Beranda blog Halaman 189

Wisata Industri

0

BLORA dikenal sebagai kabupaten yang memiliki hutan jati dan daerah penghasil Migas. Separuh wilayah Kabupaten Blora yang berada di kawasan Kendeng merupakan kawasan hutan, khususnya hutan jati. Dan, jati yang dihasilkan hutan Blora merupakan jati berkualitas dan terbaik di dunia.

Sementara Cepu yang merupakan bagian dari wilayah Blora memiliki banyak historis tentang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Wilayah berjuluk Bumi Samin ini tidak hanya memiliki potensi sumur tua yang jumlahnya ratusan, melainkan juga didukung adanya jaringan industri Migas seperti STM Migas, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas), dan Pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi (Pusdiklat Migas).

Namun dari potensi tersebut, kontribusi pendapatan Blora masih relatif kecil, khususnya di sektor wisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora dari sektor wisata pada dua tahun terakhir memang tidak bisa dijadikan acuan karena Pandemi, tetapi kontribusi pendapatan dari sektor wisata pada Tahun 2019 hanyalah Rp 65,9 juta.

Kecilnya PAD dari sektor wisata karena Blora masih berkutat mengelola wisata bermain anak-anak seperti Sayuran dan Tirtonadi.

Melihat potensi alam seperti hutan jati yang di dalamnya juga terdapat kegiatan penambangan minyak tradisional pada sumur tua, sudah waktu-nya Blora mengangkat wana wisata migas sebagai icon Blora. Selain memiliki nilai jual tinggi bagi wisatawan, wana wisata migas di Blora merupakan satu-satunya di negeri ini.

Selain butuh kehadiran Investor, untuk mewujudkan hal itu perlu dukungan pemerintah daerah dan sikap terbuka pemilik lahan dan pemegang hak pengelolaan, dalam hal ini Perhutan dan Pertamina.

Kesiapan Perhutani dan Pertamina selaku obyek yang akan “ditawarkan” kepada wisatawan dalam menerima kunjungan industri juga menjadi kunci masuk untuk membuat konsep wisata industri.

Semangat untuk menumbuhkan investasi baru serta berpeluang meningkatkan potensi pendapatan daerah (PAD) menjadi alasan mengapa konsep wisata industri dijadikan peluang dan tantangan.

Konsep membuka wana wisata migas yang dikemas dalam paket wisata industri adalah berupa kunjungan ke sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, melihat penambangan tradisional pada sumur-sumur tua di kawasan Ledok dan Nglobo, serta melihat kilang PPSDM Migas (kilang Cepu) yang merupakan kilang tertua di Indonesia.

Dari paket wisata industri ini, diharapkan pengunjung dapat mengetahui proses mendapatkan minyak mentah hingga siap diproduksi. Wisata industri lebih mengedepankan edukasi bagi wisatawan dan menperkenalkan produk serta bagaimana proses produk tersebut dihasilkan.

Berbeda dengan arena bermain yang hanya mampu menyerap wisatawan lokal, wisata industri berpotensi mendatangkan turis dari luar kota, luar pulau, dan bahkan dari manca negara. Kalau tidak seperti itu, apalah gunanya Blora punya pusat oleh-oleh, punya dua ternimal bus, punya stasiun KA, dan punya bandara.


HARGANAS, Ciptakan Keluarga Kecil, Sehat, Bahagia, dan Sejahtera

0

BLORA.-

Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 telah diperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke–29. Di mata masarakat, Harganas belum populair, bahkan sangat asing bagi khalayak. Hal itu disampaikan oleh Drs. Darwanto, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) periode 2021-2024.

Kepada wartawan, Darwanto mengkisahkan cikal bakal HARGANAS yang berawal dari tumbuh gencarnya pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) yang telah berjalan kurang lebih 23 tahun di negeri ini.

Pada tahun 1993 pelaksanaan program KB di Indonesia yang dibidani oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluaga Berencana Nasional) mampu mensukseskan penurunan fertilitas atau rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur selama masa reproduksi, sebesar 50% dari tahun 1970 ke tahun 1990 yaitu jumlah anak dari 5,6 menjadi 2,7.

