BOJONEGORO. – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri kegiatan Sinau Bareng dalam rangka Peringatan Perhutani Ke-60 yang di peringati tiap tanggal 29 Maret. Acara diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tanggir, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan LSM Gemuruh.

Sinau Bareng tersebut mengusung tema “Ngudari Potensi Alas Kanggo Kesejahteraan Masyarakat” dan dilakukan dengan menanam 500 bibit pohon trembesi di Alas Srunggo Desa Tanggir Kecamatan Malo, Kamis (8/4). Selain Bupati Anna, hadir pula KPH Parengan, Forkopimcam, Ademos Indonesia, dan Tokoh Masyarakat.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam sambutannya menyampaikan bahwa wilayah Bojonegoro, 40%-nya adalah wilayah kehutanan. Hutan tersebut milik perhutani dan hutan yang milik warga kehutanan yakni bentuknya perkebunan ataupun pertanian.

Oleh sebab itu berdasarkan peraturan baru, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Perhutani yang belum mempunyai lahan diperbolehkan untuk menanam dengan syarat tertentu. Salah satunya tidak diperbolehkan merusak pohon. Secara potensial kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi bagi masyarakat yang mengelola kawasan hutan, namun dengan tata cara yang harus dibukukan dan dibakukan agar muncul kerja sama yang saling menguntungkan.

“Semoga dapat menambah cakrawala pandang, cakrawala berpikir, serta menambah mindset kita, bahwa hutan 40% di Bojonegoro ini dapat dilakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pariwisata dan lain sebagainya,” ungkap Bupati. (*)

BOJONEGORO. – Pemkab Bojonegoro menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan Kanor -Rengel, Jumat (9/4/21). Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Kanor (Bojonegoro) dengan Kecamatan Rengel (Tuban).

Pembangunan jembatan sudah ditunggu masyarakat. Selama ini akses sarana transportasi masyarakat di sekitar Bengawan Solo, yakni melintasi sungai masih tradisional. Perahu penyeberangan berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor. Tiap hari dua perahu membantu warga menyeberangi sungai. Rata-rata perahu membawa 17 orang menyeberang sungai.

Acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan sebagai penanda dimulainya pembangunan jembatan. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bojonegoro Anna Muawannah, Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, Wakil Bupati Blora, Dandim 0813, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bojonegoro, Forkopimpda, Kapolres, dan OPD terkait.

Kepala Dinas PU Bina Marga Bojonegoro, Retno Wulandari menjelaskan, pembangunan jembatan sepanjang 210 meter terdiri dari 5 bentang menggunakan rangka baja tipe A. Dengan lebar jalur kendaraan 7 meter dan trotoar 2×1 meter. Estimasi waktu jika warga melintas melalui jembatan lebih kurang satu menit.

“Penghubung dua wilayah Desa semambung (Kanor) – Desa Ngadirejo (Rengel) berdasarkan anggaran APBD Bojonegoro tahun 2020 sebesar Rp 88,695 miliar,” katanya.

Sementara itu, Bupati Anna mengatakan, semakin cepat infrastruktur dibangun semakin cepat membuka akses kawasan yang potensi.

“Sepanjang tidak salah regulasi kita akan terus bekerjasama dalam pembangunan. Akhir tahun semoga Jembatan Kanor-Rengel bisa diresmikan. Semoga kondisi alam bisa beriringan dan pembangunan jembatan cepat diselesaikan,” tuturnya.

Untuk itu pembangunan Jembatan Kanor-Rengel perlu dikawal bersama-sama dengan masyarakat sekitar agar pembangunan berlangsung lancar.

Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih dengan pembangunan jembatan penghubung dua wilayah ini.

“Jembatan ini nantinya menjadi penghubung dua wilayah dan akan membawa perkembangan pertumbuhan ekonomi dari dua wilayah. Dengan dibangun jembatan akan ada hubungan yang makin semakin intens,” tuturnya.

Dimulainya pembangunan jembatan disambut antusias warga. Paduki, warga Kecamatan Kanor, mengatakan sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua wilayah Desa Semambung-Desa Ngadirejo.

“Sehari-hari lewat sini karena paling dekat,” ujar pria yang bekerja di Depo Semen Tuban itu.

Paduki menambahkan, dengan adanya jembatan, tentunya akses lebih cepat daripada menggunakan perahu tradisional.

“Kalau menyebrang pakai perahu pulang-pergi Rp 4 ribu. Nunggu lama sampai perahu penuh. Kalau ada jembatan jadi lebih cepat.” (*)

BOJONEGORO. – Pemkab Bojonegoro terus meningkatkan infrastruktur jalan, mulai jalan kabupaten hingga jalan desa. Untuk tahun 2021, Pemkab merencanakan membangun jalan cor 190 kilometer. Salah satunya adalah ruas jalan Sobontoro – Margomulyo sepanjang 7 kilometer.

Kepala Dinas PU Bina Marga Bojonegorofoo Retno Wulandari saat di acara Sambang Desa yang dilaksanakan di Desa Sekaran Kecamatan Balen, Selasa (07/04/2021) mengatakan bahwa di tahun 2021 Pemkab Bojonegoro akan membangun jalan cor sepanjang 190 kilometernya.

“Salah satunya yaitu poros jalan Desa Sobontoro- Margomulyo sepanjang 7 kilometer dan InsyaAllah akan dilaksanakan bulan depan,” ucapnya.

