BLORA. – Kesan pertama memasuki ka-wasan SMP Negeri 2 Kedungtuban bak berada di area wisata. Tamannya yang indah, hijau, asri, dan dilengkapi tempat selfi atau foto-foto membuat decak kagum siapapun yang melihatnya.
Pemandangan menarik sudah terlihat sejak kita baru memasuki pintu gerbang sekolah. Tampak Taman, Joglo, Gazebo, tempat belajar nuansa alam, kantor, mural, ruang kelas, kantin sehat, warung hidup, apotik hidup, hidroponik, greenhouse, kolam ikan, kebun sekolah maupun hutan sekolah.
SMP Negeri 2 Kedungtuban yang pada Tahun 2017 lalu me-raih predikat sekolah Adiwiyata Tingkat kabupaten ini sedang bersiap menuju Sekolah Adiwiya-ta tingkat provinsi Tahun 2021.
Kepala SMP Negeri 2 Kedungtuban, Wiwik Sulistyowati, S.Pd., M.A. kepada wartawan mengata-kan, menyambut kedatangan tim Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2021 ini, pembenahan terus dilakukan baik linghkungan maupun administrasi sekolah dengan melibatkan Tim Adiwiyata sekolah maupun Kader Adiwiyata sekolah.
“Semoga sukses dan lolos Adiwi-yata tingkat Provinsi tahun ini,” ujarnya, Rabu (10/2) lalu.
Meskipun saat ini pandemi Covid-19, sekolah ini menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (pemerin-tah, swasta, media, masyarakat dan sekolah lain).
Dengan menerapkan protokol kesehatan dan melibatkan warga sekolah, masyarakat, koramil, kepolisisan, anggota DPRD Kabu-paten, Kecamatan, Komite sekolah, Paguyuban sekolah, Rabu (10/2) lalu secara serentak diadakan kegiatan penanaman, pemeliha-raan, dan pembibitan pohon/tanaman di sekolah.
“Tumbuhan yang ditanam ber-anekaragam jenis bunga, tanaman keras, buah, apotik hidup serta sayuran,” tambahnya.
SMP Negeri 2 Kedungtuban yang berada di Jl. Ngraho-Ketuwan Km. 6, Desa Sidorejo, Keca-matan Kedungtuban ini mempunyai semboyan HEBAT (Hijau, Elok, Bersih, Asri, dan Tertib) yang menyiratkan, bahwa pengelolaan sekolah tertata dengan rapi bersih dan indah. (*)

BLORA. – Terkait dengan paket pupuk non subsidi yang kerap disebut dengan intil-intil ini, Suranto Koordinator Penyuluh Pertanian BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) Se-Kecamatan Randublatung, yang juga hadir dalam audiensi, Selasa (9/2) lalu menga-takan, pupuk non subsidi sebenarnya bagus untuk peningkatan kua-litas produksi pertanian.

“Tapi karena oleh pe-ngelola KPL (Kios Pupuk Lengkap) cara penjual-annya kepada petani di-lakukan dengan sistem “rodok mekso” (agak me-maksa, red) membuat pe-tani mengeluh. Karena akhirnya petani harus keluar uang ekstra untuk membeli pupuk non subsidi”, terangnya.

Suranto menambahkan bahwa dirinya di BPP membuktikan secara kualitas pupuk non subsidi yang bernama intil-intil ini.

“Bagi saya, Yo nek ora kuat tuku pupuk non subsidi ya jangan dipak-sakan. Tapi bagi teman-teman petani yang mam-pu membeli pupuk non subsidi ini bagus sekali. Secara kualitas pupuk non subsidi baik sekali,” imbuhnya.

Terkait dengan kerawanan penyelewengan pupuk, saat dikonfirmasi awak media, Kapolsek Randublatung AKP Wismo mengatakan bahwa selaku aparat penegak hukum, dirinya akan me-nindak bilamana terjadi tindakan atau perbuatan yang tidak bisa dipertang-gungjawabkan.

