ribuan petani. Ribuan hektare tebu siap panen terancam membusuk di ladang, berpotensi menimbulkan gagal panen massal dan kerugian miliaran rupiah.

Ketua DPRD Blora, H. Mustopa, S.Pd.I, menegaskan pihaknya akan mendesak solusi agar nasib petani tidak terus dikorbankan. “Kami siap memfasilitasi. Jangan biarkan rakyat kecil terus jadi korban,” tegasnya.

DPRD mengusulkan solusi darurat dengan menyalurkan tebu ke PG Trangkil, sembari mendorong langkah fundamental: regulasi standar operasional pabrik gula agar tidak ada penghentian sepihak dan penetapan Harga Pembelian Tebu (HPT) yang adil dan seragam.
Wakil Ketua DPRD, Lanova Chandra Tirtaka, menyebut kerusakan mendadak mesin pabrik tidak masuk akal. “Apakah tidak ada perencanaan dan kontrol? Petani jangan terus jadi korban,” sindirnya.

Anggota DPRD sekaligus pengusaha tebu, Yuyus Waluyo, menilai manajemen PT GMM Bulog seharusnya segera berkoordinasi dengan pabrik gula lain di Jawa Tengah maupun Jawa Timur agar tebu petani tetap terserap.
Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, menuding kemitraan dengan PT GMM Bulog tidak berjalan harmonis. “Kalau memang tidak mampu mengelola secara profesional, serahkan pada pihak yang lebih mampu. Jangan sampai petani tiap tahun hanya menanam kemiskinan,” ucapnya.

Senada, Ketua HKTI Blora, HM Kusnanto, SH, meminta audit internal dan bila perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum. “Dulu pabrik gula didirikan untuk makmurkan petani, jangan justru jadi sumber penderitaan,” ujarnya.
Sekretaris APTRI, Anton Sudibyo, menuding manajemen PT GMM Bulog abai dan diskriminatif. Ia mencontohkan harga tebu anjlok dari Rp78/kg menjadi Rp71/kg setelah penghentian giling, merugikan petani Rp7/kg. “Dengan lahan 1.500 hektare belum tertebang, kerugian bisa sangat besar. Harus ada reformasi di manajemen PT GMM Bulog,” tegasnya.

Petani berharap pemerintah pusat turun tangan. Mereka menuntut kepastian regulasi, perbaikan manajemen pabrik, dan jaminan harga yang layak agar jerih payah setahun penuh tidak lagi berbuah pahit. (*)

Blora Ukir Sejarah, Tim Voli Putra Tembus Final Porprov Jateng

0

Korandiva-BANJARNEGARA.– Tim bola voli putra Kabupaten Blora menorehkan sejarah baru dengan lolos ke final kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2025. Kepastian ini didapat usai menumbangkan Grobogan lewat pertarungan lima set, skor 2-3 (22-25, 25-23, 27-25, 21-25, 10-15), di GOR Surya Yudha, Banjarnegara, Jumat (3/10).

Hasil tersebut mengantarkan Blora menantang juara bertahan Kudus yang diperkuat skuad Sukun Badak di partai puncak. Duel diprediksi berlangsung sengit karena ini merupakan kali pertama Blora menembus final Porprov Jateng.
Perjalanan Blora menuju final terbilang impresif. Di penyisihan Grup H, mereka menundukkan Sragen (0-3) dan Surakarta (1-3) untuk keluar sebagai juara grup. Tren positif berlanjut dengan kemenangan telak atas Pati (3-0) di babak 16 besar, lalu Boyolali (3-0) di perempat final.

Pembina tim, Siswanto, menyebut capaian ini buah kerja keras pemain serta dukungan masyarakat. “Ini sejarah baru bagi Blora. Anak-anak tampil luar biasa, penuh semangat, dan pantang menyerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Blora itu.

Siswanto yang juga Ketua Umum Adkasi menegaskan, keberhasilan ini tak lepas dari peran Pemkab Blora, DPRD, KONI, hingga dukungan penuh masyarakat. “Terima kasih atas semua support, membuat anak-anak semakin termotivasi,” imbuhnya.

