Beranda blog Halaman 23

Desa Gempol Bangun Jalan Paping 335 Meter, Dongkrak Ekonomi Warga

Pinar
-
0
Desa Gempol Bangun Jalan Paping 335 Meter, Dongkrak Ekonomi Warga

Korandiva-BLORA.- Pemerintah Desa Gempol, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, terus menunjukkan komitmen dalam memajukan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Pada Oktober 2025 ini, desa setempat membangun jalan paping sepanjang 335 meter dengan lebar 2,5 meter di Dukuh Pelem RT 12 RW 05.

Pembangunan dengan anggaran Rp164,680 juta yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga kerja lokal.

Kepala Desa Gempol, Nurdiyanto, mengatakan bahwa pelibatan warga sengaja dilakukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di lingkungan sekitar proyek.

“Warga Dukuh Pelem banyak yang sudah berpengalaman memasang paping. Dengan ikut bekerja, mereka memperoleh tambahan penghasilan, pembangunan berjalan, ekonomi pun ikut bergerak,” ujarnya saat ditemui di lokasi kegiatan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan menjadi prioritas utama pemerintah desa karena memberikan dampak langsung terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

“Kalau jalan bagus, ekonomi lancar. Hasil pertanian mudah diangkut, akses pendidikan lebih nyaman, dan usaha kecil bisa berkembang. Kami ingin Desa Gempol semakin maju dan sejahtera,” tambahnya.

Nurdiyanto juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama.

“Pembangunan ini milik kita bersama. Jika seluruh warga ikut merawat, hasilnya akan awet dan bermanfaat bagi generasi berikutnya,” tegasnya.

Dengan semangat gotong royong yang terus dijaga, Pemerintah Desa Gempol menargetkan langkah pembangunan berkelanjutan menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (*)

Golkar Blora Rayakan HUT ke-61 dengan Pasar Murah dan Layanan Kesehatan Gratis

Sujiman
-
0
Golkar Blora Rayakan HUT ke-61 dengan Pasar Murah dan Layanan Kesehatan Gratis

Korandiva-BLORA.- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Kabupaten Blora, Minggu (26/10/2025), berlangsung dengan suasana kebersamaan melalui berbagai kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar di Indonesia merayakan HUT dengan ziarah dan tasyakuran. Mengacu arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, rangkaian peringatan tahun ini difokuskan bagi kepentingan rakyat lewat pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Tema HUT ke-61 ‘Suara Rakyat Suara Golkar’ menjadi bukti bahwa Golkar peduli dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat,” tegas Padma di halaman Kantor DPD Golkar Blora.

Ia menyebut Partai Golkar selama 61 tahun telah berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional maupun daerah, terutama infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Padma menekankan bahwa partainya selalu hadir memberikan solusi, bukan sekadar janji.

Didampingi Ketua DPD Golkar Blora Siswanto, Padma yang juga Anggota DPRD Jateng turut menyoroti program prioritas Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri ESDM, di antaranya sambungan listrik gratis di Cepu dan pengesahan sumur rakyat di Blora.

“Blora merupakan daerah penghasil energi yang selama ini belum sepenuhnya merasakan manfaat kekayaan alamnya. Insya Allah ke depan masyarakat akan merasakan dampak langsungnya,” ucap Padma.

Sembako Murah 500 Paket
Siswanto menambahkan bahwa HUT ke-61 Golkar di Blora diisi dengan program tebus sembako murah sebanyak 500 paket. Satu paket senilai Rp120 ribu dapat ditebus masyarakat hanya dengan Rp61 ribu sebagai simbol usia partai.

Selain pasar murah, kegiatan juga diramaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, pentas seni barongan, serta rencana pagelaran wayang kulit pada 9 November mendatang.

Siswanto berterima kasih kepada seluruh kader, anggota Fraksi Golkar DPRD Blora, serta dukungan Mbak Padmasari, Ketua DPD Golkar Jateng Soleh, dan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Ia menegaskan bahwa Golkar Blora akan terus memperkuat kaderisasi dan memperbanyak kegiatan sosial agar semakin dekat dengan masyarakat.