“Mengingat kebutuhan pupuk ini adalah sangat penting bagi petani. Kita harus tetap menindaklan-juti secara hukum yang berlaku bila terjadi pelanggaran”, tegasnya.

Selaku bagian dari tim KP3, pihak kepolisian sektor Randublatung juga melakukan pengawasan pendistribusian pupuk dan mewanti-wanti jangan sampai ada penyalah-gunaan pupuk bersubsidi.

“Jangan sampai adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah ini disalah-gunakan. Bila ada te-muan, mau tidak mau ha-rus kita proses”, tuturnya.

Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 3 jam itu, Ali Muntohar Ketua KPL (Kios Pupuk Leng-kap) Kabupaten Blora menyampaikan secara tegas bahwa tidak mungkin terjadi pemenuhan pupuk terhadap kebutuhan petani se-Kabupaten Blora; dikarenakan alokasi pupuk yang minim.

“Pasti itu, Pak! Karena alokasi untuk jatah pupuk subsidi di Kabupaten Blora ini kurang. Banyak teman-teman saudara-saudara kita yang dia tidak punya lahan atau garapan sawah, mereka itu menggarap di lahan hutan. Bahasane pesang-gem. Ada beberapa petani pesanggem yang tidak mendaftarkan diri dan tidak mendapatkan kartu tani. Ini memang kom-pleks permasalahannya”, kata Ali.

Ali menambahkan, terkait dengan Surat Edaran (SE) Bupati; bahwa KPL diharapkan tidak menaikkan harga hingga mele-bihi HET dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan intil-intil sudah tersampaikan pada se-mua KPL.

“Insyaallah, kalau semua KPL mentaati apa yang saya sampaikan, tidak terjadi harga di atas HET. Dan terkait dengan Surat Edaran Bupati dimana tidak boleh ada intil-intil, ini sudah tersampaikan kepada semua KPL se-Kabupaten Blora”, terangnya.

Selaku Ketua KPL se-Kabupaten Blora dirinya meminta bantuan kepa-da kelompok tani agar dibantu pengawasan pendistribusian pupuk.

“Teman-teman SEN-TANI, tolong saya di-bantu pengawasan. Sampaikan ke saya biar nanti saya tegur” pinta-nya.

Menurut Ali, pihak distributor harus melihat dan mendengarkan aspi-rasi dan keluhan dari petani.

“Jangan sampai ada bahasa dari KPL pada petani : “Nek awakmu gak gelem tuku non sub-sidi tidak akan saya berikan pupuk subsidi”, ungkapnya.

Selaku Ketua KPL se-Kabupaten Blora, diri-nya berharap kawan-kawan SENTANI turut memantau harga hingga penjualan bisa sesuai HET. “Dan siapapun yang melanggar akan kena sanksi hukum”, tegasnya. (*)

BLORA. – Selasa siang (9/2) lalu, puluhan petani menggeruduk pendopo kantor Ke-camatan Randublatung. Masih maraknya pupuk bersubsidi dijual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) dan adanya paket ‘intil-intil’ membuat puluhan petani Randublatung emosi.

“Yang kita harapkan adalah ruang publik bernama pendopo kecamatan Randublatung ini digunakan untuk mengurusi permasalahan publik. Salah satunya adalah persoalan carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi yang saat ini terjadi”, kata Exi Agus Wijaya, Koordinator SENTANI (Sedulur Relawan Tani) Blora, Selasa (9/2) lalu menyampaikan maksud kedatangan petani.

Menurutnya, persoalan pupuk bersubsidi yang masih terjadi di Randublatung dan hampir semua wilayah di Kabupa-ten Blora adalah masalah urgen yang harus segera dituntaskan.

“Sudah jelas ada regulasinya. Dari mulai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat, KP3 di tingkat provinsi, KP3 di tingkat kabupaten, KP3 di tingkat kecamatan, termasuk distributor, pengecer, kelompok tani hingga ke petani”, ujarnya.

Baginya, apa yang dila-kukan oleh SENTANI dengan mendatangi kantor kecamatan adalah sebuah proses pendidikan dan pemberdayaan kepa-da para kelompok tani.