Sementara Penasehat Tim, Achmad Sutaat, menekankan bahwa skuad Blora kali ini murni diperkuat talenta lokal. Sejumlah nama seperti Jati Mustika Rama, Andi Odang, dan Penyok menjadi motor prestasi. “Kami bangga, ini bukti potensi voli Blora sangat besar,” jelasnya.

Final melawan Kudus akan menjadi ujian terberat. Namun Siswanto optimistis. “Kudus memang kuat, tapi anak-anak siap habis-habisan membawa nama baik Blora,” tegasnya. (*)

Ketua Adkasi Nilai Indonesia Bisa Adopsi Kemajuan Tiongkok

0

Korandiva-BLORA.– Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Siswanto, menilai banyak hal yang bisa diadopsi Indonesia dari kemajuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal itu ia sampaikan usai menghadiri undangan pendidikan di Tiongkok selama 10 hari bersama 20 rekannya dari Indonesia.

“Tiongkok saat ini memegang 17 persen perekonomian dunia. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) mereka juga menjadi nomor dua di dunia,” ungkap Siswanto, Kamis (2/10/2025).

Menurut Siswanto, Indonesia sebenarnya memiliki banyak potensi untuk mengikuti jejak kemajuan tersebut. Salah satu kuncinya adalah pemerataan kawasan industri di berbagai daerah.

“Kata kunci sekarang adalah industrialisasi. Kawasan industri sangat urgent di daerah,” tegas Siswanto yang juga pimpinan DPRD Blora itu.

Ia menjelaskan, pembentukan kawasan industri akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan PDRB daerah. “Dari tingginya serapan tenaga kerja, perekonomian daerah bisa lebih kuat,” tambahnya.

Setelah perencanaan industrialisasi di tingkat daerah, lanjutnya, pemerintah juga perlu memperkuat pemerataan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

“Peningkatan SDM di daerah akan memunculkan inovasi. Itu penting untuk menjaga stabilitas politik hingga tingkat desa,” terangnya.

Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Siswanto mendatangi beberapa daerah seperti Provinsi Fujian, Xinghai, hingga Beijing. Ia menilai kawasan-kawasan tersebut memiliki sistem industri yang tertata dan sudah menggunakan energi terbarukan.

“Di Xinghai, industrialisasi bahkan sudah sampai ke pedesaan. Mereka menggunakan energi terbarukan, dan sistem pertaniannya pun sudah berbasis industri yang berdampak langsung pada perekonomian desa,” jelasnya.

Di Beijing, Siswanto juga bertemu dengan sejumlah profesor dan akademisi. Dari pertemuan itu, ia mendapatkan banyak pengetahuan terkait modernisasi, integrasi industri dari desa hingga pusat, pendidikan, serta inovasi berbasis energi ramah lingkungan.
“Ada banyak ilmu dan pengalaman langsung yang bisa kita terapkan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Sidang Lanjutan Digelar, Terdakwa Kasus Penipuan Rp 3,1 Miliar di PN Pati Bantah Dakwaan

0

Korandiva-PATI.– Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan senilai Rp3,1 miliar kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (1/10/2025). Terdakwa Anifah dengan tegas menolak dakwaan jaksa yang ditujukan kepadanya.
Di hadapan majelis hakim, Anifah mengaku tidak pernah melakukan penipuan maupun penggelapan. Meski demikian, ia mengakui adanya kekhilafan dalam menjaga amanah dari Wiwit selaku investor.
“Apakah dakwaan ini Anda terima?” tanya salah satu majelis hakim.
“Tidak, Yang Mulia,” jawab Anifah tegas.

Hakim kemudian menanyakan apakah dirinya menyesal atas kejadian tersebut. Dengan penuh penyesalan, Anifah mengaku menyesal karena kurang menjaga amanah. “Saya tetap berusaha bertanggung jawab terhadap investor. Bahkan ketika korban meminta bertemu notaris, saya siap menandatangani. Saya tidak pernah berniat mengingkari kesepakatan,” ucapnya.