“Dan atas prakarsa Bapak Presiden Soeharto, pada Tahun 1993 tepatnya tanggal 29 Juni ditetapkan seba-gai HARGANAS PERDANA atau ke-1,” ujar Darwanto.

Kenapa dipilih tanggal 29 Juni? Di depan wartawan Darwanto menambahkan data yang bersumber dari Perpustakaan BKKBN dan filosofi lain bagi perjua-ngan Bangsa Indonesia, yaitu saat Belanda menyerahkan Kedaulatan Indonesia secara utuh pada tang-gal 29 Juni 1949.

Berpijak pada perjuangan pemerintah guna mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB dengan jargon “Dua anak lebih sehat”, Darwanto berharap masyarakat melestarikan peringatan HARGANAS guna menciptakan Keluarga Kecil, Sehat, Bahagia, dan Sejahtera.

“Proficiat Harganas ke-29. Semoga Keluarga Indonesia Keluarga yang Kuat,” tandasnya. (*)

Enam Gapura di Desa Tawangrejo Rusak Parah

0

BLORA.-

Sementara banyak desa berlomba-lomba mempercantik gapura pintu masuk desanya, gapura Desa Tawangrejo di Kecamatan Tujungan, Kabupaten Blora kondisinya sangat memprihatinkan. Gapura yang tahun lalu dibangun dengan biaya swadaya warga desa itu saat ini kondisinya rusak parah.

Dikarenakan tidak adanya identitas desa, keberadaan desa dengan potensinya yang cukup bagus ini kurang dikenali masyarakat walaupun terletak di jalur utama Blora-Purwodadi.

Padahal sudah menerima gelontoran Dana Desa miliaran rupiah sejak beberapa tahun lalu, Pemdes Tawangrejo belum pernah menganggarkan pembangunan gapura. Kondisi itu menggugah hati warga desa untuk gotong royong membangun gapura desa dengan uang hasil urunan.

Namun, gapura hasil swadaya warga itu sekarang kondisinya sudah memerlukan perawatan tapi dari Pemdes Tawangrejo juga belum ada perhatian.

Sumijan (40), salah satu warga Desa Tawangrejo menyesalkan sikap Pemdes Tawangrejo yang tidak ada perhatian dan tidak mau merawat gapura hasil swadaya warga itu. “Lha iya, Mas. Warga sudah mau iuran bikin gapura dan sekarang kondisinya sudah rusak kayak gitu, tapi yo nggak ada perhatian dari Pemdes. Padahal ngerawat gitu paling habis biaya berapa to,” ucapnya, Selasa (28/06/2022).

Dari pantauan wartawan, kondisi gapura memang sudah rusak, bahkan ada lampu neon yang menggantung, sehingga sangat berbahaya juga buat warga yang melintas di bawah gapura tersebut.

Perlu diketahui, ada enam gapura di Desa Tawangrejo. Satu gapura yang paling tua merupakan sumbangan dari salah satu layanan operator (Indosat) yang kondisinya sekarangpun sudah sangat memprihatinkan, bahkan hampir roboh. “Kemudian ada gapura wajib dari program Kampung KB. Tiga gapura swadaya warga, dan satu gapura lagi dari uang hasil lelang bondo desa,” tambah Samijan.

Sementara itu kepala Desa Tawangrejo ketika dihubungi via telpon tidak ada respon, begitu juga ketika wartawan mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (*)

Berkas sudah Diserahkan ke Kejaksaan, Kasus Perades Blora segera Dilimpahkan ke Pengadilan

0

“Ini hak jaksa dan kewenangan kami (penyidik, red), karena di Polres saja tidak ditahan. Ditangguhkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ada penjamin dari pihak keluarga, sehingga ini tidak dilakukan penahanan. Jadi tahanan rumah,” tegas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Djatmiko.


Kasus perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora me-masuki babak baru, berkas empat orang tersangka dugaan pemalsuan SK dalam seleksi pengisian perangkat desa (Perades) sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Blora.

Keempat orang tersangka, dua tersangka dari Kecamatan Kradenan adalah Kepala Desa Nginggil Darno dan operator desa bernama Supron. Sementara dua tersangka lain dari Kecamatan Japah, Kasno (kepala desa Beganjing) dan Muh Romli (pendamping desa).