Kadin PU Bina Marga tersebut menjelaskan Pemkab masih ada kegiatan lanjutan prioritas jalan sepanjang kurang lebih 67 kilometer untuk jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Sedangkan untuk jalan yang kewenangannya ada di desa kurang lebih sepanjang 1.449 kilometer yang akan tetap dibantu pemkab Bojonegoro.

“Namun, jalan yang panjangnya 1.449 kilometer tersebut tidak bisa kami kerjakan secara bersamaan. Jadi kami mohon kepada warga ataupun masyarakat untuk bersabar dulu dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut,” ujar Retno.

Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa pada tahun ini ada kegiatan BKD di 241 Desa. Akan tetapi itu nanti masih ada beberapa yang perlu dicroscek ulang. Karena desa yang sudah mendapat kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) atau yang mendapat kegiatan KBSB akan dieliminir.

“Mungkin dari 241 desa, berkurang menjadi 238 desa. Kalau panjangnya sepanjang 390 kilometer,” pungkasnya.

Dalam Kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan dengan adanya pembangunan jalan desa ini, dapat membantu dan mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi.

“Bagi desa yang pelaksanaannya di tahun 2022 mohon bersabar dulu, karena tidak mungkin pemkab Bojonegoro langsung membangun 1.449 kilometer ruas jalan desa,” tambahnya. (*)

BOJONEGORO. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan menyerap gabah petani melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk khusus untuk pertanian. Ini menyusul keluhan para petani terkait harga gabah yang sempat anjlok dan merugikan banyak petani di Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Anna Muawannah menjelaskan, harga gabah turun dikarenakan Bulog memang sudah tidak menyerap gabah petani sejak 2019 dan tidak menjalankan program pemerintah seperti raskin lagi.

“Pemkab ingin menyelesaikan, tapi regulasi tidak memungkinkan. Sehingga agar harga gabah tidak lagi anjlok akan dibuatkan BUMD khusus pertanian yaitu PT. Pangan Mandiri,” jelas Bupati Anna saat menghadiri acara Sambang Desa di Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Rabu (7/4/21).

Bupati menjelaskan, BUMD yang bergerak di bidang pertanian itu nantinya akan membantu petani ketika harga gabah anjlok. Sehingga antara Program BUMDes dan Program Petani Mandiri akan bersinergi.

“Saya sudah menyampaikan untuk menahan sekurangnya dua minggu dan paling lama satu bulan saja. Harga gabah akan kembali naik karena daerah lain defisit beras, sementara Bojonegoro surplus. Jadi harga gabah pasti naik,” terangnya.

Salah satu petani asal Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Mursid menyampaikan pertanian di desa-desa mengalami kendala. Salah satu penyebab karena tingginya biaya perawatan dan turunnya harga gabah sehingga hasil tani tidak bisa mencapai maksimal.

“Kami petani mengusulkan harga gabah stabil, musim panen raya pemerintah sigap merespon harga gabah, dan pupuk bersubsidi,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmy Elisabeth menegaskan, Bulog sudah tidak bisa membeli gabah kering giling dan beras seperti dulu. Bulog saat ini hanya bisa menyerap beras untuk bencana.

“Pemkab tidak akan tinggal diam. Bersama Ibu Bupati bahkan kita ke dirut Bulog untuk mempertanyakan hal ini. BUMD khusus pertanian karena Pemkab tidak bisa langsung beli dari petani,” ujarnya.

Helmy menghimbau agar Program Petani Mandiri tetap dijalankan. Wilayah Kecamatan Balen terdapat 63 kelompok tani yang sudah dapat Kartu Petani Mandiri (KPM). Rinciannya, pada 2021 terdapat 28 kelompok, sisanya di 2022 akan tuntas. (*)

BOJONEGORO. – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Selasa (6/4/21) hadir dan meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bojonegoro. MPP sebagai upaya percepatan dan ketepatan dalam reformasi dan birokrasi di Kabupaten Bojonegoro.

Peresmian MPP Bojonegoro dilaksanakan di Gedung MPP Jl. Veteran No.227, Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

Hadir pula Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, jajaran Forkopimda serta para organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan, dalam upaya memberikan percepatan dan pelayanan terkait reformasi dan birokrasi kepada masyarakat, MPP adalah sesuatu hal yang baru.

“Fungsi diantaranya memberikan ketepatan melayani masyarakat dan memberikan kecepatan dalam pengurusan perijinan,” ujarnya.

Keberadaan MPP, lanjut Menpan-RB, bisa dimanfaatkan masyarakat Bojonegoro untuk menyelesaikan semua persyaratan cukup di satu tempat. Tentunya dengan tetap menggunakan koridor dan aturan undang-undang hukum.

Tjahjo Kumolo sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Bojonegoro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) atas sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Bojonegoro. Namun yang paling penting dalam pembangunan MPP sarana prasarana pendukung kenyamanan yang akan dipersiapkan dalam MPP harus memberikan kenyamanan.

“Memberikan tampilan yang baru, yang punya ciri khas, persiapkan sarana untuk kelompok rentan serta standar bangunan yang mudah diakses,” ucap Menpan-RB.

Masih dalam penjelasannya, Menpan-RB juga mengatakan, dalam masa pandemi seperti ini, teknologi digital dan tranformasi penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah kewajiban.

“Bangun kerja sama dan kolaborasi antar instansi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya. (*)