Kuasa hukum terdakwa, Darsono, menegaskan perkara ini seharusnya masuk ranah perdata, bukan pidana. Ia menilai dasar penilaian harus berpijak pada akta notaris, bukan sekadar nota atau kwitansi. “Kalau sudah ada jaminan tanah, ada cicilan, ada pertanggungjawaban, di mana letak penipuannya?” tegasnya.
Darsono juga menilai keterangan saksi Herdedi Wibowo (HW) pada sidang ke-8 dan Saryono alias UC pada sidang ke-9 membuka fakta baru yang menguatkan posisi terdakwa. Menurutnya, korban mengetahui arah dana investasi dan sempat menerima hasil kerja sama.

Namun, kuasa hukum korban, Teguh Hartono, membantah keras pernyataan tersebut. Ia menegaskan uang Rp1,8 miliar milik korban Wiwit yang dijanjikan untuk investasi ternak ayam justru dipinjamkan kepada pihak lain bernama Puput dengan bunga lebih tinggi.

“Fakta persidangan jelas menunjukkan adanya tipu muslihat sejak awal. Perjanjian yang diawali tipu muslihat masuk ranah pidana,” tegas Teguh. Ia menambahkan, ahli hukum pidana dari UGM menegaskan perkara pidana harus didahulukan dibanding perkara perdata.

Menurutnya, klaim kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan bukti. “Kami menghargai pandangan mereka, tapi perkara ini jelas murni pidana,” pungkasnya.
Sidang akan kembali digelar pada Senin (6/10/2025) dengan agenda lanjutan pemeriksaan perkara. (*)

Kasus Penipuan Rp 3,1 Miliar di PN Pati Kian Memanas

0

Korandiva-PATI.– Persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 3,1 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Pati semakin memanas. Kuasa hukum terdakwa maupun korban saling klaim posisi kliennya yang paling kuat.

Kuasa hukum terdakwa, Darsono, menegaskan perkara ini seharusnya masuk ranah perdata, bukan pidana. Menurutnya, keterangan saksi Herdedi Wibowo (HW) pada persidangan kedelapan dan saksi Saryono alias UC pada persidangan kesembilan membuka fakta baru yang menguntungkan terdakwa.

“Wiwid jelas mengetahui arah uangnya, bahkan sempat menerima hasil kerja sama tersebut. Jadi, penipuannya di mana? Penggelapannya di mana? Ini murni sengketa perdata,” tegas Darsono. Ia menambahkan, terdapat bukti berupa kesepakatan, jaminan tanah, hingga pembagian hasil yang telah disetujui kedua belah pihak.

Namun, kuasa hukum korban, Dr. Teguh Hartono, S.H., M.H., membantah keras klaim tersebut. Menurutnya, fakta di persidangan menunjukkan kliennya benar-benar dirugikan. Uang senilai Rp3,1 miliar milik korban Wiwid, yang diserahkan kepada terdakwa Anifah untuk investasi jual beli ayam, justru dipinjamkan kepada pihak lain bernama Puput dengan bunga 10 persen. Dari bunga itu, korban hanya menerima 5 persen seolah-olah sebagai hasil investasi.

“HW sebenarnya tidak tahu-menahu terkait masalah ini. Bahkan pernyataannya dimentahkan oleh saksi berikutnya, Saryono alias Uceng. Fakta jelas menunjukkan adanya tipu muslihat sejak awal,” kata Teguh saat ditemui wartawan di PN Pati, Rabu (1/10/2025).

Teguh menegaskan, perkara ini masuk ranah pidana. “Ahli pidana dari UGM menyebutkan, perjanjian yang diawali dengan tipu muslihat adalah pidana. Apalagi Pasal 29 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) menegaskan perkara pidana harus didahulukan,” ujarnya.
Menurutnya, klaim kuasa hukum terdakwa yang menyebut kasus ini perdata adalah keliru. “Bagi kami, perkara ini murni pidana,” pungkasnya. (*)