Keempatnya disangkakan pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora Djatmiko mengatakan, dua berkas tersangka Desa Nginggil sudah diserahhkan ke Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 16 Juni 2022. “Berkas dua tersangka Desa Beganjing dilimpahkan ke kejaksaan pada tanggal 24 Juni 2022,” ujar Djatmiko.

Dia menegaskan, usai pelimpahan berkas dan tersangka, keempatnya memang tidak dikurung. Tapi pihaknya memastikan proses hukum tetap berjalan. Alasan kejaksaan tidak menahan tersangka, karena saat di Polres kemarin tidak ditahan. Sehingga penyidik memutuskan, keempat tersangka juga tidak ditahan.

“Ini hak jaksa dan kewenangan kami (penyidik, red), karena di Polres saja tidak ditahan. Ditangguhkan. Tapi proses hukum tetap jalan. Ada penjamin dari pihak keluarga, sehingga ini tidak dilakukan penahanan. Jadi tahanan rumah,” tegasnya.

Djatmiko menambahkan, ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan ini. Pertama saat penyidikan tidak dilakukan penahanan. Roda pemerintahan biar tetap jalan. Ada surat permohonan dari keluarga. Rencananya, Minggu depan akan dilimpahkan ke Pengadilan. “Kita murni melakukan tahapan hukum. Kalau ditahan di rutan, nanti pemerintahan tak jalan,” imbuhnya.

Diketahui bersama, Kasno (Kades Beganjing) dan Muh Romli (pendamping desa) dilaporkan ke Polres Blora oleh warganya. Sebab diduga memalsukan Surat Keputusan (SK) Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) untuk persyaratan penjaringan tes perangkat desa (Perades).

Pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora diikuti sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan sudah sele-sai dilaksanakan. Antusiasme masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak. Maka tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lo-wongan itu.

Beragam dugaan bermunculan terkait adanya kejanggalan. Usai pelaksanaan tes pengisian perades, perangkat desa yang tidak lolos melakukan aksi unjuk rasa dan membuat laporan ke pihak kepolisian karena merasa dicurangi. Beberap desa yang dilaporkan adalah Desa Nginggil, Desa Beganjing, Desa Talokwohmojo, Desa Cabean, Desa Kentong, Desa Sumber, Desa Sembongin, Desa Trembul, Desa Jepangrejo dan lainnya. (*)

Rayakan Ulang Tahun Ke-7, COC Jatim Berharap Gairah Berkomunitas Dan Berpariwisata Bangkit Kembali Pasca Pandemi

0

BOJONEGORO;

Usai sudah penantian panjang itu. Setelah lebih dari 2 tahun terakhir dunia dilanda pandemi yang memaksa umat manusia untuk membatasi segala gerak dan aktivitasnya. Tanpa terkecuali juga insan pegiat komunitas otomotif. Salah satu diantaranya adalah COC Indonesia wilayah Provinsi Jawa Timur atau yang lebih kondang dengan nama COC Jatim. Komunitas yang terbentuk dari terkumpulnya para pecinta dan pengguna Honda Accord Cielo 94-97 itu akhirnya di tahun ini akan kembali menyelenggarakan gelaran akbar yang sebelumnya rutin digelar tiap tahun guna memperingati hari jadi komunitas kebanggan mereka.

Bertemakan “WE RISE TOGETHER”, panitia pelaksana berharap momentum ini mampu menjadi titik balik bangkitnya gairah dan semangat dalam berkomunitas dengan mengaktifkan kembali kegiatan bertatap muka, berkumpul dan mengunjungi berbagai obyek wisata (kopdar istilah bekennya) yang otomatis akan memberikan dampak positif terhadap kebangkitan sektor pariwisata yang belakangan ini dipaksa untuk meredup karena pandemi yang melanda.