“Alhamdulillah, kerja keras semua pihak membuat Golkar Blora naik peringkat dari posisi empat menjadi tiga besar partai pemenang di daerah. Ini motivasi untuk terus menghadirkan aksi nyata. Rakyatlah yang akan menilai dan memilih Golkar,” tandas Siswanto. (*)

Kodim 0721/Blora Gelar Outbound Bersama Insan Media dalam Rangka HUT ke-80 TNI

Supriyanto
-
0
Kodim 0721/Blora Gelar Outbound Bersama Insan Media dalam Rangka HUT ke-80 TNI

Korandiva-BLORA.— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora mengadakan kegiatan outbound bersama insan media di wilayah Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut berlangsung di area Batalyon Infanteri 410/Alugoro dan diikuti oleh puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, serta daring.

Kegiatan outbound diawali dengan senam pemanasan yang dipimpin oleh Serka Supriyanto dari Staf Operasi Kodim 0721/Blora. Selanjutnya, para peserta mengikuti sejumlah permainan yang menekankan kerja sama tim, ketangkasan, dan komunikasi, antara lain “roda tank”, “topi bola”, serta aktivitas rappelling.

Kasdim 0721/Blora, Mayor Infanteri Bani, yang hadir mewakili Komandan Kodim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI dan insan pers dalam mempererat hubungan kemitraan. “Melalui kegiatan ini, kami berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara Kodim 0721/Blora dengan rekan-rekan media, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan produktif di wilayah Blora,” ujar Mayor Bani.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap permainan, seperti kebersamaan, disiplin, dan keberanian, sejalan dengan semangat yang juga dibutuhkan dalam dunia jurnalistik. “TNI dan media memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta menyampaikan informasi yang membangun masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban dan antusiasme. Di akhir acara, Kasdim menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bentuk penguatan hubungan antara TNI dan media di Kabupaten Blora. (*)

Petani Tebu Blora Desak Evaluasi Total Kinerja PT GMM Bulog, Ancam Gelar Aksi Besar

Sujiman
-
0
Petani Tebu Blora Desak Evaluasi Total Kinerja PT GMM Bulog, Ancam Gelar Aksi Besar

Korandiva-BLORA.- Ibarat pepatah tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, semangat pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora tetap menyala dalam memperjuangkan nasib petani tebu yang kini dirundung kesulitan. Musibah itu muncul akibat penghentian mendadak dan sepihak proses giling tebu tahun 2025 oleh manajemen PT Gendhis Multi Manis (GMM) Bulog.

Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, mengungkapkan bahwa berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari silaturahmi dan audiensi dengan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, Ketua DPRD Blora H. Mustopa, S.Pd.I, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka, hingga Ketua Komisi B Jayadi. Terakhir, Senin (20/10/2025), rombongan APTRI difasilitasi Bupati untuk bertemu Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita di ruang sidang DPRD Blora.
Namun, dari seluruh upaya itu, belum ada solusi konkret yang mampu menjawab keresahan para petani tebu.

“Harapan tinggal angan-angan, tak ada langkah riil yang menjamin persoalan dasar petani bisa terselesaikan,” ujar Sunoto dengan nada kecewa.

Enam Poin Kekecewaan Petani
Pertama, APTRI meminta evaluasi total kinerja PT GMM Bulog. Sunoto menilai, sejak pabrik dikelola oleh PT GMM Bulog, hasilnya selalu merugi. Terlebih pada musim giling 2025, pabrik berhenti beroperasi secara mendadak dan menyisakan 1.500 hektare tebu petani belum tertebang.

“Apakah manajemen ini masih layak dipertahankan untuk giling 2026? Jika tidak, sebaiknya diganti dengan pihak yang profesional agar petani bisa kembali merasakan manisnya tebu, bukan pahitnya kerugian,” tegasnya.

Kedua, Darmadi, salah satu petani, mengaku syok atas penghentian sepihak dengan alasan kerusakan boiler. Ia menuntut penggantian total boiler agar kejadian serupa tidak terulang tahun depan.

Ketiga, Pardiman, petani lain, menyoroti kebijakan yang dinilai tidak adil. Ia menilai, tebu yang belum tertebang seharusnya dibeli langsung oleh pihak PT GMM Bulog, bukan oleh petani penyangga bermodal besar karena dapat menimbulkan praktik tidak sehat antarpetani.

Keempat, Wahyuningsih, mantan Kabag Tanaman PG GMM sekaligus petani, mengungkapkan kesulitannya saat mencoba membeli tebu petani yang belum tertebang.

“Biaya di lapangan jauh di luar kalkulasi. Niat membantu malah berujung menambah utang,” ujarnya lirih.