“Bagaimana kelompok tani kedepan itu harus lebih maksimal sebagai fungsi kontrol. Termasuk mengkritisi kinerja distributor dan pengecer yang selama ini melaku-kan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi”, terang aktifis berambut gondrong ini.

Dengan masih carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi, SENTANI melihat bahwa KP3 di Blora belum berfungsi secara maksimal.

“Yang kita lihat dan cermati bersama, fungsi pengawasan ini belum maksimal. KP3 Kabupaten Blora dan KP3 Kecamatan harus lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan sesuai atur-an yang berlaku, agar distribusi pupuk bersubsidi bisa berjalan baik dan tepat sasaran”, tegasnya.

Untuk memaksimalkan kelompok tani di daerah agar menjadi fungsi kontrol yang independen, SENTANI berencana membangun jaringan petani dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Benar, karena permasalahan petani bukan hanya di tingkat desa saja, tapi juga ada di tingkat kecamatan, di tingkat kabu-paten, di tingkat provinsi, hingga di tingkat nasio-nal”, tutupnya. (*)

BLORA. – Kegaduhan masalah pupuk subsidi beserta intil-intilnya beberapa minggu terakhir direspon dingin oleh Agus Nugroho Eko Priyono, Petugas Pemasa-ran Daerah Petrokimia Gresik di Kabupaten Blora.

Menurutnya, hubungan distributor dengan Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan petani sekarang ini baik-baik saja. “Tidak ada ma-salah. Fine-fine saja, Mas,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Agus, ketersediaan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi di distributor maupun KPL jumlahnya cukup. “Sewaktu-waktu petani bisa nebus pupuk subsidi maupun beli pupuk non subsidi. Stok selalu cukup untuk dua minggu,” tandasnya.

KPL menurut Agus, memang mendapat tugas dari distributor untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan pupuk non subsidi yang dikonotasikan sebagai intil-intil.

“Tujuannya, untuk memenuhi kekurangan jumlah pupuk subsidi yang setiap tahun kuotanya terus dikurangi oleh pemerintah,” tambahnya.

Namun demikian, Agus tetap tidak bisa membenarkan jika ada KPL yang memaksa petani untuk membeli pupuk non subsidi. “Tanpa dipaksa petani tetap butuh pupuk tambahan karena jatah pupuk subsidi di RDKK-nya berkurang,” terang koordinator KPL Kabupaten Blora itu, Kamis (11/2) lalu.

Diterangkan oleh Agus, bahwa distributor resmi dan KPL ada keterikatan perjanjian sehingga kecil kemung-kinan mereka melakukan kecurangan. “Untuk menjual pupuk subsidi harus sesuai HET yang tercantum. Tapi untuk pupuk non subsidi bebas karena belum ada atur-annya,” katanya.

Terkait kasus 2 truk muat pupuk subsidi yang tertangkap polisi di wilayah Jati beberapa waktu lalu, menurut Agus pelakunya pasti bukan distributor atau KPL resmi. “Dia bukan distributor resmi,” tambahnya. (*)

BLORA. – Jajaran Kepolisian Blora, Rabu (10/2) lalu menangkap terduga penimbun ratusan sak pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora. Pelaku bernama Ngadiman, warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ia juga merupakan seorang pemilik gudang palawija di desa tersebut.

“Dapat dari Malang, baru hari-hari ini,” ungkap Ngadiman, di Gudang Palawija miliknya, Rabu (10/2) lalu.

Ngadiman mengaku membeli pupuk bersubsidi jenis Urea, TS atau SP-36 dan Phonska seharga Rp 240.000 per karung.

“Kalau ureanya itu 240.000 per sak, dijual 250.000. Kalau Phonska sama TS itu sama 240.000 saya jual 260.000. Jadi saya mengambil untung sekitar Rp 10.000 hingga 20.000,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama meng-ungkapkan, tersangka tersebut telah menimbun pupuk bersubsidi sekitar seminggu yang lalu.