Octama Rizky, yang kembali didapuk sebagai ketua pelaksana menuturkan; “tema (we rise together) ini dipilih bukan tanpa alasan, ada semangat dan harapan besar dari kami jajaran panitia yang mengharapkan agar supaya komunitas ini tetap selalu berjaya meski pandemi melanda”.
Kawasan pegunungan iconic provinsi Jawa Timur (Bromo) ditetapkan sebagai lokasi dilaksanakannya gelaran akbar kali ini. Lebih tepatnya di Grand Whizz Hotel Bromo pada 13-14 Agustus 2022 mendatang.
“Hasil survey internal member mengharapkan lokasi acara kali ini diadakan di sebuah kawasan pegunungan sekaligus dekat dengan lokasi wisata, sehingga kami memilih kawasan pegunungan Bromo sebagai lokasi yang sesuai dengan keinginan member”, ujar Om Octama menambahkan.

Nalendra KGA selaku Korwil COC Jatim yakin gelaran kali ini akan ramai peserta baik dari member Jawa Timur ataupun dari luar Jawa Timur. Terbukti dari semenjak diwartakannya event ini, panitia telah kebanjiran pertanyaan dan pre-order registration. Dari catatan panitia, gelaran kali ini akan diramaikan oleh kurang lebih 100 unit Cielo yang siap memadati sepanjang jalur kawasan pegunungan Bromo.
“Selain telah lama kami tidak menggelar event karena pandemi, diacara kali ini akan ada banyak yang kami tawarkan, dari luar Jatim kami menjual pesona wisata gunung Bromo, dari member Jatim sendiri akan ada antusias yang lebih dikarenakan akan ada sesi pemilihan Korwil COC Jatim periode 2022-2024 yang tentu akan memanggil naluri dan komitmen member dalam berkomunitas”. ucap Om Nalendra penuh optimis.

Selain itu, menurut Dausin Nazula yang juga bagian dari kepanitiaan untuk wilayah Bojonegoro, dalam perjalanannya, COC Jatim telah setidaknya 4 kali berganti Korwil (koordinator wilayah). Pilkorwil kali ini sendiri adalah pilkorwil ke 4 yang akan diselenggarakan dengan selalu menjujung tinggi azas Demokrasi sebagai acuan untuk mencapai mufakat seperti layaknya sebuah komunitas.
Selamat ulang tahun yang ke-7 COC Jatim, panjang umur hal-hal baik.
We Rise Together, We Are Family. (*)

Wabup Dan Sekda Hadiri Peresmian Balai Rehabilitasi Narkotika Adhyaksa di Puskesmas Kalitidu

0

BOJONEGORO;

Perang melawan penyalah gunaan narkoba terus didengungkan, kemarin Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah menghadiri peresmian balai rehabilitasi narkotika adhyaksa yang berada di Puskesmas Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Jum’at (01/07/2022). Selain itu, juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pujiningrum, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Arwan, Forkopimcam serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Budi Irawanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung adanya program Balai Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Lanjut Budi Irawanto, untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika di daerah yang memiliki cadangan minyak bumi melimpah ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama dari unsur Forkopimda maupun stakeholder terkait.

“Ke depan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait, seperti BNNK, polisi, serta pihak terkait lainnya untuk mewujudkan sinergitas agar Balai Rehab ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Wabup Bojonegoro Budi Irawanto yang akrab disapa Mas Wawan itu, Jum’at (1/7/2022). Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Badrut Tamam menyampaikan bahwa balai rehabilitasi ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Restorative Justice (RJ) bagi korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
“Hal ini merupakan tindak lanjut dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi,” katanya menegaskan. (*)

Gempita 44 Tahun AMPI, Ahmad Supriyanto : Saya Akan Dorong Millenial Mengambil Peran

0

BOJONEGORO;
Pasca dilantik menjadi nahkoda AMPI Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H. bertekad kibarkan Panji organisasi hingga ke pelosok bumi malowopati. Pria tambun yang juga anggota DPRD Bojonegoro itu yakin kedepan peran millenial akan semakin mewarnai. “Mereka adalah aset bangsa, dipundak mereka ada tanggungjawab akan kemajuan negeri ini,” ungkap Mas Pri biasa dia dipanggil.

AMPI akan berikan ruang untuk mereka berkreasi, berinovasi dan menghasilkan karya nyata, Millenial tidak boleh hanya rebahan, mereka harus menjadi agen perubahan,” imbuhnya sambil melepas kacamata yang menjadi ciri khasnya. Pria yang dikenal cadas saat mengkritisi kebijakan pemerintah daerah itu menambahkan, AMPI ini milik bersama, lintas golongan dan profesi, jadi saya mempersilahkan siapapun yang ingin bergabung didalamnya.