Ia juga menanggapi pernyataan Direktur Bisnis Bulog tentang pinjaman berbunga komersial. “Petani juga punya utang ke bank dengan bunga yang sama. Kami butuh solusi, bukan janji,” serunya disambut tepuk tangan peserta.

Kelima, Agus Joko Susilo, mantan Kepala Desa Nglaroh, mempertanyakan seringnya kerusakan mesin dan rendahnya rendemen sejak pabrik dikelola oleh PT GMM Bulog.
“Dulu saat dikelola oleh Lie Kamajaya dan Prof. Dr. Rahmat Pambudi, produksi berjalan lancar dan rendemen tinggi. Sekarang kenapa justru makin buruk?” tanya Agus. Ia juga meminta jaminan agar giling 2026 tidak mengulang tragedi tahun ini.

Keenam, Anton Sudibdyo, Sekretaris APTRI sekaligus mantan anggota DPRD Blora, menilai pengelolaan PG GMM saat ini sarat praktik yang tidak profesional.
“Manajemen GMM cenderung ke arah Manajemen Kleptokrasi, bukan Manajemen Investasi. Buktinya, setiap tahun rugi dan rendemen menurun,” ujarnya keras.

Anton mendesak agar pengelolaan pabrik diserahkan kepada pihak yang kompeten dan peduli pada kesejahteraan petani.
Pertemuan antara petani tebu dan jajaran Bulog tersebut tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Para petani kini mendesak agar pemerintah dan Bulog segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan utama, yakni tebu yang belum tertebang dan menumpuk di lahan.

Jika tuntutan ini tidak segera direspons, petani tebu Blora berencana menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kebijakan PT GMM Bulog. (*)

Sembilan Bulan Terakhir, Blora Kondusif: Kapolres Wawan Tekankan Polisi Sebagai Pelayan dan Ibadah

Supriyanto
-
0
Sembilan Bulan Terakhir, Blora Kondusif: Kapolres Wawan Tekankan Polisi Sebagai Pelayan dan Ibadah

Korandiva-BLORA.- Situasi Harkamtibmas di Kabupaten Blora selama sembilan bulan terakhir 2025 relatif kondusif. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, SH, SIK, MH, menegaskan capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil disiplin operasi harian, kolaborasi Forkopimda, dan partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan, polisi harus hadir sebagai pelayan publik dengan niat ibadah. “Jika polisinya baik dan niatnya ibadah, pelayanan terbaik akan mengikuti; masyarakat pun berdiri di sisi kami,” ujarnya.

Pendekatan Polres Blora mengutamakan pencegahan sebelum penindakan, penindakan dengan presisi, serta pemulihan rasa aman pascakejadian. Polres juga memperkuat pengamanan swakarsa melalui revitalisasi siskamling, patroli bermetrik, dan teknologi komunikasi warga.

Terkait kasus Curanmor yang meningkat, Polres menarget jaringan residivis dan memperkuat ketahanan lingkungan melalui kampanye kunci ganda dan sistem “panic contact” RT/RW.

Dalam isu sumur rakyat dan ketahanan pangan, Polres menekankan keselamatan warga, penegakan hukum proporsional, serta pengawalan distribusi pupuk dan hasil panen.

“Keamanan adalah prasyarat pembangunan. Warga aman, ekonomi bergerak,” tandas Wawan. Ia menutup dengan komitmen: disiplin, etos ibadah, kolaborasi, dan swakarsa sebagai fondasi Blora yang tangguh dan aman. (*)

Legislator Jateng Sambut Positif Penurunan HET Pupuk Bersubsidi

Veri Dwi Susanto
-
0
Legislator Jateng Sambut Positif Penurunan HET Pupuk Bersubsidi

Korandiva-SEMARANG.— Legislator Gedung Berlian Jawa Tengah, H. Abdullah Aminudin, menyambut positif kebijakan pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang resmi berlaku mulai Rabu (22/10/2025) di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Dapil Blora–Grobogan itu menilai, langkah pemerintah pusat ini akan meringankan biaya usaha tani, memacu semangat tanam, serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada ketertiban dan transparansi distribusi di lapangan.

“Rangkaian distribusi harus efisien dan minim penyelewengan melalui pengawasan bersama antara rakyat dan aparat terkait,” tegas Aminudin saat dihubungi wartawan, Rabu petang (22/10/2025).