“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah di-edarkan ke petani,” terang Wiraga.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 201 karung, TS atau SP-36 sebanyak 36 karung dan Phonska sebanyak 63 karung. Sehingga total ada 299 karung atau seberat 14,95 ton.

Diberitakan sebelumnya, Ngadi-man, seorang terduga penimbun pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, ditangkap pihak kepolisian. Warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora, diduga menimbun 299 karung pupuk yang total beratnya mencapai 14,95 ton dalam gudang miliknya.

Kapolres Blora AKBP Wiraga Di-mas Tama mengatakan, Ngadiman ditangkap pada Rabu (10/2/2021) sekitar 10.00 WIB setelah polisi mendapat laporan dari warga terkait dugaan penimbunan pupuk.

“200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TSA atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea,” kata Wiraga.

Menurut Wiraga, ratusan zak pupuk itu didapat Ngadiman dari Jawa Timur dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Rencananya, pupuk itu bakal dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi lagi.

Wiraga menambahkan, pupuk tersebut telah berada di gudang se-kitar sepekan lamanya. Bahkan, se-jumlah petani telah membeli pupuk-pupuk tersebut. (*)

BLORA. – Keberhasilan Polres Blora dalam melakukan penggerebekan dan mengamankan 14,95 ton pupuk bersubsidi ini mendapat apresiasi dari Bupati Blora terpilih H. Arief Rohman, M.Si.

“Kami memberikan apresiasi buat Pak Kapolres bersama jajarannya yang telah berhasil mengungkap kasus penggelapan pupuk di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora”, kata Arief Rohman.

Dirinya mengaku prihatin, di tengah petani kesulitan mendapatkan pupuk saat ini, ternyata masih ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan melakukan penimbunan pupuk bersubsidi.

“Kedepan kita akan bekerjasama dengan Polres Blora untuk memperkuat Satgas Saber pupuk. Seperti apa polanya nanti agar distribusinya sampai ke petani bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Pada Rabu (10/2) lalu sekira pukul 10:00 WIB siang, polisi menangkap Ngadiman (50) tersangka pengge-lapan pupuk bersubsidi sebanyak 14,95 ton dalam sebuah gudang palawija miliknya di Dukuh Guaran RT 04 RW 03 Desa Gabusan turut Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

“Bahwa penggerebekan ini berawal dari laporan warga, dimana ada aktivitas yang mencurigakan bahwa pada gudang palawija tersebut dijadikan lokasi penyimpanan pupuk bersubsidi”, kata Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Setiyanto, SH, MH saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dalam gudang miliknya, Ngadiman didapati menimbun 299 karung pupuk bersubsidi yang total beratnya mencapai 14,95 ton.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan, terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Yang mana, rumah yang dijadikan gudang pupuk oleh pelaku kemudian dicek oleh petugas.

Lebih lanjut Alumni AKPOL 2002 ini menambahkan bahwa pupuk bersubsidi tersebut didapatkan Ngadiman dari wilayah Jawa Timur.

Wiraga menambahkan pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar seminggu lamanya. Bahkan, sejumlah petani telah membeli pupuk-pupuk tersebut.

“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah diedarkan”, bebernya. (*)

