KEGALAUAN masih tampak di wajah para penambang minyak Lapangan Sumur Tua Ledok di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Itu terlihat ketika mereka hadir pada acara rekonsiliasi jilid 2 yang diprakarsai DPRD Blora di Kantor Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok (PPMSTL), Kamis (22/6/2023).

Bukan tanpa alasan, mereka galau karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rekonsiliasi jilid 1 yang digelar di gedung DPRD Blora pada 10 Juni lalu masih belum terjawab juga.
Penambang mempertanyakan tanggung jawab BPE terhadap pemasangan police line di titik sumur LDK 27, dan truk tangki minyak yang diamankan oleh Polda Jateng.
Pernyataan Plt Direktur Utama BPE yang akan “membantu” menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penambang, seolah masalah penyegelan sumur 27 dan pengamanan 3 unit truk tangki minyak adalah persoalan penambang dengan aparat penegak hukum, dan bukan persoalannya BPE.
Lalu, apa alasan BPE tiba-tiba memilih bayar 50 juta kepada oknum wartawan karena diancam akan diberitakan di media? Sebenarnya ada masalah apa di Ledok, hingga BPE ingin menutupi? Kalau masalah itu menjadi tanggung jawab penambang, kenapa BPE yang harus bayar mahal kepada nyamuk pers pada waktu itu?
Bila mengacu Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2008 pada pasal 2 disebutkan, pengusahaan dan pemroduksian minyak bumi dilaksanakan KUD atau BUMD. Artinya, legalitas angkat dan angkut minyak di Lapangan Ledok ada pada BUMD. Penambang hanyalah buruh angkat minyak, dan sopir tangki adalah petugas angkut minyak yang bekerja sesuai petunjuk BUMD.
Jika tiba-tiba dipasang garis police line, itu artinya polisi menemukan unsur pidana dalam kegiatan pengeboran di titik 27. Padahal setiap ada kegiatan fisik di wilayah kerja pertambangan selalu diawali kegiatan inspeksi oleh Pertamina atas koordinasi BPE.
Termasuk kasus penangkapan armada truk tangki bermuatan minyak yang bertulis “BPE”. Polisi tentunya sudah mencium kegiatan penyalahgunaan pengangkutan BBM. Jika yang diangkut adalah 100 persen minyak hasil penambangan dari Lapangan Ledok seharusnya tidak ada masalah. Tetapi jika di dalam tangki terbukti ada cairan minyak yang bersumber dari lapangan lain yang belum berizin, tentu itu akan jadi masalah besar.
Masalah utama yang sedang menjerat BPE dan penambang minyak ternyata belum menjadi bahasan pada kegiatan rekonsiliasi yang sudah dua kali digelar. Memang tidak mengerti, atau sengaja ingin menutupi?
***

“Saya akan terus pantau dan kawal kasus ini. Jika terbukti ada kesengajaan mengulur-ulur waktu saya akan demo ke kantor Kejaksaan,” ujar Ketua PKN Blora, Sukisman.

***
Pemberian hibah oleh Pemkab Blora kepada Polres Blora dan Kejari Blora sebesar Rp 11,5 menggunakan anggaran APBD tahun 2023, telah memupuskan kepercayaan masyarakat Blora terhadap penegakan hukum di Bumi Samin karena kental dengan aroma korupsi dan kolusi. Hibah untuk Polres berupa bangunan lantai 2 dengan anggaran sekitar Rp 9 miliar, sementara Kejaksaan Negeri Blora Rp 2,5 miliar berupa pengurugan tanah untuk kantor baru. Kedua lahan berlokasi di Jl. Raya Blora-Cepu, Seso, Kecamatan Jepon.
Seperti disampaikan Ketua PKN Blora, Sukisman yang pada Januari lalu mengadukan kasus honorarium DPRD Blora ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.
“Kalau lapor Kejaksaan Blora saya tidak yakin akan ditangani, karena lembaga itu telah mendapat kucuran dari APBD Blora sebesar 2,5 miliar,” ujar Sukisman menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (23/6/2023).
Tiga bulan sejak mengadu belum ada progres, pada bulan Maret lalu Sukisman mendatangi Kejati Jateng untuk klarifikasi. “Kalau tidak segera ditindak lanjuti, saya akan menggelar demo di halaman kantor Kejati,” ancam Sukisman pada waktu itu.
Tepat tanggal 30 Maret 2023, kejaksaan tinggi bersurat kepada Kejari Blora untuk melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait kasus honorarium DPRD Blora Tahun 2021 yang melibatkan 700 kegiatan dan diduga merugikan keuangan negara hampir Rp 11 miliar.
Walaupun awalnya sempat meragukan keseriusan Kejari Blora, namun hal itu langsung tertepis. Karena dalam waktu sepekan sudah ada pemanggilan dari Kejari terhadap Ketua PKN Blora selaku pelapor atas kasus tersebut, yang diikuti pemanggilan pimpinan dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Blora.
Ditambah lagi pernyataan Kasi Intel Kejari Blora Jatmiko kepada publik, bahwa Kejari Blora akan segera bergerak cepat memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam persoalan honorarium narasumber para wakil rakyat tersebut.
Namun setelah ditunggu hingga akhir Juni ternyata belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Kejari Blora terhadap para tersangka pelaku, Sukisman mengaku kecewa dan berencana akan mendatangi Kejari Blora.
“Saya terus pantau dan kawal kasus ini. Jika terbukti ada kesengajaan mengulur-ulur waktu saya akan demo,” tandasnya. (*)