Politisi yang juga menjabat Ketua Apindo Blora itu menambahkan, koreksi HET memberikan dampak langsung terhadap semangat petani. “Kebijakan ini patut disyukuri dan menjadi suntikan semangat bertani. Tapi ukuran suksesnya ada di distribusi: harga kebijakan harus sama dengan harga di kios, tanpa permainan,” tandasnya.

Di tingkat pusat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penurunan HET hingga 20 persen dilakukan tanpa menambah beban subsidi APBN. Langkah ini ditempuh melalui efisiensi industri pupuk dan pemangkasan rantai distribusi.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ujar Amran dalam paparan satu tahun kinerja sektor pertanian di Kantor Kementan, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah tengah merevitalisasi industri pupuk nasional agar lebih efisien dan mampu menekan harga jual tanpa mengurangi kualitas maupun kuota subsidi.

Dengan penurunan harga eceran ini, petani diharapkan dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, pasokan tepat waktu, serta pelayanan yang lebih transparan. (*)

KI Jateng Apresiasi Pemkab Blora, Minta Penguatan PPID Desa Dipercepat

Eko Budi Kasmijan
-
0
KI Jateng Apresiasi Pemkab Blora, Minta Penguatan PPID Desa Dipercepat

Korandiva-BLORA.— Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terhadap keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan komitmen pimpinan daerah dan budaya pelaporan dinilai semakin nyata, terutama setelah visitasi tahap III di Command Center Blora, Rabu (22/10/2025).

Komisioner KI Jateng, Setiawan Hendra Kelana, mengapresiasi dedikasi dan keseriusan Pemkab Blora. Ia menilai, kehadiran langsung Bupati Blora Arief Rohman dalam memaparkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan komitmen tinggi pimpinan daerah terhadap transparansi publik.
“Paparan langsung dari kepala daerah menjadi nilai tambah dalam penilaian yang meliputi aspek presentasi, dedikasi, dan inovasi,” ujarnya.

Meski demikian, KI Jateng memberikan catatan agar pembenahan di tingkat desa dipercepat. Menurut Setiawan, masih ditemukan permohonan informasi yang semestinya dapat diselesaikan di tingkat desa namun justru berlanjut hingga ke KI Provinsi.
“Solusinya adalah memperbanyak dan memperkuat PPID Desa, baik dari sisi struktur, SOP, maupun pelatihan teknis,” tegasnya.

Bupati Arief Rohman menyambut baik evaluasi tersebut. Ia menegaskan, visitasi menjadi momentum untuk menampilkan kinerja OPD secara terbuka serta memperkuat semangat transparansi di seluruh lini pemerintahan.
“Keterbukaan kami maknai sebagai kesiapan menerima kritik demi perbaikan layanan publik di era serbacepat,” kata Arief.

Blora sebelumnya berhasil meraih predikat Kabupaten Informatif dua tahun berturut-turut, yakni pada 2022 dan 2023. KI Jateng berharap capaian itu tak hanya dipertahankan, tetapi dapat meningkat pada 2025.

Data visitasi menunjukkan, sebagian sengketa informasi masih muncul akibat standar layanan dasar—seperti register permohonan, batas waktu respons (service level agreement), klasifikasi informasi, serta mekanisme keberatan—belum berjalan konsisten di tingkat desa.
KI Jateng mendorong Pemkab Blora segera melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

  • Skalakan PPID Desa, dengan menambah formasi dan menetapkan peran (admin, verifikator, atasan PPID), disertai pelatihan teknis keterbukaan informasi.
  • Terapkan SOP seragam dan SLA yang jelas, dengan memastikan batas waktu respons, template jawaban, serta jalur keberatan berjalan di seluruh desa dan OPD.

Dengan penguatan di level desa, KI Jateng meyakini beban sengketa informasi di tingkat provinsi dapat ditekan, sekaligus memudahkan warga mengakses hak atas informasi publik tanpa harus menempuh proses panjang. (*)

Perjuangan Petani Tebu Blora Belum Usai, 70 Ribu Ton Tebu Tak Terserap Pabrik Gula GMM

Sujiman
-
0
Perjuangan Petani Tebu Blora Belum Usai, 70 Ribu Ton Tebu Tak Terserap Pabrik Gula GMM

Korandiva-BLORA.- Puluhan anggota APTRI Blora kembali mengadu ke DPRD Blora usai tebu hasil panen tak terserap akibat mesin boiler PT Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan rusak sejak 25 September 2025.