Seperti yang disampaikan Pranaya Yudha Mahardika, ketua DPD AMPI Jawa timur, bahwa AMPI Bojonegoro harus segera bergerak, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, dalam waktu dekat kita akan menggelar even yang menaungi talenta-talenta muda kekinian, yaitu e-sport. “Saya sudah sampaikan pada Mas Pri segera helat even itu dan kita siapkan hadiahnya,” ungkap Pranaya.

Ketika korandiva.co menanyakan mau dibawa kemana AMPI kedepan, Ahmad Supriyanto menjawab dengan tegas,” saya akan jadikan AMPI Bojonegoro membanggakan dengan banyak kegiatan yang positif, mendorong empati dan tentunya banyak berprestasi.” Pungkasnya. (*)

Pelantikan Pengurus DPD AMPI Bojonegoro, Mas Pri : Kami Bukan Pepesan Kosong

0

BOJONEGORO;

DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro gelar pelantikan pengurus DPD AMPI masa bakti 2021-2016, Sabtu (02/06/2022). Acara yang dimulai tepat pukul 14.00 itu dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Bojonegoro beserta jajarannya, Ketua DPD AMPI Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika, Pengurus AMPI Kabupaten Tuban dan juga mitra koalisi. Bertempat di markas besarnya, partai berlambang pohon beringin itu melalui ketuanya, Hj.Mitro’atin, S.Pd., M.M. menyampaikan,” bertepatan dengan HUT AMPI ke 44 kami akan melantik seluruh pengurus DPD AMPI Bojonegoro, agar roda organisasi dapat berjalan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya disambut tepuk tangan seluruh undangan yang hadir.

Acara yang diawali dengan memberikan santunan kepada 30 anak yatim itu terasa istimewa, karena untuk pertama kalinya AMPI Bojonegoro terbentuk dengan komposisi yang lengkap, ada kalangan cendekiawan, ada kepala desa, ada pengusaha dan juga pengacara. Organisasi sayap Partai Golkar yang digawangi oleh Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H. yang juga menjabat sekretaris Fraksi di DPRD Bojonegoro itu akan segera mengibarkan panji-panjinya diseluruh pelosok bumi malowopati. ” Saya pastikan AMPI Bojonegoro bukan pepesan kosong, kami akan besarkan organisasi ini dan menjadi penopang utama kemenangan Golkar dalam pemilu 2024,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Setelah SK Kepengurusan dibacakan, seluruh jajaran DPD AMPI berdiri berjajar untuk diambil sumpahnya dan sekaligus dilantik oleh ketua DPD AMPI Jawa Timur. Dalam sambutanya, ketua DPD AMPI Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menyampaikan apresiasinya kepada ketua DPD Golkar yang juga sebagai penasehat AMPI,” Saya yakin dibawah kepemimpinan Mas Pri, AMPI Bojonegoro mampu memberikan warna lain dan yang tentu juga prestasi yang membanggakan,” ungkapnya penuh harap. Pranaya menambahkan, AMPI Bojonegoro segeralah bergerak, suguhkan empati bagi masyarakat dan prestasi bagi bumi Pertiwi,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai ucap syukur atas ulang tahunya yang 44 dan dibarengi dengan foto bersama seluruh pengurus dan undangan yang hadir. Diakhiri dengan pekik dari ketua DPD AMPI yang baru dilantik dengan meneruskan, AMPI Jaya… AMPI Jaya…. AMPI Jaya, Golkar Menang, Airlangga Presiden. (*)

Mediasi Di Kelurahan Tanpa Hasil, Soal Saluran Air Warga Jetak Datangi Gedung Dewan

0

BOJONEGORO;

Keresahan warga Jetak Kecamatan Kota Bojonegoro ihwal saluran air belum akan menemui titik terang. Setelah beberapa hari yang lalu, bertempat di Kantor Kelurahan Jetak mediasi antara warga dan pemilik lahan yang menghadirkan Camat Kota, Muhlisin Andi Irawan tidak mendapatkan jalan keluar. Hingga akhirnya warga memilih mengadukan permasalahanya kepada wakil rakyat di DPRD Bojonegoro, Jum’at (01/07/2022). Kedatangan warga itu guna menyampaikan aspirasinya terkait fasilitas umum (fasum) berupa saluran air yang ada di atas tanah hak milik sejak lama dan rencana akan diuruk.