BLORA. – Siswi SLB korban ru-dapaksa, yang terbongkar pertengahan Oktober 2020 lalu, Kamis (4/2) pekan lalu telah melahirkan seorang bayi perempuan. Sementara siapa pria bernafsu bejat yang tega menggahi siswi disabilitas itu, hingga kini masih misterius.
Bidan Desa Palon Kecamatan Jepon yang menangani siswi disabilitas itu, Wahyu Vera Apriliani mengatakan, proses persalinan dibantu oleh dr Nugroho Adi Warso dari pihak rumah sakit. Pasalnya, korban rudapaksa ini melahirkan bayi perempuan melalui operasi sesar.
“Untuk jenis kelamin perempuan, BB (berat badan) 2,9 kilogram, PB (panjang badan) 49 sentimeter,” kata Vera.
Guru SLB, perwakilan Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, dan pihak desa turut serta mendampingi siswi SLB ini saat persalinan. Mereka datang berombongan menggunakan mobil siaga yang disediakan pihak desa.
Menurut Vera, kondisi sang ibu yang berusia 17 tahun maupun bayi pe-rempuan yang baru dilahirkan itu dalam keadaan baik dan sehat.
“Alhamdulillah kondisi keduanya sehat. Rencana (bayi) dirawat keluarganya sendiri,” katanya.
Darsono selaku kepala desa menyampaikan, terkait proses persalinan warganya itu pihaknya menyerahkan ke bidan desa yang lebih kompeten menangani.
Lebih lanjut, terkait kasus rudapaksa yang dialami oleh warganya itu pihaknya selaku pemerintah desa mengaku, tidak mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan polisi.
“Sampai sekarang kami belum tahu, mungkin bisa menanyakan langsung ke pihak yang ber-wajib,” kata Darsono.
Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama, melalui Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Setiyanto mengaku, belum mengetahui kini siswi disabilitas itu sudah melahirkan.
“Belum tahu, itu masih terus kami tangani,” kata Setiyanto.
Kasus rudapaksa ini telah dilaporkan secara resmi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Blora beberapa bulan lalu.
Kepolisian hingga kini kesulitan mengungkap siapa pria bejat yang tega melakukan rudapaksa terhadap penyandang disabilitas ini. Sebab, korban adalah seorang tunarungu wicara serta tunagrahita. (*)

BLORA. – Sebanyak 14,95 ton pupuk bersubsidi, Rabu (10/2) lalu diamankan polisi di sebuah gudang palawija di Desa Gabusan, Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
Didampingi Kasat Reskrim AKP Setiyanto, Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama mengungkapkan, bahwa penggerebekan berawal dari laporan warga dimana ada aktifitas yang mencurigakan.
“Hasil pendalaman dari laporan masyarakat, Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan. Akhirnya benar ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 14,95 ton pupuk yang terdiri dari 200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TS atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea, total 14,95 ton,” beber Kapolres Blora, di lokasi penggrebekan.
Lebih lanjut Alumni AKPOL 2002 ini menambahkan, pupuk bersubsidi tersebut didapatkan dari wilayah Jawa Timur dan dalam penjualannya dengan harga diatas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Adapun dalam penggerebekan tersebut Polisi menetapkan satu orang tersangka bernama Ngadiman (50), warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati Kabupaten Blora, selaku pemilik gudang sekaligus pemilik pupuk bersubsidi tersebut.
AKBP Wiraga menambahkan, pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar seminggu lamanya. Bahkan, sejumlah petani telah membeli pupuk pupuk tersebut.
“Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah diedarkan,” jelasnya.
AKBP Wiraga menjelaskan pihaknya akan terus menyelidiki oknum-oknum pengedar pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini masih tahap awal dan kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ada tersangka lain atau saksi-saksi atau orang yang terlibat dalam kejadian ini,” tegasnya. (*)

BLORA. – Mayat laki-laki yang diduga korban bunuh diri, Sabtu pagi (6/2) pekan lalu, ditemukan di tepi aliran Sungai Lusi, tepatnya di bawah Jembatan Kaliwangan, Kota Blora.
Korban diketahui berinisial S (70), merupakan warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
Kapolsek Blora Kota Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Joko Priyono bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada Sabtu pagi (6/2) pekan lalu, korban meng-antar cucunya untuk beli serabi di sebelah Jembatan Kali-wangan, namun, sesampainya di lokasi penjual sarbi tutup dan saat itu korban menyuruh cucunya pulang terlebih dulu.
“Setelah sampai rumah, cucu korban kembali menyusul kakeknya, namun setelah sampai di lokasi, suasana sudah ramai dengan ditemukan sesosok mayat laki-laki yang ternyata adalah kakeknya,” ujar AKP Joko Priyono.
Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, dua hari sebelumnya korban sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menggantungkan diri, namun usahanya tersebut gagal setelah diketahui oleh pihak keluarga.
Kapolsek menjelaskan, berdasarkan penuturan keluarganya, korban diduga frustasi terhadap penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. (*)