Dalam pertemuan dengan Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, Bupati Arief Rohman, dan Ketua DPRD Mustopa, Senin (20/10/2025), suasana rapat berlangsung tegang.

Sekitar 1.000 hektare lahan menghasilkan 70 ribu ton tebu terancam mubazir, dengan potensi kerugian petani mencapai Rp70 miliar.

“Pak Prabowo, beli tebu kami,” seru Wahyu, salah satu petani, mengaku banyak rekannya terjerat utang miliaran di bank.

Febby menegaskan kerusakan mesin bukan kesalahan manajemen dan menawarkan solusi sementara berupa bantuan alat berat, truk, dan crane agar tebu bisa dikirim ke pabrik terdekat. Ia juga memastikan jika ditemukan kelalaian manajemen, akan ada sanksi tegas. (*)

Puting Beliung Terjang Dukuh Pekuwon, Puluhan Rumah Rusak

Pinar
-
0
Puting Beliung Terjang Dukuh Pekuwon, Puluhan Rumah Rusak

Korandiva-BLORA.— Hujan deras disertai angin kencang melanda Dukuh Pekuwon, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jumat sore (17/10/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Musibah tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga rusak parah, bahkan sebagian atap beterbangan akibat terpaan angin.

Begitu mendapat laporan, Polsek Jati bersama perangkat desa langsung turun ke lokasi dan mendapati rumah warga porak-poranda. Petugas segera berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial Blora untuk melakukan penanganan awal serta mendata warga terdampak.

Keesokan harinya, Sabtu (18/10/2025), tim gabungan dari BPBD Blora, Dinsos Blora, Forkompincam Jati, serta masyarakat bergotong royong membersihkan puing-puing rumah dan material yang berserakan di jalan maupun persawahan.

Plt Kepala BPBD Blora, Drs. Mulyowati, MM, menyampaikan empati kepada warga dan menyerahkan bantuan berupa sembako, perlengkapan keluarga, selimut, dan matras. Bantuan serupa juga diberikan oleh Dinsos Blora dan Forkompincam Jati.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga. Tetap tabah dan semangat menghadapi ujian ini,” ujarnya.

Plt Camat Jati, Suyuti, SH., MM, mengimbau warga agar selalu waspada menghadapi cuaca ekstrem di masa pancaroba. Sementara itu, Kapolsek Jati, Iptu Suyadi, SH, menekankan pentingnya gotong royong dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Suasana kebersamaan tampak dalam kegiatan tersebut. Kepala Desa Gabusan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan berbagai pihak yang telah turun langsung membantu warganya. (*)

Pelatihan Sertifikasi SLHS dan Kepemimpinan Produk Halal Hadirkan Narasumber dari Dinas Kesehatan Blora

Supriyanto
-
0
Pelatihan Sertifikasi SLHS dan Kepemimpinan Produk Halal Hadirkan Narasumber dari Dinas Kesehatan Blora

Korandiva-BLORA.– Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pangan yang aman, sehat, dan halal di lingkungan pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Pelatihan Internal Kepemimpinan Produk Halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Azana Blora dan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Blora, yaitu Ibu Tutik Rahayu, SKM, MM (Subkor KLK2O), M. Sopiyan Aziz, AMd (Fungsional Sanitarian), dan Endah Puspita Rini, SKM (Fungsional Sanitarian).

Pelatihan ini diikuti oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu SPPG Ngawen 2 dan SPPG Kunduran 2. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola dapur dalam menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan, serta memperkuat kepemimpinan dalam penyelenggaraan produk halal di satuan pendidikan.

Dalam pemaparannya, Ibu Tutik Rahayu menjelaskan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan sertifikasi laik higiene sanitasi dan pengawasan pangan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa makanan dan minuman yang digunakan untuk masyarakat harus memenuhi standar serta persyaratan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyebutkan bahwa sanitasi pangan merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembangnya jasad renik pembusuk maupun patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan serta membahayakan manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta setiap pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Melalui kegiatan ini, para pengelola SPPG diharapkan dapat menerapkan prinsip higiene dan sanitasi yang baik, serta memastikan seluruh produk pangan yang disajikan aman, bergizi, dan halal bagi peserta didik.

Dinas Kesehatan Kabupaten Blora berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan gizi di sekolah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. (*)

1...222324...265Halaman 23 dari 265