Kepada korandiva.co, Jamari 42 tahun salah satu warga yang turut serta dalam rombongan warga mengatakan,” mengadu kepada anggota dewan ini sebagai jalan akhir mas, soalnya kemarin, Rabu (29/06/2022) ketika dimediasi pak camat menemui jalan buntu,” ujarnya sambil berlalu. Sesuai hasil pantauan korandiva.co dilapangan, warga yang mendatangi kantor DPRD itu meliputi para ketua RT, para tokoh masyarakat, pengurus makam dan para pemuda dari Kelurahan Jetak yang berkepentingan atas keberadaan saluran air itu.

Mereka disambut 4 (empat) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, di ruang pertemuan Komisi A, diantaranya Sudiyono, Miftakhul Huda, Agung Handoyo, dan Nafik Sahal.
Teguh selaku Ketua RT 07 sekaligus koordinator rombongan dari warga Kelurahan Jetak menyampaikan, terima kasih telah diterima secara baik. Ia bersama perwakilan warga akan menyampaikan keluhan dan aspirasi guna mencari solusi dari kendala yang saat ini dihadapi, yaitu
adanya pengurukan lahan yang di jalan Cepu – Bojonegoro, tepatnya di sebelah Barat, jembatan Jetak. Teguh mengatakan, bahwa di atas lahan/tanah hak milik tersebut terdapat saluran air yang selama ini digunakan warga sekitar. Dan apabila diurug maka akan berdampak pada pembuangan limbah rumah tangga lingkungan RT 04, 05, 07, dan 10 karena tidak ada saluranya dan bisa menimbulkan banjir.

Saluran air itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, saat ini menjadi masalah ketika pemilik lahan yang syah mau menggunakannya untuk mendirikan bangunan diatasnya. Sebenarnya daerah siap mengakomodirnya, tetapi bisa memunculkan masalah baru jika status kepemilikan tanahnya adalah milik perorangan. ” Bagaimana mau dibangun atau dilanjutkan keberadaan saluran airnya jika ada pemiliknya, ya satu-satunya jalan pemilik rela menghibahkan tanahnya berupa saluran air itu, biar daerah bisa membangun ya,” Muhllisin camat kota saat menghadiri rembug warga.

Keluh warga yang lain, Mbah Budi, ketua pengurus makam, bahwa saluran yang sejak dirinya kecil telah ada itu, apabila diuruk akan berdampak bagi lingkungan sekitar. Kendati, pemilik tanah yang dilewati saluran telah memberikan izin, “tetap memperbolehkan dilalui saluran, bahkan pemilik lahan juga memberikan 30 meter ke arah selatan sebagai solusi pengalihan saluran, namun harus dengan biaya sendiri”.
“Sepertinya untuk solusi sudah ada, tetapi yang menjadi kendala bagaimana selanjutnya kalau warga diminta untuk membangun saluran sendiri, sebab membutuhkan biaya yang lumayan besar,” terang Mbah Budi dengan terbata-bata dihadapan para wakil rakyat.

Atas keluhan warga itu, Sudiyono selaku pimpinan Komisi A mengatakan telah menampung segala hal yang telah disampaikan. Dan akan segera membahasnya di internal komisi, serta melakukan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi bersama OPD hingga stakeholder terkait. “Semua keluhan yang menjadi kendala hingga kebutuhan warga sudah kami tampung. Secepatnya akan dilakukan rapat internal, dan menyampaikannya pada Bupati,” tegasnya.
“Kami juga akan mengajak rapat dinas PU SDA, kecamatan, kalau memungkinkan juga dinas PKP Cipta Karya, untuk bisa menyelesaikan secepatnya apa yang dihadapi warga masyarakat kelurahan Jetak,” imbuh politisi berperawakan kalem itu. (*)

Manfaatkan Dua Anggaran, Proyek Pamsimas di Tambakrejo dan Ngraho Belum Ada Kejelasan

