Korandiva-BLORA — Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, S.Pd.I menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib para petani tebu yang kini menghadapi berbagai persoalan serius. Ia menilai, masalah tebu bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan telah menyentuh urat nadi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Petani sudah terlalu lama menunggu solusi nyata,” tegas Mustopa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, DPRD menerima banyak keluhan dari petani tebu, terutama terkait kesulitan menjual hasil panen akibat hambatan dari pihak pabrik gula setempat (GM M).
“Petani sudah berulang kali bersuara. Mereka kesulitan menjual tebu karena ada hambatan dari pihak pabrik. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. DPRD akan mengawal agar Bulog, Pemkab, dan pihak pabrik duduk satu meja,” ujarnya.
Mustopa menilai, persoalan utama bukan hanya harga dan penyerapan tebu, tetapi juga manajemen pabrik yang tidak efisien serta peralatan yang sudah usang.
Ia memaparkan, perbaikan pabrik gula membutuhkan investasi besar agar operasional tidak tersendat setiap musim giling.
“Kalau hanya Rp50 hingga Rp70 miliar, itu cuma cukup untuk tambal sulam. Petani menghitung, idealnya sekitar Rp200 miliar untuk mengganti boiler dan sistem baru. Itu angka realistis kalau kita mau pabrik benar-benar hidup lagi,” terang Mustopa.
Selain perbaikan pabrik, petani juga berharap sekitar 500 hektare lahan tebu bisa dibeli untuk memperkuat pasokan bahan baku lokal. Hal ini, menurut Mustopa, perlu dikaji secara serius oleh Bulog dan kementerian terkait.
Masalah klasik lain yang dikeluhkan adalah sulitnya truk pengangkut tebu masuk ke lahan saat musim hujan. Jalan becek membuat pengangkutan tersendat dan menyebabkan tebu terlambat masuk pabrik.
“Masalah ini sebenarnya bisa diatasi kalau ada koordinasi lintas dinas. Pemkab melalui Dinas PU siap membantu alat berat, seperti jonder atau ekskavator, agar truk tetap bisa beroperasi,” jelasnya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai solusi jangka pendek yang bisa segera diterapkan tanpa menunggu perubahan kebijakan besar.
DPRD bersama perwakilan petani juga berencana mengatur pertemuan langsung dengan Menteri Pertanian dalam waktu dekat. Tujuannya, agar keluhan dan kebutuhan petani tebu Blora dapat didengar langsung di tingkat pusat.
“Kita akan bantu buat surat resmi. Biar petani bisa menyampaikan keluh kesah mereka sendiri. Pemerintah pusat harus tahu bahwa tebu di Blora bukan sekadar komoditas, tapi sumber hidup ribuan keluarga,” tegasnya.
Menyoroti kondisi pabrik gula yang hampir setiap tahun mengalami kerusakan, Mustopa mengingatkan agar solusi tidak berhenti pada perawatan semata.
“Selama ini dana dari Bulog hanya untuk pemeliharaan, bukan penggantian peralatan utama. Kalau terus begini, tiap tahun rusak lagi, dan petani yang jadi korban. Harus ada keberanian untuk melakukan peremajaan total, bukan sekadar tambal sulam,” tandasnya.
Menutup pembicaraan, Mustopa menyampaikan pesan moral:
“Petani adalah tulang punggung ekonomi kita. Jangan dibiarkan berjuang sendirian. DPRD siap menjadi jembatan agar suara mereka sampai ke pusat. Yang dibutuhkan sekarang bukan janji, tapi tindakan nyata,” pungkasnya. (*)