0

BOJONEGORO;

Sengkarut proyek Pamsimas di Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro yang diduga memanfaatkan dua anggaran seperti diberitakan korandiva.co sebelumnya hingga saat ini masih menjadi prahara. Guna mendapatkan kejelasan, korandiva.co kemarin menemui pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, diantaranya Hj. Mitro’atin S.Pd., M.M., H. Sukur Priyanto, S.E., M.AP., dan Sigit Kushariyato S.E., M.M. Kamis, (30/06/2022)

“ Nanti biar dijelaskan beliau beliau ini Mas, karena mereka yang ahli dibidangnya,” ujar Mitro’atin sambil melirik Sukur dan Sigit yang saat itu duduk dihadapanya. Sigit menjelaskan bahwa enyangkut mangkraknya proyek Hippam di Desa Payaman Kecamatan Ngraho dan proyek Pamsimas Desa Gamongan yang di duga memanfaatkan dua anggaran,” saya belum mengetahui secara jelas, kalau memang itu betul terjadi mestinya ya tidak boleh, kami akan koordinasi dengan ketua mas,” imbuh Sigit menambahkan. Dalam hal mangkraknya proyek Hippam di Desa Payaman Kecamatan Ngraho, Sukur juga membenarkan informasi itu,“ benar mas, saya juga penah di beritahu salah satu perangkat desa Payaman melalui pesan WhatsApp mengenai mangkraknya proyek Hippam, tapi saya juga belum sempat mendatangi ke lokasi,” ucapnya. Setelah ini akan kami komunikasikan dengan ketua dan dinas terkait untuk meninjau dan melakukan evaluasi agar dapat diketahui fakta-faktanya dilapangan,” tambah Sukur sambil membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Beda lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi S.Km, M.Km. Perempuan yang dikenal kritis saat membahas kebijakan pemerintah daerah itu menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek Pamsimas di Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo yang dianggap menggunakan dua anggaran proyek, bilamana proyeknya itu adalah revitalisasi, saya rasa tidak ada masalah dan diperbolehkan. Karena Proyek Hippam yang di Desa Gamongan tidak ada pengeboran sumur, maka untuk proyek Pamsimas dapat memanfaatkan pipa Hippam, dengan catatan selama proyek Pamsimas tidak ada menganggarkan pembelian pipa instalasi lho,” sergah perempuan yang selalu berpenampilan modis itu sambil membaca salah satu kolom dalam korandiva.co. Untuk mengetahui dengan jelas itu pelanggaran atau tidak ya harus mengetahui rincian penggunaan anggaranya mas, nanti saya lihat besaran anggaran dan progresnya ya, kalau sudah mendapatkan datanya saya kabari mas,” tukasnya.

Lanjut Sally, saya di komisi yang membidangi keuangan, jadi yang kami ketahui soal sumber keuangannya. Untuk soal tehnis proyek Pamsimas dan Hippam itu domain rekan-rekan Komisi D,” tambahnya sambil berjalan memasuki ruangan Fraksi Gerindra. Untuk melengkapi keterangan, korandiva.co menemui ketua Komisi D, Imam Sholikin. Pria yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD itu menjelaskan bahwa proyek Hippam itu dilaksanakan oleh satu pelaksana dan satu paket keuangan. Akan tetapi lebih heran lagi setelah tahu bahwa proyek Hippam yang sumber airnya berasal dari Desa Payaman tersebut, pemasangan jaringan pipa diberikan ke masing masing desa, tapi anehnya, kalau proyek hippam itu berasal dari pengajuan proposal atau permintaan dari desa, memang dikerjakan secara swakelola dan itu juga harus ada sharing atau swadaya dari masyarakat, tapi ini kan juga melalui tender,” ungkap politisi PKB itu sambil menggeleng-gelengkan kepala.

“Kalau memang penyebab mangkraknya Hippam karena instalasi pipa utama selalu pecah atau bocor, mestinya itu tidak boleh terjadi jika pipa utama yang digunakan dari besi bukan dari paralon, lha kalau soal bagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat, saya sendiri juga belum tahu mas, setelah ini akan saya komunikasikan dengan Ketua (Abdullah Umar, red) agar segera dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)